didakwa:PERTAMA:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, KegiatanOperasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas PengembanganDestinasi Pariwisata Unggulan, dan Kegiatan Optimalisasi KoordinasiPembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan DestinasiPariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:KM.07/KP 110/MKP

Pengembangan Destinasi Pariwisata DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan KegiatanPembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di KawasanIstana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah DatarPropinsi Sumatera Barat,dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut MenteriKebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat TerdakwaPartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan KeputusanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP

No. 693 K/PID.SUS/2015Destinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi KoordinasiPembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan DestinasiPariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:KM.07/KP 110/MKP/2008 tanggal 02 Januari 2008 bersamasama denganSyamsul Asri (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku KonsultanPengawas berdasarkan Kontrak Nomor: 12/SPK/PG/CNG/DPDP/X/08 tanggal20 Oktober 2008

Pengembangan Destinasi Pariwisata DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 melaksanakan KegiatanPembangunan Balai Adat Pola Bodi Chaniago yang berlokasi di KawasanIstana Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah DatarPropinsi Sumatera Barat, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut MenteriKebudayaan dan Pariwisata telah memutuskan dan mengangkat TerdakwaPartono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan KeputusanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.07/KP 110/MKP

(1) ke1KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Partono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Kegiatan Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan, KegiatanOperasional dan Pemeliharaan Perkantoran, Kegiatan Fasilitas PengembanganDestinasi Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Optimalisasi KoordinasiPembangunan Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan DestinasiPariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran2008 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:KM.07/KP 110/MKP

Putusan No. 6/G/2020/PTUN.BKLAmnah melalui kuasa hukumnya sesuai Surat Kantor HukumMata Keadilan Nomor 19/MKP/2019, Tanggal 25 06 2019telah meminta agar Tergugat membatalkan Sertifikat Hak Miliknomor 00845 Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat,Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu tanggal 10 04 2014, beserta Surat Ukur Nomor 87/Air Sebakul/2014, tanggal21 01 2014, luas 12.434 M, Atas Nama Nita Sakir karenaterdapat dokumen palsu yakni Surat Perjanjian Jual Beli Tanah,tertanggal 05 01 2013

Tanggal 27 08 2018 yang berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde), maka pada tanggal 25 06 2019 Tergugat telah menerima surat permohonanpembatalan objek gugatan dari Amnah/Djasanudin melaluikuasa hukumnya (Kantor Hukum Mata Keadilan) sesuai SuratKantor Hukum Mata Keadilan Nomor 19/MKP/2019, Tanggal 25 06 2019, akan tetapi permohonan pembatalan dimaksud tidakdirespon Tergugat;Bahwa selanjutnya dikarenakan dalam Peraturan MahkamahAgung RI No.6 Tahun 2018 menyebutkan kewenanganPengadilan Tata Usaha

Negara dalam menerima, memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasipemerintahan adalah setelah menempuh upaya administrative,maka oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan a quosudah terlebih dahulu menempuh upaya administratif, yaitudimana Amnah/Djasanudin telah menyampaikan suratpermohonan keberatan kepada Tergugat yang oleh Tergugattelah menerimanya pada tanggal 27 10 2019 sesuai SuratNomor : 20/MKP/X/2019, akan tetapi hingga saat ini (Gugatan aquo didaftarkan) Penggugat ke Pengadilan

Makmur Nomor : 25/Pdt.G/2018/ PN.Agm, tanggal 25 05 2019 telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali yangsaat ini tengah berproses di Mahkamah Agung RI dan belumkeluar putusannya)Bahwa dengan ditemukan atau didapatinya Salinan PutusnMahkamah Agung RI No. 428 K/PID 2018, tanggal 27 08 2018 di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 05 2019, maka oleh Amnah melalui kuasa hukumnya memintaagar objek gugatan a quo dibatalkan sendiri oleh Tergugatsesuai dengan Surat Kantor Hukum Mata Keadilan Nomor19/MKP

MKP,pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Palangka Raya,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal03 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama PalangkaRaya, Nomor 0221/Pdt.G/2016/PA Plk, telah mengajukan gugatan perceraianterhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalildalil sebagai berikut:1.

Muskam Penetapan Usulan;Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;Pencairan Tahap Il;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il (MKP) Il;Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kobakma yang telahdibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk TeknisOperasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata carapemilihan pengurusnya melalui Musyawarah Disirik (Musdis) telah

Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB;ON Oo PO DNMuskam Penetapan Usulan;.Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;soMusyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;i. Pencairan Tahap Il;j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il (MKP) Il;k.

BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il(MKP)IIMusyawarah kampung pertanggungjawaban I adalahmusyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuanmelaporkan realisasi kegiatan yang didanai program danmempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yangdigunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telahdilaksanakan pada tahap Il.

Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB;NO oF ON =Muskam Penetapan Usulan;.Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;zoMusyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;i. Pencairan Tahap Il;j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il (MKP) Il;k.

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;rPencairan Tahap II;j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Eragayam yang telahdibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk TeknisOperasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihanpengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilih susunanpengurus TPKD Eragayam yaitu sdr.

BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP)Musyawarah kampung pertanggungjawaban adalah Musyawarahpertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasikegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semuapengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segalakegiatan yang telah. dilaksanakan pada tahap .

Muskam Penetapan Usulan;Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap I;= oa ohMusyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;i =Pencairan Tahap II;j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;k.

Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan; Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB;aA eM F YP bfMuskam Penetapan Usulan;Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap I;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;Pencairan Tahap II;Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;Musyawarah Kampung Serah Terma (MKST);Putusan perkara Tipikor Nomor 41/PID.SusTPK/2016/PT JAP.

yang disampaikan oleh Penasihat Hukumterdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya:tetap pada nota pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanNomor.Register.Perkara : PDS 05 /0.3.23/Fd.1/08/2014 sebagai berikutDAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa WINARTI Binti DARWOTO EDI SUWITO dalamkedudukannya selaku Ketua Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan MusyawarahKelompok Perempuan (MKP

2011 sebesar 20 % yang dialokasikan untuk 13 (tiga belas) desa yang adadi wilayah Kecamatan Karanganyar termasuk salah satunya adalah untuk DesaMaribaya, dari total dana tersebut sebesar 25% dialokasikan untuk perguliranSPP (Simpan Pinjam Kelompok Perermpuan) / UEP (Usaha Ekonomi Produktif); Bahwa di Desa Maribaya terdapat Kelompok Masyarakat Lestari yang sejak tahun2003 telah menerima dana PNPM Mandiri Pedesaan yang diketuai oleh Terdakwayang diangkat berdasarkan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP

Purbalingga yang diangkat berdasarkanMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal 25 Oktober 2003sampai dengan tahun 2013; Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Kelompok LestariDesa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, yaitu :1. Mengajukan permohonan pinjaman ke UPK lewat pengajuan anggota.2. Meyetorkan hasil angsuran dari anggota.3. Menerima hasil pencairan dari UPK dan memberikannya kepada anggotayang mengajukan permohonan kembaii.

Purbalingga yang diangkat berdasarkanMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal 25 Oktober 2003 sampaidengan tahun 2013;Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan harus dibuktikan dalam unsur ke 3ini, Karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan untuk membuktikan apakahTerdakwa selaku Ketua Kelompok Lestari pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Desa Maribaya, Kec.

PurbalinggaHalaman 69 dari 78 hal Putusan No.46/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgyang diangkat berdasarkan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal25 Oktober 2003 sampai dengan tahun 2013;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke3 menyalahgunakankewenangan, kesepakatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan telah terpenuhi ;4.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di jalan peputraraya blok d no. 194 rt.03 rw 04,tanah meerah siak hulu kampar, kotapekanbaru selama 03 bulan rumah kontrakan jalan daru a* daru kulimblok OL selama 02 bulan di rumah orang tua penggugat di jalan sepakatprum mkp blok j 32 selama 01 bulan4.

Usaha Pariwisata Nomor: 556070, Tertanggal 4 Februari 2016sama sekali tidak pernah melakukan peringatan/teguran kepadaPenggugat;Bahwa dalam penerbitan Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda DanOlahraga Kota Binjai Nomor: 556070, Tertanggal 4 Februari 2016,Perihal Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebutterkesan adanya kepentingankepentingan kelompokkelompok dansangat tidak relevan dengan ketentuan Peraturan Menteri KebudayaanDan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM86/HK.501/MKP

TUN/201710.11.12.13.14.Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan terkesan berpihak serta tidakcermat dalam membuat suatu keputusan;Bahwa Tergugat dalam hal Penerbitan Surat Pembekuan SementaraTanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 556070 Tertanggal 4 Februari2016 hanya berdasarkan kepada asumsiasumsi dari masyarakat yangtidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa mengacukepada ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan MenteriKebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor:PM86/HK.501/MKP

Pelatihan pelaku;Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah:Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB;aN om re >Muskam Penetapan Usulan;Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PTJAP.Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;zeMusyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;Pencairan

Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban Il (MKP) Il;k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telahdibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk TeknisOperasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihanpengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilin susunanpengurus TPKD Kelila yaitu Sdr.

PUDJIUMBARAN, MKP. terhadap IKA SEPTIA WARDA Kesimpulan :Didapatkan luka robek pada kulit kepala kiri, di duga akibat bendatajam, termasuk luka derajat sedang.Sebagaimana hasil visum et repertum RS Moedjito Dwijosiswojo tanggal 14Nopember 2018 oleh dr.

PUDJIUMBARAN, MKP terhadap IKA SEPTIA WARDA Kesimpulan :Didapatkan luka robek pada kulit kepala kiri, di duga akibat benda tajam,termasuk luka derajat sedang. Sebagaimana hasil visum et repertum RS Moedjito Dwijosiswojotanggal 14 Nopember 2018 oleh dr. EVAL BRACO ARTHUR terhadapFEBRI FIRMANSYAH Kesimpulan :Terdapat luka robek dibagian dahi yang diakibatkan oleh kesan bendatumpul. Sebagaimana hasil visum et repertum RSUD Jombang nomor :372/11425/415.47/2018 tanggal 24 Nopember 2018 oleh dr.

surat permohonannya tanggal 22September 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Btmtanggal 24 September 2021 dengan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai kutipanakta nikah Nomor : ,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sekupang tertanggal 24 Desember 2016Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di JL P.Ibol Nomor 285 Perum MKP

yang disampaikan oleh Penasihat Hukumterdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya:tetap pada nota pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanNomor.Register.Perkara : PDS 05 /0.3.23/Fd.1/08/2014 sebagai berikutDAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa WINARTI Binti DARWOTO EDI SUWITO dalamkedudukannya selaku Ketua Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan MusyawarahKelompok Perempuan (MKP

2011 sebesar 20 % yang dialokasikan untuk 13 (tiga belas) desa yang adadi wilayah Kecamatan Karanganyar termasuk salah satunya adalah untuk DesaMaribaya, dari total dana tersebut sebesar 25% dialokasikan untuk perguliranSPP (Simpan Pinjam Kelompok Perermpuan) / UEP (Usaha Ekonomi Produktif); Bahwa di Desa Maribaya terdapat Kelompok Masyarakat Lestari yang sejak tahun2003 telah menerima dana PNPM Mandiri Pedesaan yang diketuai oleh Terdakwayang diangkat berdasarkan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP

Purbalingga yang diangkat berdasarkanMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal 25 Oktober 2003sampai dengan tahun 2013; Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Kelompok LestariDesa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, yaitu :1. Mengajukan permohonan pinjaman ke UPK lewat pengajuan anggota.2. Meyetorkan hasil angsuran dari anggota.3. Menerima hasil pencairan dari UPK dan memberikannya kepada anggotayang mengajukan permohonan kembaii.

Purbalingga yang diangkat berdasarkanMusyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal 25 Oktober 2003 sampaidengan tahun 2013;Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan harus dibuktikan dalam unsur ke 3ini, Karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan untuk membuktikan apakahTerdakwa selaku Ketua Kelompok Lestari pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Desa Maribaya, Kec.

PurbalinggaHalaman 69 dari 78 hal Putusan No.46/Pid.SusTPK/2015/PN.Smgyang diangkat berdasarkan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) sejak tanggal25 Oktober 2003 sampai dengan tahun 2013;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke3 menyalahgunakankewenangan, kesepakatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan telah terpenuhi ;4.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; - Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ;- Memerintahkan agar barang bukti berupa :1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi Pariwisata Makassar.2 1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP

/ 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.57/ KP.101/ MKP/ 2008 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2009 Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.3. 1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR NOMOR : 074/ KP.001/ XII/ AKPAR-2008 TENTANG PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERLATAN PENDIDIKAN PADA AKADEMI PARIWISATA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN

ANDI MAKKARAU MAPANGARAberupa:1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakasSar; 2022222 n eee c ence ne eee nner eee2 1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP/ 2009 tanggal 31Juli 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan MenteriKebudayaan Dan Pariwisata Nomor KM.57/ KP.101/ MKP/ 2008Tentang Penunjukkan Pejabat

telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ; Memerintahkan agar barang bukti berupa :DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DepartemenKebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber DayaKebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi PariwisataMakasSar; ++ 2222 222 nnn cern en cere nnn eee eee eee1 (Satu) rangkap salinan KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DANPARIWISATA NOMOR : KM. 31/ KP.101/ MKP

/ 2009 tanggal 31 Juli2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri KebudayaanDan Pariwisata Nomor KM.57/ KP.101/ MKP/ 2008 TentangPenunjukkan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2009 Pada UnitPelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Departemen Kebudayaan danPariwiSata; 22222 nee ene nnn nn ne ee eee eee1 (satu) rangkap SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATAMAKASSAR NOMOR : 074/ KP.001/ XII/ AKPAR2008 TENTANGPANITIA LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERLATANPENDIDIKAN PADA AKADEMI PARIWISATA

Bahwa pada tanggal 10 November 2003 sebelum menikah, Penggugat danTergugat sepakat untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan rumahdiatasnya yang terletak di Jalan Sulatn Sulaiman, RT.02 RW.IV KelurahanKampung Bulang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung pinang,berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/82/594.3/TPI tanggal 19 Maret1982, SU Nomor : 0025/MKP/2000 tanggal 03 Maret 2000 dari Sdr.

....... eebangunan rumah dan kios yang dibeli dari uang Penggugat ternyata Tergugatmengingkari pernyataan bersama tanggal 18 Juni 2007 tersebut dimana Tergugattelah menjadikan jaminan (agunan) atas pinjaman (kredit) yang diterima dandinikmati Tergugat pada Bank tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat ;13.Bahwa Penggugat mendapat informasi atas tanah dan bangunan rumah dankios dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/82/594.3/TPItanggal 19 Maret 1982 Surat Ukur (SU) Nomor : 0025/MKP

Sertifikat Hak Milik Nomor :1750/82.594.3/Tpi tanggal 19 Maret 1982 adalah perbuatan melawan hukumdan atau wanprestasi ; Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untukmenyerahkan atau mengembalikan uang milik Penggugat senilai harga jualtanah dan rumah yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman RT.02 RW.IV,Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/82.594.3/Tpi tanggal 19 Maret1982 Surat Ukur (SU) Nomor : 0025/MKP

Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya ;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1759/82/594.3/Tpi tanggal 19Maret 1982 Surat Ukur Nomor : 0025/MKP/2000 tanggal 03 Maret 2000atas nama LASINEM adalah sah milik Penggugat Rekonvensi ;Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensidengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak sah karena terdapat cacathukum di dalamnya ;Menyatakan segala usaha dan hasil usaha yang diperoleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021telah meninggal dunia Adek dan kakakkandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah: HENDRI YASTUTIBinti SABAL SHAPPY (Almh) di Batam dalam keadaan beragama Islam, tempattinggal terakhir Perum MKP Jalan P letung No12 RT.07 RW.10 KelurahanBuliang Kecamatan Batu aji Kota Batam, berdasarkan Surat KeteranganKematian 2171KM220720210010 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Selanjutnya disebutsebagai Almarhumah;2.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021telah meninggal dunia Adek dankakak kandung dari Para Pemohon yang bernama Almarhumah:HENDRI YASTUTI Binti SABAL SHAPPY (Almh) di Batam dalamkeadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Perum MKP Jalan Pletung No12 RT.O7 RW.10 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu aji KotaBatam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian 2171KM220720210010 tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Selanjutnya disebutsebagai Almarhumah;2.

No.73/PID.SUSTPK/2016/PT SBY/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivrebertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan )Sebagai berikut :1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala SubDivre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuaikebutuhan;2.

Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atauberkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOPsebagai berikut:Seleksi Mitra;Evaluasi MKP;Klasifikasi MKP;Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.

Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atauberkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalamSOP sebagai berikut: Seleksi Mitra; Evaluasi MKP; Klasifikasi MKP; Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.

Melaksanakan peningkatan Pengawasan;Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan PengadaanPangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor : SOP 08/DO203/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 diantaranya Kepala Subdivrebertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan )Sebagai berikut:1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / KasiPelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;2.

Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalamSOP sebagai berikut : Seleksi Mitra; Evaluasi MKP; Klasifikasi MKP; Pelayanan kepada MKP;Terdakwa SUHARIYONO, SE.

MAHUZE , dikeluarkan di Kampung Afkab MakmurHal. 27 Pts.No.2/Tipikor/2014/PT.JPR28tanggal 11 Desember 2011.8) 2 (dua) Jlembar Berita Acara Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.9) 1 (satu) Jlembar daftar hadir Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.10) 1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik Muting Nomor012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang penyelidikanterhadap Dugaan penyalahgunaan dana respek oleh Ketua

MAHUZE , dikeluarkan di Kampung AfkabMakmur tanggal 11 Desember 2011.> 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah KampungPertanggungjawaban II (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.> 1 (satu) lembar daftar hadir Musyawarah KampungPertanggungjawaban IT (MKP II), tanggal 11 Desember 2010.> 1 (satu) lembar surat dari Ketua TPKD Distrik MutingNomor 012/TPKD/MTG/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentangpenyelidikan terhadap Dugaan penyalahgunaan dana respek olehKetua TPKK Afkab Makmur.> 1 (satu) lembar Nota pembelian

PUTUSANNomor 1168 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PURWADI, bertempat tinggal diPerum MKP Blok E Nomor1, RT 003, RW 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikuasa kepadalrwan, S.H., M.Kn., Advokat pada Irwan Salam& Rekan, berkantor di Tiban Indah Permai Blok S Nomor

PENETAPANNomor 458/Pdt.G/2017/PA.TgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 MKP(Managemen Keuangan dan Perbankan), pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kota Tegal, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanWiraswasta

Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yangluas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi)sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor2173/KelurahanMelayu Kota Piring,Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003 atasnama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat UkurNomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenalterletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersamatersebut belum dibagi secara hukum(BuktiP7);b.

Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yangluas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi)sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor2173/KelurahanMelayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003atasHalaman 8 dari 37 PutusanPerdata Nomor 40/PDT/2018/PT.PBRnama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat UkurNomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenalterletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersamatersebut

Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yangluas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegji)sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor2173/KelurahanMelayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003atasnama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat UkurNomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenalterletak di Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11, harta bersamatersebut belum dibagi secara hukum;Halaman 13 dari 37

Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen, yangluas tanahnya 119 M2 (seratus sembilan belas meter persegi)sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor2173/KelurahanMelayu Kota Piring, Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Maret 2003atasnama TERGUGAT(dahulu kabupaten Kepulauan Riau), dan Surat UkurNomor 1099/MKP/2003 tanggal 13 Maret 2003, setempat dikenal terletakdi Perumahan Griya Duta Permai Blok B No. 11;b.