perselisihan danpertengkaran antara penggugat dan tergugat, kemudian tergugat pergi meninggalkanpenggugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Tumpiling;Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selamakurang lebih 15 (lima belas) tahun dan selama itu pula tidak ada dari pihak manapunyang berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat;Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari atasanpenggugat sebagaimana Nomor: 704.01/028/KHUSUS/ITKAB

HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapatpekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangimaterial on site) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuhpuluih tujuh juta

Haka Utama, selanjutnya ada SuratPerintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Timur Nomor 938.a./700/2012Tanggal 30 Juli 2012.Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor 029/ITKAB/20012tanggal 4 Oktober 2011, dengan kesimpulan kami sebagai berikut:Pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung kantor pusatpemerintahan kabupaten

Aceh Timur Tahun 2009 sampai dengan 2011tersebut sudah ada kemajuan diantaranya ACAC yang sudah terpasang.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.ZULKIFLI, SE, Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/20012tanggal

HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapat pekerjaanyang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangi material onsite) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuh puluih tujuhjuta

HAKA UTAMA.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten AcehTimur yang di tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus atasPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun20092011 pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/2012, Tanggal 04 Oktober 2012, diketahui bahwa masih terdapatpekerjaan yang belum diselesaikan (tidak termasuk PPN setelah dikurangimaterial on site) sebesar Rp. 1.377.260.989,11 ( satu milyar tigaratus tujuhpuluih tujuh juta

Haka Utama, selanjutnya ada SuratPerintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Timur Nomor 938.a./700/2012Tanggal 30 Juli 2012.Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor 029/ITKAB/20012tanggal 4 Oktober 2011, dengan kesimpulan kami sebagai berikut:Pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung kantor pusatpemerintahan kabupaten

Aceh Timur Tahun 2009 sampai dengan 2011tersebut sudah ada kemajuan diantaranya ACAC yang sudah terpasang.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.ZULKIFLI, SE, Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi ada membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam bentukLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pelaksanaan PembangunanGedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 20092011pada Bagian Umum Setdakab Aceh Timur Nomor: 029/ITKAB/20012tanggal

2013 untuk melakukan monitoring tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Timurterhadap Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur,dengan kesimpulan dari kekurangan pekerjaan terhadap pembayaranPembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timursenilai 3,94% dengan nilai kKeuangan Rp. 1.377.260.989,11 (satu milyartiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratusdelapan puluh Sembilan rupiah sebelas sent), berdasarkan LHP Nomor:029/ITKAB

Foto copy Surat Inspektorat Nomor 700/370/ITKAB/2020 Tentangtindaklanjut Pengaduan, Tanggal 21 April 2020, Kepada CamatMANIAMOIO,........cccccecesceceececeeaueceueceeeeeeeeaeeeaeeeeeeeees (Bukti P1VIIl) ;9.

Foto copy Surat Inspektorat Nomor 700/370/ITKAB/2020 Perihaltindaklanjut Pengaduan Tanggal 21 April 2020, Kepada CamatMANIAMOIO,.......0cccccececeeeceueceeceeeeuueeeueceseeueeaueeeness (Bukti P2XIX) ;Halaman 20 dari 30 hal.Put.86/G/2020/PTUNMdn20.

Kepala Bagian Perkonomian Setdakab.Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian HukumSetdakab Penajam Paser Utara Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/X1/2020 ;7)Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/54/2020 Tentang Pemberhentian Taufik SE, Sebagai DirekturSumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah BenuaTaka Kabupaten Penajam Paser Utara, Tanggal 20 Januari2020 ;d.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DenganTujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/008/LHP/ItKab/IV/2020

ketentuan yang berlaku;Halaman 37 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMDe)Pengelolaan asset yang dimilik Perusda benuo Taka belumdiidentifikasi dengan baik dan belum ada legalitas tanahtersebut.Bahwa telah jelas menurut hukum, penerbitan Objek Sengketadidasari oleh Surat dan Rekomendasi Dewan PengawasPerusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam PaserUtara, Peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018Nomor : 700/008/LHP/ItKab

