kemukakan diatas, maka Pelawanmemohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkanputusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :DALAM PROVISIMenghentikan Pelaksanaan Putusan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketasebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 648 K/AG/2009tanggal 15 Januari 2010 jonto Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA.KDI tanggal 24 Desember 2008 joncto

SULTANHASANUDDIN; Sebelah Barat berukuran + 38 M berbatas dengan LA ODE MUSE/ TOKODILI MAS.Sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli tertanggal 29 Maret2007 adalah sah dan mengikat ;4 Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Batulo, KecamatanWolio, Kota Baubau dengan luas serta ukuran dan batasbatas sebagaimana padaPosita 3 (Tiga) di atas adalah sah Milik Pelawan ;5 Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No: 648 K/AG/2009 tanggal 15Januari 2010 joncto Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Kendari No. 10/Pdt.G/2008/PTA.KDI tanggal 28 Desember 2008 joncto Putusan PengadilanAgama Baubau No. 134/Pdt.G/2007/PA>BB tanggal 28 April 2008 tidak berlakumengikat terhadap Pihak Ketiga in casu tidak mengikat Pelawan ;6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.AtauBilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan, pelawandiwakili oleh kuasanya datang menghadap

sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 9 Januari 2015 dan 20Januari 2015, Nomor 1/Pdt.G/2015/PA.Mrs. selanjutnya Termohon tidak pulamengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranTermohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, olehsebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto

Fotokopi SuratRekomendasi Bupati Maros, hal ini merupakan akta autentik dan telah bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telahmemperoleh izin perceraian dari Pejabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, oleh karenanya telah terpinuhi Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 joncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

maka Majlis Hakim menilai & berpendapat bahwa antarapemohon dengan suami pemohon tersebut benarbenar telah melangsungkan pernikahan padatahun 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung & tidak pernah bercerai,namun tidak terdaftar dalam Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto

UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKANe Mengabulkan permohonan pemohon:e Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang dilaksanakan padatahun 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung;e Membebankan biaya perkara pada pemohon

tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda, Nenek Penggugat, maka Tergugattidak akan menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa, karenanya patut untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak danmemerintahkan untuk mencabutnya;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak Cermat dan tidak teliti tersebut adalahmerupakan perbuatan yang melanggar .Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) khususnya bertindak Cermat serta melanggar Undangundang yakniUndangundang No.5 Tahun 1960 joncto

No.10 Tahun1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut memenuhiketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No.5 Tahun 1986 jonctoUndang Undang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa agar Tergugat akan melaksanakan putusan nanti yang merupakankewajibannya maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa(Dwang Som) sebesar Rp5.000.000.000, (Lima Miliyar rupiah) apabila lalai dalammemenuhi putusan ini

bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sesuai denganUndangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1), sebab tanah10.11.hak milik Penggugat bukanlah tanah bekas Swapraja, karenanya secara hukumtidak hapus dan tidak beralih kepada Negara dan tidak termasuk dalam Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 joncto

huruf (A)yang menetapkan bahwa hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan airdari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaUndangundang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralih kepada Negara, dengandemikian hak milik atas tanah yang di Hibahkan yang dipunyai serta diknasai olehPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti P.1 berupa harta tanah Warisan secarahukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara sejak berlakunya Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 Joncto

Indo Sawit Kekal sebagai Pemegang Izin Lokasi;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan izinlokasi dan Revisi Perpanjangan Izin lokasi Pembangunan Perkebunan KelapaSawit dan Panrik Pengolahan atas nama Tergugat II Intervensi PT.Indo SawitKekal seluas 13.700 Ha tidak memenuhi Prosedur dan cacat hukum serta tidak sahdan harus dinyatakan batal, oleh karenanya terbuktilah telah melanggar pasal 53ayat (2) Undangunsdang No.9 Tahun 2004 joncto Undangundang No.51 Tahun16.17.18.2009

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;wonn Menimbang, bahwa kenyataannya pula Tergugat telah meninggalkandan membiarkan Penggugat sudah 4 tahun lamanya, Tergugat hidup bersenang senang berlehaleha tidak memberi biaya hidup, sehingga Penggugat jadikandalil alasan menggugat cerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidakmelawan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasanalasan tersebut; non Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Islam Pasal 116Menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri10terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagai yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaalasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat percearaiansebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

utl> ols px a. rwlaaoll i>Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarikkebaikan" wonn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dantidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam, disamping itu Penggugat mampu membuktikan dalil alasangugatannya

Dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti(Inkracht van gewisjdig) berdasarkan putusan No. 207/Pdt.G/2016/PN.Plg.tanggal 14 Juni 2017 Joncto putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.110/PDT/2017/PT.PLG. tanggal 17 Januari 2018 Joncto putusan MahkamahAgung RI dalam tingkat Kasasi No. 2207 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018.Bahwa terhadap perkara aquo ini bila dihubungkan dengan perkara terdahulu(ex perkara No. 207/Pdt.G/2016/PN.Plg) yang telah ada putusan MahkamahAgung terlebih dahulu dan telah memperoleh

Hal tersebut didasarkanatas landasan hukum ps. 5 UUPA Joncto Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 4 tahun 2016 dimana dalam perkara aquo tindakan Tergugat Illmemperoleh objek sengketa yang sebelumnya telah dinyatakan Valide olehBPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palembang dan telah sesuai denganbunyi ps. 5 UUPA tahun 1960 lagipula dilakukan dihadapan pejabat yangHalaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 84/PDT/2021/PT PLGberwenang untuk itu, yaitu dihadapan Tergugat dan Jual Beli tersebut dihadiridan

Kelapa ...... dst ...... telahdiperoleh status hukum pasti, yaitu Tergugat III dalam perkara aquo sebagaipihak yang menang dan pemilik sah objek sengketa, berdasarkan putusanPengadilan Negeri Palembang, No. 207/Pdt.G/2016/PN.Plg. tanggal 14 Juni2017 Joncto putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.110/PDT/2017/PT.PLG. tanggal 17 Januari 2018 Joncto putusan MahkamahAgung RI No. 2207 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 sedangkan terhadapdalil Penggugat pada angka 12 dan angka 13 telah ditanggapi pada angka

patutuntuk dikesampingkan.Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 secara hukum patut untukdikesampingkan, karena tidak ada alasan dan fakta hukum yang membuktikanTergugat dan Tergugat III telah melakukan penipuan dan kekhilafan terhadappembelian objek sengketa dari Tergugat II berdasarkan akta Pengikatan JualBeli dan Kuasa No. 01 tanggal 01 Desember 2011 dihadapan Tergugat karena telah memenuhi prosedur dan tata cara ketentuan yang berlaku sertadidasari atas landasan hukum ps. 5 UUPA tahun 1960 Joncto

Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilaitelah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai denganmaksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jonctoPasal 116 b Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebutmaka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 joncto

Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada mahkamah agung dan badanperadilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para pemohon;Mengingat pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADIL Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut tidakhadir;Mengabulkan permohonan

oleh Pasa 3 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974; 10 Menimbang, bahwa kenyataannya pula Termohontelah meninggalkandan membiarkan Pemohonsudah 4 tahun lamanya, Termohonhidup bersenang senang berlehaleha tidak memberi biaya hidup, sehingga Pemohonjadikandalil alasan menggugat cerai dengan Tergugat, oleh karena itu Pemohontidakmelawan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan alasan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Hukum Islam Pasal 116Menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Istriisteriterus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagai yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaalasan gugatan Pemohontelah memenuhi ketentuan dan syarat percearaiansebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

atl> ols px a. wlaaoll i>Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"n Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Pemohonberalasan dan tidakmelawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi14Hukum Islam, disamping itu Pemohonmampu membuktikan dalil alasangugatannya oleh karenanya

Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat 1 HIR Joncto SEMANo 2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 Joncto SEMA No.1 Tahun 1971 Joncto SEMA No. 6 Tahun 1994, bahwaSurat Kuasa dapat dikatakan sebagai memenuhi syaratformil apabila :a. Menyebutkan dengan jelas dan sfesifik surat kuasa, untukberperan di pengadilan;b. Menyebut kompetensi relatif;c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak(sebagai penggugat dan tergugat);d.

Haji M Bahri dan atau anaknyaM Ambyah kakek dan orang tua dari Sri RejekiKusumawardani (Pemben Kuasa) .....Pada halaman 2 tertlis antara lain : Pemberi kuasa jugadiberi hak dan wewenang : untuk menghadap semuainstansi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,Makamah Agung, Badan Pertanahan Nasional,Kepolisian Rl, Kepolisian Militer, Kejaksaan Negen,Pengadilan, Petugas/Pejabat Pemerintah ............0+: dst.Karena dalam Surat Kuasa tidak memenuhi persyaratanformil sebagaimana diatur Pasal 123 HIR Joncto

SEMA No2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 Joncto SEMA No. 1Tahun 1971 Joncto SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut diatas,maka sudah sewajarnyalah jika gugatan Penggugat wajibditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima(Niet ontvankelijk verklaard);5.

