Ditemukan 283316 data
430 — 17
adalah jenis kayueBahwa menurut pengakuan para terdakwa, kayu mahang tersebut mereka ambil daridalam hutan PT Chevron dan para terdakwa menebang serta mengambil kayutersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang milik terdakwa TONO danterdakwaeBahwa kayu mahang yang ditebang dan diambil oleh para terdakwa tersebut berasaldari kawasan hutan, namun saksi tidak mengetahui apakah kawasan hutan tersebuttermasuk kawasan hutan konservasi atau tidak dan saksi hanya mengetahui hutantersebut masih dalam lingkungan
yang telah ditebang dan diambil kayunya berjumlah sebanyak 135(seratus tiga puluh lima) batang yang besarnya kurang lebih 5 (lima) sampai 6(enam) inch dan panjangnya kirakira 4 (empat) meter lebih dan jenis kayu tersebutadalah jenis kayu mahang;eBahwa kayu mahang yang ditebang dan diambil oleh para terdakwa tersebut berasaldari kawasan hutan, namun saksi tidak mengetahui apakah kawasan hutan tersebuttermasuk kawasan hutan konservasi atau tidak dan saksi hanya mengetahui hutantersebut masih dalam lingkungan
394 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 9
567 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPHI yang sudah mempunyai ljin dari Kementerian Lingkungan Hidupselaku pemanfaat;Bahan baku yang digunakan berupa benang, dari benang ditenun menjadikain grey, sebanyak 60% dijual dan 40% nya dicelup. Kapasitas produksisetiap hari sebanyak 20.000 s/d 22.000 meter dalam satu bulan 550.000meter, dan untuk memenuhi bahan baku dibeli dari PT. Kawal Ram, PT.Panasia. PT. Mutu Gading, dan PT. Hasai.
Baru dari bak terakhir dibuang ke media lingkungan melalui pipa PVCukuran 6 Inc yang dilobangin dengan maksud untuk menurunkantemperature secara alami.;Adapun sludge/lumpur yang berasal dari bak pengendapan diambil denganpompa dan masuk ke bak pengeringan dan dikirim oleh PT.
ETI (EnviromateTechnology International) selaku pengumpul limbah B3 yang sudah ada jjindari Kementerian Lingkungan Hidup ke Indocement;Bahwa Pengelolaan air limbah milik Terdakwa Paramod Kumar Pandey (PT.Indo Hasasi Tekstil) belum optimal masih fluktuatif, kadang memenuhiHal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor : 404 K/PID.SUSLH/2016kadang tidak memenuhi baku mutu.
Tanggal 24 Februari 2014 dengan Surat No. 660/843/BPLHperihal peringatan ke dua adapun isinya yaitu berdasarkan pemeriksaan daripetugas BPLH Kabupaten Bandung dan Penyidik Tipidter tanggal 16 Januari2014, dan hasil uji Lab UPT Laboratorium Lingkungan BPLH KabupatenBandung bahwa air limbah yang dibuang PT. IHT tidak memenuhi baku mutuuntuk parameter BOD, COD dan minyak lemak dan meminta agar PT.
410 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
348 — 33
376 — 18
Nona Desa Limbong Kabupaten Lingga dengan tujuan Batam, dan saattiba di Laut Pulau Burung pada Posisi 0000726 N / 10438400 E KecamatanSenayang Kabupaten Lingga dilakukan penangkapan oleh saksi ARIS ARDINUS dansaksi MARYADI (yang masingmasing anggota Polri),Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pemanfaatan HutanProduksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru GIAN CAHYADI, SP,yang mempunyaiSertifikat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba (WASPKGR), menerangkanbahwa:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Mengenai dokumenSKSHHundangundang tidak mengaturnya secara khusus.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari Kantor Balai PemanfaatanHutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru GIAN CAHYADI, SP, yangmempunyai Sertifikat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba (WASPKGR),menerangkan bahwa:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/MENLHKSEKJEN/20151213PASAL 10Ayat (1) Setiap Pengangkutan, Pengusahaan atau Pemilikan Hasil Hutan Kayuwajib melengkapi bersamasama dengan
346 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
378 — 20
penjagaan pantai yang salahsatunya berhubungan dengan penyu.e Bahwa berkaitan dengan perihal setiap orang dapat ataudiperbolehkan melakukan usaha dalam hal memperniagakan,menyimpan atau memiliki telur satwa yang dilindungi (telur penyu)dengan maksud untuk diedarkan ke wilayah RI mauapun diluarwilayah RI tersebut hanya dapat dibenarkan apabila telurtelur penyutersebut merupakan hasil dari penangkaran yang dilengkapi denganIjin / sertifikat / dokumendokumen yang sah yang dikeluarkan dariKementrian Lingkungan
menjadi tugas pokok ahli antara lain, melakukaninventarisasi sumber daya hutan dan pengelolaan tumbuhan dansatwa liar.Bahwa berkaitan dengan tindak pidana merusak, memusnahkan,memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur satwa yangdilindungi sebagaimana tersebut diatas, menurut ahli berkaitandengan perihal tersebut hanya dapat dibenarkan apabila telurtelurpenyu tersebut merupakan hasil dari penangkaran yang dilengkapidengan ljin / sertifikat / dokumendokumen yang sah yang dikeluarkandari Kementrian Lingkungan
Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa yangdapat hidup dan berkembang secara alami.Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentubaik didarat maupun diperaiaran yang mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dansatwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyanggakehidupan.Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaanalamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa danekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi
SKW.Bahwa berkaitan dengan perihal membawa, memiliki, menyimpan ataumemperniagakan telur penyu tersebut ada persyaratan yang harusdipenuhi sehingga dapat dibenarkan, yakni hanya dapat dibenarkanapabila telurtelur penyu tersebut merupakan hasil dari penangkaran yangdilengkapi dengan Ijin / sertifikat / dokumendokumen yang sah yangdikeluarkan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Bahwa apabila telurtelur penyu tersebut bukan merupakan hasil daripenangkaran yang telah memiliki atau dilengkapi
Bahwa berkaitan dengan perihal membawa, memiliki, menyimpan ataumemperniagakan telur penyu tersebut ada persyaratan yang harusdipenuhi sehingga dapat dibenarkan, yakni hanya dapat dibenarkanapabila telurtelur penyu tersebut merupakan hasil dari penangkaranyang dilengkapi dengan ljin / sertifikat / dokumendokumen yang sahyang dikeluarkan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..
