Ditemukan 16543 data
PD.BPR Bahteramas Konawe Selatan
Tergugat:
Jimanto
132 — 21
melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat tercatat sebesar Rp. 7.761.000,- ( tujuh juta enam ratus seribu rupiah ) secara tunai ;
- Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap anggunan dengan bukti kepemilikan BPKB Mobil Merk Mitsubishi C- no.5784824 atas nama TEKAB,dan SHM No. 00030, Tgl 09 Juni 2014 Desa Lalowatu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe
Penggugat:
PD.BPR Bahteramas Konawe Selatan
Tergugat:
JimantoPUTU SANNomor 7/Pdt.G.S/2019/PN AdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putsan sebagaiberikut dalam perkara antara;PD BPR BAHTERA MAS KONAWE SELATAN, Di Jalan abdullah Silondae No.88 Kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab konawe selatan dalam hal ini diwakiliKuasanya bernama REZKY ARHAM, Manager Pemasaran PD BPR BAHTERAMAS KONAWE SELATAN, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya
untuk danatas nama PD BPR BAHTERA MAS KONAWE SELATAN berdasarrkan SuratKuasa No. : 104/005/BPRKSI/IX/2019 tanggal 25 September 2019, ,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LawanJIMANTO , bertempat tinggal di Desa Lalowatu Kec Tinanggea Kab .Konawe Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Telan mendengar para pihak berperkara ;Telah meneliti dan membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihakberperkara
09 Juni2014 Lalowatu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatana.n.
O9Juni 2014 Desa Lalowatu, KecamatanTinanggea, Kabupaten Konawe Selatan a.n. JIMANTO, diberi tanda P56. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminantanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P67. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepadaPD. BPR Bahteramas Konawe Selatan, tanggal 26 Februari 2018, diberitanda P78. Copy dari Asli Surat Nomor : 093/01/KR/BPRKSL/XII/2018 tanggal 05Desember 2018 perihal Peringatan Pertama, diberi tanda P89.
09 Juni 2014 Desa Lalowatu, KecamatanTinanggea, Kabupaten Konawe Selatan A.n. JIMANTO,, yang dijaminkankepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakanuntuk pelunasan pembayaran pinjaman /kredit Tergugat kepada Penggugat ;6.
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) CABANG KONAWE tersebut;
PT NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) CABANG KONAWE VS ASRUL, S.Sos
PUTUSANNomor 802 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:PT NUSANTARA SURYA CIPTADANA (NSC) CABANGKONAWE, yang diwakili oleh Junito selaku Direktur,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 137 (DepanSPBU) RT 01, RW 01, Kelurahan Ambekairi, KecamatanUnaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal inimemberi kuasa kepada A.
Fauzan Eko Novendra dan kawankawan, Para Pekerja di PT Nusantara Surya Ciptadana,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;Pemohon Kasasi;lawanASRUL, S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Jenderal SudirmanNomor 150 RT 002, RW 001, Kelurahan Ambekairi, KecamatanUnaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Amelia Dewi Anggini,S.H., M.H.Li., dan Saddang Nur, S.H., para Advokat, berkantordi Jalan Serigala Nomor 7, Kelurahan Tipulu, KecamatanKendari Barat
Nomor 802 K/Pat.SusPHI/2018Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT NUSANTARASURYA CIPTADANA (NSC) CABANG KONAWE tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal
PD.BPR Bahteramas Konawe Selatan
Tergugat:
Indrawati
66 — 32
Penggugat:
PD.BPR Bahteramas Konawe Selatan
Tergugat:
IndrawatiBPR BAHTERAMAS KONAWE SELATAN, beralamat di JalanAbdullah Silondae No.88 Kel. Tinanggea Kec. TinanggeaKab. Konawe Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanyabernama Rezky Arham, Manager Pemasaran PD.
BPRBAHTERAMAS KONAWE SELATAN berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 095/005/BPRKSLI/IX/2019 tanggal25 September 2019 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Andoolo tanggal 15 Oktober 2019dibawah Register Nomor: 75/SKPdt/10/2019, selanjutnyadisebut Penggugat;LAWANINDRAWATI, tempat anggal lahir Kendari,10011983, Jenis KelaminPerempuan, Alamat : JI.Poros Ngapaaha Andoolo, NomorHandphone: 0852 1116 5120, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara
Terbanding/Tergugat : BUPATI KONAWE UATARA
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KAB. KONAWE UTARA
66 — 19
Pembanding/Penggugat : ARNOLD Diwakili Oleh : RISAL AKMAN, SH
Terbanding/Tergugat : BUPATI KONAWE UATARA
Terbanding/Tergugat : KETUA DPRD KAB. KONAWE UTARAParman No. 241Unaaha Konawe SulawesiTenggara berdasarkan SuratKuasa Khusus' tertanggal 02Januari 2015 dan telah puladidaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Unaahatertanggal 23 #=Maret = 2015,NomorW23.U5/500/HT.01.09/III/2015,Selanjutnya disebut sebagaiHal. 1 Dari 11 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRAPEMBANDING semulaPENGGUGAT ;MELAWAN:1. Bupati Konawe Utara, yang berkedudukan diKelurahan Wanggudu, KecamatanAsera, Kabupaten Konawe Utaradalam hal ini memberikan kuasakepada H.
Sundu Bao, MSdan Soegiharto Pidani, S.Hberalamat di KelurahanWanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utaraberdasarkan berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 01 April2015 dan telah pula didaftarkanpada Kepaniteraan PengadilanNegeri Unaaha tertanggal 16 April2015, NomorW23.U5/637/HT.01.09 / IV /2015 ,Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;2.
Ketua DPRD Konawe Utara, yang berkedudukandi Kelurahan Wanggudu,Kecamatan Asera, KabupatenKonawe Utara dalam hal inimemberikan kuasa kepada H.Hal. 2 Dari 11 Hal. Put.No.28/PDT/2016/PT.SULTRADjuhaimin, AK, SH.MH.,Misbahuddin, S.Pd., M.Pd.
., beralamat diKelurahan Wanggudu, KecamatanAsera, Kabupaten Konawe Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal O1 April 2015 dantelah pula didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan NegeriUnaaha tertanggal 23 Juli 2015,Nomor W23.U5/1108/HT.01.09/IV/ 2015, selanjutnya disebutTERBANDING I semulaTERGUGAT Il;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Mengutip serta memperhatikan tentang halhalyang tercantum dan
Siodinar tersebut sangat kontradiktif dimanadalam perkara perdata saksi menerangkan bahwaSaksi sebagai pemilik perusahaan juga ditunjuksebagai pengawas bangunan proyek pembangunankantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill lebih lanjutditerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat Sama sekali belum membayar namun disisi lain padawaktu menjadi saksi dalam perkara korupsi Nomor44 /PID.TIPIKOR /2014/PN Kdi, atas nama terdakwaDrs.
103 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe ; JUMRAN BIN HASAN MORU
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,terhitung sejak tanggal 1 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaahakarena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa ia Terdakwa Jumran Bin Hasan Moru Alias Jumran Efendi baiksecara bersamasama dengan Sumardin (DPO) dan Made (DPO) pada hariRabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaktidaknyapada bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Poros Kendari Pohara, KecamatanSampara, Kabupaten Konawe
atau setidaktidaknya dalam suatu tempatyang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Konawe telah melakukan atauturut melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niagabahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukandengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WITATerdakwa diperintahkan oleh Sumardin (DPO) selaku Manejer PT.
Karya Fajar Baru, setelah tangki mobil truckmerk warna biru putin DT 9748 BB sudah penuh kemudian Sumardin(DPO) Terdakwa Jumran untuk membawa minyak solar tersebut keKecamatan Paku Jaya, Kabupaten Konawe, namun dalam perjalanan diHal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1822 K/PID.SUS/2017Jalan Poros Kendari Pohara, Kecamatan Pohara, Kabupaten KonaweTerdakwa di temukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit.
atau setidaktidaknya dalam suatu tempat yangmasih termasuk dalam Pengadilan Negeri Konawe telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak(solar) tanpa Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi danatau kegiatan usaha gas bumi yaitu Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WITATerdakwa diperintahkan oleh Sumardin (DPO) selaku Manejer PT
Karya Fajar Baru, setelahtangki mobil truck merk warna biru putih DT 9748 BB sudah penuh kemudianSumardin (DPO) Terdakwa Jumran untuk membawa minyak solar tersebut keKecamatan Paku Jaya, Kabupaten Konawe, namun dalam perjalanan diJalan Poros Kendari Pohara, Kecamatan Pohara, Kabupaten KonaweTerdakwa di temukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit.
