Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demihukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan,dan TERGUGATI main hakim = sendiri dengan MelanggarUndangUndang dengan cara akan melelang ke 2 (Dua) Jaminan milikPenggugat tanpa Fiat Ketua Pengadilan, sehingga dapat dikatagorikanTergugat! telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum..

Bahwa TERGUGATI dan TERGUGATII yang akan Melelang ke 2(Dua) Jaminan milik PENGGUGAT tanpa Fiat Ketua Pengadilan dapatdikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telahmelanggar Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan TidakHalaman 5 Putusan No. 1118/Pdt.G/2018/PN Sbyseorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis darikekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara

PT.Bank Sahabat Sampurna) yangakan melelang ke 2 (Dua) Jaminan Milik PENGGUGAT melaluiTERGUGATII (Ic. KPKNL Surabaya) Tanpa Fiat Ketua Pengadilanbertentangan dengan 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 224HIR/ Pasal 258 RBg tentang eksekusi dengan pertolongan hakim;Bahwa untuk tidak mengulangi tindakannya kepada konsumen lain,sehingga tidak ada korban lainnya, maka Penggugat anggap perlu agarTergugat!

PT.Bank Sahabat Sampurna) yangakan melelang ke 2 (Dua) Jaminan Milik PENGGUGAT melaluiTERGUGATII (Ic.

PT.Bank Sahabat Sampurna)yang akan melelang ke 2 (Dua) Jaminan Milik PENGGUGATmelalui TERGUGATII (Ic.

Bahkan berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor :RMV1/1/3.3/1368 tanggal 04 April 2019 tentang perihal PROSESLITIGASI/LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, bahwa Tergugatakan melakukan upaya untuk melelang agunan Alamrhum PugerHardinata apabila Ahli Waris tidak menyelesaikan atas fasilitas kredityang diterima oleh Almarhum Puger Hardinata.10.Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan melelang agunandengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m (lima ratustiga puluh delapan meter persegi), yang terletak

Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan melelang agunandengan Sertifikat Hak Milik No. 278, dengan luas 538 m (lima ratustiga puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Silau BayuKecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ProvinsiSumatera Utara, atas nama PUGER HARDINATA, adalah merupakanperbuatan melawan hukum (On Rechtmatig Edaad), sertabertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);4.

Exceptio Peremptoria (Gugatan Prematur)Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwaperbuatan Tergugat yang akan melelang jaminan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah suatu dalil yang prematur, karena faktahukumnya, Tergugat sama sekali belum mendaftarkan lelang haktanggungan atas objek jaminan Alm.

Oleh karena itu, Terbanding WajibDinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa dengan tindakan Terbanding yang akan melelang agunanadalah merupakan perbuatan melawan hukum (On RechtmatigEdaad), serta bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yangmengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bahwa berdasarkan keseluruhan halhal yang telah di uraikan danjelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa danHalaman

dan menanyakan mengenaikeberadaan sertifikat objek sengketa apa kredit Turut Tergugat kepadaTergugat sudah lunas atau belum;11.Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat karena oleh Turut Tergugat justrudijawab jika sertifikat objek sengketa telah di lelang oleh Tergugat melaluiTergugat Il, dengan pemenang lelangnya adalah Tergugat Ill;12.Bahwa selain itu Turut Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat jika sebenarnya kredit Turut Tergugat kepada Tergugat belum jatuh tempo,akan tetapi Tergugat tetap melelang

Bahwa Tergugat pada tanggal 30 April 2015 telah melelang objeksengketa melalui perantara Tergugat Il, dengan pemenang lelang adalahTergugat Ill, dan harga lelang sebesar RP75.000.000,00 (tujuh puluh limajuta rupiah);d. Bahwa tindakan Tergugat yang melelang objek sengketa padahal kreditTurut Tergugat kepada Tergugat belum jatuh tempo merupakanperobuatan melawan hukum;e.

Bahwa hal ini juga menunjukkan jika Tergugat adalah kreditur yangmempunyai Itikad tidak baik dimana Tergugat sematamata hanyamementingkan kepentingannya untuk menutup hutang Turut Tergugatyang ada pada Tergugat ;14.Bahwa tindakan Tergugat yang melelang objek sengketa milik ParaPenggugat, padahal kredit Turut Tergugat kepada Tergugat belum jatuhtempo hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;15.Bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan lelang atas objek sengketatidak memenuhi ketentuan harga limit

Menyatakan tindakan Tergugat yang melelang objek sengketa milik ParaPenggugat, padahal kredit Turut tergugat kepada Tergugat belum jatuhtempo hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;5. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengajukan lelang atas objeksengketa tidak memenuhi ketentuan harga limit merupakan perbuatanmelawan hukum;6.

