2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasankasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Makassar) yangputusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros yangmenyatakan keterbuktian

Penuntut Umummelanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana penjarakepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, tidak salah dalam menerapkanhukum sebagaimana mestinya, karena putusan a quo telah cermat dalammemberikan pertinbangan hukumnya sesuai faktafakta hukum dipersidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum adalah ataspidana yang dijatunkan Judex Facti in casu dengan alasan dipandangterlalu ringan dan dirasakan tidak adil, sedangkan alasan kasasi PemohonKasasi Il/Terdakwa atas keterbuktian

bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, secara substansialHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 110/Padt.P/2020/PN Unrjuga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatif PengadilanNegeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan namatersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Lestari, dan sekarangPemohon bermaksud merubah namanya menjadi Apfia Lestar1;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telahternyata tidak ada pihakpihak yang menyatakan keberatannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan perubahan nama dimaksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, makacukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka dua;Menimbang, bahwa dengan keterbuktian

Menimbang, bahwa pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasalini merupakan bentuk pemberatan dari pasal 263 KUHPidana sebagaipasal pokoknya ; Menimbang, bahwa pemberatan termaksud adalah karena suratSurat yang menjadi obyek kejahatannya adalah suratsurat yangmengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya ; Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akanmempertimbangkan pasal pokok dari pemalSuan surat, yaknisebagaimana termuat dalam pasal 263 KUHPidana, sehingga apabiladapat dinyatakan keterbuktian

Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkankerugian ; Menimbang, bahwa unsur "Membuat surat palsu atau memalsukansurat" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya makadapat dinyatakan keterbuktian secara keseluruhannya ;nn Menimbang, bahwa memalsukan surat adalah perbuatan yangdilakukan dengan cara membuat atau melakukan perubahanperubahantanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan,perubahan mana dapat mengenai tanda tangan maupun isinya, tidakdiperdulikan

ataupun tata urutan proses sepertipengukuran di lapangan sehingga dapat menimbulkan perbedaanukuran antara surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengankenyataan yang ada ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memalsukan suratdapat dinyatakan keterbuktiannya terhadap' diri terdakwa =; Menimbang, bahwa unsur "Dapat menerbitkan suatu hak,menerbitkan suatu peranjian, menimbulkan pembebasanhutang,17diperuntukan guna bukti atas sesuatu hal" juga bersifat alternatif,sehingga cukup dinyatakan keterbuktian

surat itudapat menimbulkan kerugian" yang dimaksud tidak saja kerugian yangbernilai atau dapat dinilai dengan uang atau kerugian dibidangkekayaan, akan tetapi dapat juga berupa berupa kerugiankerugian yanglainnya seperti dipersukarnya pengawasan (Vide : arrest HR14121936) ; Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugianbersifat fakultatif adalah bahwa timbulanya kerugian tidak disyaratkandengan keharusan, namun cukup hanya dinyatakan kemungkinantimbulnya kerugianpun sudah dapat dinyatakan keterbuktian

yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya, maka kekuasaan orang tua yang hidupterlama (langstlevende ouder) sebagai wali demi hukum bagi anak kandungnyayang masih di bawah umur (minderjarig), tidak serta merta berlaku atasperbuatan hukum menyangkut peralihan/pemindahan hak si anak atas sebuahbarang tetap (benda tidak bergerak), terkecuali telah terdapat penilaian secarahukum atas keterbuktian

penjualan tanah berikut rumah peninggalansuami Pemohon tersebut adalah sepenuhnya ditujukan untuk mengurangibeban biaya hidup Pemohon yang sampai dengan saat ini masih menjadi orangtua tunggal bagi kedua anak kandungnya tersebut, dan juga untuk kepentinganbiaya pendidikan kedua anak kandung Pemohon tersebut, maka Pengadilanberpendapat dan menilai bahwasanya secara hukum telah dapat dibuktikan dipersidangan mengenai halhal pokok menyangkut positaposita yangmendukung petitum kedua permohonan a quo, pola keterbuktian

pihakPemohon, yaitu melalui alat bukti surat (P1 sampai dengan P8) dan alat buktisaksi (Saksi BAMBANG UMBONO, saksi GATUT SATRIYO S, saksi RAKABRAHMANTYO ACHYAR, saksi YUDHISTIRA RAGIL INDRASMOKO, saksiTUBAGUS TJAHJA BUANA) yang diajukannya, di mana keberadaan alatalatbukti tersebut secara substansial bersifat saling mendukung dan bersesuaian,dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskandalam ketentuan KUHPerdata dan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPerdata;Menimbang, bahwa keterbuktian

segenap posita pendukung atas dalilpetitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelasmenjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminirsedikitpbun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonanPemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktianpetitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas secara

35Tahun 2009, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat cukup bukti untukmenyatakan kesalahan Terdakwa, yaitu hasil pemeriksaan KesatuanKodim 0827/Sumenep pada tanggal 18 April 2016 yang menyatakan urineTerdakwa positif Methamfetamina;Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hasil pemeriksaanurine oleh kesatuan tidak dapat secara serta merta digunakan sebagaibukti keterbuktian

Putusan Nomor 27 K/Mil/2019nyatakan keterbuktian atas perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter in casu.

bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, secara substansialjuga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatif PengadilanNegeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan namatersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 119/Padt.P/2020/PN UnrMenimbang, bahwa dari keterbuktian

dansekarang Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Naufal KeanoAldama;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telahternyata tidak ada pihakpihak yang menyatakan keberatannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan perubahan nama dimaksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, makacukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka dua;Menimbang, bahwa dengan keterbuktian

Dengandemikian, maka terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suamiistri yang sah7yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2008 menurut hukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) serta Penjelasan Ayat (2) Angka (9)dan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Ttahun 2006 dan pengubahankedua dengan UndangUndang

telah mendalilkan bahwaPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBantarkawung Kabupaten Brebes;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugatdengan Penggugat adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakanpada tanggal 18 April 2008 menurut hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan tersebutdi atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izinPenggugat sejak tanggal tanggal 20 Desember 2011 dan kepergian Tergugat tersebuthingga sekarang sudah selama 2 tahun 7 bulan berturutturut dan selama 2 tahun 7 bulanberturutturut tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan bahkanTergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian

Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebeswilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan Kutipan AktaNikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BrebesKabupaten Brebes, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dikaitkan dengan bukti P. 1 yangmerupakan Kutipan Akta Nikah Nomor (AKTA NIKAH) tanggal 17 Maret 2010 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka terbukti bahwa antara Pemohondengan Termohon adalah pasangan suamiistri yang sah yang pernikahannya telahdilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2010 menurut hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

selalu berani dan sering membantah perkataanPemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik sehingga Pemohon merasakesulitan untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian sejak tanggal10 Juli 2013 Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon sendiri hingga sekarang sudahkurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon danPutusan Nomor 3986/Pdt.G/2014/PA Bbs. 11Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salahdalam menerapkan hukum, Judex Facti dalam putusannya telahmempertimbangkan keterbuktian dakwaan dan pemidanaan yangdijatunkan kepada Terdakwa sesuai faktafakta di persidangan.

halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2020yang 0,5 (nol koma lima) gram oleh Terdakwa diberikan kepadaSaksi Fajar:Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatanTerdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jualbelinarkotika dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan Judex Facti;Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang memohon untukmenolak kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan Judex Factidapat dipertimbangkan sepanjang keterbuktian

Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhanpidananya yaitu pidana mati sudah tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan keterbuktian

faktafaktadi persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan in casu yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena hanyamerupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tundukpada pemeriksaan kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian

Sebaliknya dalil yang disampaikan oleh PenasihatHukum Terdakwa untuk menolak keterbuktian unsurunsurDakwaan KesatuPasal 378 KUHP bukan sebagai fakta hukummelainkan hanya pendapat semata. Oleh karenanya keberatanPenasihat Hukum Terdakwa pada butir 1 huruf a dan b tersebuttidak dapat diterima.Halaman 7daril6hal. Putusan Nomor 6K/PMT.II/BDG/AD/I/2022Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitandengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusan hal.85 nomor 2.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Bahwa benar setelan Saksi1 mengecek keberadaanyayasan yatim piatu di Banyuwangi ternyata tidak ada,demikian pula masalah hutang piutang Saksi2 tidak bisadiselesaikan sesuai janji Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai

dandengan tata cara menurut ketentuan perundangundangan, maka oleh karena itu permohonan bandingsecara formal dapat diterima.Bahwa Terdakwa dalam bandingnya tidak mengajukanmemori banding atas putusan Pengadilan Militer Il 09Bandung Nomor: 024K/PM II 09/AD/I1/2011 tanggal 14April 2011Bahwa oleh karena tTerdakwa tidak mengajukanmemori banding, maka Majelis Hakim Banding = akanmemeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara inisesual proporsinya.Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbanganmengenai keterbuktian

ini merupakan atau termasuk kejahatanterhadap pengabdian dinas oleh karena itu agarperbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainnyamaka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuaikadar kesalahannya.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dansetelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Il 09Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya Nomor: 024K/PM II 09/AD/I1/2011 tanggal14 April 2011 , Majelis Hakim Banding berpendapatPengadilan Militer Tingkat Pertama dalammempertimbangkan keterbuktian

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitupidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar,karena telah dengan cermat mempertimbangkan faktafakta di persidangandalam mempertimbangkan keterbuktian

Dengan demikian, tidak ada kesalahan penerapan hukum incasu oleh judex facti dalam menjatuhkan putusan tersebut; Bahwa kontra memori kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untukmembatalkan putusan judex facti dan membebaskan Terdakwa dari segaladakwaan tidak dapat dibenarkan, karena judex fact tidak salah dalammenerapkan hukum dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan PenuntutHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2738 K/Pid.Sus/2020Umum in casu sesuai dengan faktafakta persidangan, yaitu Terdakwa

perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif kompetensi absolut,ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut di atas secarasubstansial juga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatifPengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahanidentitas tersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputitempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukanhukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitasPemohon yaitu bulan kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiranadalah 4 Maret 2004, padahal anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 29 Juli2004;Menimbang, bahwa terhadap perubahan bulan kelahiran Pemohontersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas,Pengadilan menilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan di maksud tidakbertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa keterbuktian

dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa judex facti in casu Pengadilan Militer Tinggi Medan telahmempertimbangkan secara tepat dan benar tentang pembuktian dakwaanOditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwaterbukti bersalan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militeryaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri dalam Pasal 127Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian

Berdasarkan faktafakta tersebut, terdapat alat buktipetunjuk bagi Majelis tentang kebenaran Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.Dengan demikian, terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalamPasal 183 KUHAP (2 alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan petunjuk) untukmenyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer in casu.

olehperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa selain meletakkan dasar normatif Kompetensi absolut,ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, secara substansialjuga mengatur norma tentang dasar penentuan kompetensi relatif PengadilanNegeri yang berwenang mengadili permohonan penetapan perubahan namatersebut, yakni Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum);Menimbang, bahwa dari keterbuktian

Muhammad Mahmud, dansekarang Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Mahmud;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telahternyata tidak ada pihakpihak yang menyatakan keberatannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilanmenilai dan berpendapat bahwasanya alasanalasan perubahan nama dimaksudtidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas, makacukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka dua;Menimbang, bahwa dengan keterbuktian

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factitidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Pekanbaruyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananyayaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benarkarena dalam mempertimbangkan keterbuktian

Bahwa dalam putusannya JudexFacti telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaanin casu dengan mempertimbangkan secara cermat faktafaktahukum di persidangan.

belaka, namun dengan merujukpada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu denganterlebih dahulu mendengarkan keterangan saksisaksi keluarga atau orangdekat Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapengakuan Tergugat dengan tidak dibantahnya sejumlah dalil GugatanPenggugat, dipandang hanya menghilangkan sifat sengketa terhadap daliltersebut, namun tidak serta merta menjadi dasar bagi keterbuktian

Dengan demikian, keterangan keduasaksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian dan telah cukupdijadikan dasar keterbuktian dalil Gugatan Penggugat tentang pisahranjang Penggugat dan Tergugat yang berujung pada berpisahnya tempattinggal Penggugat dan Tergugat.Hal. 13 dari 22 Hal. Put.

No.155/Padt.G/2020/PA.MshMenimbang, bahwa dengan dinyatakannya keterbuktian sebagiandalildalil Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, makapatut pula dinyatakan bahwa sebagian lain dari dalildalil GugatanPenggugat termasuk yang juga termuat dalam replik Penggugat yaituantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran di sebabkan karena. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang kadang sampai satuminggu.

No.155/Padt.G/2020/PA.Mshdan tidak cukup dijadikan dasar keterbuktian terhadap dalildalil bantahanTergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, makapatut pula dinyatakan bahwa dalildalil jawaban atau bantahan Tergugatterhadap dalil Gugatan Penggugat termasuk yang juga termuat dalamreplik Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.Menimbang, bahwa terkait dengan pokok masalah perihal pisahtempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Tergugat telahmemberikan keterangan

memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex facti in casu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yangmenguatkan atas keterbuktian

/n casu tidak terdapat bukti yang cukup sesualfakta di persidangan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukanpenyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan hanya berdasarkanpengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lainnya;Bahwa judex facti dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Pasal112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 in casu, telahdidasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkanfaktafakta di persidangan

terbuktinyaHalaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1227 K/Pid/2020dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 ke1 KUHPidana dan penjatuhanpidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sudah tepat danbenar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam mempertimbangkanketerbuktian dakwaan dan pemidanaannya tersebut, judex facti telahdengan cermat mempertimbangkan faktafakta persidangan denganmemberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwaatas keterbuktian

Terhadap hal semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;Bahwa judex facti dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaanPenuntut Umum Pasal 480 ke1 KUHPidana, telah mempertimbangkansecara cermat atas faktafakta di persidangan, yaitu Saudara Irkham AlliSahid alias Fasa menerima beberapa perhiasan dan uang dollar Amerikadari Saudari Miniyarsi alias Minil yang diambil dari saksi korban H.Santosa Doellah, kemudian Saudara Irkham Ali Sahid alias Fasamemerintahkan Terdakwa