menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Setiao peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasikependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikahMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandarpada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Buol@ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi normahukum Islam yang terkandung dalam :1.

(bukti P5 dan T1), maka MajelisHakim berpendapat bahwa objek sengketa in /itis merupakan Keputusan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 9Tahun 2004) Pasal 2 huruf e, berbunyi Tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini: Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

tersebut, sehingga sesuai Pasal 5PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 makaHalaman 31 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDperhitungan tenggang waktunya dihitung setidaknya sejak tanggal 29 Juli2019 + 15 hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdihubungkan dengan Gugatan Penggugat in litis yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20Agustus 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuangugatan in /itis

Penggugat) harus diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis

Aspek Kewenangan;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaituapakah Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa in /itis?

Ahli utama;Ahli madya;Ahli muda; danQo fAhli pertamaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T1 diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah pengawas mutu hasilkehutanan di dinas kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yangmerupakan jabatan fungsional;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T1 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis ditetapkan oleh Dr. Ir. H.

Suprianto; Halaman 31 dari 51 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2018/PTUN.BDGBahwa pada Hari Jumat, Tanggal 9 November 2018, atas permintaan ParaPihak telah diadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Bidang Tanah ObjekSengketa in /itis, yang terletak di Jalan Dahlia RT. 007 RW. 002 Kelurahan PasirGunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok; Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukanKesimpulannya masingmasing tertanggal 13 Desember 2018 dalam persidanganTanggal 13 Desember 2018

Supriyanto a quo, Penggugatbukanlah sebagai pihak terlapor, dengan demikian unsur kepentingan yangdirugikan dan mengetahui terbitnya objek sengketa in /itis secara kumulatif telahterpenuhi sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakimberpendapat menurut hukum bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikandan mengetahui objek sengketa in /itis dihitung sejak tanggal 2 Juli 2018, yaituberdasarkan keterangan lisan pegawai

Selatan, Tanggal 812003,Surat Ukur Nomor: 588/PSR.GN.SEL,Tanggal 712003, Luas 2.961 M2 atasnama Selviana Nasution (Bukti T1=T.Il.Intv2); Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agarPengadilan in casu Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat objeksengketa in /itis dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.H. Moehammad yang menikahsecara sah dengan Hj.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakanHalaman 39 dari 51 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2018/PTUN.BDGdalam SK.Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor: 75520.1322002, Tanggal 30122002 (vide Lampiran Buku Tanah Bukti T2);Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A a quo sebagai bukti bahwa bidang tanah sengketa in litistelah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; Bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa in /itis merupakan SertipikatHak Milik (Sisa) atas

dan tidak pernah menguasai bidang tanah objeksengketa in litis;Bahwa penguasaan bidang tanah objek sengketa in /itis olen warga yangmenempati tanah sengketa berdasarkan ijin Penggugat sejak 1977berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensiserta Hasil Pemeriksaan di Lokasi Bidang Tanah objek sengketa in litis (vide BAPemeriksaan Setempal); 22222 2222222 22 neeBahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dalam persidanganbernama SARYAN dan JAMIATUL ISYRO menerangkan

telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Ccukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2017/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Wahidin, Kelurahan Lolu Utara,Kecamatan Palu Timur, berdasarkan: Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor: 593.6/10/KLU/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, denganbatasbatas sebagai berikut:> Sebelah Utara : Ahmad Kewe;> Sebelah Timur : lorong;> Sebelah Selatan: Badria;> Sebelah Barat : Jufri;Dalam perkara ini cukup disebut tanah terperkara/objektum itis;Bahwa tanah terperkara/objektum litis tersebut diperoleh oleh orang tuaPenggugat dengan cara pembukaan langsung, yang kemudiandiserahkan oleh ahli waris

Nomor 3332K/Pdt/201516.17.18.19.diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanahyang dipinjam tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis secara tanpa hak, serta tidak maumengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selakupemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan tindakankesewenangwenangan (wilekuur) dan bertentangan dengan hukum,sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan

hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa Perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis tersebut, jelasjelas mengakibatkan kerugianbagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut apabila melihat posisitanah terperkara yang begitu strategis, sangat besar peluang untukmelakukan usaha di tanah terperkara, yang tentunya dapatmendatangkan penghasilan bagi Penggugat, sehingga dengan demikiandisamping kehilangan

terperkara oleh Tergugat selama 38 tahun, perkiraannilai sewa ratarata yang didapatkan: Rp7.500.000,00/tahun, masa pakaidikalikan perkiran nilai sewa) = 38 tahun dikalikan Rp7.500.000,00,maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesarRp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atausejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukupberalasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanahterperkara /objektum itis

2 (dua) kali yaitu pertama: Hukuman Disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan olehBupati Lamandau tertanggal 1 Juni 2015 (vide bukti P22 = T16) dan kedua :sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Novem ber 2018 (vide bukti P4 = T1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan objek sengketa in /itis

Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T3), tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum yangdilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2013 jauh hari sebelumperaturan perundangundangan tersebut dan Surat Keputusan Bersamadikeluarkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa Jn itis

Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa in /itis mengandung cacat hukum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan selu ruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in /itis dibatalkan dangugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 72/Padt.G/2019/PA.Buol@ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

berupa AktaKuasa Nomor 1 tanggal 6 Januari 1977 a quo (vide bukti P15);Bahwa sepengetahuan para Penggugat, almarhum Raden Subektidan almarhumah Noorsidah Subekti juga sama sekali tidak pernahmenjual dan mengalihkan tanah dan bangunan in litis kepadaTergugat dan Tergugat II (selaku isteri dari Tergugat I), karenamemang tidak pernah menerima uang apapun yang merupakanharga pembelian atas tanah dan bangunan in /itis dari Tergugat dan atau Tergugat II, dan almarhumah Noorsidah Subekti (semasahidupnya

) tidak pernah memberikan persetujuan pemberian ataupembuatan kuasa mutlak untuk melakukan tindakantindakankepemilikan atas tanah dan bangunan in litis berupa Akta KuasaNomor 1 tanggal 6 Januari 1977 a quo, dimana tanah danbangunan in /itis merupakan harta bersama dari almarhum RadenSubekti dan almarhumah Noorsidah Subekti, sebagaimanaketentuan Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide buktiP15);Bahwa tanpa adanya persetujuan dari almarhumah

Noorsidah Subekti(pada saat masih hidup), para Penggugat selaku para ahli warisyang sah dari almarhum Raden Subekti, ternyata pada tanggal 3September 1990, Tergugat menggunakan Akta Kuasa Nomor 1tanggal 6 Januari 1977 a quo yang sebenarnya telah berakhirdengan telah meninggal dunianya almarhum Raden Subekti,dimana dengan akalakalannya secara tanpa hak dan melawanhukum bertindak seakanakan sebagai kuasa yang sah darialmarhum Raden Subekti selaku pihak penjual dan mengalihkantanah dan bangunan in /itis

kepada dirinya sendiri selaku pihakpembeli dari tanah dan bangunan in litis, dengan membuattransaksinya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 245/Gambir/1990tanggal 3 September 1990, yang dibuat di hadapan Turut TergugatIl selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, tanpa14.15.menginformasikan kepada Turut Tergugat , bahwa almarhumRaden Subekti telah meninggal dunia (bukti P16);Bahwa harga jual beli atas tanah dan bangunan in /itis yang dibuatdi dalam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 245/Gambir

Jelassekali Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26 Agustus 1996 a quoadalah batal demi hukum;Bahwa pada tanggal 5 Desember 1996, secara lebin melawanhukum lagi, dengan mendasarkan diri sebagai penerima hibah(padahal secara hukum kedudukannya tersebut adalah tidak sah)Tergugat Ill kKemudian mengajukan permohonan hak atas tanahbaru atas tanah dan bangunan in l/itis kepada Tergugat IV, yangdimohonkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV untuk disatukandengan bidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 543/Petojo

sumpah dimaksud;Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan mengirimkansalinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa

pelantikan dan pengambilan sumpahJabatan pada tanggal 24 Mei 2021...Argumentasi PENGGUGAT a quo sejatinya telahmenunjukkan bahwa dirinya mengetahui jikaObjek Sengketa in /itis diumumkan padatanggal 24 Mei 2021;2.

Sengketa in litis terdapatkesalahan substansi dan apakah TERGUGAT dalammenerbitkan Objek Sengketa in /itis melalui prosedur yangsalah?

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas,terdapat kewajiban secara hukum bagi TERGUGAT untukmenerbitkan Objek Sengketa in /itis dalam jangka waktuPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 65 dari 120paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporandari BPD atau Camat; Bahwa secara faktual, Keputusan BPD Nomor05/KEP/BPD/IV/2021 ditetapbkan pada tanggal 19 April2021. Sedangkan Objek Sengketa in /itis diterbitkan olehTERGUGAT pada tanggal 18 Mei 2021.