103 — 38
BUMI KONAWE ABADI (BKA)
Konawe UtaraDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RISAL AKMAN, SH., MH. dan MH, MUSTAFA,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Risal Akman & Rekan, berkantor di JI. S Parman No.241 Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :15/SK/PDT.PN/IX/2013,tertanggal 03 September 2013, sebagai PENGGUGAT;Melawan1 Direktur PT. Bumi Konawe Abadi, beralamat kantor di Jl.
Motui Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT V6 Kepala Desa Matandahi Kec Motui Kabupaten Konawe Utara, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT VI7 Kepala desa Lambuluo Kec Motui Kabupaten Konawe Utara, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT VII8 ABU KASIM, pekerjaan Mantan Kepala Desa Bende, beralamat di Kel. BendeKec.
Motui Kabupaten Konawe Utara (bukti P3);4 Poto kopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Unaaha No. 3?
BKA(Bumi Konawe Abadi); bahwa masalah tanah tersebut pernah diajukan ke DPRD Kabupaten Konawe Utaradan Bupati Konawe Utara;Atas keterangan saksi tersebut Pengggat dan tergugat akan menanggapi dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya TergugatTergugat telahmengajukan surat bukti berupaBukti Tergugat I, Ill, IV, V,VI,VU,VUIFoto kopi Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Konawe Abadi tanggal22 Januari 2007 (bukti TLUISV,V,VI, VI, VII1);2 Foto kopi Akta Notaris perubahan
Bumi Konawe Abadi tanggal22 September 2010 (bukti TI,UL,IV,V,VI, VIL, VIII3);Foto kopi Akta Notaris pernyataan Keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat PT.Bumi Konawe Abadi tanggal 29 Juni 2012, (bukti T1,1,IV,V,VI, VI, VUI4);Foto kopi Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 392 Tahun 2009 tertanggal 22Desember 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PTBumi Konawe Abadi (KW 07 JN Er 023) (bukti T1,0,01,0V,V,VI, VII, VII5);Bukti Tergugat I dan IIIFoto kopi kuitansi pembayaran
98 — 35
BUMI KONAWE INDAH- PENGGUGAT : RANDA Binti PIO, dk
Bumi Konawe Abadi, beralamat kantor di Jl.Kancil/Poros Kel. Anduonohu Kota Kendari SulawesiTenggara, selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT I;Bupati Konawe Utara yang berkedudukan di Wanggudu Kab.Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IT;HARYADI dalam hal ini bertindak atas nama dan untukkepentingan PT. Bumi Konawe Abadi, beralamat pada TokoPeriangan Jl. Ir.
Soekarno Kota Kendari, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT III;Camat Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;Kepala Desa Motui Kec. Motui Kabupaten Konawe Utara,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;Kepala Desa Matandahi Kec Motui Kabupaten Konawe Utara,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;Kepala desa Lambuluo Kec Motui Kabupaten Konawe Utara,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;ABU KASIM, pekerjaan Mantan Kepala Desa Bende, beralamat diKel.
Motui Kabupaten Konawe Utara, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT VIII, semula sebagai paraTergugat sekarang sebagai para Terbanding ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halyang tercantum dalam turunan resmi putusan PengadilanNegeri Unaaha, tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Unh.Yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikutDALAM EKSEPSIMenolak
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan
260 — 210
Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe SelatanKonawe Selatan,beralamat di Kantor Bupati Konawe Selatan Jalan PorosAndoolo No. 1 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo,Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat KuasaNomor: 180/1231 tanggal 09 September 2019; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah mMembaCa : 22222 ono enna n nnn nnn nnn nnn ne nen1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/PENDIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 15 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal; Penetapan Ketua Pengadilan
Selatan; Instansi; Pemerintah DaerahKabupaten Konawe Selatan yang ditandatangani oleh Drs.
H.IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan; 2.
Tempat lahir yangtertera pada aplikasi SAPK adalah nama Kabupaten/Kota dan tidakmempengaruhi data kepegawaian karena Desa Alangga berada dalamwilayah Kec.Andoolo Kabupaten Konawe Selatan yang juga merupakanlbu Kota Kabupaten Konawe Selatan; 7.
di Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Konawe Selatan; .
68 — 0
MSi (Penggugat)- BUPATI KONAWE SELATAN (Tergugat)
John Putra
Termohon:
Kapolres Konawe Utara
59 — 10
Pemohon:
John Putra
Termohon:
Kapolres Konawe Utara
Suparman Sake
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA
287 — 127
Penggugat:
Suparman Sake
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARAENDI SAMRIN, S.H., L.L.M;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Konawe Utara, beralamatkantor di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Kelurahan WangguduHalaman 1 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.
Oleh karena itu, Penggugat lalu membuatpengaduan ke Komisi DPRD Konawe Utara, kKemudian Komisi DPRD KonaweUtara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas masalahData Pemilin Sementara (DPS) tersebut, pada tanggal 7 November 2019, yangdihadiri oleh Anggota Komisi DPRD Konawe Utara, Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Konawe Utara,Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulusawa; 5.
.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu DalamWilayah Kabupaten Konawe Utara. (Khusus Desa Ulusawa, KecamatanSawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; 3.
Sawa, Kabupaten Konawe Utara, tanggal 16 Desember 2019 ;Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap PemilinanKepala Desa Serentak Tingkat Desa Ulu Sawa Tahun 2019,tanggal 13 Desember 2019 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Konawe Utara, Nomor: 170/105/DPRD/XII/2019,Perihal Rapat Dengar Pendapat, tanggal 17 Desember 2019 ; Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Dengar PendapatDPRD Kabupaten Konawe Utara Terkait Dengan Pemilihan Desadi Desa Ulusawa
58 — 19
.- Terbanding : PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.
Martandu No.5 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia KotaKendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan NegeriAndoolo pada tanggal 28 November 2016 denganregister nomor 57/SKPdt/2016, bertindak untukdan atas nama Penggugat sekarang Pembanding ;MELAWANPEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, beralamat di JI PorosAndoolo Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan,sebagai terbanding semula sebagai Tergugat ;Halaman 1 dari 11 Halaman
RIDWN MANGIDI;Menyatakan sebidang tanah yang terletak di dahulu Desa Potoro,Kecamatan Tinanggea Kabupaten Kendari sekarang KelurahanPotoro, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan dengan luas+ 20.000 M? (50 x 400) dengan batasbatasnya sebagai berikut :> Dahulu Sebelah Utara berbatas dengan sdr. Muh. Nasir K; Sebelah Barat berbatas dengan sdr. Priandi Unggul Winata ;Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan.No.63/Pdt/2017/PT SULTRA Sebelah Timur berbatas dengan sdr.
Bukti surat Bupati Kendari perihal Usul Penetapan lbu KotaKabupaten Konawe Selatan di Andoolo, Nomor : 130/2965tertanggal 20 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. RazakPorosi;2.2.
Bupati Konawe Selatan dannyatalah bahwa Tergugat tidak melakukan Perobuatan Melawan Hukumdan atau Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum,melainkan sebaliknya yaitu Penggugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum dan atau melakukan Perbuatan Melanggar Hukumkarena telah melakukan rekayasa tentang jual beli atas tanah negara;4.
Bahwa buktibukti tersebut di atas telah diajukan dalam JawabanTergugat pada halaman 45 s/d halamn 46 dan diajukan sebagai buktioleh Tergugat dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN ADL yang diNO oleh Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan (Videputusan perkara a quo halaman 58), putusan mana akan dijadikansebagai alat buti dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN ADLtermaksud;5.
PT.INDONUSA ARTA MULYA
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA
871 — 379
Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ;
- Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.
Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);
Penggugat:
PT.INDONUSA ARTA MULYA
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA
INDONUSA ARTA MULYA (KW O8 JNP 007), Tanggal 08 Desember2014, Dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara pada Tanggal 24 September 2021, dan surat tersebut telahditerima oleh TERGUGAT pada Tanggal 24 September 2021 (diantar lansung padaKantor Bupati Konawe Utara yang diterima dan telah ditandatangan serta distempeloleh Staf Bagian umum Setda Konawe Utara), namun hingga perkara a quodidaftarkan tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT dalam tenggang waktu10
Bahwa asal mula terbentuknya Kabupaten Konawe Utara yang berdiri danmemisahkan dari Kabupaten Induk (Kabupaten Konawe) ProvinsiSulawesi Tenggara adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 13Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di ProvinsiSulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 15, TLN Nomor 4689) ; 3.
INDONUSA ARTA MULYA memperoleh KeputusanBupati Konawe Utara, Nomor 379 Tahun 2008 tentang Pemberian KuasaPertambagan Eksplorasi (KW 08 JNP 007)., Tanggal 30 Juni 2008, denganLuas wilayah penambangan 1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo,Kabupaten Konawe Utara ; 222222 nono nnn nn nn nn nee7. Bahwa setelah itu PT. INDONUSA ARTA MULYA memperoleh KeputusanBupati Konawe Utara, Nomor 693 Tahun 2009 tentang PERSETUJUAN IZINUSAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI KEPADA PT.
INDONUSA ARTA MULYA memperoleh KeputusanBupati Konawe Utara, Nomor 367 Tahun 2014 tentang Pemberian IJin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT. INDONUSA ARTA MULYA (KW 08JNP 007)., Tanggal 12 Agustus 2014, dengan luas wilayah penambangan1.419 Ha terletak di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ; 9.
Produk Hukum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
95 — 49
Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe untuk menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon; -------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini sejumlah Rp 5.309.000,- (Lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);-----------------------------------------------------------
SYAMSUL BAHRI (Pemohon) Vs KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE (Termohon)
, SU No. 733/T/1993 tanggal 20031993 seluas 10.000Me (bukti surat pengakuan Kepala BPN Konawe);6.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe,Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah No. 74.A/Ket774.300/IV2016, tanggal 08 Maret 2016; Barang/Surat dari An. Kepala Kepolisian Resort Konawe, KASPK Ill Nomor LKB/172/2016/Sultra/Res Konawe/SPKT tanggal02 April 2016, berupa Sertipikat An. SAMIRA No. Hak29/Duriaasin SU. No. 732/T/1993, seluas 10.000 M2 terletak diDesa Duriaasih, Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe; Surat Pernyataan di bahwa sumpah/janji oleh H.
Konawe, tanggal 8 Maret 2016(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan No. 01/P/FP/2016/PTUN. Kdi6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.Bukti P1011. Bukti P1112. Bukti P1213. Bukti P13Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe, Nomor60/Ket774.300/IIV2016, tanggal 8 Maret 2016 PerihalSurat Keterangan yang ditujukan kepada Polres Konawe(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Konawe, Nomor68/Ket774.300/II/2016, tanggal 8 Maret 2016 PerihalSurat Keterangan yang ditujukan kepada Polres Konawe(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Konawe (fotokopi tanpa asli); Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe, Nomor :306/167402/X/2016, tanggal 17 November 2016, PerihalSurat Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala KantorWilayah BPN Prov.
69 — 21
DARSAM, S.( P) VS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KAB. KONAWE UTARA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIODANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KAB. KONAWE UTARA (T)
(P) VS PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA Cq. KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KAB. KONAWE UTARA Cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIODANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM danTATA RUANG KAB. KONAWE UTARA (T)Tgl Register : 01062010Tanggal Musyawarah :Tanggal Amar : 05072010Majelis Hakim: 1. A. ATIKA NUZLI, SH.. SRI LISTIANI, SH.M.Kn..