390 — 15
422 — 37
demikianMemori banding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkatpertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat benarkan maka putusanPengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UndangUndang No:32 tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
357 — 23
418 — 36
Saksi SOKDIN PARDEDE : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik PegawaiNegeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratPenegakan Hukum Pidana dan keterangan yang saksi berikan adalahbenar; Bahwa saksi adalah PNS di Bidang Perlindungan Hutan dan KonservasiAlam Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Saksi BADRI bin BAHRUN : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik PegawaiNegeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratPenegakan Hukum Pidana dan keterangan yang saksi berikan adalahbenar; Bahwa saksi memiliki kebun sawit dalam 3 (tiga) hamparan yaitu 5 Ha, 2 Hadan 1 Ha di tempat yang berbeda tetapi berdekatan; Bahwa saksi mulai menanam kebun sawit sejak tahun 2009 dan berlanjutsampai dengan sekarang dan saksi mendapatkan bibit dari sdr.
Saksi MAHENDRA AGNY, A.Md :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik PegawaiNegeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DirektoratPenegakan Hukum Pidana dan keterangan yang saksi berikan adalahbenar;Bahwa saksi adalah PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah XIll Pangkalpinang mengerti diperiksa dipersidangan inisehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup dankehutanan berupa melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri dalamkawasan
:Bahwa ahli pada saat ini menjabat sebagai Direktorat Jenderal PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Menteri Kehutanan yang berlaku dalampengaturan terhadap pengukuhan kawasan hutan saat periode SK.357/MenhutlI/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penunjukan KawasanHutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dari tahun2004 s/d 2012, adalah :a.
Strata 3 (S3) Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, ProgramStudi Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, lulustahun 2002. Bahwa Ahli juga pernah mengikuti kursuskursus sebagai berikut :a. Course on Legal Drafting, IndonesiaNetherlands Cooperation tahun1986.b. Course on Decentralization in Planning and Organization, IndonesiaNetherlands. Cooperation, tahun 1989.c. Course on Administrative Law Enforcement : A Study ComparativeBetweend. Netherlands and Indonesia, tahun 1995.e.
548 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lingkungan Hidup"), yang mana dalam Penjelasan BagianUmum UU Lingkungan Hidup pada alinea kedua dari terakhir,disebutkan bahwa : "Sebagai penunjang hukum administrasi,berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asassubsidiaritas, yaitu bahwa hukum~ pidana hendaknyadidayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksiadministrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaiansengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahanpelaku relatif berat dan/atau akibat
Tidak Diterapkan sebagaimanaDiatur Dalam Penjelasan Bagian Umum UU Lingkungan Hidup ;1.
Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hi DalamPerkara a quo Tercampur Aduk, Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Sebagaimana Mestinya :Hal. 79 dari 89 hal. Put.
crimes, dirumuskan dalam Pasal 43 dan 44 UUPengelolaan Lingkungan Hidup ;Pencampuradukkan delik tersebut oleh Sdr.
Tidak mudahnya merumuskan tindak pidanalingkungan hidup terbukti dari adanya beberapa dugaan tindakanpidana lingkungan hidup yang gagal dan / atau tidak dilanjutkannyaproses pemeriksaannya (misalkan saja sekedar menyebutnya kasuspencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan hidup di TelukBuyat, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo) ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas atas perkara a quo, Judex Factitelah terbukti tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturanhukum tidak diterapbkan sebagaimana
434 — 39
369 — 32
PUTUSANNomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkaraperkara pidana menurutacara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ABDUL SYAKURTempat lahir : MalangTanggal lahir : 24 September 1977Umur : 37 tahunJenis Kalamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Lingkungan Ngelak RT.2 RW.12 Kelurahan DampitKabupaten MalangAgama : IslamPekerjaan
Kemudianpohon itu terdakwa potong menjadi beberapa bagian dan terdakwa angkutdengan cara memikulnya beberapa kali dan terdakwa simpan di dapur rumahterdakwa di Lingkungan Ngelak RT.2 RW.12 Kelurahan Dampit KecamatanDampit Kabupaten Malang. Kemudian memotong kayu tersebut kayu jenissuren 9 potong panjang 4m x5cmx7cm; 1 potong panjang 2m x 8cmx 10cm ; 6 potong panjang 2 m x 5 cm x 7 cm dan kayu jenis jati 4 potong panjang2mx8cmx 10cm.
436 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
531 — 209