2004, Objek Sengketa in litis tidakberalasan menurut hukum diajukan gugatan di PTUNPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 68 dari 120karena Objek Sengketa Jn /itis dari sisi kewenangan tidakmelanggar peraturan perundangundangan maupunAUPB;b.

Bahwa melandasi argumentasi hukum tersebut di atas, nampakjelas bahwasannya Objek Sengketa in l/itis telah sah baik dari sisiwewenang, substansi maupun prosedurnya. TERGUGAT jugatelah melandasi perbuatan hukumnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yangbaik (AUPB).

;Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final yaitu bahwasurat keputusan objek sengketa in /itis tidak memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain dan telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupadiberhentikannya Penggugat sebagai PNS;Dengan demikian maka sengketa a quo adalah jelas merupakan sengketaTata Usaha Negara dan karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang untuk mengadili perkara a quo;Halaman 2 dari 30 halaman.

Hal ini berarti Penggugat harus diberikesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hinggasembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukandiberhentikan hingga hilang hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil;Jika Tergugat mempertimbangkan halhal tersebut, Penggugat yakinbahwa Tergugat tidak akan mengambil sikap untuk menerbitkan suratkeputusan objek sengketa;Bahwa dalam surat keputusan objek sengketa in /itis tertulis jelas isi suratkeputusan objek sengketa a quo adalah

tersebut mengatur tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Seorang PNS dan bukanlah PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;Hal ini jelas menunjukkan bahwa dari aspek materi substansialnya, suratkeputusan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karenaTergugat telah salah menerapkan peraturan perundangundangan dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in litis;Bahwa selain itu, penerapan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in /itis

juga telah menunjukkanbahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, yaitu menggunakan ketentuan Pasal 8PP Nomor 32 Tahun 1979 untuk memberikan hukuman Disiplin kepadaPenggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagaimana tertera dalam surat keputusan objek sengketaa quo;Bahwa selain telah melanggar Asas Manfaat dan Asas Kecermatan,penerbitan Surat Keputusan objek sengketa in /itis juga telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan

Bahwa dalam isi Memutuskan : Menetapkan Kedua Surat Keputusan objeksengketa in litis disebutkan, bahwa yang menjadi alasan penerbitan suratkeputusan objek sengketa in /itis adalah ketentuan Pasal 8 Huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 selengkapnya berbunyi:Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, karena:a.

menyampaikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnyamohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

Buol@ halaman 2bersifat /itis decisoir, maka Permohonan tersebut oleh karenanya terbukti danharus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampaidengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam : Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 21.

telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwafakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Dalam bantahannyamenyatakan bahwa tanah objek keputusan in /itis berasal dari tanah miliknegara bukan berasal dari tanah warisan;Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu Para TergugatIl Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan buktitertu;is P1 sampai dengan P9 dan P10 berupa rekaman sertamengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang di persidangan.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2017Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecualiberdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim;Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Judex Facti tingkatbanding menyatakan jika keputusan in /itis adalah merupakan tanahnegara dan bukan merupakan tanah warisan;5.

, atas nama Sitti Asma,membenarkan bahwa tanah yang mejadi objek keputusan in /itis adalahmerupakan satu kesatuan dari tanah milik Landehora yang belumpernah terbagi kepada setiap ahli warisnya, dan kesaksian tersebutdiperkuat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat masih didapatiadanya pagar (range sapi) dan juga parit yang melingakari seluruhtanah dalam objek keputusan in /itis, keterangan tersebut juga dikuatoleh saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaituIrwan Awolu, Burhanuddin

TK Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor04/HM/T/8384/1986, yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hakmilik dalam perkara a quo;Sehingga sangat beralasan hukum apabila Judex Facti tingkat bandingdalam keputusan in /itis merupakan putusan yang tidak cukuppertimbangan dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd)Halaman 32 dari 36 Halaman.

