Ditemukan 76587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marunda munanda menanda meninda merunda melinda mananda
Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 07-06-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 0
  • patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Ali Hanapiah bin Abd Rani) terhadap Penggugat (Maisarah binti Zainuddin);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama
Register : 09-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan PA REMBANG Nomor 661/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 8
  • hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Marzuqi bin Amin) terhadap Penggugat (Mutmainah binti Ridlwan);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat selambat-lambatnyasesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 48/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 25 Februari 2013 — MASLURI, S.Ag melawan PT. Permodalan Nasional Madani PNM (Persero) Jakarta Cq Manager Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)
62 — 38
  • ., dan ; MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan/Pembanding untuk sebagian ; Menunda Pengajuan dan pelaksanaan lelang terhadap jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik ( SHM) No. 320 atas nama Pelawan ;----------- Menghukum Terlawan untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ; Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan
    Pelawan masih sanggupuntuk mengangsur kreditnya ;e bahwa Terlawan telah ingkar janjikarena akan melelang hartajaminan dari Pelawan sesuaiHal 4 dari 7 hal. put.No. 48/Pdt/2013/PT.Smg.dengan surat Peringatan dariTerlawan (surat bukti P , P Il danP Ill) sedangkan jatuh tempoperjanjian baru akan sampai padatahun 2014 ;Menimbang, bahwa dari halhal tersebut Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat, bahwa gugatan Pelawan haruslahdikabulkan, karena berdasar atas UndangUndang, dan Terlawandihukum untuk menunda
    karena Terlawan berada dipihak yangkalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat akan Pasal Pasal dari Undang Undang danperaturan yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding ;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal27 Nopember 2012, No. 19/Pdt.G.Vz/2012/PN.Bbs., dan ;MENGADILI SENDIRI : e Mengabulkan Perlawanan dariPelawan/Pembanding untuksebagian ;Hal 5 dari 7 hal. put.No. 48/Pdt/2013/PT.Smg.e Menunda
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 23-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Desember 2015 — TIEN NAZHATIN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA, 2. PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
105 — 56
  • DALAM PENUNDAAN ;------------------------------------------------------------------------ Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Pakai No.2/Desa Plered, yang diterbitkan tanggal 15 Februari 1992, Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, Nomor : 618/1991, seluas : 29.765 m2, atas nama : Perusahaan Umum Kereta Api Cq.
    Daerah Operasi II Bandung, sepanjang luas yang secara administratif dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat ;--------------------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Pakai No.2/Desa Plered, yang diterbitkan tanggal 15 Februari 1992, Gambar Situasi tanggal 21 Mei 1991, Nomor : 618/1991, seluas : 29.765 m2, atas nama : Perusahaan Umum Kereta Api Cq.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 15/PDT/2015/PT.MKS
Tanggal 27 Maret 2015 — 1. MUHAMMAD ARSYAD 2. ANDI NIRMAWATI Spd 3. KARTINA ( MARTINA) Spd 4. Dra. HAJJA HERLINA SALEH 5. KAMARNA Spd LAWAN 1. ABDUL KADIR, SH.MH 2. Para Ahli Waris almarhum HAJJI SAPPARA DAENG NAI 3. HAJJA SITTI RAMLAH SAPPARA ; NYONYA SITTI RAMHA SAPPARA ; JAKARIA SAPPARA ; SITTI HABIBAH SAPPARA ; HASPAR SAPPARA ; SITTI RATNA SAPPARA 4. HAJJA ROSNIA SAPPARA 5. LOLA ROSALINA, SH
42 — 0
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Oktober 2014 No.113/Pdt.G Plw/2014/PN.Mks; -------------------------------------------------------------------------------------------------Mengadili sendiri------------------------------ Mengabulkan gugatan perlawanan dari para pelawan/para pembanding untuk sebagian ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan baik;---------- Menunda
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 09-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 42/PID/2021/PT SMR
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. BUHAERA bin H. ABDULLAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIAN ANGGRAENI K, SH.
89 — 35
    • MENGADILI
    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 831/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 8 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI:

    • Menunda sementara pemeriksaan perkara pidana Nomor 42/PID/2021/PT SMR, atas nama Terdaka H. BUHAERA Bin H.
    SEMANo. 4 Tahun 1980Menimbang, bahwa dari ke 3 ketentuan hukum tersebut diatas dimanaHakim diberi kKewenangan untuk menunda sementara pemeriksaan perkarapidana yang secara nyata ada kaitan (hubungannya) dengan perkara perdatayang sedang berjalan.
    Adapun maksud dan tujuan menunda pemeriksaanperkara pidana tersebut, adalah untuk menghindari putusan yang salingbertentangan antara putusan Hakim dalam perkara pidana dengan putusanHakim dalam perkara perdata;Menimbang, bahwa adalah sangat ironis apabila dalam perkara initerdakwa terlanjur dinyatakan bersalah (dipidana) padahal nantinya dalamperkara perdata yang sedang berproses di Tingkat Kasasi, gugatan Penggugatditolak atau Terdakwa (yang dalam perkara perdata sebagai Tergugat)dinyatakan sebagai
    putusan akhirperkara ini;Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 42/PID/2021/PTR SMRMengingat, Pasal 81 KUHP, PERMA No.1 Tahun 1956, SEMA No. 4Tahun 1980 dan Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaPeraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.831/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 8 Januari 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI: Menunda
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 503/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2024 — Penggugat:
PT Madina Mandailing Madani
Tergugat:
Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Intervensi:
Dr. Nelson SImanjuntak, S.H., M.Si., Direktur Hukum PT Sinar Mulia Madina Kayuindo
106 — 66

  • M E N G A D I L I:

    1. Dalam Penundaan:

    Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07082311111213002, Hal Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi a.n. PT. Sinarmulia Madina Kayuindo di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Agustus 2023;

    II.

Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 12-12-2023 — Putus : 04-01-2024 — Upload : 04-01-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bkj
Tanggal 4 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 37
  • Kasim) terhadap Penggugat (Kasnawati Ara binti Eje Raja);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum keempat amar putusan ini;

    • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2013 — PT. GRAHA DANA ABADI >< PT. SAMUDERA JAYA SAKTI
219 — 74
  • Memerintahkan Tergugat untuk menunda melakukan kewajibannya kepada Humpuss Sea Transport Pte. Ltd.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-01-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bks
Tanggal 19 Oktober 2015 — SUPRAPTO TJIOE sebagai Penggugat Melawan 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA sebagai Tergugat I 2. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTUR PIUTANG KEKAYAAN NEGARA DAN KEKAYAAN-KEKAYAAN LAIN-LAIN sebagai Tergugat II 3. MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA sebagai Tergugat III 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BEKASI sebagai Turut Tergugat
69 — 13
  • M E N G A D I L IDALAM PROVISI- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menunda penjualan asset/agunan milik Penggugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan III seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.
    ini berkenan memberi putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM PROVISI1.Meletakan sita Revindicatoir terhadap Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi PropinsiJawa Barat, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Telaga MurniKecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikatHak Guna Bangunan No. 4/ Telaga Murni Kecamatan CibitungKabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, untuk di kembalikan kepadaPenggugat ;Memerintahkan kepada Tergugat IIl untuk menunda
    Menimbang, bahwa permohonan provisi Penggugat pada pokoknyaadalah agar diletakan sita Revindicatoir terhadap Sertipikat Hak GunaBangunan No. 1/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi PropinsiJawa Barat, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Telaga Murni KecamatanCibitung Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dan sertifikat Hak GunaBangunan No. 4/ Telaga Murni Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi PropinsiJawa Barat, untuk di kembalikan kepada Penggugat, dan memerintahkankepada Tergugat III untuk menunda
    Tergugat , Tergugat II dan Ill sebagaipihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat I, Tergugat II dan Illharus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara inisecara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, PasalPasal dari UndangUndang dan PeraturanPeraturanyang berhubungan dengan perkara dan ketentuan dalam HIR ;MENGADILIDALAM PROVISI Memerintahkan kepada Tergugat Ill untuk menunda
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
494 — 393
  • Dalam Penundaan/Penangguhan:-----------------------------------------------------

    Menolak permohonan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan objek gugatan berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Benliz Pacific Mustika.-------------------------------------------------------

    II.

    Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda / menangguhkanpelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua nomor503/93/tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, selamapemeriksaan permohonan gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untukseluruhnya ;2.
    Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapanpenundaan/penangguhan objek gugatan, dengan alasanalasan sebagaiDOL IKUt :2 22 2n2n nn nn nn en nn nc nn nn nnn n nena nnn nn ene en enna nn neeannnnnenenaesa. bahwa disebabkan Penggugat Il Intervensi telah mengadakankerjasama dengan pemilik hak ulayat maka untuk menghindari konflikkepentingan dilapangan dipandang perlu untuk menunda pelaksanaanobjek gugatan..b. bahwa objek gugatan diduga telah dijalankan dilapangan dengan telahadanya
    Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda / menangguhkan pelaksanaanobjek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua nomor 503/93/tahun 2014tanggal 28 April 2014 tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT. Benliz Pacific Mustika, selama pemeriksaanpermohonan gugatan TUN ini berjalan sampai dengan adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA : 2220eneeoneeeeneecenec nee tcnnecceecnnenRe. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;2.
    DALAM PENUNDAAN :Menolak = permohonan Pengggugat untuk =menunda/menangguhkanPelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 karena tidak berdasarkan hukum dankepatutan karena secara real kegiatan usaha telah berjalan.
    Bahwa terhadap posita angka 20 bahwa Tergugat dalammenerbitkkan objek sengketa tentunya berpedoman pada AsasAsasPemerintahan Yang baik (AUPB) dan UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan yang mencakup Asas KepastianHukum dan Asas Tertib PenyelenggaraanMenolak permohonan Pengggugat II Intervensi untuk menunda/menangguhkanPelaksanaan objek gugatan yaitu Keputusan Gubernur Papua Nomor 503/93/Tahun 2014, tanggal 28 April 2014 karena tidak berdasarkan hukum dankepatutan karena
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama Perceraian
Register : 10-05-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan PA REMBANG Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Tanggal 29 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
  • Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda Penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum keempat amar putusan ini;
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama
Register : 09-03-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 04-04-2023
Putusan PA REMBANG Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 1
  • Gampang) terhadap Penggugat (Sriyanti Linda Wahyuningsih binti Saryanto);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat selambat-lambatnyasesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut:
    1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
    2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah);
    1. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk menunda
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 28-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 27 April 2017 — SUTARTO VS KEPALA DESA KARANGSEMI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
450 — 362
  • M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi TergugatDALAM POKOK SENGKETAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi. Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tangga 20 Desember 2016 atas nama Sutarto.
    Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) untukberkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :1.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketaberupa Keputusan Nomor : 188/13/K/411.518.2004/2016, yang berisitentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo Ill, Desa Karangsemi,Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 20 Desember 2016,atas nama Sutarto 5 20+ 22202 2222 enn nnn nnn oneMewajibkan Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusanobyek
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-06-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 69/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penggugat:
ENIK JUWARIYAH
Tergugat:
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
475 — 461

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN:

    - Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 880/8590/204 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana atas nama Enik Juwariyah tanggal 18 November 2022;

    I.

Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 07-08-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 62/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Tanggal 5 September 2024 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
  • secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saleh bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Patimah binti Lukman);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  • Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-10-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 304/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2015 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG melawan WAHYU HIDAYAT Bin H. ABDUL ROCHMAN
370 — 295
  • dengan hak milik No.00098 luas 2.659 m2 surat ukur tanggal 28 April 2013, batas-batas :Utara : Sungai Purbo ;Timur : Musrowi ;Selatan : Saluran ;Barat : Haji Kardi ;diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ; Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Batang segera mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang dan berita acara pelaksaan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut ke Pengadilan Tinggi Semarang ; Menunda
    Bawang, Kabupaten Batang, yang terdaftarHal 11 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smgdengan hak milik No.00098 luas 2.659 m2 surat ukur tanggal 28 April 2013,batasbatas :Utara : Sungai Purbo ;Timur : Musrowi ;Selatan : Saluran ;Barat : Haji Kardi ;diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;e Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Batang segera mengirimkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang dan berita acara pelaksaan sitajaminan (conservatoir beslag) tersebut ke Pengadilan Tinggi Semarang ;e Menunda
Pengadilan MS BLANGKAJEREN Perdata Agama
Register : 26-06-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 50/Pdt.G/2024/MS.Bkj
Tanggal 18 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 19
  • Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Safrizal bin Ismail) terhadap Penggugat (Fitriani binti Kamidin);
  • Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagai berikut:
    1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    1. Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syariyah Blangkejeren untuk menunda
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 08-02-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 21/PDT.Plw./2012/PN.SLMN
Tanggal 30 Agustus 2012 — 1. MIKHAEL DEWI PURNAMAWATI. 2. AGUSTINUS SUSANTO VS 1. SOEHARTO 2. LUCAS PRIHANTO
203 — 90
  • M E N G A D I L IDALAM PROVISI;- Menolak tuntutan provisi para pelawan ;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan para pelawan untuk sebagian;- Menyatakan para perlawanan adalah pelawan yang benar;- Menunda dan menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas surat pemberitahuan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.22/Pdt.E/2008/PN.Slmn tertanggal 14 Juli 2011 jo.Perkara Perdata No.83/Pdt.G/1998/PN.Slmn. tertanggal 01 Februari 1999 jo No.88/PDT/1999/PTY tertanggal 15 Februari 2000 jo.No.3409
    PERMOHONANDengan kerendahan hati kami memohon kehadapan Yang Mulia Bapak KetuaPengadilan Negeri Sleman agar berkenan Menunda dan MenangguhkanPelaksanaan Eksekusi sampai dengan perkara a quo mendapatkan KepastianHukum dan Berkekuatan Hukum yang Tetap (nkracht van gewijsde), sehinggakami sebagai Warga Negara di Negeri ini betul betul akan mendapatkanPengayoman, Perlindungan Hukum dan Tegakkan Kebenaran dan Keadilan(rechtvaardig) dan tidak akan diperlakukan secara tebang pilih / diskriminatif tetapikami
    DALAM PROVISI :Menunda dan Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana SuratPemberitahuan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 22 / Pdt.E /208/ PN.Slmn tertanggal 14 Juli 2011 Jo. Perkara Perdata No. 83 /Pdt.G / 1998 /PN.SImn tertanggal 01 Februari 1999 Jo. No. 88 / PDT / 1999 / PTY tertanggal 15Februari 2000 Jo. No. 3409 K / Pdt / 2000 tertanggal 26 Mei 2005 sampai denganperkara a quo mendapatkan Kepastian dan Kekuatan Hukum yang Tetap(Inkracht van gewijsde) ;1.Il.
    Menunda dan Menangguhkan' Pelaksanaan Eksekusi atas SuratPemberitahuan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 22 /Pdt.E / 208/ PN.SImn tertanggal 14 Juli 2011 Jo. Perkara Perdata No. 83 /Pdt.G /1998 /PN.Slmn tertanggal 01 Februari 1999 Jo. No. 88 / PDT / 1999 / PTYtertanggal 15 Februari 2000 Jo.
    Dengandemikian Terlawan II mohon kepada Majelis HakimPeneriksa Perkara Perdata ini untuk berkenan agar dapatmemperbaiki putusan yang sangat janggal tersebut agarpara pencari keadilan terlindungi hakhaknya;Berdasarkan halhal tersbut diatas, maka bersama ini kami mohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat , berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :I.Il.DALA PROVISI :Menunda dan menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana SuratPemberitahuan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor
    Menunda dan MenangguhkanPelaksanaan Eksekusisebagaimana PemberitahuanEksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Sleman Nomor : 22 /Pdt.E/208/PN. Slmn. tetrtanggal14 Juli 2011 Jo Perkara PerdataNo. 83 /Pdt.G/1998/PN. Slmn.tertanggal 01 Februari 1999 K/Pdt/2000 tertanggal 26 Mei 2005sampai dengan perkara perdatatersebut mendapatan kepastiandan kekuatan hokum yang tetap;B.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 20-12-2010 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 44/G/2010/PTUN-PTK.
Tanggal 23 Mei 2011 — JOHNNY MAHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. PELANGI HARAPAN JAYA, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II Nomor 38/380 RT.004. RW.016, Kelurahan Dayeuh Luhur, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Dalam kapasitasnya mewakili kepentingan hukum Badan Hukum PT. Pelangi Harapan Jaya, yang berkantor di Jalan Flamboyan Nomor A.3 Kelapa Gading, Jakarta Utara. ; Dalam hal ini memberikan kuasan kepada CECEP PRIYATNA, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Penasihat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 16-8, Kompleks Pasar Mawar Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/Kuasa.Ptun/X11/2010 tertanggal 12 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----PENGGUGAT;-- MELAWAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG, berkedudukan di Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang, yang disebut sebagai ;
120 — 114
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2009 Tanggal 12 Februari 2009 Tentang Pengakhiran Kuasa Pertambangan (Kp) Eksploitasi Nomor 164 K/24.01/Djp/2000 dan Surat Keputusan Nomor : 276 Tahun 2009 Tanggal 7 September 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT.Purina Mas Primantara selama perkara ini berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde ) kecuali ada Putusan