Bahwa hal ini dikarenakan bahwa pembuktian secara tertulis dariTERMOHON KASASI, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk membenarkan terhadap gugatan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI, karena telah menyalahi aturan main dariperaturan perundangundangan' ketenagakerjaaan yaitu tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 UU No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang berbunyi : Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu

Gugatan Penggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai MediatorMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat lainnya adalah gugatanPenggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai Mediator pada instansidibidang Keteagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelahmencermati serta mengecek gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwabenar gugatan Penggugat tidak disertai surat anjuran pegawai Mediator padaDias Ketenagakerjaaan Kabupaten Deli Serdang akan tetapi hanya terlampirsurat

Bahwa hal ini dikarenakan bahwa pembuktian secara tertulis dariTERMOHON KASASI, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk membenarkan terhadap gugatan PENGGUGAT/TERMOHON KASASI, karena telah menyalahi aturan main dariperaturan perundangundangan' ketenagakerjaaan yaitu tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 UU No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialyang berbunyi : Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebin dahulu

Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, makapara pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tebusan ke Mediator;Bahwa PENGGUGAT menyatakan menolak dengan tegas isiAnjuran pada butir 1 yang menyebutkan agar PENGGUGAT dapatmenerima tidak adanya status hubungan kerja berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena Anjuran tersebut sangatbetentangan

Gugatan Penggugat tidak melampirkan surat anjuranpegawai MediatorMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat lainnya adalah gugatanPenggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai Mediator pada instansidibidang Keteagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelahmencermati serta mengecek gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwabenar gugatan Penggugat tidak disertai surat anjuran pegawai Mediator padaDinas Ketenagakerjaaan Kabupaten Deli Serdang akan tetapi hanya terlampirsurat

Mewakili pekerja/ buruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan denganusaha peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh;e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan peraturaan perundangundangan yang berlaku.(2) Pelaksanaan hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan sesuai dengan peratruan perundangundangan yangberlaku.Maka, M. A.

Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan denganusaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.(2)Pelaksanaan hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku,dengan demikian Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada M. A.

2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi (kami kutip selengkapnya) : "Selamaputusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakansegala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerimahakhak sebagaiBahwa pernyataan Penggugat ini tidaklah benar, tidak masuk akal dan tidaksesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 155 ayat (2) UUHalaman 9dari 25 Putusan No. 171/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDG13.14.15.16.17.Ketenagakerjaaan

untuk dipertahankan, dengan demikian Penggugatmemohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quomenyatakan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat bukan karena kesalahan dari Penggugat;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat, bukan karena kesalahan Penggugat,28.29.30.maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat membayar hakPesangon Penggugat sebesar 2x Pasal 156 ayat (2) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan

Gugatan Penggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai MediatorMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat lainnya adalah gugatanPenggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai Mediator pada instansidibidang Keteagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelahmencermati serta mengecek gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwabenar gugatan Penggugat tidak disertai surat anjuran pegawai Mediator padaDias Ketenagakerjaaan Kabupaten Deli Serdang akan tetapi hanya terlampirsurat

gaji Penggugat bulan Oktober 2012, yang selanjutnyadiberi tanda bukti P5;Photo copy bukti transaksi transfer dana dari Tergugat tertanggal 1Desember 2012 untuk gaji Penggugat bulan Nopember 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti P6;Photo copy bukti transaksi transfer dana dari Tergugat tertanggal 2Januari 2012 untuk gaji Penggugat bulan Desember 2012, yang selanjutnyadiberi tanda bukti P7;Photo copy surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor:560/7696/436.6.12/2013, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaaan

Mewakili pekerja/ buruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yangberkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraanpekerja/ buruh;e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaanyang tidak bertentangan dengan peraturaan perundangundangan yang berlaku.(2) Pelaksanaan hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan sesuai dengan peratruan perundangundangan yang berlaku.maka, M. A.

Bahwa sesuai Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;Mewakili pekerja/ouruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;Mewakili pekerja/ouruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;a2 9 5 pMembentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitandengan usaha peningkatan kesejahteraan

Bahwa dengan demikian, penerapan Pasal 33 Peraturan Perusahaan20102012 (vide Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) tidakmemiliki landasan peraturan perundanganundangan ketenagakerjaaan sehinggabatal demi hukum karena nyatanyata bertentangan dengan Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor. 012/PUUI/2003;Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 33 (tiga puluhtiga) alinea ke (satu) sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ke (satu), Judex Facti memberikan penafsiran

sebagai tindak pidana yang merupakankesalahan berat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat dalammenonaktifkan Termohon Kasasi/Penggugat untukkepentingan klarifikasi tidak wajib rnemberikan peringatanterlebih dahulu, dan lebihlebih sebagaimana diterangkan saksiSuwito di persidangan yang menerangkan bahwa TermohonKasasi/Penggugat telah diberikan peringatan secara lisan,dengan demikian dalam perkara a quo tidak dapatdiberlakukan ketentuan Pasal 161 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan

Gugatan Penggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai MediatorMenimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat lainnya adalah gugatanPenggugat tidak melampirkan surat anjuran pegawai Mediator pada instansidibidang Keteagakerjaan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dan setelahmencermati serta mengecek gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwabenar gugatan Penggugat tidak disertai surat anjuran pegawai Mediator padaDias Ketenagakerjaaan Kabupaten Deli Serdang akan tetapi hanya terlampirsurat

No.484 K/PDT.SUS/2008Kurang disiplin dan sering masuk kerja hanya setengah hari (diatas jam 12 siang) ;Bahwa, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas telahsesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan yang berbunyi :Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yangmenurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentuyaitu :1. pekerjaan yang sekali selesai atau

surat gugatan ini, dapat dipersamakan dengan upaya pemaksaan atasPemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnyadengan sepihak pula Tergugat menghentikan pembayaran upah Penggugatsejak bulan Juli 2009 hingga gugatan ini didaftarkan, dengan demikian atasperbuatan Tergugat tersebut, jelasjelas bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, Pasal 151 ayat (1), ayat (2), Pasal 152 ayat(3) dan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaaan

terussaja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapatdikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat (Putusan MahkamahAgung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 25, 26 dan 27, yangmenyatakan:beeen Tergugat juga tidak pernah melakukan pemanggilan secara patut dantertulis sehingga belum memenuhi unsur yang diamanatkan Pasal 168Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan

pada Pasal 59 ayat 7 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmenakertrans RINomor Kep 100/Men/VI/2004 Pasal 15 telah terjadi pelanggaran yangdilakukan Tergugat dan demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) antara Penggugat dan Tergugat menjadi batal demi hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Kemudian dikarenakan Penggugat tidak diberikan salinan Perjanjian Kerjaoleh Tergugat mengacu ke Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaaan

Bahwa Tergugat dan Tergugat II melanggar hukum yang berlaku karenadengan menggunakan kedudukannya selaku pengurus serikat,melakukan perbuatan mewakili orang yang bukan anggotanya, sehinggamelanggar ketentuan Pasal 121 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaaan jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja jo. sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) jo.65 dalam angka 3 huruf e jo. Pasal 65 angka 3 huruf jo. Pasal 65 angka3 huruf Perjanjian Kerja Bersama;4.

Mewakili pekerja/ buruh dalam menyelesaikan perselisihanindustrial;Mewakili pekerja/ buruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitandengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh;e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yangtidak bertentangan dengan peraturaan perundangundanganyang berlaku.(2) Pelaksanaan hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan sesuai dengan peratruan perundangundangan yangberlaku.maka, M. A.

Mewakili pekerja/ouruh dalam lembaga ketenagakerjaaan;d. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitandengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.(2) Pelaksanaan hakhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan sesuai dengan peratruan perundangundangan yangberlaku, dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang diberikanoleh Para Penggugat kepada M. A.