Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan(Perjan) Kereta Api.. Peraturan Pemeriniah No. 57 Tahun 1990 Tentang Pengalihan BentukUsaha Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi PerusahaanUmum (Perum) Kereta Api.Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 Tentang Pengalihan BentukUsaha Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi PerusahaanPerseroan (Persero). Bahwa tanah terperkara semula milik Nv.

Dapat kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantumpo, dalam tu ran i berikut :cy) a ve Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentangendirian Perusahaan Negara Kereta Api disebutkan bahwa eee hak " Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan hens Kereta Api MenjadiPerusahaan Jawatan menyebutkan bahwa Semua usaha dan kegiatan,segenap pegawai / karyawan, beserta seluruh aktiva dan passivaPerusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan(PERJAN) termaksud, dengan

ketentuan bahwa susunan dan nilai dariaktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepadaPerusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalamneraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telahdiperiirsa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh MenteriPerhubungan".c.

Pasal Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentukrusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan UmumPerum) Kereta Api menyebutkan bahwa "dengan dialihkannya bentukerusahaan Jawatan Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan UmumPerum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (Pesjan) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perum tersebutdengan ketentuan segalah hak dan kewajiban, kekayaan dan termasukseluruh pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta

Bukti 717 )berupa foto copy Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNemor 61 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan(Perjan), yang ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RepublikIndonesia Suharto pada tanggal 15 September 1971.8.

Menyatakan berharga Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/ Pemimpin jawatan Gedung-Gedung Negara Nomor 64/KPUT/AA.15256c/64 Tanggal 9 Oktober 1964; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I untuk selebihnya;4. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;5. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Pemerintah Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No.SK.447/Ka tanggal 16 Maret 1960, terdaftar Barang Milik Daerah kode barang.01.01.11.01.05;6.

DALAM EKSEPSI :Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas secara Hukum ( Legal Standing ) Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali denganobjek perkara, Karena hubungan hukum yang ada berdasarkan SK KepalaDinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 64/KPUT/AA.15256 c/64 Tanggal 9 Oktober 1964,adalah antara Pemerintah Aceh dengan alm. M.

Seharusnya sesuai ketentuan sebagaimana disebutkandalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah IstimewaAceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 64/KPUT//AA.15256 c/64 Tanggal 9 Oktober 1964, ayah penggugat danpenggugat sudah mengembalikan rumah tersebut kepada pemerintahHalaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2016/PN Bnasetahun setelah M.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dansyaratsyarat sebagaimana tercantum di dalam SK Kepala DinasPekerjaan Umum Daerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor 64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Okktober1964. Bahkan secara hukum Penggugat samasekali tidak berhak dantidak mempunyai hubungan hukum tanah dan rumah tersebut, Tergugattelah cukup memberi toleransi kepada Penggugat untuk mengosongkanrumah dan tanah tersebut.

AMIN) atas tanah danrumah terperkara adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Istimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Dalam Rekovensi1. Mengabulkan gugatan Rekovensi dari Penggugat Rekovensi;2. Menyatakan sah dan berharga SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahIstimewa Aceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;3.

Menyatakan secara hukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi tidakberhak menguasai tanah dan rumah dinas negara sebagaimana tersebutdidalam SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah IstimewaAceh/Pemimpin Jawatan GedungGedung Negara Nomor64/KPUT/AA.15256 c/ 64 Tanggal 9 Oktober 1964;4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk =mengosongkan danmengembalikan kunci rumah kepada Penggugat Rekovensi;5. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara.Dalam Konvensi dan Rekovensi:1.

; tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA),sepanjang menyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M?

Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pemilik ataslahan yang saat ini Penggugat tempati berdasarkan Sertipikat Hak PakaiNo.76/Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) yangsaat ini bernama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan pada angka 5surat tersebut, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga menyatakanapabila hingga tanggal 15 Desember 2015 Penggugat tidak jugamembongkar dan mengosongkan lahan Kemukus, maka PT.

menggunakantanahnya, menurut hemat Penggugat jelas telah menyalahi ketentuanpasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 TentangPendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, karena yang menguasai danmenggunakan tanahnya adalah Penggugat;Penggugat semula tidak mengetahui kapan diterbitkannya Objek sengketaoleh Tergugat dan dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabutanggal 13 April 2016 yang lalu, Penggugat baru mengetahui SertipikatHak Pakai No. 76/Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan

tercantum atas namaPerusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sepanjang menyangkut tanahseluas lebih kurang 4.785 M?;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Sertipikat Hak Pakai Nomor76/Pinangsia, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, JakartaBarat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Juni 1988, GambarSituasi tanggal 13 Nopember 1987 No. 151/B/1987, Luas 62.218 M?tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sepanjangmenyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor76/Pinangsia, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Baratyang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Juni 1988, Gambar Situasitanggal 13 Nopember 1987 No. 151/B/1987 luas 62.218 M* tercantum atasnama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), sepanjang menyangkuttanah seluas lebih kurang 4.785 M7?;4.

TUK.1805/2039, pada Kantor DepartemenPekerjaan Umum Jawa Tengah Daerah Pekalongan;Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:P 6/73/1 tertanggal 9 Juli 1952, Suami Penggugat telah dipindahTugas dari Kantor Departemen Pekerjaan Umum Jawa Tengah di DaerahPekalongan ke Kantor Jawatan GedungGedung Negeri Daerah Bandungdi Bandung;Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Tenaga Listrik Nomor: P.2/83/21 tertanggal 29 April 1957, SuamiHalaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 308 K/TUN/201310.11,12.Penggugat telah dipindah tugaskan pada Kantor Jawatan GedungGedungNegeri Daerah Jakarta/Tangerang di Jakarta;Bahwa, pada tahun 1960, Suami Penggugat pindah kembali ke Bandungdan telah diangkat menjadi Kepala Jawatan Gedung Negeri DaerahBandung dan sementara tinggal dan menempati salah satu kamar di hotelPreanger di Bandung bersama keluarga, karena pada saat itu keberadaandari rumah dinas belum ada:Bahwa, Suami Penggugat saat menjabat Kepala Jawatan Gedung NegeriDaerah

Suwarna karenaSuami Penggugat pindah tugas ke Biro Operasi Departemen PekerjaanUmum dan Tenaga Listrik di Jakarta, namun demikian Suami Penggugatbeserta keluarga masih tetap tinggal di Bandung dengan menempatirumah dinas tersebut:Bahwa, pada saat serah terima Jabatan Kepala Jawatan GedungGedungNegeri Daerah Bandung, pada saat itu Ir.

L.L.R.E Martadinata No. 184) Bandung sebagai rumahdinas ATPUT Bandung sedangkan berdasarkan fakta sebenarnya rumahtersebut adalah termasuk rumah Negara/dinas yang dibangun oleh suamiPenggugat saat menjabat Kepala Jawatan Gedung Negeri DaerahBandung;Bahwa, sehubungan dengan terbitnya Surat No. 25/SPRIN/SD/1972,tertanggal 18 Maret 1972, maka suami Penggugat pada tanggal7 April 1972 telah mengirimkan surat balasan kepada Tergugat akantetapi Tergugat tidak membalasnya ;Bahwa, suami Penggugat Pensiun

Laswi No. 12, 16, dan 20Bandung yang merupakan rumah dinas yang dibangun pada masasuami Penggugat sebagai kepala Jawatan Gedung Negeri DaerahBandung telah terjadi pengalinan hak dari Tergugat kepada PenghuniRumah dinas tersebut dan saat ini telah dijual kepada Pihak Ketiga(JI. Laswi No. 12) serta dalam proses sewa beli antara penghunirumah dinas JI.