Bahwa oleh karena Pelelangan tanah Objek Sengketa telah melaluiproses dan prosedur yang benar dan dilelang olen Lembaga Negarayang diberikan otoritas untuk melelang, maka sudah semestinyaterhadap Proses Lelang dan atau Risalah Lelang yang diterbitkanoleh Tergugat Il atas bidang tanahtanah Objek Sengketa dinyatakansah ;g.

BPR KARTICENTRA ARTHA selaku Penggugat berhak untuk melelang hak tanggungan dari Tergugat;

telah mengabaikansemua itu;10.Bahwa pihak Tergugat telah melampui batas kKewenangan dan berencanaakan melelang asset tersebut yang dijaminkan oleh Penggugat di kantorTergugat I;11.Bahwa disamping hal tersebut ternyata Tergugat juga rencana akanmemasang Pengumuman pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangpada pokok intinya pihak Tergugat melalui (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melakukan Lelang Umumterhadap Asset yang dijaminkan oleh Penggugatdi kantor Tergugat ;

Sedangkanagunan hanya merupakan salah satu unsur dari jaminan kredit apabila dariunsurunsur lain Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan debituruntuk mengembalikan utangnya agunan yang diserahkan dapathanya berupabarang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.Dengan demikian salah apabila Tergugat sesegera mungkin melelang asetdari Penggugat;20.Bahwa sedangkan menurut pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan bahwa:21 Kewajiban pokok pinjaman adalah mengembalikan pinjaman

dimana pelelangan di lakukan oleh putusandan pengawasan ketua Pengadila Negeri setempat sesuai dengan Grossakta hypotheek dan gross akta crediet verband;2) Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelasmenyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapatdilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan;23.Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 Tahun 1984yang mengharuskan Kantor Lelang Negara harus mendapat ijin PengadilanNegeri setempat bila hendak melelang

dan SITIAMINAH (Penggugat IV), namun pinjaman tersebut atas nama Penggugat ;Bahwa, Penggugat telah membayar pokok hutangnya kepada Tergugat ,uang sebesar Rp147.168.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratusenam puluh delapan ribu rupiah);Bahwa, meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran uang sebesarRp147.168.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluhdelapan ribu rupiah) namun Tergugat telah meminta bantuan kepadaTergugat II hendak melelang barang jaminan milik Para Penggugat

;Bahwa, jika ditotal keseluruhan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.535.788.776,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima jutatujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enamrupiah);Bahwa, atas tindakan dari Tergugat yang bekerja sama dengan TergugatIl yang hendak melelang barang jaminan milik Para Penggugat adalahjelas merugikan Para Penggugat sehingga hal tersebut adalah perbuatanmelawan hukum;Bahwa, Para Penggugat khususnya Penggugat juga tidak pernahmendapat teguran

terlebih dahulu dari Tergugat maupun Tergugat Il,namun tibatiba barang jaminan milik Para Penggugat hendak dilelang,maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 dan 4Undang Undang Nomor. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa, tindakan Tergugat yang bekerja sama dengan Tergugat II yanghendak melelang barang jaminan milik Para Penggugat tersebut adalahtidak sah dan batal demi hukum;Bahwa, Penggugat masih beriktikat baik untuk menyelesaikan sisahutang kepada Tergugat I, namun

Keistimewaan daripada hak pemegang hipotik exPasal 1178 ayat (2) adalah, bahwa kreditor dapat menjuai obyek jaminandengan syarat sesudah debitor wanprestasi tanpa meialui prosedurpenyitaan lebin dahulu dan karenanya tanpa melibatkan juru sita tanpaperantara atau izin hakim, yang seoiaholah kreditor melelang barangnyasendiri,". Bahwa Selain itu dijelaskan pula dalam buku tersebut "...

mengakhiri sengketahukum dalam agenda mediasi dalam perkara Perdata Nomor:132/Pdt.G/2020/PN.Tjk melalui kesepakatan Perdamaian sebagaimanaketentuan Bab VI Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Pasal 2Bahwa Pihak Kedua menyatakan bahwa perkara yang disengketakansebagaimana telah disebutkan pada perkara Perdata nomor:Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Tjk halaman 2 dari 6132/Pdt.G/2020/PN.Tjk yaitu. tentang melelang

dari pihakmanapun;Pasal 6Bahwa Para Pihak memilih domisili dan wilayah hukum di Pengadilan NegeriKelas IA Tanjung Karang sehubungan dengan adanya segala akibat hukum dankemungkinan lain yang dapat timbul dikemudian hari dari adanya KesepakatanPerdamaian ini seperti:(1) Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasisecara tunai fasilitas kredit sebesar Rp. 189.000.000, (Seratus delapanpuluh sembilan juta rupiah) maksimal pada tanggal 15 Desember 2020maka Pihak Kedua berhak untuk melelang

Bahwa dalam Proses Lelangpun, Perlu adanya Klausul atau syarat yangharus dipenuhi antara Kreditur dan Debitur, yakni bersamasamabersepakat untuk melelang hak agunan, sehingga apakah langkah initelah dipenuhi Lembaga Lelang, sehingga jika ini tidak dipenuhi makadengan sendirinya konsumen melakukan Perlawanan Hukum. 8.

Bahwa Yang dimaksud Perusahaan Milik Negara Dalam Kepres ataupunKepmen BUMN adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank TabunganNegara (BTN), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri,PNM,sedangkan Bank Mega adalah Swasta Murni yang tidak ada kaitannyadengan Perusahaan Milik Negara dan Kerugian Negara, sehingga statusquo untuk KPKNL melelang Agunanan Bank Mega adalah Perbuatanyang tidak sesuai aturan dan dianggap KPKNL menyalahi aturan atauadanya Pelanggaran Kewenan gan. 222 nena ee12.

Bahwa dalam Pasal 12A ayat 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998dimana Kesimpulannya ayat tersebut Bank Umum dapat melelang jikaadanya Surat Kuasa Menjual dari Konsumen, Penyerahan Sukarela, danMenjual Agunanan sesuai Harga Agunan bukan berdasarkan Sisa Utangdari Bank, sehingga Penggugat Menilai Nomenklatur Undangundangtersebut tidak dijalankan pihak Bank Mega, dengan hanya menggunakanMetode Jalan Pintas untuk menyelesaikan Kredit Macet melalui Lelang.2.

Suatu Sebab yang halal.Dari hal tersebut Pihak YLKI Gorontalo mengagap bahwa pihakTermohon 1 Bank Mega melanggar Pasal 1320 Poin d Suatu Sebab Halyang halal, artinya belum habis masa Jatuh Tempo Perikatan Perjanjian,pihak Bank Mega Telah melanggar Perjanjian Tersebut untuk melelang,seharusnya ketika nasabah mengalami Keterlambatan AngsuranBulanan, didalam Perjanjian Pihak Bank Memberlakuan denda, bukansertamerta membuat sanksi bersamaan atau Doble dimana sudahmemberlakukan Denda dan Memberlakukan

Bahwa Tergugat II (KPKNL) tidak memiliki Kkewenangan untuk melakukanlelang terhadap agunan Bank Mega yang merupakan bank swasta murni,Karena...karena KPKNL hanya berwenang melelang agunan dari Bank MilikNegara saja.

BPR KARTICENTRA ARTHA selaku Penggugat berhak untuk melelang hak tanggungan dari Tergugat;

tersebut diatas, penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jember, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belahpihak didepan persidangan, kemudian memeriksa perkara ini dan selanjutnyamemberikan keputusan sebagai berikut ;Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan sebagai hukum bahwa pelawan adalah pelawan yang baik.Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa adalah hak milik pelawan.Menyatakan sebagai hukum bahwa para pelawan telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena melelang

Menimbang bahwa yang digugat oleh pihak pelawan adalah masalahkeperdataan dari pada pejabat Lelang yang menurut pelawan melelang tanahnyayang dibawah harga standart, sehingga pejabat lelang tersebut menurut pihakpelawan telah melawan hukum dari segi perdata.Menimbang bahwa dari dalil gugatan pelawan tersebut menurut Majelis Hakimgugatan pelawan yang didasrkan kepada perbuatan melawan hukum adalah masukdalam ranah hukum perdata murni, apalagi ada 2 (dua) subjek hukum perdata/perorangan yang juga turut

lelang oleh PTBank Mandiri Tbk.Bahwa karena yang menjadi debitur atas kreditur / tergugat 2 adalah DIANDODYA RESTU suami dari tergugat 1 yang telah meninggal dunia padatanggal 4 Mai 2012,Maka dengan demikian tidak ada lagi kewajiban tergugat 1 untuk membayarutang debitur HJIIAN DODYA RESTU tersebut, karena utang debitur yangtelah meninggal dunia telah ditanggung oleh pihak asuransi yang ditunjukoleh tergugat 2 dan merupakan mitra kerja dari tergugat 2.Akan tetapi kenyataanya tergugat 2 tetap akan melelang

Menyatakan tidak ada lagi hak tergugat 2 untuk melelang asset tergugat1 karena utang debitur yang telah meninggal dunia secara otomatisditanggung oleh pihak asuransi.4. Menghukum tergugat 1 untuk membayar kerugian penggugat baik morieldan materiel diukur dengan materi sebesar Rp 500.000.000, (Lima ratusjuta rupiah) .5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada paratergugat secara tanggung renteng.6.

berikut: Bahwa status dan kedudukan Tergugat , Il dan Ill dalam perkara ini sebagai pihakTergugat telah tepat dan memenuhi persyarataan formil, karena para Tergugattersebut berkaitan erat dengan objek perkara dimana peranian fee antaraPenggugat dengan Tergugat belum dibayar oleh Tergugat Bahwa obyek perkara yang diperanikan fee oleh Tergugat tersebut berkaitanerat dengan Tergugat Il dan IL kalau Tergugat Il dan Ill tidak ikut digugat makaakan kekurangan subyek; Bahwa perbuatan Tergugat Il yang melelang

Bahwa belakangan ini tergugat datang menekan penggugat supayamelunasi utang penggugat dengan katakata yang tidak menyenangkan,danmengancam jika tidak melunasi tergugat akan melelang Agunan Penggugat.. Bahwa dengan tekanan tersebut penggugat berusaha melunasi utangpenggugat kepada tergugat dengan mengajukan permohonan pelunasanutang baik secara lisan maupun tulisan kepada tergugat..

Bahwa selama ini tergugat tetap menekan penggugat baik dengan ancamanakan melelang jaminan Penggugat dan mengataimengatai Penggugat dankeluarga Penggugat dengan katakata yang tidak menyenangkan,sehinggaperbuatan tergugat tersebut telah menggangu psikologis penggugat didalamberusaha sehingga perbuatan tergugat tersebut,telan menimbulkankesengsaraan hidup bagi penggugat,serta dengan adanya katakata yangtidak menyenangkan tersebut penggugat merasa telah tercemar nama baikpenggugat.Halaman 2 dari 27

.12.Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukummengenai kontrak kredit antara penggugat dengan tergugat,maka sudahpantas apabilah kontrak kredit antara penggugat dengan tergugat dibatalkanoleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo.13.Bahwa oleh karena penggugat Telah beritikat baik untuk melunasi utangnyaakan tetapi Tergugat hanya mempersulit Penggugat dengan membebankanpembayaran utang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),smenekan penggugat dengan cara akan melelang

Gugatan A Quo Tidak Jelas (Obscuure Libel) Karena PENGGUGATSama Sekali Tidak Menunjukkan Dasar Hukum Gugatan a quo YangTelah Dilanggar Oleh TERGUGAT.Mengacu pada dalil gugatan PENGGUGAT Angka 6 dan angka 10gugatan, PENGGUGAT yang pada pokoknya yang menjadi alasanmengajukan gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanoleh TERGUGAT yang menurut Asumsi PENGGUGAT telah di tekan baikHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Nomor: 4/PDT.G/2017/PN Gtodengan ancaman akan melelang jaminan PENGGUGAT dan

onvankelijke verklaard)Gugatan Mengandung Obscuur Libel, Karena PENGGUGATMencampuradukan Antara Dalil Perbuatan Melawan Hukum DenganDalil WanprestasiMajelis Hakim yang terhormat,Setelah TERGUGAT mempelajari gugatan dengan seksama bahwa pokokdari permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait dengan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena menurutanggapan PENGGUGAT terkait pembayaran ataupun pelunasan utangPENGGUGAT kepada TERGUGAT, dirinya telah di tekan baik denganancaman akan melelang

terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;Menyatakan sisa Hutang Penggugat hanya Rp. 162.637.433, sehinggapelunasan diberi tanggang Waktu sampai Asset terjual atau maximalselama 2 tahun sudah harus lunas;Menghukum Tergugat untuk tidak melelang sampai Asset tersebut terjualselanjutnya akan melakukan pelunasan kepada Tergugat;Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar biayaPerkara;Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbulVerzet atau banding.AtauApabila

Namun demikian dalam fundamentum petendinya tidak menguraikan perihaltersebut/perihal uitvoorbaar bijvooraad.Hal demikian menjadikan ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum.Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo Gugatan yang positanyabertentangan dengan petitum membuat gugatan kabur (SudiknoMertokusumo 1988: 36)Bahwa ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum terlihat juga dalamPetitum butir 4 (empat) yang menyebutkan "Menghukum Tergugat untuktidak melelang sampai aset tersebut laku terjual selanjutnya

akan melakukanDEIUNASAN ...... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesNamun demikian dalam Fundamentum Petendi nya tidak menguraikanperihal larangan untuk melelang dan urian tentang menjual obyek jaminanuntuk pelunasan.Bahwa dengan adanya beberapa Petitum yang tidak diuraikan dengan jelasdalam Posita menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan sudahseharusnyalah dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA Bahwa halhal yang terurai dalam eksepsi

totalnilainya melebihi hutang kepada Tergugat.Bahwa Penggugat ada menerima Surat dari Tergugat sebagaimana SuratNomor 073/PPLH/7353TALANG BANJAR/2020 Perihal SuratPemberitahuan Penetapan Lelang Hak Tanggungan Lelang tanggal 12Agustus 2020 yang mana isi surat tersebut menerangkan kalau Tergugattelah menjadwalkan akan melakukan lelang terhadap obyek jaminan yangtelah diagunkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 November2020 melalui Turut Tergugat.Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang akan melelang

Sehingga tindakan Tergugat dan TurutTergugat yang akan melelang objek Jaminan milik Penggugat tersebutadalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dan untukmenjamin agar tidak beralihnya objek jaminan Penggugat yang saat iniberbeda dalam penguasaan Tergugat kepada pihak lain, maka perludiletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat tanah danbangunan Hak Milik Penggugat dengan No. 32 dengan luas tanah 460 m2yang terletak

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yangtelah mengumumkan dan yang akan melelang Objek jaminan yang terletakdi terletak di JI. Purnama Ill Kel. Sukakarya Kec. Kota BaruKota Jambi,dengan Sertifikat Hak Milik No. 32 dengan luas 460 m2, atas namaPenggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.3. Menghukum Tergugat untuk memberi kesempatan dan waktukepada Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya.4.

disampaikan oleh Penggugatdalam posita gugatannya hanyalah dalil yang mengadaada dan dibuatbuatdikarenakan sejak 31 Oktober 2018 Penggugat tidak ada itikad baik untukmelunasi hutangnya kepada Tergugat, bahkan mengajukan gugatan ataspelaksanaan lelang sebanyak 2x yaitu. melalui perkara No.120/Pdt.G/2018/PN.Jmb dan perkara a quo.Bahwa,tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dalil PENGGUGATpada Posita angka 9 halaman 4 Gugatannya yang mengatakan ...tindakanTergugat dan Turut Tergugat yang akan melelang

selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan TurutTergugat yang telah mengumumkan dan yang akan melelang

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk MEMBAYAR kepada PT.BPR KARTICENTRA ARTHA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila tergugat tidak melaksanakan putusan ini PT.BPR KARTICENTRA ARTHA selaku penggugat berhak untuk melelang hak tanggungan dari tergugat.

no : 8 / tahun 1999, tentangPerlindungan Konsumen, terbukti juga bahwa Bank telah melakukan perbuatanyang melawan hukum dan sewenangwenang karena telah melanggar pasaal 1338KUHPerdata, dengan bukti bhwa Bank sebagai para pihak yang telahmenandatangani PERUBAHAN KE III atas perjanjian kredit dengan memberikanfasilitas kredit kepada Debitur selama 66 (enam puluh enam) bulan terhitung daritanggal 27 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, akan tetapikenyataannya Bank (Pelaku Usaha) telah melelang

dapaat diterima (nietontvankelijke verklaard) ;Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugatmenanggapi dalam Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa :e Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, Penggugat menanggapi bahwayang digugat oleh Penggugat bukan perlawanan pelelangan barang agunanberdasarkan Hak Tanggungan, akan tetapi gugatan Penggugat diajukankarena Tergugat telah melanggar beberapa UndangUndang sekaligus dantindakan Tergugat yang otoriter (sewenangwenang) melelang

siapa saja yang akan dijadikan pihakTergugat adalah merupakan hak dari Penggugat oleh karena pihakPenggugatlah yang lebih bisa mengetahui siapa saja yangmelanggar hakhak dari Penggugat, namun apakah gugatan yangdiajukan Penggugat tersebut kurang pihak, maka Majelis akanmelihat dan meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;Bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat ternyata materi gugatanPenggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat karena telah melelang

ratus delapan belas ribu enam ratus sembilan rupiah)sejak tanggal 27 Nopember 2011 yang harusnya dibayarkan tiap tanggal 27 setiapbulannya, akan tetapi Tergugat telah beberapa kali memberikan peringatan kepadaPenggugat yaitu tanggal 28 Desember 2011, 04 Januari 2012, 11 Januari 2012 dan tanggal18 Januari 2012 Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, sehingga untukmenyelamatkan kredit dan kesehatan Bank Tergugat dengan hak yang dimilikinya selakukreditur yang memegang Hak Tanggungan telah melelang

)) ;31Menimbang, bahwa oleh karenanya pihak Kreditur in casu Tergugat, menurutMajelis Hakim berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGAUKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlahyang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian MEGA UKM, baik karena hutangpokok, bunga, provisi, meskipun jangka waktu kredit belum berakhir dan ternyataTergugat telah minta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang untuk melelang

Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung telahdianggap layak untuk dibangun Stasiun Bahan Bakar Minyak (SPBU);Bahwa dengan upaya yang sungguhsungguh dan perjuangan tanpa lelahpada akhirnya Pembantah telah memenuhi semua persyaratan baikpersyaratan administrasi maupun perizinan yang dibutuhkan, sehinggaberdirilah SPBU Nomor 24.353.103 yang terletak di Jalan Raya Sidodadi,Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus, ProvinsiLampung milik Pembantah;Bahwa kemudian Terbantah melelang

aset SPBU Nomor 24.353.103yang terletak di Jalan Raya Sidodadi, Desa Sidodadi, KecamatanPardasuka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung secara murah sertatanpa prosedural yang semestinya yang nyatanyata mendzolimiPembantah, karena Pembantah selaku Warga Negara Indonesia (WNI)juga punya hak untuk dilindungi dan dijaga hakhaknya, jangan hanyakarena hutang piutang yang sifatnya pribadi kemudian Terbantah sebagaiinstansi negara hanya melihat secara kacamata kuda dan melelang asetmilik Pembantah secara

ZAELANI yang saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya yaitu istri dananakanaknya (PEMBANDING dahulu PEMBANTAH) serta sampai saat inimasih dikelola oleh Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAHsampai adanya permasalahan aquo serta Para PEMBANDING dahulu ParaPEMBANTAH tidak pernah memindah tangankan atau menjual objek yangdisengketakan dalam bantahan kepada Para TERBANTAH ataupun pihaklainnya, sehingga Para TERBANTAH tidak berhak untuk melelang ataubahkan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk

Sehingga dalam hal ini, Hakim TingkatPertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;Bahwa TERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yangtelah melelang dan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak UntukUmum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

ZAELANI yang saat ini dikuasai olehAhli Warisnya yaitu istri dan anakanaknya (PEMBANDING dahuluPEMBANTAH) sehingga Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAHtidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para PEMBANDINGdahulu Para PEMBANTAH sampai adanya permasalahan aquo dan halyang dilakukan oleh Para TERBANTAH adalah perbuatan yang merugikandir' Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAH, apa yang telahTERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yang telahbertindak Semenamena dengan cara melelang

Bahwa dalam Proses Lelangpun, Perlu adanya Klausul atau syaratyang harus dipenuhi antara Kreditur dan Debitur, yakni bersamasamabersepakat untuk melelang hak agunan, sehingga apakah langkah initelah dipenuhi Lembaga Lelang, sehingga jika ini tidak dipenuhi makadengan sendirinya konsumen melakukan Perlawanan Hukum;8.

Bahwa yang dimaksud Perusahaan Milik Negara Dalam Kepresataupun Kepmen BUMN adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), BankTabungan Negara (BIN), Bank Nasional Indonesia (BNI), BankMandiri,PNM, sedangkan Bank Mega adalah Swasta Murni yangtidak ada kaitannya dengan Perusahaan Milik Negara dan KerugianNegara, sehingga status quo untuk KPKNL melelang Agunanan BankMega adalah Perbuatan yang tidak sesuai aturan dan dianggapKPKNL menyalahi aturan atau adanya Pelanggaran Kewenangan;12.

Bahwa dalam Pasal 12A ayat 1 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998dimana Kesimpulannya ayat tersebut Bank Umum dapat melelang jikaHalaman 5 dari 14 hal. Put.

Suatu Sebab yang halal;Dari hal tersebut Pihak YLKI Gorontalo mengagap bahwa pihakTermohon 1 Bank Mega melanggar Pasal 1320 Poin d Suatu Sebab Halyang halal, artinya belum habis masa Jatuh Tempo Perikatan Perjanjian,pihak Bank Mega Telah melanggar Perjanjian Tersebut untuk melelang,seharusnya ketika nasabah mengalami Keterlambatan AngsuranBulanan, di dalam Perjanjian Pihak Bank Memberlakuan denda, bukanserta merta membuat sanksi bersamaan atau Doble dimana sudahmemberlakukan Denda dan Memberlakukan

Namun dalam kenyataannyaPengajuan Lelang langsung pada TERLAWAN II ;Bahwa sungguh tragis atas pengajuan TERLAWAN kepadaTERLAWAN II untuk melelang jaminan milik PELAWAN yang secaraserta merta melelang dibawah harga limid dan dibawah harga pasarandan tidak sesuai dengan nilai NJOP harga dasar tanah. Hal demikiansangat merugikan PELAWAN.

TERLAWAN/TERBANDING II tidak boleh begitusaja serta merta menentukan dan melelang Tanah tanpamengetahui Jumlah Pokok dan Bunga atas tanggungan yangdibayar Debitur. dengan mengetahui hal tersebut TERLAWAN/TERBANDING II dapat memastikan Pantas Tidaknya Jaminan MilikDEBITUR tersebut dapat dilelang bukan hanya berdasarkanJumlah Bunga yang harus dibayar TERLAWAN/TERBANDING VIdan VII (Bukti T II. 1 dan 4) tanpa adanya Seluruh nilai JumlahBeban pokok dan bunga yang harus dibayar Oleh TERLAWAN/TERBANDING

Pertimbangan judex factie halaman 56, sebagai berikut := Bahwa terkait dalildalil Perlawanan Pelawan tentangadanya tindakan pidana, kejahatan perbankan, danrekayasa melawan hukum dalam lelang atas obyek jaminan,hal tersebut menurut judex factie harus diuraikansecara rinci tentang perbuatan pidana atau indikasikejahatan perbankan yang dilakukan oleh Terlawan dan terlawan Il karena melelang jaminan milik Pelawandan telah dinyatakan dalam putusan perkara pidanayang telah berkekuatan hukum tetap ;4.

No. 462/Pdt/2014/PT.SMGjudex factie harus diuraikan secara rinci tentang perbuatanpidana atau indikasi kejahatan perbankan yang dilakukan olehTerlawan dan terlawan Il karena melelang jaminan milikPelawan dan telah dinyatakan dalam putusan perkara pidanayang telah berkekuatan hukum tetap ;8.

atas nama ANDI F.MARAMIS yang dipakai sebagai Jaminan tambahan atas utangnyaTergugat pada Tergugat Il Bank Tabungan Negara Cabang Manadoadalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;Menyatakan Perbuatan Tergugat Il BANK TABUNGAN NEGARA CABANGMANADO dan Tergugat Ill KANTOR PELAYANAN PIUTANG danLELANG NEGARA MANADO yang melelang atau akan melelang khususterhadap Sertipikat Hak Milik No.7061 Desa Ranomut Tahun 1989 GambarSituasi No.424 tanggal 26 Juli 1989 luas 391 m?

Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena: Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ; Terbukti Tergugat Sanny Mamonto yang menggunakan SHM No.706/DesaRanomut tahun 1989 atas nama Andi F Maramis sebagai jaminantambahan atas hutangnya pada Tergugat Il (BTN) adalah PerbuatanMelawan Hukum dan karenanya Akta Pemberian Hak TanggunganNo.259/APHT/Tikala IV/2001 tanggal 16 Juni 2001 tidak sah dan perbuatanTergugat Il dan Tergugat Ill (KPPLN Manado) yang melelang