90 — 18
SENNANG, Dkk, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN
Konawe Selatan, sebagai Penggugat ;HJ.NADIRA : Warganegara Indonesia, pekerjaanTani , Alamat Desa Tipulue, KecamatanBelawa, Kab. Wajo Prop. Sulsel Selatan,sebagai Penggugat II ;HJ. SUHE : Warganegara Indonesia, pekerjaanTani , Alamat Desa Lambadia, KecamatanLalembu, Kab. Konawe Selatan, sebagaiPenggugat II ;HJ.KEMME : Warganegara Indonesia, pekerjaanTani , Alamat Desa Lambadia, KecamatanLalembu, Kab.
Konawe Selatan, sebagaiPenggugat IV ;ANTON : Warganegara Indonesia, pekerjaanTani , Alamat Desa Tipulue, KecamatanBelawa, Kab. Wajo Prop. Sulsel Selatan,sebagai Penggugat V ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :LA NIASA, SH.,MHABDUL RAHMAN, SHKeduanya Warga Negara Indonesia,Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor diJalan.
Tunggala Kompleks Perumahan BIN BumiIndah Permatasari Blok A.13 No.2, KelurahanAnawai, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal17 Februari 2011LAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN ;Berkedudukan di Andolo ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaDARWIS, SH : Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara ;RIDHWAN SUHARLIE, S.ST : Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan ;Keduanya = memilih alamat pada KantorPertanahan Kabupaten Konawe Selatan,Kompleks Perkantoran
, sekarang DesaMandoke, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan,seluas 19,813 M, yang diterbitkan Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat hak MilikNomor : 14 Tahun 2003 atas nama ASMA HABI tanggal 17 Mei2003 yang terletak dahulu) di Desa Mandoke, KecamatanLalembu, kabupaten Konawe Selatan seluas 19,813 M yangditerbitkan oleh Tergugat;Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat; SUBSIDAIR :Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadiladilnya ( Ex aequo
ASMA HABIsebagai pemilik tanah/Sertifikat No. 14 Tahun 2003,yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKendari No. 48520.1 54.1/RK/2003 tanggal 5 April 2003,sekarang obyek sengketa tersebut telah masuk wilayahadministratif Kabupaten Konawe Selatan dengan adanyapemekaran Kabupaten Kendari tahun 2004 terpisah menjadikabupaten Konawe Selatan; Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan tersebutdiatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum
150 — 60
RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)
Konawe Kepulauan, Pekerjaan Perawat; 21.EVI YUSTIKA, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Bangun MekarKec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta; 22.NAWAS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Lansilowo Kec.Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Karyawan Honorer; 23.ABDUL RAUF, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. Tumpas Kec.Unaaha Kab.
Konawe, Pekerjaan Belum Ada; 24.ABDUL WAHAB, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Tumburano Kec.Wawonii Utara Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta; 25.RISNAINI HARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa LangaraIndah Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta; 26.EDRYANTO WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kel. LangaraLaut Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, Pekerjaan Belum Ada; 27.MUH.
KdiSelanjutnya disebut sebagai: Para Penggugat ;MELAWANBUPATI KONAWE KEPULAUAN, Tempat Kedudukan Kompleks PerkantoranPemerintah Daerah Konawe Kepulauan JI. Poros LangaraLampeapi KM.3 Kab. Konawe Kepulauan ; 92 200 nnn nnn noe nnn nme ncn nnn cnnDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Abdul Fattah, SE.M.Si. Warganegara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pemerintah Kab.
Konawe Kepulauan (AsistenAdministrasi Umum Setda) yang beralamat di Kompleks PerkantoranPemerintah Daerah Konawe Kepulauan JI. Poros LangaraLampeapiKM. 3 Kab. Konawe Kepulauan; Mirdan, S.Sos, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan (Kepala BKPSDM),Beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah KonaweKepulauan Jl. Poros LangaraLampeapi KM. 3 Kab.
Konawe Kepulauan (StafBagian Hukum Setda) Beralamat di Kompleks PerkantoranPemerintah Daerah Konawe Kepulauan Jl. Poros LangaraLampeapiKM. 3 Kab. Konawe Kepulauan; DR. Muhammad Amir, S.H.M.Si, Warganegara Indonesia, JaksaPengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Konawe, Alamat diJalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha; Riswana, S.H, Warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara NegaraHalaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 30/G/2017/PTUN.
116 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,
Aneka Tambang (Persero) Tokdengan Gubernur Sulawesi Tenggara dan beserta Jajaran PenjabatKabupaten Konawe dengan secara tibatiba Tergugat selakuPenjabat Bupati Konawe Utara (baru) telah mengeluarkan danHal. 2 dari55 hal. Put. No. 129 K/TUN/201 1menandatangani pembatalan ke3 Surat Keputusan (objek sengketa),yaitu :1. Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010 tanggal11.
Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No.05/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang PembatalanPerizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan olehPenjabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah KuasaPertambangan PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk diKabupaten Konawe Utara (untuk selanjutnya disebut SKNo. 05/2010) ;c.
membatalkan 3 (tiga)Surat Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA masingmasing tertanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh PenjabatBupati Konawe Utara (baru) Tergugat a quo, yaitu :a.
ANEKATAMBANG (Persero), Tok di Kabupaten Konawe Utara ;c. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No. 06/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Surat KeputusanBupati Konawe Utara No. 267 Tahun 2007 tanggal 29 September2007 terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW07 STP 034) kepada PT. DUTA INT PERKASA MINERAL ;3.
ANEKATAMBANG (Persero), Tok di Kabupaten Konawe Utara ;c. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No.06/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Surat KeputusanBupati Konawe Utara No. 267 Tahun 2007 tanggal 29 September2007 terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW07 STP 034) kepada PT.
330 — 263
Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;--------------------------------------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;---------------------------------4.
Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu) ;-----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; ---------------------
ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk (P) Vs BUPATI KONAWE UTARA (T)
DALAM POKOK PERKARA :1Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan dan PencabutanSurat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010 ,Nomor 13 tahun 2010, masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor63 tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari tahun 2012 tentangPembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati KonaweUtara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010, masing masingtanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggl 8 Pebruari 2010,Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 maret 2010 dan Nomor 158 tahun2010 tanggal 29 April 2010; 4 Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan
Tergugat/Pembanding tersebut telahdibantah oleh Penggugat/Terbanding dengan menyampaikan bantahansebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, yang termuatdalam halaman 3 sampai halaman 7 alinea kesatu, dimana dengan mendasarkankepada SEMA NO. 2 Tahun 1991 butir 3, Yurisprudensi MARI No. 5 K/Hal 5 dari 9 hal Put No.02/B/2014/PT.TUN.MKSTUN/1992 tanggal 21 1 1993 dan dengan mendasarkan kepada Bukti P8berupa surat Dirjen Minerba Nomor.320/30/DJB/2013, perihal Penyampaian SuratBupati Konawe
Utara untukmencabut Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010;No.05/2010; dan No.06/2010, masing masing tertanggal 11 Januari 2011, makaseluruh perijinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat BupatiKonawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT.
Aneka Tambang( Persero ) Tbk di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan sah dan berlaku, yangsecara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 sampaidengan halaman 15, dan pada gilirannya mohon agar Gugatan Penggugat ditolakseluruhnya dan menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010;Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari
153 — 54
NURHALI (P) VS KE[PALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN (T)
PUTUSANNomor 103/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:Nama : NURHALI;Warga Negara : Indonesia;Pekerjaan Pensiunan : Pegawai Negeri Sipil;Tempat tinggal :diDesa Konda , Kecamatan Konda,Kabupaten Konawe Selatan ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
DODI, S.H.Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Lawyer/dan Konsultan Hukum, beralamat di JALAN BUNGA TERATAI BAY PASS,NOMOR 142 B, KELURAHAN WATUWATU, KECAMATAN KENDARIBARAT, KOTA KENDARI;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;MELAWANNama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KONAWE SELATAN ;Tempat kedudukan : di Jalan Kompleks Perkantoran PemdaKabupaten Konawe SelatanAndoolo ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/600/I/2018,tertanggal
SILONDAE, S.KOM.Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor PertanahanKabupaten Konawe Selatan, beralamat di KOMPLEKS PERKANTORANPEMDA KABUPATEN KONAWE SELATAN ANDOOLO ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT ;Halaman 1 dari 7 Halaman. Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor103/Pen/2018/PTTUN Mks.