;Bahwa benar saksi mengetahul LHP No. 700/008/LHP/ItKab/IV/2019,tanggal 18 April 2019 ;Bahwa benar Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu menilalapakah pengelolaan dan pertanggung jawaban tahun anggaran2017 dan 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan dan menilai apakah kegiatankegiatan bisa dinilai secaraefisien, efektif dan ekonomis ;Bahwa benar hasil dari pemeriksaan itu, berupa laporanhasilpemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan catatancatatan yangtelah kami tungkan dalam

rekomendasi katakanlahsebuah kegiatan sifatnya operasional dalam laporan pertanggungjawaban, setelah kami uji kalau tidak benar dikembalikan, dankepada yang bersangkutan kami rekomendasikan agar pimpinanyang lebih tinggi memberikan teguran secara tertulis kepada yangbersangkutan ;Bahwa benar rekomendasi kami hanya sebatas kalau tidak benardikembalikan, kalau. kurang dipenuhi atas kelalainnya diberihukuman secara tertulis ;Bahwa benar hasil laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu No.700/008/LHP/ItKab

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.Penajam Paser Utara kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab.Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/XI/2019 (bukti T20) ;Halaman 90 dari 100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMD10.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan TujuanTertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/ 008/LHP/ItKab/IV/2020, Tanggal 18 April 2020 pada Perusahaan Daerah BenuoTaka Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Inspektorat KabupatenPenajam Paser Utara (bukti T21

Kuantan Singingi nomor : 700/ITKAB/2020/714tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilanProvinsi Riau, Surat ini sangat diperlukan untuk pembelaanPEMOHON ;k. Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab. Kuantan SlInginginomor 420/Disdikpora HM/1410 tanggal 16 November 2020perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau,Surat ini Sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON ;I.

Kuantan Singingi nomor : 7OO/ITKAB/2020/714 tanggal 20November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau ; Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kab.

nomor: 700/ITKAB/2020/714tanggal 20 November 2020 perihal pemeriksaan BPK perwakilanProvinsi Riau, surat ini sangta diperlukan untuk pembelaanPEMOHON;k. Photo copy surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan,Kepemudahan dan Olahraga Pemerintah Kab.Kuantan Singinginomor 420/DisdikporaHM/1410 tanggal 16 November 2020perihal permintaan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau,Surat ini sangat diperlukan untuk pembelaan PEMOHON;I.

KuantanSingingi nomor : 7OO/ITKAB/2020/714 tanggal 20 November 2020 perihalpemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Riau; Surat asli yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan danOlahraga Pemerintah Kab.

delapan puluh tujuh rupiah) atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebesar Rp. 345.889.487, (tiga ratus empat puluh limajuta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuhrupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantumdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat KabupatenHalmahera Tengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB

AYUB tersebut berdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat Kabupaten HalmaheraTengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018kerugian negara Cq. Pemerintah Kab. Halmahera Tengah sebesar Rp.345.889.487, (tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tigaribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.

AYUB tersebut berdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) Tahun 2016/2017 oleh Inspektorat Kabupaten HalmaheraTengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal 14 Mei 2018Halaman 35 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN Ttekerugian negara Cq. Pemerintah Kab.

Halmahera TengahNomor : 700/46SPPD/ITKAB/HT/2016 tanggal 9 September 2016;Bahwa pada tanggal 26 September 2016 kami melakukan audit yang terdiridari: Tamsil Bailusi, SE (Ketua Tim); Mansyurlbrahim, SE (Anggota); Abubakar Syafie,S.IP (Anggota); Buyung Husain (Anggota);Bahwa dari hasil audit penggunaan angagran ADD dan DD tahun 2015 dantahap tahun 2016 ditemukan :1.

