dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 155/Pat.G/2021/PA.ClgMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat Ssupaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Penetapan Nomor 2600/Pdt.G/2021/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 92/Pat.G/2022/PA.ClqMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syar yang berkenaan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 583/Pat.G/2021/PA.ClgMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat

Putusan Nomor 2353/Pdt.G/2020/PA.CkrKompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2021/PA.Ckrterakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.JBPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

telah dipanggil secara resmi dan patut Sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggaptidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 440/Padt.G/2020/PA.Ckr26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya

Putusan Nomor 440/Padt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.JBcara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 1698/Pdt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 895/Pat.G/2021/PA.ClgMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syar yang berkenaan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/MS.Skmcara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkaraperdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakanmediasi, karenannya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belahpihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan ituKetua Majelis telah menunjuk IRKHAM

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 2143/Pdt.G/2019/PA.Ckrterakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Him 4 dari 8 hlm Putusan No. 2020/Padt.G/2019/PA.SmdMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kecualipada persidangan tanggal 5 Desember 2019 tergugat tidak hadir;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

perkara gugatan penggugat danpersetujuan tergugat didepan persidangan merupakan kesepakatan keduabelah pihak untk mengakhiri perkaranya sehingga pencabutan tersebutmerupakan undangundang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata;Him 5 dari 8 hlm Putusan No. 2020/Padt.G/2019/PA.SmdMenimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat mencabutperkaranya tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2017/PA.CkrMenimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harusdinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 290/Padt.G/2021/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan atau perbuatan Tergugat inklusif Tergugat Ill di dalam menguasai tanah sengketa termasukmembangun rumah dan pabrik diatasnya adalah merupakan tindakan atauperbuatan melawan hukum;10.Bahwa sudah berbagai usaha dan atau upaya ditempuh Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan termasukdengan melibatkan pemerintah setempat seperti kepala Desa, Camat, danKepolisian, akan tetapi usaha dan atau upaya tersebut tidak membuahkanhasil

Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat III atauSiapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat termasuk membongkar segalabangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosong sempurna dan untukselanjutnya Penggugat secara bersama sama dengan para ahli warisalmarhum Massaduni bin Sanai lainnya untuk di bagi waris;Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 278 PK/Pdt/20177.

Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat III atauSiapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat termasuk membongkar segalabangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosong sempurna dan untukselanjutnya Penggugat secara bersama sama dengan para ahli warisalmarhum Massaduni bin Sanai lainnya untuk dibagi waris;7.

Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat III atauSiapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat termasuk membongkar segalabangunan yang ada di atasnya dalam keadaan kosong sempurna dan untukselanjutnya Penggugat secara bersamasama dengan para ahli warisalmarhum Massaduni bin Sanai lainnya untuk dibagi waris;7.

Putusan Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.CkrPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi,

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif