Ditemukan 133 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1761 B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SCOMI OILTOOLS
3541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sendiri oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan telah terjadiduplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh KMC OiltoolsPTE, LTD (KMCOS), sehingga biaya ini tidak dapatdikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa hal ini juga sesuai dengan OECD Transfer PricingGuidelines 7.11, yaitu :In general, no intragroup service should be found for activitiesundertaken by one group member that merely
Register : 22-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mlg
Tanggal 11 Maret 2019 — Terdakwa
9012
  • Beliau memberikan catatan banwa fokus utama dalam sistem hukum yangmenangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilan pidana haruslebin menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untukmenghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atausematamata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitivesancions) ;3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS,
6032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Where an item of income isreceived by a resident of a Contracting State acting in the capacityof a agent or nominee it would be inconsistent with the object andpurpose of the Convention for the State of source to grant relief orexemption merely on account of the status of the immediaterecipient of the income as a resident of the other Contracting State.The immediate recipient of the income in this situation qualifies as aresident but no a potential double taxation arises as a consequenceof that status
    Ownership is merely formal, if the owner isfettered in regard to both aspects either in or in fact. On the otherhand, recourse to the treaty is justified i.e. is not improper ifhe who is entitled under the private law is free to wield at least oneof the powers referred to.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SCOMI OILTOOLS
24071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);" Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan telah terjadiduplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh KMC OiltoolsPTE, LTD (KMCOS), sehingga biaya ini tidak dapatdikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); Bahwa hal ini juga sesuai dengan OECD Transfer PricingGuidelines 7.11, yaitu:In general, no intragroup service should be found for activitiesundertaken by one group member that merely
Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802/B/PK/PJK/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SWADAYANUSA KENCANA RAHARJA
13773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The requirement of beneficial ownership was introduced inparagraph 2 of Article 11 to clarify the meaning of the words "paidto a resident" as they are used in paragraph 1 of the Article.It makes plain that the State of source is not obliged to give uptaxing rights over interest income merely because that incomewas immediately received by a resident of a State with which theState of source had concluded a convention.The term "beneficial owner" is not used in a narrow technicalsense, rather. it should
Register : 13-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 1 Oktober 2018 — Terdakwa
598
  • Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (theavoidance of merely punitive sancions) ;3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Register : 19-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mlg
Tanggal 3 Desember 2018 — Terdakwa
8526
  • Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semataHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2018/PNMIqg.mata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (theavoidance of merely punitive sancions) ;3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1746/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. ABB SAKTI INDUSTRI (d.h. PT. ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laica Marzuki (bukti PK14), atas halyang senada.Menurut pendapat Pemohon PK, berdasarkan pendapatAhli tersebut di atas, maka surat Tergugat (Termohon Pk),Nomor S215/WPJ/KP.0606/2011 tanggal 15 Juli 2011 joSurat Tergugat (Termohon PK) Nomor: S484/WPJ.07/0606/2010 tanggal 22 Juni 2010 bukanlah penjelasanataupun pemberitahuan (merely information) namunmerupakan Keputusan yang membawa akibat hukum.Surat Termohon PK (semula Tergugat) Nomor S215/WPJ/KP.0606/2011 tanggal 15 Juli 2011 jo Nomor:S484/WPJ.07
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JONES LANG LASALLE
7343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1392/B/PK/PJK/2017Bahwa hal tersebut sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines7.11, yaitu :In general, no intragroup service should be found for activitiesundertaken by one group member that merely duplicate a service thatanother group member is performing for itself;Bahwa terkait apakah jasa ini telah benarbenar dilakukan ataukahtidak, diketahui jasa tersebut menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) termasuk dalam jasa manajemen.Namun demikian, pengertian jasa
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2353 K/PDT/2010
PT. ISTANA ARGO KENCANA; PT. PHILIPS INDONESIA
4030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selected CustomersThe list of Philips customers which are mentioned in clause 2.3of the main agreement are as follows:(c) Global based client where contracts may be negotiated toapply more than one country and not merely focused in theTerritory such as Makro, Be My Home, Carrefour, CWBank, Courts. "Yang artinya:"4.
Register : 14-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli
Tanggal 27 September 2018 — Anak
7625
  • Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (theavoidance of merely punitive sancions) ;3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Register : 04-02-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA BANJARBARU Nomor 369/Pdt.G/2015/PA.Bjb
Tanggal 17 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6739
  • Eksepsi pada dasarnya hanyamempermasalahkan formalitas dari suatu gugatan (merely discuss formality of theplaintiff's suit), bukan materi gugatannya;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkarakarena terutama sekali mempermasalahkan status objek perkara yang adalah substansiperkara;Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi pada butir tersebut di atas harusdinyatakan ditolak.2 Gugatan Penggugat
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli
Tanggal 26 Nopember 2018 — Anak
12544
  • Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (theavoidance of merely punitive sancions) ;3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Putus : 06-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806/B/PK/PJK/2013
Tanggal 6 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA
4219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • permanentestablishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way ofroyalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rightsor by way of commission for specific services performed or for management or by wayof interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any ofits other offices;4 No profits shall be attributed to a permanent establishment of a resident of oneof the Contracting States in the other Contracting State merely
Register : 30-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli
Tanggal 13 Agustus 2018 —
7227
  • Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (the avoidanceof merely punitive sancions);. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality) ;4.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EKAMAS FORTUNA
5175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ownership is merely formal, ifthe owner is fettered in regard to both aspects either in or in factOn the other hand, recourse to the treaty is justified i.e. is notimproper if he who ts entitled under the private law Is five towield at least one of the powers referred to.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 860 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — Direktur Jenderal Pajak vs PT. Tapian Nadenggan
3437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Where an item of income is received by a resident of aContracting State acting in the capacity of a agent or nominee it would beinconsistent with the object and purpose of the Convention for the State ofsource to grant relief or exemption merely on account of the status of theimmediate recipient of the income as a resident of the other ContractingState.
Putus : 07-07-2010 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 22/ G/TUN/ 2010/ PTUN. MDO
Tanggal 7 Juli 2010 — Penggugat: Vonnie Anneke Panambunan, dk Tergugat: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
9627
  • ., Jurisprudence, An Outline, 1994:4545, A Rule becomes law only if it hasfulfilled some moral criterion, and it not merely because it complies with formal requirements.Morality consist of features without which a system cannot be properly called a legal system,sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki ataumencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambangkehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA;
5667 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraph 366secara jelas dan tegas menyatakan bahwa hak distribusi pasti merupakanpersyaratan atas penjualan untuk ekspor ke Daerah Pabean dan hakdistribusi yang tidak terkait dengan penjualan hanya dapat terjadi padaimportasi barang untuk keperluan sendiri (barang impor untuk dipakai).9 Bahwa berdasarkan Commentary on the GATT Customs ValuationCode, menyangkut Distribution Rights, paragraph 303, dinyatakan:senses However, this means also that the addition to the Transaction Valuecannot be avoid merely
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. COCA COLA INDONESIA
18190 Berkekuatan Hukum Tetap
  • One relatively clear case is where adistributor acts merely as an agent, being reimbursed forits promotional expenditures by the owner of themarketing intangible.
    One relatively clear case is where a distributoracts merely as an agent, being reimbursed for itspromotional expenditures by the owner of the marketingintangible.