Bahwa dalam dalil memori banding Termohon Kasasi Dahulu Tergugat IIIntervensi pada halaman 12 alinea kedua, tidak dapat membuktikan jikatanah objek keputusan in /itis adalah tanah Negara:Bahwa dasar pijakan pembuktian hanyalah sertipikat hak milik (objectkeputusan in /itis) semata.

telah mengajukan upayakeberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui suratnyanomor: 01/JPS&P/IX/ 2019 tertanggal 26 September 2019, maka sesuai Pasal 77ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Hakim Anggota II berpendapat bahwa32pengajuan upaya administrasi keberatan yang diajukan Penggugat telah lewatwaktu;Menimbang, bahwa meskipun kewajiban mengajukan upaya administrasisebelum mengajukan gugatan ke PTUN merupakan hal yang baru dan minimsosialisasi, dan didalam objek sengketa in /itis

fakta notoir) hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya jugadiberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengandoktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objeksengketa in litis;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupasubjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objeksengketa in /itis

Isran Noor, M.Si yangmerupakan Gubernur Kalimantan Timur periode jabatan 20182023, apabiladihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 jisPasal 69 ayat (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memilikikewenangan untuk menerbitkan objek sengketa in /itis, oleh karenanya penerbitanobjek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku

sanksi kepada aparaturpemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidanakorupsi tidak semuanya harus dikenakan sanksi administrasi berat berupaPemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, akan tetapi bisa jugadikenakan sanksi administari berat yang lebih ringan, sanksi administrasi sedangatau sanksi administrasi ringan sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenaisubstansi penerbitan objek sengketa in l/itis

dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objeksengketa in litis telah bertentangan dengan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c, Pasal277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 252Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan telah pula bertentangan denganAsasasas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Profesionalitas, AsasKepastian hukum dan Asas Kecermatan, sehingga objek sengketa in /itis

bahwa sengketa in /itis merupakan sengketa tata usahanegara;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwasengketa in /itis merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanyaapabila dihubungkan dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara secara absolut memiliki Kewenangan untuk memeriksa, memutusdan meyelesaikan sengketa in litis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai Kedudukan

, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asashukum no interest, no action, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPenggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untukmengajukan gugatan in itis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis diterbitkan oleh Tergugat

Jabatan pelaksanaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9, diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yangapabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis ditetapkan oleh Asmin Laura Hafid yangmerupakan Bupati Nunukan masa

tidak dapatdibenarkan menurut hukum dan telah bertentangan dengan asas kepastianhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukummengenai substansi penerbitan objek sengketa in /itis tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa in /itis telahbertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimanadimaksud Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dantelah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas kepastian

hukum;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitanobjek sengketa in litis telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan unsur proporsional dan Keadilansebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 dan telah pula bertentangan dengan Asasasas umum pemerintahanyang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, olehkarenanya objek sengketa in /itis terobukti telah beralasan hukum untukdinyatakan batal dan sesuai

Negara, termasuk sengketa kepegavaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pengadilan bertugas dan berenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa mencermati ketentuan norma di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa ketentuan norma dalam konteks kompetensi AbsolutPengadilan telah mengatur baik unsur subjek atau para pihak dalam sengketaTata Usaha Negara maupun Objek atau keputusan Tata usaha negara,sehingga untuk menentukan bahwa sengketa in /itis

merupakan kompetensiAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, maka Majelis Hakimharus menilai apakah karakter dari subjek dan Objek Sengketa /n /itis memenuhiketentuan Pasal 1 Angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Subjek dan Objekdalam sengketa in /itis selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjekdalam sengketa jn /itis yaitu Penggugat adalah merupakan orang atas namaAdrana Latuny, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat

2017/PTUN.ABNMenimbang, bahwa setelah mencermati dalildalil Para Pihaksebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum yang ditemukanselama Pemeriksaan Sengketa in litis dan dihubungkan dengan ketentuannorma hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugatpada tanggal 5 Juni 1989 dengan Pemegang Hak atas nama Johan Latuny danSubjek Penggugat Prinsipal dalam Sengketa jn /itis

atas nama Adrana Latunysehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal Bukan orang yangdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa in itis;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa /n /itis berlangsungMajelis Hakim menemukan bukti dan Fakta Hukum yang relevan untuk mengujitenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa in l/itis, yaitu:1.

telah mengetahui adanya Objek Sengketa dan merasakepentingannya dirugikan, yaitu sejak Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat tertanggal 1 Februari 2017 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Gugatandalam sengketa in litis masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Majelis Hakim menghitung sejakPenggugat Prinsipal mengetahui adanya objek sengketa yaitu setidaknya sejaktanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal Gugatan in /itis

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.