. : W6487JS, miliksaksi korban NAZARUDIN ARIF, yang kurang lebih sehargarp.13.000.000, ( tiga belas juta rupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp.250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 363 (1) ke5 KUHP Joncto pasal 53 KUHP ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksidibawah sumpah masing masing bernama :l.

berhasilmenghidupkan mesin sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya terdakwaditangkap oleh warga ; Bahwa benar mengambil sepeda motor YAMAHA MIO tersebut sebelumnyatidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi NAZARUDIN ARIF ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi koroan NAZARUDIN ARIFmengalami kerugian kurang lebih Rp.13,000.000 ( tiga belas juta rupiah ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut jikadihubungkan dengan unsur unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal363ayat (1) ke5 KUHP, Joncto

;HALHAL YANG MERINGANKAN : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalanyapersidangan ;Terdakwa .......14 Terdakwa belum menikmati hasilnya ;Mengingat pasal 363 ayat (1) ke,5 KUHP, Joncto pasal 53 KUHP sertaketentuan ketentuan lainnya dari Undang Undang Hukum Acara Pidana yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIL:Menyatakan bahwa, terdakwa JAKFAR J telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PERCOBAANMELAKUKAN PENCURIAN

Pntpn.Ne 107/Pdt.P/2008/PA TA.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon: Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang

berusaha memberikan saransaran dannasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baiksecara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

perselisihan dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukankesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumahsejak 27September 2011 yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa halhal tersebut telahmengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patutdengan relass panggilan tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013, Nomor340/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinyasecara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari olehsuatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149ayat (1) joncto

sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Igo 56 olyArtinya : Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

sejak bulan Juli 2012 karena perselisihan yang memuncak,hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, keduanya sudah tidaksaling mempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suamiisteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugattidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (6) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf (bo) dan (f) Kompilasi HukumIslam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengantalak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambainya 30 (tiga

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patutdengan relass panggilan tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 15 Maret 2013, Nomor051/Pdt.G/2013/PA.Tjg, selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinyasecara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari olehsuatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149ayat (1) joncto

bisa rukun kembali, hal ini diperkuat lagi dengan terlihatnya tekadyang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

garArtinya : Cerai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarangmengumpulkan beberapa talakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto Pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa untuk memberikan rasa kepastian hukum akan Bukti Hak Atas TanahBerupa Sertipikat terhadap Obyek Jual Beli, Penggugat proaktif menemuiTergugat akan tetapi tidak pernah ketemu untuk proses balik nama melaluiPPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Joncto Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.Mengingat Tergugat tidak dapat segera menyerahkan 4 (empat) Sertipikatsebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jual beli Tanah Pekarangan, yangdibuat dan

Bahwa akibat Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, makaPenggugat tidak dapat melaksanakan Pemindahan Hak dengan Akta yangdibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai Pasal 37 ayat (1) Joncto Pasal 38ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, sehingga harapan akan diserahkannya 4 (empat) sertipikat dariPenggugat kepada Penggugat, tidak ada kepastian hukumnya, makaPenggugat menempuh jalan dalam peralihan hak atas tanah berdasarkanParagraf 6 Pasal 55 ayat

Bahwa Legal Standing Penggugat sebagai Pembeli dalam Perjanjian JualBeli Tanah Pekarangan dengan Tergugat tanggal 11 September 2006,berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Joncto Pasal 38 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangberbuny!

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Joncto Pasal 1338KUHPerdata Perjanjian Jual beli Tanah Pekarangan yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat dan Pengugat tanggal 11 September 2006, dengandisaksikan Sdr. Shobirin dan Sdr.

:kepada Endro Wibowo (Penggugat) dengan cara khusus berdasarkanPutusan Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 55 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah Joncto Pasal 54 PeraturanHalaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2020/PN Wsb8.10.11.Kepala BPN No. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian danPenanganan Kasus Pertanahan;.

maka hakim menjatuhkan talak satu bain kepada pihakisterinya.Menimbang, bahwa berdasar kan tambahan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan majelishakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugatdan menyatakan talak bain sughro Tergugat TERGUGAT ASLIterhadap Penggugat PENGGUGAT ASLI haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding inidiajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal89 = ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat bandingharus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 joncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILIMenyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan olehTergugat / Pembanding dapat diterima ;Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 03September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syaban

Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti telahmempuyai cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Semuaketerangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan danrelevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnyatekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

WhIl loo 56 ulyArtinya :Uika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto