AktaKelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/1986 dari semulatertulis dengan nama Hesti Handriyani diganti dan atau diperbaiki sehingga dibacadan ditulis menjadi Risnawati ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlumempertimbangkan terlebin dahulu apakah permohonan Pemohon tersebutmerupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

Undangundang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telahmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalamperkara a quo;Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan olehPemohon dan perkawinan Pemohon deagan Termohon dilaksanakan sesuaiagama Islam, maka berdasayggre al 4RE cles asal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989kali Kedua dengan Ung Mdtermasuk kewenang

maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati danmendamaiakan Pemohon tetapi Termohon, tidak hadir maka upaya damai tidak dapatdilaksanakan, sehingga tidak layak untu mediasi, olehnya pemeriksaan dilanjutkansesuai peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) KTP Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Banyumas,sedang Termohon juga berdomosili yang sama, makaperkara ini menjadi kewenang

, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 hurup (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,merupakan kewenang

bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati danmendamaiakan Pemohon tetapi Termohon, tidak hadir maka upaya damai tidak dapatdilaksanakan, sehingga tidak layak untu mediasoi, olehnya pemeriksaan dilanjutkansesuai peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) KTP Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Banyumas,sedang Termohon tidak mengajukan eksepsi, makaperkara ini menjadi kewenang

maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 hurup (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,merupakan kewenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patutuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkanpermohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkanterlebin dahulu) apakah permohonan Pemohon' tersebut merupakankewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;Menimbang, bahwa perihal kKewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenang

bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati danmendamaiakan Pemohon tetapi Termohon, tidak hadir maka upaya damai tidak dapatdilaksanakan, sehingga tidak layak untu mediasoi, olehnya pemeriksaan dilanjutkansesuai peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon terbukti berdomisili diWilayah Kabupaten Banyumas,sedang Termohon juga berdomosili yang sama, makaperkara ini menjadi kewenang

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006;dan UndangUndang nomot 50 tahun 20009 tentang Peradilan Agama, maka perkara inimenjadi kewenang relatif Pengadilan Agama Purwokerto;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, maka terbuktilah bahwa Pemohondan Termohon telah terikat oleh suatu pernikahan yang sah; karenanya Pemohonmempunyai legal stading dan dasar hukum untuk mengujukan Permohonan perceraianterhadap Termohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian,sesuai pasal 49UnadangUndang Nomor 7 tahun

Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.PrgMenimbang, bahwa berdasarkan azaz personalitas keislaman, perkaraini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama, dan Pemohonbertempat tinggal di Pinrang, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006perkara ini menjadi kewenang Relatif dari Pengadilan Agama Pinrang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentangtugas

begitu juga upaya damaisebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim didepan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49huruf (a) angka (9) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara a quo menjadi kewenang

Tahun 2016, begitu juga upaya damaisebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim didepan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertamaUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara a quo menjadi kewenang

Oleh karena itu,Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yangmerupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatifperkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Andoolo;Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, semua perkara perdata wajib terlebin dahulu diupayakanpenyelesaian melalui mediasi dan perkara aquo bukan jenis perkara yangdikecualikan dari kewajiban penyelesaian

maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 hurup (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,merupakan kewenang

berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalilpermohonan para Pemohon laieli Hakim terlebih = =dahulu mempertimbangkan kewen a dalam memeriksa danmengadili permohona gketa kewarisan.Menimbang, Tahun 2006 tentaterdapat tambahegUndang Nomor 3or 7 Tahun 1989satu diantaranyaadalah kewenang

kutipan Akta Kelahiran Pemohontersebut, nama Ibu tertulis dengan nama Kapi , yang seharusnya Nama Ibuadalah Kapi Supiani ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlumempertimbangkan terlebin dahulu apakah permohonan Pemohon tersebutmerupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak;Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.P/2020/PN BgrMenimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang

dikabulkan, maka sudahsepatutnya diperintahnkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyampaikansalinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilHalaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 20/Padt.P/2020/PN LbsKabupaten Pasaman supaya dapat dilakukannya perubahan nama Anak Pemohonyang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;Menimbang bahwa karena telah menjadi ketentuan peraturan perundangundangan bahwa setiap perubahan nama yang ditetapkan oleh pengadilan telahmenjadi kewenang

dari isi penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan azaz personalitas keislaman, perkaraini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama, dan Pemohonbertempat tinggal di Pinrang, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006perkara ini menjadi kewenang

begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telahdilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaiantersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49huruf (a) angka (9 ) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara a quo menjadi kewenang

terdapat kesalahanpenulisan Ibu pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohontersebut, nama Ibu tertulis dengan nama Rosmala, yang seharusnya NamaIbu adalah Rosmalem Br Tarigan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakimperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohontersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atautidak;Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalamketentuan Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR mengenai kewenang