BI KIONG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG VS PT. INTI KEBUN LESTARI

YOGA TRI SUCIPTO VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / DPMPTSP KABUPATEN INDRAMAYU;

., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan KonsultanHukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 012/SKYTS/TUN/0720, tanggal 14Juli 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukan di Jalan MTHaryono Nomor 20, Indramayu, Jawa Barat;Dalam hal ini diwakili oleh Ali Fikri, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupayen Indramayuselaku Ketua Tim Bantuan Hukum

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat Nomor154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 Perubahan AtasSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto Gudang RabatNomor 11527/1019/PK/I/ 2014, tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkanoleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 PerubahanAtas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 5 Agustus 2019;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor: 700/SK.16/Bid.Wasdal tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang Rabat NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenIndramayu Nomor 700/SK.16/Bid.Wasdal, tentang Pencabutan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Toko Cipto Gudang RabatNomor 154/1019/PB/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, Perubahanatas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Toko Cipto GudangRabat Nomor 11527/1019/PK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2019;4.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM) VS PT. BATAMA NUSA PERMAI;

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM(sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM),tempat kedudukan di Jalan Raja Isa, Nomor 17, BatamCentre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;Selanjutnya dalam hal memberi kuasa kepada SutjahjoHari Murti, S.Sos., S.H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdako Batam, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKK3/HK/II/2020, tanggal 13Februari 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BATAMA NUSA

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam(sekarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Kota Batam) Nomor KPTS.636/IMB/BPMPTSPBTM/XI/2016tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 10 November 2016atas nama Arif Budiman Djamonang berikut lampirannya;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT ARTA UTAMAPROPERTINDO dan Pemohon Kasasi Il: KEPALA BADANPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA BATAM (sekarang KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM);2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr.

SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS VS PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA VS PT. MAHKOTA AMAN SENTOSA;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;

KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., 2. CV. MITRA BANGKIT SEJAHTERA;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan KomoditasPasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan BatuanKomoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera,tertanggal 30 Januari 2020;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPerizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa YogyakartaNomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan BatuanHalaman 4 dari 9 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas PerizinanDan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasirdan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30Januari 2020;3.

UsahaPertambangan Operasi Produksi atas nama CV Mitra Bangkit Sejahteratanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan danPenanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI., II. PT. EMAS MINERAL MURNI DAN TR MUKMIN;

., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/A.1/2018,tanggal 6 November 2018;ll.

Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukHalaman 2 dari 10 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untukKomoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/20203.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 tentangPersetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asinguntuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19Desember 2017:4.

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN;

., dan kawan, keduanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law FirmAmpon Dani & Partners, beralamat di Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LF.ADSKTUN.KASASI/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN, tempatkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan KabupatenBireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, KabupatenBireuen, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Armia, S.H., jabatan KepalaBagian

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanKepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKMKabupaten Bireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018tentang Penundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentangPenundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 8 November 2018 tentangPenundaan Sementara Pelaksanaan Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM KabupatenBireuen Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa ini;Halaman 2 dari 5 halaman.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ATAS NAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. MEGATOP INTI SELARAS;;

1998.Angsuran pinjaman pokok dan bunga dibayar disetor ke KantorPenggugat setiap tanggal 1 mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai lunastanggal 1 April 1998.Terhadap penunggakan pembayaran dikenakan denda sebesar 0,25%setiap hari kerja dari jumlah pembayaran tertunggak.Kredit dipergunakan untuk pengembangan usaha angkutan umum(Angkot)(lampiran 2.a)Tahap kedua tanggal 23 Februari 1998 sebesar Rp. 18.000.000, (delapanbelas juta rupiah), yang ketentuan dan persyaratannya dituangkan dalamPerjanjian Kredit Modal

MAS PUTIH BELIUNG VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaanpelaksanaan administratif surat kKeputusan tata usaha negara yakni:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepadaPenggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratifsurat Keputusan Tata Usaha Negara:1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok AHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019ditujukan kepada Penggugat;2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintanh Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata UsahaNegara:3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Aditujukan kepada Penggugat;3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok Bditujukan kepada Penggugat;4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA., II. PT. PRAKARSA BUMI BAHARI;

., & Associates, beralamat di Daerah IstinmewaYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;Lawanl KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN KOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1.

Dalam Penundaan:Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPerizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,2991/01tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa BumiBahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus,Lokasi Bangunan di Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan MujaMuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta, ditunda pelaksanaannyasampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB) atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, beralamat di JalanSukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, Lokasi Bangunandi Jalan lpda Tut Harsono, RT 23, RW. 07, Kelurahan Muja Muju,Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan2991/01(IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan SukunRaya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalanlpda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, KecamatanUmbulharjo, Yogyakarta;4.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. SEMEN JAWA;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINANTERPADU KABUPATEN SUKABUMI., tempat kedudukandi Jalan Raya Cibolang KM 7 Cisaat, Kabupaten SukabumiProvinsi Jawa Barat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Boyke Martadinata, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenSukabumi, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.21/4348/Sekret/2019, tanggal19 Desember 2019:ll.

Putusan Nomor 145 K/TUN/LH/20202.Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara, berupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada NantapongChantrakul An PT Semen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan II KM 11 TelagasariRT 04/06 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.Tertanggal 30 Juli 2013, sampai ada Keputusan Pengadilan Yangberkekuatan Hukum

Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentangHalaman 43 dari 125 Putusan Perkara Nomor 127/G/LH/2018/PTUNBDGIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PTSemen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan

Tertanggal 30Juli 2013;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/647/3052/PMBBPMPT/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Nantapong Chantrakul An PTSemen Jawa lokasi Jalan Pelabuhan Il KM 11 Telagasari RT 04/06 DesaSirnaresmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.

Penanaman Modal

KETENTUAN UMUMPasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal, baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modal asing untuk melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.2. Penanaman ...

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA3Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha di wilayahnegara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanammodal dalam negeri dengan menggunakan modal dalamnegeri.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanammodal untuk melakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modalasing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnyamaupun yang berpatungan dengan penanam modaldalam negeri.Penanam modal adalah perseorangan

atau badan usahayang melakukan penanaman modal yang dapat berupapenanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warganegara Indonesia, badan usaha Indonesia, negaraRepublik Indonesia, atau daerah yang melakukanpenanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negaraasing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asingyang melakukan penanaman modal di wilayah negaraRepublik Indonesia.Modal adalah aset

untuk:1. pembelian bahan baku dan penolong, barangsetengah jadi, atau barang jadi; atau2. penggantian barang modal dalam rangkamelindungi kelangsungan hidup penanaman modal;tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaanpenanaman modal;dana untuk pembayaran kembali pinjaman;royalti atau biaya yang harus dibayar;pendapatan dari perseorangan warga negara asingyang bekerja dalam perusahaan penanaman modal; . hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;kompensasi atas kerugian;kompensasi atas pengambilalihan

22 b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatudan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnyalintas provinsi;d, penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal dari.pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaralain; danf

MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;

Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU

Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.

Dalam Pokok Sengketa :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NomorHalaman 2 dari 8 halaman.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu) Pintu.

Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas