Ditemukan 823050 data
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Sarana Inti Pratama
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
5.PT. Sarana Inti Pratama (SAIN)
6.2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
7.3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ( Bupati Kampar )
8.4. Kementerian ART/BPN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
133 — 114
Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah,dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan ataupemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.;2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentan Kehutanan, menyatakan Masyarakat berkewayjiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan";3.
dalam upaya pelestarianfungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Firmar Abadi.
Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuahorganisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satutujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P1 danBukti P2).5.
dalam upaya pelestarianfungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian yayasan Firmar Abadi.
,MKn Notaris di Kota Pekanbaru, setelah MajelisHakim membaca secara seksama isi akta tersebut bahwa dalam Pasal 3 Ayat(2) huruf e dan huruf j disebutkan bahwa tujuan didirikannya Yayasan aquoadalah untuk melakukan kegiatan yang diantaranya adalah untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup secaraswadaya masyarakat dan melakukan gugatan perwakilan (/egal standing, clasaction) / menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup, oleh karenadalam Anggaran Dasar
Terbanding/Tergugat I : PT. Ciputra Development, Tbk.
Terbanding/Tergugat II : PT. Ciputra Kirana Dewata
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kota Surabaya c.q. Walikota Surabaya
56 — 37
Terbanding/Tergugat I : PT. AGRI SENTOSA GANDA DIGO (PT.ASGD)
Terbanding/Tergugat II : PT. JATIM JAYA PERKASA (PT.JJP)
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkunngan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
33 — 31
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT TELUK MEGA ABADI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dahulu Menteri Kehutanan Republik Indonesia
87 — 46
YAYASAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN HUTAN INDONESIA
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
2.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.RAMLI
16 — 19
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
1.BUKHARI
2.Dinas Pertanian Propinsi Riau
26 — 17
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
287 — 228
pemilik sekitar 200 (duaratus) orang atau 200 (dua ratus) Sertipikat hak milik;Bahwa 1 (satu) orang mendapat 2 (dua) hektar;Bahwa Saksi juga mempunyai 2 (dua) hektar ditanah obyek perkara;Bahwa yang menguasai tanah tersebut di tahun 2008 sampai dengantahun 2011 adalah Masyarakat Pulo Kruet;Bahwa Saksi mendengar dari Masyarakat bahwa tanah yang seluaslebih kurang 400 (empat ratus) Hektar akan dieksekusi;Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019, Saksi pertama kali mendengardari masyarakat jika tanah obyek
;Bahwa Saksi tempat tinggal di Desa Pulo Meureya;Bahwa ada ditanami Sawit di Daerah;Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada surat sertifikat hakmilik;Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengetahui ada kebakaran;Bahwa Saksi setiap hari ada pergi ke Pulo Kruet;Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa lahan tersebut adalah di KawasanPT.Kallista Alam, Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Nagan Raya;Bahwa sepengetahuan Saksi, sengketa antara Pihak PT.Kallista Alamdengan pihak masyarakat
; Bahwa luas lahan masyarakat sekitar 300 hektar; Bahwa Saksi masih ingat dengan Hasan Santosa yang mengatakanlahan itu milik mereka pada tahun 2010; Bahwa temuan dari tim investigasi rawa tripa adanya sengketa lahan danperubahan; Bahwa perubahan lahan yang telah dilakukan karena dikeluarkannyalahan masyarakat dari lahan perusahaan; Bahwa luas lahan yang mendapat izin untuk perkebunan tersebut sekitar1900 hektar Informasi yang didapatkan dari Dinas tata ruang; Bahwa adanya perbedaan HGB dengan izin
diluar dari 1605 hektar; Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik masyarakat; Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut dimiliki oleh masyarakat RawaTripa; Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan masyarakat tersebut; Bahwa Walhi mengajukan gugatan karena adanya sengketa kebakaranlahan; Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan Pengadilan; Bahwa Saksi pernah membaca Surat Izin Lokasi PT.Kallista Alam; Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi surat tersebut berupa pemberian izinkepada PT.Kallista Alam seluas
1986 hektar; Bahwa Izin tersebut diterbitkan tahun 2008; Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh; Bahwa Saksi pergi ke lokasi pada tahun 2010; Bahwa Saksi pergi ke lokasi bersama kawankawan tim PKRT; Bahwa Saksi mengunjungi masyarakat kemukiman Tripa Bawah dariSeumayan;Halaman 93 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skm Bahwa Saksi mengetahui masyarakat kemukiman Tripa Bawah dariSeumayan; Bahwa Saksi melihat adanya pembukaan lahan di lokasi tersebut
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT. Tasma Puja
Turut Tergugat:
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
85 — 20
PT.Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
501 — 338
Jo.PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 651 K/Pdt/2015, dan kondisiketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi,karena menjadi tidak jelas subjek hukumnya sepanjang rangkaian putusanawal hingga akhir;Bahwa dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ada disebut sebagai berikut :Pengaturan administrasi perintahan dalam undangundang ini menjaminbahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahterhadap warga masyarakat
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Kebun kelapa sawit KUD Mojopahit
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
38 — 23
Team Operasional Penyelamatan Asset negara Republik Indonesia
Tergugat:
1.PT. GUNA USAGRI PRATAMA
2.YINGERH GUNAWAN
3.KEPALA DESA SOTOL KECAMATAN LANGGAM
71 — 23
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Ramos Teddy Sianturi
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
84 — 60
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Inecda Plantation
2.Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil Indonesia Direktur RSPO Indonesia
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
140 — 58
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT Tambak Seraya Pratama
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
104 — 55
Yayasan Menata Nusa Raya
Tergugat:
PT. TASMA PUJA
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
208 — 72
Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Masyarakat dan atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan.;2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan , menyatakan masyarakat berkewajiban untukikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan;Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata No 12/Pdt.GLH/2020/PN Rgt3.
Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Menata Nusa Raya ;6.
Bahwa Selain itu tanah yang diduga oleh Penggugat sebagai KawasanHutan di dalamnya terdapat lahan Masyarakat yang semestinya ikutdigugat oleh Penggugat. Namun buktinya tidak diikutkan sebagaitergugat atau pihak;8.
Dimana tujuandidirikan organisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat.
, akan tetapi dalam hal mengajukantindakan hukum sebagaimana dalam perkara aquo maka haruslahmemenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa selain itu, demi kepastian hukum, sesungguhnya MahkamahAgung Republik Indonesia juga telah memberi syarat lain dalampengajuan hak gugat organisasi (Legal Standing) sebagaimanaYurisprudensi No. 89 K/TUN/1996 menambahkan persyaratan yaituadanya kepedulian nyata di masyarakat secara berkesinambungan danharus
SOPYANABUSRO
Tergugat:
1.PT. PILI AND TRI TUNAS
2.Kementrian Pekerjaan Umu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai wilayah Sungai Sumatera VI
3.Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun
91 — 40
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT SUBUR MANDIRI LESTARI
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
139 — 0
Perkumpulan Rakyat Peduli Hutan dan Sumber Daya Alam di Wakil kan Oleh Harkis (Ketua)
Tergugat:
1.PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO Ltd
2.PT.DEVI MANDIRI
3.SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS (SKK MIGAS )
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.GUBERNUR JAMBI
3.BUPATI SAROLANGUN
15 — 9
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
Badarali Madjid
Turut Tergugat:
1.Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.UPT KPHP (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi)
35 — 30
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1. PT.Tamora Agro Lestari (PT.TAL)
Turut Tergugat:
2. Dinas Perkebunan Provinsi Riau
109 — 0