Kereta Apiberalih kepada Perusahaan Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta

Apiyang beralin kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimanatercantum dalam neraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara KeretaApi yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan olehMenteri Perhubungan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor61 Tahun 1971, Kedudukan Perusahaan Jawatan (PERJAN) tersebut padaPasal 1 Peraturan Pemerintah ini ada di dalam lingkungan DepartemenPerhubungan;Halaman 59 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN MadMenimbang, bahwa dengan beralihnya Perusahaan Jawatan keretaApi (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), makaterkait dengan hak dan kewajiban perusahaan diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 1990, diantarnya:Pasal 2

ayat (2) : bahwa dengan dialinkannya bentuk Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum(PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakanbubar pada saat pendirian PERUM tersebut denganketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk selurunh pegawai Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya beralin kepada PERUM yangbersangkut;Pasal 8 ayat (1): Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yangdipisahkan dari

Kereta Apiberalih kepada Perusahaan Negara Kereta Api;Menimbang, bahwa dengan beralinnya Perusahaan Nasional KeretaApi (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), makaberdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun1971, semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, besertaseluruh aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan (PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta

Perusahaan Jawatan Kereta Api, sekarang PT. KAI (Persero), untukselanjutnya disebut Obyek Sengketa;2.

Perusahaan Jawatan Kereta Api,sekarang PT. KAI (Perserero);Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor. 191K/TUN/20177.10.Bahwa, setelah dicermati, Surat Keputusan Tata Usaha Negara (ObyekSengketa) yang dikeluarkan Tergugat, ditemui banyak kejanggalakejanggalan, antara lain pada kolom (b). Nama Jalan/Persil tertulis JalurGunung Sahari Selatan Kota yang artinya (Jalur Kereta Api dariGunung Sahari Selatan sampai dengan Kota) sedangkan tanah (ObyekSengketa) bukan jalur kereta api, tetapi JIn.

Desa Gunung SahariSelatan, terbit tanggal 3 Agustus 1988 dengan Gambar Situasi No.103/P/1988, tertanggal 5 Mei 1988, Luas 25.780 m2, atas namapemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Ca.Perusahaan Jawatan Kereta Api, sekarang PT. KAI (Persero);3. Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara (Obyek Sengketa) Sertipikat Hak Pakai Nomor : 82.

DesaGunung Sahari Selatan, terbit tanggal 3 Agustus 1988 dengan GambarSituasi No. 103/P/1988, tertanggal 5 Mei 1988, Luas 25.780 m2, atasnama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Caq.Perusahaan Jawatan Kereta Api, sekarang PT. KAI (Persero);4.

Perusahan Jawatan Kereta ApiBahwa Sertifikat Hak Pakai No. 82 tahun 1988 atas sebidang tanahVerfonding nomor 12104 luas 3.050 m tidak pernah diberitahukan baikoleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi dan tidak pernahdiumumkan;Sepengetahuan Pemohon Kasasi tanah status Vervonding untukditingkatkan menjadi Sertifikat haruslah di umumkan di kantor desa /kelurahan tempat tanah tersebut berada guna mengetahui ada tidaknyakeberatan dari warga khususnya warga in cause warga kelurahanGunung Sahari

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali (dahuluPolmas) dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan,selanjutnya disebut obyek sengketa ;Bahwa obyek sengketa tersebut diatas dibuka pertama kali olehalmarhum Lasida kemudian diolah menjadi sawah pada tahun 1945;Bahwa selama obyek sengketa menjadi sawah, almarhum Lasidamengambil hasilhasilnya hingga pada tahun 1954 tepatnya pada tanggal 6September 1954 diadakan perjanjian tesang yang dalam bahasa Bugis berartigarap dengan bagi hasil antara jawatan

No. 634 K/Pdt/2005Lasida selalu mendapat padi ikat yang diantar oleh Petani memakaibendi ke rumah Lasida atas suruhan Jawatan Pertanian);3.

Perjanjian tesang, yaitu 50 persen untuk Lasida sebagai pemilik tanahsawah dan 50 persen untuk Jawatan Pertanian, serta jika JawatanPertanian memiliki kerbau, maka Lasida hanya mendapat 30 persen;Bahwa berdasarkan alasan dan fakta yuridis yang termuat di dalamperjanjian tesang, jelaslah sama sekali tidak ada jual beli atau jual putta;Makna jual putta dalam konteks hukum adat, adalah satu kesatuanpengertian umum tentang tesang yang juga dapat berarti Putta Tesang,artinya berakhirnya tesang sebagaimana

Factie ternyata salah menerapkan lagi aturan hukum oleh karena Jjikajual belil berubah dari tesang, maka mengapa dibuat klausula tambahanseperti tenggang waktu 75 tahun, ahli waris yang ditunjuk, presentase bagihasil dan Lasida mesti mendapatkan bagian tiaptiap tahun;Bukankah Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama in casu PengadilanTingkat Banding telah memahami bahwa jual beli itu tunai (riil) dan tidakdiperlukan janjijanji sebagai tambahan, demikian halnya Judex Factie jugamembuktikan, bahwa Jawatan

Pertanian Rakyat Mandar senantiasamengirim padi ikat ke rumah Lasida selama tesang itu (sebelum Lasidameninggal) berlangsung, artinya tidak pernah ada jual bei melainkan tesangmurni karena ada hak dan kewajiban yang dipenuhi secara bertimbal balikantara Lasida dengan Jawatan Pertanian Rakyat sejak tahun 1954 sampaidengan 1958 yaitu tahun meninggalnya Lasida;.

Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyebutkan,Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api pada mulanya adalah PegawaiNegeri Sipil Departemen Perhubungan yang ditempatkan/bekerja diPerusahaan Jawatan Kereta Api, sehingga hakhak dan kewajibannya samadengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka Pegawai Negeri SipilDephub/PJKA pada saat pensiun hakhak dan kewajibannya samadengan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tata carapensiun yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969;3.

Kereta Api) dibentuk berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang PendirianPerusahaan Negara Kereta Api, mulai berlaku tanggal 25 Mei 1963;2) Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api atau disingkat PERJANKAdibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Apimenjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), mulai berlaku tanggal 15September 1971;3) Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api atau disingkat PERUMKAdibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990tentang Pengalihnan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api, mulai berlaku tanggal30 Oktober 1990;4) PT.

(PERJAN) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Apimenyebutkan,Dengan dialinkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Apimenjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar padasaat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban,kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralin kepada PERUMyang bersangkutan;b) Adanya perubahan

Ketidaktermasukanini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan PemerintahNo. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api,45.26Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai selurun kekayaanNegara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi pada saat dialinkan kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api,perlintasan, jembatan, terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi

Sedangkan penghuni rumah dinas diJalan Lampersari Semarang dulunya adalah Pejabat Polri yang ditunjukberdasarkan SK Penunjukan yang dikeluarkan oleh Jawatan Gedunggedung Negara Daerah Semarang setidaktidaknya sejak tahun 1971, yaituatas nama:a. RM.Soeharto Soedirman (Komisaris Besar Polisi Purnawirawan)menempati rumah dinas di Jalan Lampersari Nomor 49, Semarang;b. RM.Soenarto Kolopaking (AKBP Purnawirawan) menempati rumah dinasdi Jalan Lampersari Nomor 51, Semarang;c.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedung Negara DaerahSemarang Nomor 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977, Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan dan menyerahkan kewenanganpenunjukan kepada Instansi Polda Jawa Tengah.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang mengajukangugatan, karena sejak Surat Kepala Jawatan Gedunggedung NegaraDaerah Semarang Nomor 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977 atau lebih dari 25(dua puluh lima) tahun Penggugat menelantarkan tanah dan bangunan yangdisengketakan, tidak pernah merawat dan tidak pernah mengelolasebagaimana yang ditentukan undangundang dan melanggar Pasal 8UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992, maka berdasarkan Pasal 1948KUHPerdata Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Penggugat

Nomor 3115 K/Pdt/2012Terbanding/ Penggugat) tidak memiliki /egal standing sebagai "pemilik"berdasarkan alat bukti Pl berupa Surat Kepala Jawatan GedunggedungNegara Daerah Semarang Nomor GS.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977 dan alatbukti P19 berupa surat Direktur Bina Teknik Dep.

(dua puluh) tahun;Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menentukan hakmilik hapus bila tanahnya diterlantarkan;Bahwa karenanya Para Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi peremptoir,yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum materiil dengan tujuan menggagalkansurat gugat terhadap pokok perkara dengan alasan daluwarsa;Bahwa di sisi lain Termohon Kasasi (Semula Terbanding/ Penggugat)mengajukan gugatan mendasarkan pada Surat Kepala Jawatan

Tebet, JakartaSelatan, sejak tahun 1952 sampai sekarangberdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)No. 100/Rd/l/52 tanggal 15 Oktober 1952;Penggugat VII, Satjiko Esther Siwy, adalah pensiunanPNS Jawatan Kereta Api yang telah secara sahmenghuni dan merawat dengan baik rumah di JalanManggarai Utara IV Blok D2B, Kelurahan Manggarai,Kec.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah perubahanstatus kelembagaan perusahaan kereta api beserta peralihan asetdari PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) hingga menjadiPerusahaan Perseroan; 2222 ==Pada tahun 1971 PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api)berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api.Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 3 ayat 2Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahan Negara Kereta Api menjadi PerusahaanJawatan (Perjan) yang menyatakan

bahwa semua usaha dankegiatan, segenap pegawai karyawan, beserta seluruh aktiva danpassiva perusahaan Negara Kereta Api beralin kepadaPerusahaan Jawatan termaksud, dengan ketentuan bahwasusunan dan nilai dari aktiva dan passiva dari Perusahaan NegaraHal 87 dari 185 hal Putusan Nomor: 156/G/2014/PTUNJKT.Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksdadalah sebagaimaman tercantum dalam neraca penutupan(likuidasi) Perusahan Negara Kereta Api yang telah diperiksa olehdirektorat akuntan negara

Setelah itu pada tahun 1991 PJKA (PerusahaanJawatan Kereta Api) berubah menjadi Perumka (PerusahaanUmum Kereta Api), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuanpasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Apimenjadi Perusahan Umum Kereta Api, yang menyatakan bahwaDengan dialinkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi dinyatakan

bubar pada saat pendirian PERUM tersebutdengan ketentuan segala hak dan kewejiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUMyang bersangkutan.

(Enam PuluhTujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) atasnama Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api;3 Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencoret dan mencabut: Hal 11 dari 22 hal Put. No. 22/B/2011/PT.TUN.JKTa Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat Nomor: UM.104/II/01/ DII.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah& Rumah Dinas PT. Kereta Api (Persero) di JI.

(Enam puluh tujuhribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat/Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut : Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, dengan

Perusahaan Jawatan KeretaApi, Para Penggugat/Pembanding merasa berkepentingan dengan alasan : paraPenggugat telah menguasai menghuni menempati rumah dinas di lingkunganunit kerja PT. KAI ini antara 23 sampai dengan 63 tahun lamanya dan dahulumenempati rumah tersebut memiliki izin dan sepanjang sepengetahuan paraPenggugat diatas tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh para Penggugatbelum ada Sertipikat Hak Pakai sebagai alas hak baik PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (vide Bukti P+P II Int6=TI1=T II1); Bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan merasa berkepenting andengan alasan : para Penggugat telah menguasai menghuni menempati rumahdinas di lingkungan unit kerja PT. KAI ini antara 23 sampai dengan 63 tahunlamanya dan dahulu menempati rumah tersebut memiliki izin dan sepanjangsepengetahuan para Penggugat diatas tanah tersebut yang saat ini dikuasai olehpara Penggugat belum ada Sertipikat Hak Pakai sebagai alas hak baik PT.

Kereta Apitersebut, bahwa atas rumah dinas yang ditempati oleh salah satu Para Penggugaturutan ke 2 (dua), yang bernama Muhamad Jusuf Tahir, karena masih aktifbekerja di Departemen Perhubungan in cassu Perusahaan Jawatan Kereta Api,dan statusnya masih menempati rumah dinas, maka dengan berlakunyaKeputusan Direksi PT.

Bahwa sejak tahun 1990 ada pengalihan bentuk dari PerusahaanJawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi menjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api;6.

KAI yaitu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, karena saksi merasa tidakkuat membayar uang sewa maka SPR (Surat penunjukan rumah dinas)saksi kembalikan ke kantor dan saksi beserta keluarga pindah kerumahsendiri; Bahwa setahu saksi tahun 1973 jawatan kereta api masihbernama PJKA, kemudian berubah menjadi PERUMKA, kemudianberubah menjadi PT.

(Perjan);Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 padapokoknya menyebutkan bahwa semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) beralin kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);Menimbang, bahwa pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) beralin bentuk menjadi Perusahan Umum menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) Kereta Api;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57Tahun 1990 pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya modal Perusahaan(PerumKA) adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telahHalaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2021/PN Madtertanam di dalam Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada saat dialinkan,kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan,terowongan, perangkat

Perusahaan Umum Kereta Api,merupakan kekayaan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang telahberalih kepemilikannya kepada Perusahaan Perseroan dalam hal ini PT.KeretaApi Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) Kereta Api, sehingga PT.

Bahwa selaku BUMN Persero yang berdiri mulai tahun 1998, ternyata Tergugatbukanlah sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek perkara, Tergugat tidakmempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewa terhadap obyeksengketa mengingat sesungguhnya Penggugat mendapatkan hak penghunianrumah obyek sengketa tersebut bukan dari Tergugat melainkan dariPerusahaan Jawatan Kereta (PJKA) sesuai dengan SPR bernomor 227//BB/1979 ter tanggal 30 Januari 1979 yang dikeluarkan oleh instansi PUKA;.

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentang PengalihanBentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi PerusahaanJawatan Kereta Api/ PUKA) adalah merupakan perusahan negara yang beradadibawah Lingkungan Departemen Perhubungan, karena nya PJKA adalahHalaman8dari39 Putusan Nomor 592/Pat.G/2014/PN.

KAI) sebelumnya bernama Perusahaan Umum KeretaApi (PERUMKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA), PerusahaanNegera Kereta Api (PNKA), sedangkan instansinya ya ituitu juga;12.Bahwa kalaupun harus dianggap benar dalil gugatan Penggugat, denganberalihnnya nama PJKA, kemudian menjadi PERUMKA kemudian menjadiPT. Kereta Api Indonesia, maka tanah dan bangunan yang saat ini dihuniTergugatmenjadi kembali ke negara (quad non), lantas Penggugat inisiapanya negara ??

Bahwa selaku BUMN Persero yang berdiri mulai tahun 1998, ternyataTergugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek perkara,Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengadakan perjanjian sewaterhadap obyek sengketa mengingat sesungguhnya Penggugatmendapatkan hak penghunian rumah obyek sengketa tersebut bukan dariTergugat melainkan dari Perusahaan Jawatan Kereta (PJKA) sesuaidengan SPR bernomor 227//BB/1979 ter tanggal 30 Januari 1979 yangdikeluarkan oleh instansi PUKA;9.

