Ditemukan 360058 data
51 — 19
KADIONO ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol SubDivre Madura sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan November 2014 ;Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Divre Jatim dan atas kejadian tersebutsaksi sebagai Kepala Divre Jatim melaporkan kepada Kejaksaan NegeriPamekasan sebagaimana surat tanggal 19 Nopember 2014 nomor : B1313/I1/13030/11/2014 Perihal : Laporan Indikasi Kekurangan beras milik PerumBulog di gedung GBB Larangan Tokol Subdivre Madura.Bahwa Laporan tersebut adanya
Kabid Perencana Usaha : FATAH YASIN;5 Kabid Pengawasan : RAMALAN AU>dan saksi bertugas sebagai Asisten Pengawas ; e Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Pengawas Divre Jatim sejak 2008 Tupoksiasisten Penagawas : Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang pelayanan Publik(PP), Perencanaan pengembangan usaha (PPU) serta Administrasi dan keuangan(Minku) diDivre dan Subdivre;e Bahwa benar pada saat itu Kepala Divre Jatim melaporkan kepada Kejaksaan
,dan progress merekasampai tanggal di laporkan ke Kejaksaan hanya mampu mengembalikan 68 Ton, danitupun setelah saksi menjabat sebagai Wakasubdivre, saksi didatangi oleh pemilikberas 68 Ton tersebut yang dipinjam oleh KADIONO; Bahwa pertemuan tersebut pada tanggal 7 Nopember 2014,saat itu saksi menginap diHome stay, kemudian KADIONO, saksi panggil dan saksi tanyakan kehilangan inisiapa yang bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa KADIONO datang bersamaPARDI, MARZUKI dan SHOHIBUL;22020Bahwa modus
(lima puluh jutaadalah uang yang saksi terima transferan secara bertahap dariKADIONO dan saksi serahkan kepada Kejaksaan ;Bahwa pengeluaran raskin alokasi bulan Juni tanpa adanya DO ;Bahwa untuk alokasi JUNI 2014 DOnya dikeluarkan pada BulanJuli dan diterima oleh Kepala Desa pada Bulan Juli 2014 dan yangmembuat SUB Divre ; Bahwa membuat surat alokasi bulan JUNI tanpa DO disuruh olehABDUL LATIE ; 2 22222 nnn n enn n nn ee nenBahwa peminjaman beras dari pihak luar saksi tidak melihat padasaat peminjaman
81 — 16
HARIYANTO ;KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
., Jaksa PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDSAMHADI, SH., MH. RIDWAN SH., MH.TTDGATOT NOERJANTO PRAJITNO, SH., MH.PANITERA PENGGANTITTDBUDI SULARSO, SH., MH.Hal 56 dari 56 Put. No. 117 /Pid. Sus/TPK/2016/PN. Sby
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
205 — 99
Pemohon:
1.Salmon Gainau
2.Daud Anthon Ubwarin
Termohon:
1.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
2.Kejaksaan Agung Republik Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru
3.Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku, cq, Kejaksaan Negeri Kepulauan AruCendrawasih (Jaksa), RT. 007 /RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru, KabupatenKepulauan Aru Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 24 Februari 2021;Selanjutnya disebut S@DAQGAl ou... cee ecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeneeeeeees ParaPemohon:;:Melawan :KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGIMALUKU, cq.
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU, yang beralamat di Jl.Jaksa (Cenderawasi), Kelurahan Siwalima, Kecamatan PulauPulau Aru,Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama: Sesca Taberima,S.H.,M.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19820725 200812 2 002Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.2.
Nama: Dhimas Saputra,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19830923 200812 1 002Halaman 1 dari 190 Putusan Praperadilan Nomor 1/Prapid/2021/PN DobJabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.3. Nama: Manatche Laspi Christanto. S,S.H.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19860101 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.4. Nama: Yusran Ali Baadilla, SH.Pangkat/NIP : Jaksa Pratama / 19831120 201012 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.5.
Nama: Meggi Salay,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa /19860809 200912 1 003Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.6. Nama: Kadek Asprila A.S,S.H.Pangkat/NIP : Ajun Jaksa Madya / 19950412 201801 1 001Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru.7. Nama: Wira A.
Saksi KUNDRAT PEKPEKAY, dibawah sumpah/janji pada pokoknyamenerangkan antara lain : Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Arudalam kasus pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi Balatan; Bahwa saksi diperiksa pada tahun 2018; Bahwa saksi menerima panggilan ke Kejaksaan Kepulauan Arusebanyak 2 (dua) kali, panggilan pertama : 15 Januari 2018; danpanggilan kedua : 3 Oktober 2018; Bahwa pada waktu itu pertanyaan sudah ada di laptop sudah dikonsepkemudian penyidik mengajukan
19 — 0
MAKKIYAHKEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
46 — 13
WIBOWOKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengandidampingi oleh Team PenasehatHukumnya;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GATOT NOERJANTO PRAYITNO,SH..MH. M.JALILISAIRIN, SH. .MH. 2. DR. LUFSIANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,PARMA H., M.HPETIKAN PUTUSAN No. 149/PID.SUS/TPK/2015/PN.Sby Hal 11 dari 11
62 — 13
AWANG DIANTARA Kejaksaan Negeri
71 — 21
BUKAMINKejaksaan Negeri Probolinggo
91 — 23
UMANDRI ;KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN ;
70 — 20
SUMARMIKEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
Agama : Islam; Pekerjaan : Kepala Desa Ngrimbi; Pendidikan > SMA, 2 222222 n nnn nn nn nnn cence ncn c cence eens e Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d 29Nopember 2014; e Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014; e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 18 Pebruari 2015; e Perpanjangan keI
Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas UndangUndang nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Menyatakan dan membebaskan Terdakwa SUMARMI dari segala dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan bebas= murni (vrijspraak);4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jombang untuksegera
99 — 35
I KETUT RUGEGmelawanKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGIBALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, yang beralamat di Jalan GajahMada, No. 56, Semarapura, Klungkung, Bali, dalam hal ini diwakili olehPengacara Negara :1. Nama : COKORDAGEDE AGUNG INDRASUNU, SH.Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung2. Nama : A.LUGAHARLIANTO, SH.,MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung3. Nama : GUSTINGURAH ANOM SUKAWINATA, SH.
,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung4. Nama : GEDEPUTRAARBAWA, SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung5. Nama : WAYAN EMPU GUANA PUTRA, SH.,Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 90/Pdt/2019/PT DPSJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung6. Nama : COKORDA GEDE PUTRA GAUTAMA, SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung7. Nama : DESAKNYOMAN PUTRIANI, SH.
,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung8. Nama : DEWA GD AGUNG MAHENDRA GAUTAMA,SH.,Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung9. Nama : ANINDITYA EKA BINTARI, SH., MHJabatan : Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan NegeriKlungkung10. Nama : PUTU RIZKY SITRAPUTRA, SH.
GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Nomor : /7/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. KejaksaanTinggi Bali cq.
Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Surat/ Pen ggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan negeri Klungkung Nomor : Print13/P.1.12/Fd.1/07/ 2014, tanggal 17 Juli 2014 dan/atau Berita Acara Penyitaantertanggal 06 Nopember 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dariPengadilan Negeri Semarapura No. 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp, tanggal22 Oktober 2014 yang telah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan NegeriKlungkung adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4.
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri Mataram
64 — 28
Pemohon:
H.MUHIR.S.Kep
Termohon:
Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Mataram Cq. Kejaksaan Negeri MataramKejaksaan Tinggi Mataram, Cq. Kejaksaan NegeriMataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor6/Pid.Pra/2018/PN Mtr tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Putusan Pid.Pra H.
Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG07/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 (BuktiT2.1), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUGPutusan Pid.Pra H.
Muhmir, S.Kep. 1108/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 (BuktiT2.2), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG09/P.2.10/Dek.3/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 (BuktiT2.3), SuratPerintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : SPTUG012/P.2.10/Dek.3/09/2018 tanggal 13 September 2018 (BuktiT2.4),dimana Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan karena adanya beberapaLaporan dari Masyarakat terkait Dugaan Pemerasan yang dilakukan olehPEMOHON.Bahwa dalam pasal 1 angka 19
Muhmir, S.Kep. 122018 karena PEMOHON memiliki kapasitas sebagai Ketua Komisi IV danAnggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, selanjutnya TERMOHONsetelah melakukan Tangkap Tangan langsung menyerahkan TERMOHONbeserta barang bukti kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram (BuktiT3.), selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : Print246/P.2.10/Fd.1/09/2018tanggal 14 September 2018 (Bukti T6) dan Surat Perintah PenangkapanKepala Kejaksaan Negeri Mataram
Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 jo.Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Pasal 30 ayat (1) huruf a UUNo. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa "Dibidang Pidana , Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangmelakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkanundangundang; Bahwa atas dasar ketentuan undangundang tersebut di atas,maka jelaslah bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHONterhadap
78 — 29
ACHMAD ;KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
52 — 12
TARIJANTOKejaksaan Negeri Mojokerto
Kerugian Desa Puri sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilanbelas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan
Kerugian Desa sebesar Rp. 119.556.000, (Seratus sembilan belasjuta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah ituberdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri KabupatenMojokerto.Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokertoserta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya;Hakim Anggota Hakim KetuaTTD TTDSAMHADI, SH. MH. ROCHMAD, SH.TTDMOCHAMMAD MAHIN, SH. MH.Panitera Pengganti,TTDMAKHFUD, SH.MH.Halaman 94 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby
65 — 0
ISMAIL Kejaksaan Negeri Keraksaan
74 — 23
MARGELAP ;KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
Nota Pembelaan (Pleidooi)tertanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutanhukum;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek /tanggapannya secara lisan tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetappada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkansurat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
,MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan, Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDDR. LUFSIANA, SH.,MH. M. JALIL! SAIRIN, SH.,MH.TTDDR ADRIANO,SH., MHPANITERA PENGGANTITTDHENDRAENI SATASYARTI, SH., MHHalaman 198 dari 198 Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
133 — 55
SUPRIATNA ;KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
243 — 140
I NENGAH NATA WISNAYA VS KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
KEJAKSAAN TINGGIBALI CQ. KEJAKSAAN NEGERIKLUNGKUNG, beralamat di JalanGajah Mada Nomor 56, SemarapuraTengah, Klungkung, Bali, dalam hal inimemberikan kuasa kepada COKORDAHal 1 dari 69 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SrpDr. WAYAN CANDRA, SH., MHGEDE AGUNG INRASUNU, SH.,A.LUGA HARLIANTO, SH., M.Hum., GUSTI NGURAH ANOMSUKAWINATA, SH., GEDE PUTRAARBAWA, SH., WAYAN EMPUGUANA PUTRA, SH., COKORDAGEDE PUTRA GAUTAMA, SH.
Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :e Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / PenyitaanKepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dane Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 ;4.
PERLAWANAN (BANTAHAN) PIHAK PENGGUGAT ERROR INPERSONABahwa Penggugat dalam mengajukan Perlawanan (Bantahan)Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung RepublikIndonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq.
Bahwa terhadap keempat tanah tersebut telah disita olen Tergugat sebagaimana Surat Perintah PemeriksaanSurat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri KlungkungNomor Print13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dan BeritaAcara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 atas dasar PenetapanPengadilan Negeri Semarapura Nomor 70/Pen/Pid/IP.BB/2014/PN Srptertanggal 22 Oktober 2014;3.
Tergugat melakukan penyitaan terhadap fotokopi sertifikat kKeempattanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis TindakPidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991perinal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalamKasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam ketentuantersebut tidak ada ketentuan bahwa yang disita harus sertifikat asli;4.
57 — 30
SUNDAHYATIKEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut seolaholah
Kolam air mancur dan guci air 1 Adaterjune Bahwa untuk Pekerjaan Instalasi Air seperti telah dikerjakansesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tercantum dalamAddendum. e Bahwa saksi tidak tahu ketika team dari Kejaksaan NegeriBondowoso yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kelapangan pada pada tanggal 20 November 2014 dan teampenyelidik pada tanggal 16 Januari 2015 melakukanpengecekan ke lapangan, tidak terdapat pompa air di lokasi,namun ketika Serah Terima Tahap I pompa air ada. e Bahwa
Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada saatpekerjaan dilaksanakanBahwa karena sudah diperiksa Kejaksaan Negeri Bondowosodan menurut PPTK menyesuaikan dengan fakta dilapangan,kemudian saksi melaporkan kepada kepala Badan LingkunganHal. 109 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby110Hidup dan selanjutnya saksi disuruh menanda tangani asbuilddrawing tersebut.
AMIN JAKFAR, M.M. selaku Pejabat PembuatKomitmen.e Bahwa perubahan kontrak (addendum) serta Asbulit Drawing dari Addendumtersebut baru dibuat setelah pekerjaan Pembangunan Taman Agrowilis tersebutselesai yaitu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso atasperkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan TamanAgrowilis Tahun 2013 tersebut, dimana item pekerjaan yang dituangkan dalamaddendum disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di lapangan dan addendumtersebut
,H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri pula olehTerdakwa beserta Penasehat Hukumnya; HakimHakim Anggota Ketua MajelisAHMAD,S.H. SUKADLS.H., M.H. GATOT NOERJANTO PRAJITNO S.H., M.H.Panitera PenggantiH. KARTONO, S..H., M..H., Hal. 255 dari 255 Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PN. Sby
94 — 194
Wonoayu Tanggal 28 November 2015 ;82. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 Perihal Mengadu Dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoaayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 01 April 2012 ;84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal
ZAINAL ABIDIN ;Kejaksaan Sidoarjo
54 — 17
KARWATI ;KEJAKSAAN NEGERI MALANG
Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan repliek/tanggapannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;Menimbang, bahwa terhadap repliek atau tanggapan Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa pun menyampaikan dupliek nya secara lisan pada tanggalyang sama yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan SuratDakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
Bahwa saksi pernah menerima honor terkaita panitia pengadaan yaitu sebesarRp.300.000, terima tahun 2008, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya,setahu saksi terima dari kasir namanya RITA DARDIANI di ruang BadanAdministrasi Umum ;e Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp.300.000, tersebut di Kejaksaan ;e Bahwa setahu saksi keuangan di rektorat dipegang oleh kasir / bendahara ;Tanggapan terdakwa: tidak tahu.Atas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.2 Saksi MOHAMAD SULHAN didepan
tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.7 Saksi KADIS, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan korupsi dana hibah dari DIKTI padapembangunan gedung multicultural / serbaguna Universitas Kanjuruhan Malangtahun 2008 sebesar Rp.2.045.000.000, ;halaman 73 dari 159 halamanBahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam berita acarapemeriksaan pada saat diperiksa penyidik di Kejaksaan
tahuAtas Tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanahli dari BPKP Jawa Timur yakni SETYO BASUKI yang memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangandidepan persidangan ;Bahwa sejak tahun 2002 s/d sekarang sebagai Auditor Ahli Madya diPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.Bahwa dasar penugasan Ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan
FIFA ANDRIANI pada saat penyidikan di Kejaksaan NegeriMalang telah menitipkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) yang dimaksudkan untuk mengembalikan sebagian kerugian negara.e Bahwa terdakwa Karwati sejak perkara ini diproses secara hukum telahmengembalikan fee yang telah diterimanya itu sebesar Rp.15.000.000., (limabelas juta rupiah) yang dititipkan kepada JPU.Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segalasesuatu yang terungkap dalam persidangan