Kepala Desa Masuretidak pernah melakukan pembelian lahan pekuburan, kemudian memerintahkansaksi HELMI JAKARIA untuk membuat laporan pertanggungjawaban ataspenggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2017, kemudian saksi HELMIJAKARIA membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenamyaatas belanja lahan pekuburan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Halmahera Tengah Nomor : 700/100LHPPK/ITKAB/HT/V/2018 tanggal14 Mei 2018, ditemukan

dimaksud padaAyat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANISselaku Kepala Desa Runut tersebut diatas merugikan Desa Runut sebesarRp. 157.102.000, (seratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah tersebut dan masyarakat Desa Runuttidak memanfaatkan pembangunan rabat jalan tersebut sebagaimanaLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa RunutKecamatan Waigete Nomor: 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB

dimaksudpada Ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa PETRUS KANISIUS alias KANIS selakuKepala Desa Runut tersebut diatas merugikan Desa Runut sebesar Rp.157.102.000,(seratus lima puluh tujuh juta seratus dua ribu rupiah) atausetidaktidaknya sejumlah tersebut dan masyarakat Desa Runut tidakmemanfaatkan pembangunan rabat jalan tersebut sebagaimana LaporanHasil Pemeriksaan Khusus pada Kantor Kepala Desa Runut KecamatanWaigete Nomor: 85/LHP/PKPT/PM/ITKAB

Terkait dengan point 9 diatas, menurut hemat kami bahwa ahli yangdihadirkan dalam persidangan bukan bukan saksi ahli palsu karena ahitersebut berasal dari Inspektorat Kabupaten Sikka yang telah diakui oleTerdakwa/Pembanding sebagaimana dalam Memori BandingnyaTerdakwa/Pembanding yang telah memberikan keterangan berdasarkankeahlian yang dimiliki sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khususpada Kantor Kepala Desa MRunut, Kecamatan Waigete Nomor:85/LHP/PKPT/PM/ITKAB/SKA/2016 tanggal 30 Desember

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggalselama 1 tahun 10 bulan;Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Pwl10.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin cerai dari atasan (Bupati Polewali Mandar) sebagaimana nomorB.009/Itkab/472.20/05/2019, tertanggal 29 Mei 2019;11.Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapanuntuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon

Desember Tahun2012;1 (satu) buku laporan bulanan periode Januari November Tahun2012;6. 1 (satu) buku data peminjam periode Mei Februari 2012:7. 1 (satu) buku kas belanja LPD periode November 2011 10.11,12.13.14.12,16.17.18.Desember 2014:1 (satu) buku kuitansi peminjam LPD periode Mei 2010 Maret2015;1 (satu) buku belanja LPD periode April 2010 November 2011;1 (satu) buku dokumen data peminjam;1 (satu) bundel data angsuran peminjam;1 (satu) buku laporan hasil pemeriksaan inspektorat Nomor700/102/LHP/ItKab

LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPJ) dan LaporanKeterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yangberakibat Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor:36/G/2020/PTUN.KPG. laporan terlambat dan telah mendapatkanteguran dari Camat Lela (vide Keterangan Saksi Fitrinita Kristiani) ; Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Hasil Pemeriksaan RegulerAtas Administrasi Pemerintahan Desa Dan Urusan PemerintahanPutusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBYHalaman 26 dari 38 HalamanDesa Nomor : 39/LHP/PKPT/ITKAB

/SK/2018 tanggal 31 Desember2018 (vide Bukti T23) terdapat temuan bahwa dan HasilPelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara/Daerah DariKelompok Aparatur Desa Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenSikka Pada Desa Lela Kecamatan Lela Sesuai LHP Nomor :39/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2018 Tanggal 31 Desember 2018Kondisi Per Tanggal 05 November 2020, tertanggal 05 November2020 (vide Bukti T29) masih terdapat sisa temuan dana yang harusdikembalikan oleh Penggugat padahal seharusnya telahdikembalikan dalam

alasan yang jelas danterjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa kini telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugatselama 1 tahun 1 bulan;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraianmerupakan jalan terbaik;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana NomorB.010/Itkab

No. 386 K/PID.SUS/2015Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor76/NON PKPT/I/2011/ITKAB tanggal 6 Januari 2011 diketahui kalau rekananterlambat menyelesaikan pekerjaan selama 657 hari kelender, sehinggarekanan wajib membayar denda keterlambatan sebanyak Rp17.797.750,00(tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh tujuh ratus lima puluh rupiah),dan terdapat kelebihan pembayaran' prestasi pekerjaan sebesarRp151.011.545,00

Membayar (SPM) dari proyekPembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut tidak meneliti dokumenpencairan yang diajukan oleh rekanan melalui Kuasanya saksi Baso Ali denganrealisasi fisik pekerjaan di lapangan sehingga walaupun proyek tersebut belumselesai tetapi anggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikantersebut dapat dicairkan keseluruhannya;Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 76/NON PKPT/I/2011/ITKAB

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dariBupati Polewali Mandar, dengan Nomor B.001/Itkab

tetap akanbercerai dengan termohon, dan telah mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acarapersidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan pemohon sebagaimana nomor:704.01/018/Khusus/Itkab

Minahasa Utara Nomor 700/426/ITKAB-MU/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal laporan hasil pemeriksaan;

Minahasa Utara17-2019/700/346/ITKAB-MU/VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan khusus Desa Sawangan Tahun 2017 s.d 2019;

Pengawas Dengan Direksi PerusdaBenuo Taka Pada Hari Kamis Tanggal 7 November 2019, diRuang Rapat Asisten II Lt.2 Kantor Bupati Penajam PaserUtara, menyatakan :Adanya koordinasi pembahasan PERUMDA BenuoTaka yang akan menyusun Surat Rekomendasi danusulan pemberhentian Direksi Perumda Benuo Takakepada Bupati Penajam Paser Utara selaku KPM.Halaman 35 dari 94 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMD7)Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan TertentuTahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/008/LHP/ItKab

dari fotokopi Dewan PengawasPerusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten PenajamPaser Utara, Nomor : 539/009/DEWASPERUSDA/X1/2019, Perihal: Tindak Lanjut UsulanPemberhentian Direksi Perusahaan Umum DaerahBenuo Taka, tertanggal 12 November 2019 ;Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris DaerahKabupaten Penajam Paser Utara, Nomor : 045.4/171/TUPimp/X1/2019, tertanggal 25 November 2019 ;Fotokopi sesuai asli Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu TahunAnggaran 2017 dan 2018, Nomor : 700/008/LHP/ItKab

dan pejabat fungsional yang terlibat langsung yangmempunyai kewenangan sesuai dengan keahlian danketerampilannya untuk memberi pertanyaan dan membukadokumendokumen yang diperlukan pada saat pemeriksaan, sayadalam tim itu. sebagai wakil penanggung jawab dan sayamengkoordinir pengendali teknis jabatan auditor madya, ketuajabatan auditor pertama dan jabatan anggota auditor ;Bahwa sSaksi menerima laporan ;Bahwa yang melakukan pemeriksaan tentu bukan saksi ;Bahwa saksi mengetahui LHP No. 700/008/LHP/ItKab

memberikan rekomendasi katakanlah sebuahkegiatan sifatnya operasional dalam laporan pertanggung jawaban,setelah kami uji kalau tidak benar dikembalikan, dan kepada yangbersangkutan kami rekomendasikan agar pimpinan yang lebih tinggimemberikan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan ;Bahwa rekomendasi kami hanya sebatas kalau tidak benardikembalikan, kalau kurang dipenuhi atas kelalainnya diberihukuman secara tertulis ;Bahwa hasil laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu No. 700/008/LHP/ItKab

Penajam PaserUtara, Nomor : 045.4/171/TU.Pimp/XI/2019 (bukti T20) ;10.Bahwa telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan TujuanTertentu Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700/ 008/LHP/ItKab/IV/2020, Tanggal 18 April 2020 pada Perusahaan Daerah BenuoTaka Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Inspektorat KabupatenPenajam Paser Utara (bukti T21) ;Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat diketahulbahwa berdasarkan Pasal 63 huruf c PP Nomor : 54 Tahun 2017, seorangDireksi itu dapat

tidak datangnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya danrukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izinperceraian dari Bupati Polewali Mandar, dengan NomorB.006/Itkab

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehSurat izin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana Nomor B.005/Itkab/472.20/8/2020 tertanggal 5 Agustus 2020;9.

Bahwa sebabsebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baikbercerai dengan Termohon;11.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin ceral dari Bupati Polewali sebagaimana NomorB.003/Itkab/472.20/07/2021, tertanggal 7 Juli 2021;12.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Bahwa berdasarkan alasanalasan