Bahwa Perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA (mulai berdiri tahun1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 tentangPengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api / PJKA) adalah merupakan perusahannegara yang berada dibawah Lingkungan Departemen Perhubungan,karenanya PJKA adalah merupakan suatu instansi pemerintah, yang lekatdengan hukum publik dalam kegiatan operasional dan tehnisnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

MENETAPKAN:

-Mengabulkan permohonan Pemohon;

-Menetapkan bahwa nama yang tertulis Ponidiyang tercantum di

dalam : Kutipan Akta Kelahiran No. 2664/K/1997 ,

Surat Nikah No. 499/XI/1968; Keputusan Kepala Perusahaan Jawatan

Kereta Api No :18071/SK/1.9/8, dan Kartu Identitas Pensiun/KARIP

Dengan No.

tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA),sepanjang menyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M?;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Sertipikat Hak PakaiNomor 76/Pinangsia, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari,Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Juni 1988,Gambar Situasi tanggal 13 November 1987 Nomor 151/B/1987, Luas62.218 M? tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA), sepanjang menyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M?

II Int : Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/303/RD/78,tertanggal 1371978, atas nama yang mendiamirumah Ny. Kamariyah; (fotokopi sesuai denganaslinya) ; T. II Int : Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/014/RD/79,tertanggal 2411979, atas nama yang mendiamirumah Ny. Soemini; (fotokopi sesuai denganaslinya) ; T.

II Int 12.3: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/13/Rd/76,tertanggal 16 Maret 1976, atas nama yangmendiami rumah Soesetiyono; (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; . II Int 12.4: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/264/RD/76,atas nama yang mendiami rumah R. Soejoto;(fotokopi sesuai dengan aslinya); .

II Int 12.5: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/154/Rd/78,tertanggal 831978, atas nama yang mendiamirumah Soemargono ; (fotokopi sesuai denganaslinya); . II Int 12.6: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/152/Rd/78,tertanggal 831978, atas nama yang mendiamirumah P.H.S Gitosoedarno ; (fotokopi sesuaidengan aslinya); .

II Int 12.7: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/150/Rd/78,tertanggal 831978, atas nama yang mendiamirumah Soewarsono ; (fotokopi sesuai denganaslinya); . II Int 12.8: Surat Penetapan Ketua Panitya PerumahanPerusahaan Jawatan Kereta Api Daerah Inspeksi5 dari Eksplotasi Tengah Nomor : I.5/015/RD/82,tertanggal 20 Nopember 1982, atas nama yangmendiami rumah Soenarja ; (fotokopi sesuaidengan aslinya); .

KAItidak sama, kalau PJKA itu perusahaan jawatan, namanya jawatanberarti negara, kalau PT.

Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi BaratNomor B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani olehKepala Biro Il S. Atmoko (sebagai jawaban atas Surat PT.

Perusahaan Jawatan Kereta Api;79) Surat/Nota Dinas dari Robert J. Lumempouw kepada Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H.

Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016 Bahwa riwayat perolehan dan penguasaan tanah a quo oleh Terdakwa,bermula dari sewamenyewa tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api(PUKA) sejak tahun 1964 oleh Ir.

Nah perubahan bentukkarena Perusahaan Jawatan tidak terpisah karena dia tetap tertulisdidalam APBN maka kemudian ketika akan dipisahkan tentu harusterdokumentasikan dalam hal ini terdokumentasikan prosedurnya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata carapenyertaan modal Negara dan Penambahannya ada dengan diterbitkanterlebih dahulu Peraturan Pemerintah tentang Penambahan modalNegara disitu tertulis Aset apa saja yang tertulis yang kemudian akandisertakan di BUMN tersebut jika

dia Perusahaan Jawatan menjadiPerum atau menjadi PT, maka apakah didalam Peraturan Pemerintahtentang Penyertaan Modal Negara tertulis atau tidak, padahal sesuaidengan Azas Konitraktus Aktus yang penting adalah tertulis itu jadiapakah memang daftar itu ada atau tidak kalau daftar itu ada maka mulaiberlaku diberikan kepada BUMN sesuai dengan Peraturan MenteriHal 32 dari 66 Hal.

itu berubah bentuk menjadi Badan Hukumsesuai dengan Ketentuan didalam syaratsyarat dari Badan Hukum diaharus memikirkan sendirisendiri maka aset itu harus berubah miliknyatidak lagi Perusahaan Jawatan tetapi Perusahaan itu sendiri karenaPerusahaan Jawatan itu berarti penguasaannya ada atau relugasi nyaberada pada Menteri Keuangan karena itu barang milik Negara.

Dan terbukti hingga saatini belum ada putusan pengadilan maupun keputusan dari BadanPertanahan Nasional yang mencabut atau membatalkan Sertifikat tersebut,Oleh karenanya, jelas terbukti bahwa pemegang hak atas lahan tersebutadalah PT KAI Perusahaan Jawatan Kereta Api (saat ini telah berubahbentuk menjadi PT KAI).Hal 57 dari 66 Hal.

(Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum)Kereta Api pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "Dengan dialihkannya bentukperusahaan jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum(PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Perusahaan Jawatan(PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebutdengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruhpegawai perusahaan jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saatpembubarannya, beralin kepada PERUM yang bersangkutan

Putusan Nomor : 159/G/2016/PTUN.JKTmaka sebenarnya Penggugat telah mengakui bahwa rumah yangdihuninya adalah milik Tergugat, disamping Tergugat telah memilikibukti kepimilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Tahun 1988atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api di Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah tidak ada keraguan lagibahwa tanah dan bangunan yang saat ini dihuni oleh Penggugatmerupakan tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sekarangmenjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).. Terkait dengan sejarah peralihan asset milik PT.

Setelah itu pada tahun 1991 PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api)berubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api,sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 PeraturanHalaman 36 dari 75 halaman.

Putusan Nomor : 159/G/2016/PTUN.JKTPemerintah Nomor 57 tahun 1990 tentang pengalihan bentukPerusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum KeretaApi, yang menyatakan bahwa dengan dialihkannya bentukPerusahaan Javatan (PERJAN) Kereta Api menjadi PerusahaanUmum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PerusahaanJavatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirianPERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kevajiban,kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan(PERJAN

Yang bersangkutan Tidak Lagi sebagai Pegawai Negeri DjawatanKereta Api (DKA) / Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) /Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka);b. Atau karena yang bersangkutan dipindahkan ketempat lain;c.

PERUSAHAAN UMUMKERETA API;5, Bahwa sejak tahun 1990 ada pengalihan bentuk dari PerusahaanJawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api( PERUMKA) hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi menjadi Perusahaan Umum ( Perum ) Kereta Api;6.

KAI yaitu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, karena saksi merasa tidakkuat membayar uang sewa maka SPR (Surat penunjukan rumah dinas)saksi kembalikan ke kantor dan saksi beserta keluarga pindah kerumahsendiri; Bahwa setahu saksi tahun 1973 jawatan kereta api masihbernama PJKA, kemudian berubah menjadi PERUMKA, kemudianberubah menjadi PT.

(Perjan);Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) PP no. 61 Tahun 1971 padapokoknya menyebutkan bahwa semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai/karyawan, beserta seluruh aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) beralin kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);Menimbang, bahwa pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) beralih bentuk menjadi Perusahan Umum menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) Kereta Api;Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57Tahun 1990 pada pokoknya menerangkan bahwa besarnya modal Perusahaan(PerumKA) adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telahtertanam di dalam Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) pada saat dialihkan,kecuali prasarana pokok berupa jalan kereta api, perlintasan, jembatan,terowongan, perangkat persinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrikbeserta

Perusahaan Umum Kereta Api,merupakan kekayaan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang telahberalih kepemilikannya kepada Perusahaan Perseroan dalam hal ini PT.KeretaApi Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) Kereta Api, sehingga PT.