BuktiT 4Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor : R.0129/D.1/PANRB/P/04/2015, tanggal 30 April 2015, HalPermohonan Pembatalan Surat Keputusan MenteriPendidikan No. 9.0818/ICI.C3/C.98, ditujukankepada Irjen Kementerian Pendidikan Dasar DanMenengah, (fotokopi dari foto kopi) ;Surat dari Plt. Asisten Deputi KoordinasiPenanganan Pengaduan Masyarakat Dan AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.

Bukti T 7Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.l. Nomor : B/16/D.I.PANRB/PL/09/2015, September 2015, HalPermohonan Pembatalan Surat KeputusanMendikbud No. 9.0818/ICI.C3/C.98, ditujukankepada Rifianti, (fotokopi dari foto kopi) ;Surat dari A.N.

Menteri Pendidikan Nasional R.I.Koordinator Urusan Administrasi Kantor WilayahDepdiknas Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor :9.0818/ICI.C3/C.98, Oktober 1998, atas namaRifianti, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari a.n Deputi Bidang SDM Aparatur AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.

Nomor 31Tahun 2013, Tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Pedoman Umum Penanganan PengaduanMasyarakat Bagi Instansi Pemerintah dariKementerian Negara Pendayagunaan AparaturNegara R.l. (Per. Menag. PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi R.l.

Nomor 64Tahun 2011, Tentang Petunjuk PelaksanaanPengelolaan Pengaduan Masyarakat di LingkunganKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Tugas dari Sekretaris KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi R.I, (fotokopi darifotokopi) ;SOP Penanganan Dumas Di Kementerian NegaraPAN (TP 5000), (fotokopi dari fotokopi) ;54Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan :Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa~ sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

saksi suami Pemohon meninggalkan harta sebuah rumahdi Perum Beringin Permai dan rumah tersebut atas nama suami Pemohon;e Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh suami Pemohon dengan carakridit KPR di Bank Tabungan Negara;e Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan perwalian karena anaknyamasih kecil sedangkan anak Pemohon sebagai ahli waris untuk itu Pemohonmemerlukan adanya Penetapan Perwalian guna untuk mewakili anaknya yangmasih kecil guna untuk mengklaim asuransi jiwa di Bank Tabungan Negaradan

suami Pemohon;Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh suami Pemohon dengan carakridit KPR di Bank Tabungan Negara dan sampai saat ini belum lunas namunkarena suami Pemohon meninggal dunia maka angsuran tersebut sudah lunas;Bahwa setahu saksi Pemohon ajukan permohonan perwalian karena anaknyamasih kecil sedangkan anak Pemohon sebagai ahli waris untuk itu Pemohonmemerlukan adanya Penetapan Perwalian guna untuk mewakili anaknya yangmasih kecil guna untuk mengklaim asuransi jiwa di Bank Tabungan Negaradan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, yang diwakili oleh Direktur Hukum danHubungan Masyarakat (a.n. Menteri Keuangan) HadyPurnomo, berkedudukan di Gedung Kementerian KeuanganHalaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1818 K/Pdt/2019Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada Rofii Edy Purnomo, S.H., dankawankawan, Kepala.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Bandung, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Januari 2017;. BALAI LELANG SWASTA STAR CABANG BANDUNG,berkedudukan di Gedung Tac Tic Tax Lantai 3 Jalan WastuKencana Nomor 31, Kota Bandung;. PPAT, GUNAWAN WIBISANA ISKANDAR, SH, Sp.N.,berkedudukan di Jalan Lengkong Kecil Nomor 25, KotaBandung;. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT Cq.

Menghukum Tergugat I/Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpasyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesarRp.36.684.815, apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan milik Tergugat I/Tergugat II berupa tanah dan/atau bangunan denganbukti kepemilikan SHM Nomor 576/Desa Wineru yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan

Menghukum Tergugat I/Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpasyarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesarRp.33.184.815,, apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruhsisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadapagunan milik Tergugat I/Tergugat II berupa tanah dan/atau bangunan denganbukti kepemilikan SHM Nomor 576/Desa Wineru yang dijaminkan kepadaPenggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SERPONG (KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DJKNBANTEN), yang diwakili oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara Sonny Loho, berkedudukan di Ruko GoldenHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 250 PkK/Pdt/2018Boulevard Blok S Nomor 5253, Jalan Pahlawan Seribu,BSD.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANGBANDUNG (KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VIII DJKNBANDUNG), yang diwakili oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara Sonny Loho, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofii EdyPurnomo, S.H. dan kawankawan, Para Pegawai padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung,beralamat di Jalan Ambon Nomor Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September

PEMERINTAH RI c.q KEMENTERIAN KEUANGAN c.q DIREKTORATJENDRAL KEKAYAAN NEGARA c.q KANTOR WILAYAHDJKN JAWA TIMUR c.q KANTOR KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) MALANG, beralamat di Jl. S.

Tergugat adalah suamniistri yang menikah secara adat Bali dan AgamaHindu, dari pernikahannya itu telah lahir seoranganak perempuan, sekarang si anak bersama denganPenggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah ada1 (satu) tahunan, sekarang sudah pisah, malahmereka sudah cerai secara adat Bali karenanyatergugat sudah pulang sendiri kerumah orang tuanya;Bahwa awalnya perkawinan mereka berlangsung baik,namun selesai upacara adat perkawinan Tergugatminta untuk melanjutkan perkuliahannya di Negaradan

kedua belah pihak yangberperkara;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri menikah secara adat Bali dan Agama Hindu dantelah punya anak 1 (satu) orang perempuan;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah ada1 (satu) tahunan, sekarang sudah pisah, malahmereka sudah cerai secara adat Bali karenanyatergugat sudah pulang sendiri kerumah orang tuanya;e Bahwa awalnya perkawinan mereka berlangsung baik,namun selesai upacara adat perkawinan Tergugatminta untuk melanjutkan perkuliahannya di Negaradan

Telah membaca berkas perkara ;KEPALA/PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA alamat JI. Perapatan no. 10 Senen, JakartaPusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT ;~< Pengadilan Negen ters@iUt 5 a

tinggal di Negara,lalu. pindah dan menetap di Kasongan KalimantanTengah; Bahwa selama hidup berumah tangga, baik di Negaramaupun di Kasongan Kalimantan Tengah, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun rukun saja; Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah bekerja sebagaiburuh di kebun salak di Kasongan selama 1 bulan, danpernah dipanggil oleh Tergugat untuk menyaksikantalaknya yang dijatuhkan terhadap Penggugat; Bahwa saksi tahu, setelah Tergugat menjatuhkan talakterhadap Penggugat, lalu) Penggugat pulang ke Negaradan

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta ;Alamat > JIKi Mangun Sarkoro No.141Sumber, Banjarsari, Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ; 6.

Nama : Andi Soegiri ; Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat JI.Ki Mangun Sarkoro,No.141Sumber, Banjarsari, Surakarta;Pekerjaan : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Surakarta; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 7.Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan NegaraBoyolali; Alamat : Madumulyo,Pulisen, Kec. Boyolali, Kab.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Palu di Jalan Moh.

Kepala Bagian Advokasi II padaBiro Advokasi Seretariat Jenderal; Agung Budi Setijadji Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Sidoarjo; Handy Trinova, S.H., LL.M. Kepala Subbagian Advokasi IIA padaBiro Advokasi Sekretariat Jenderal;Halaman 2 Putusan Nomor 618/PDT/2020/PT SBY. Erwin Maulana Muhamad H Kepala Seksi Hukum dan InformasiKPKNL Sidoarjo; Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M.

Kepala Bagian Advokasi II padaBiro Advokasi Seretariat Jenderal; Agung Budi Setijadji Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Sidoarjo; Handy Trinova, S.H., LL.M. Kepala Subbagian Advokasi IIA padaBiro Advokasi Sekretariat Jenderal; Erwin Maulana Muhamad H Kepala Seksi Hukum dan InformasiKPKNL Sidoarjo; Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M. Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIA, Bior Advokasi SekretariatJenderal; Haenry Waskito Jati, S.H.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR, yang berkeduduklan di Jalan Dr.Kusuma Atmaja (GKN 1) Renon, Dalam Hal ini memberikankuasa kepada Dr. Indra Surya SH.LLM DKK berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SKU 161 / MK.1/2011 tanggal17 Juni 2011 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IISemula Tergugat II . PT. DUTA BALAI LELANG, yang berlamat di Jalan Pemuda1/4X, Renon, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :Terbanding II Semula Tergugat Ill ; .

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA ;2 72 2n2 noooBeralamat di JI. Ki Mangunsarkoro Nomor 141 Surakarta ;Hal. dari 8 Halaman Putusan No.263/PDT/2013/PT.SMG3. EKO PRASETYO 20000 0 200 0Beralamat di Tegalsari Rt.01 Rw.01 Desa Kaligentong, kec.Ampel Boyolali,Kab.

Ten Qal) 220222 nen nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nn nn nana nn nena nn nen ene ne nenenenencesSelanjutnya disebut S@DaQal .............cc cece ee esses eee eee eee eee sas eeeesPENGGUGAT,;MELAWANNama : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SEMARANG:;Tempat Kedudukan : Jl. Imam Bonjol Nomor 1 D Dadapsari, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU02/WKN.09/KNL.01/2020,tanggal 24 September 2020, dengan penerima kuasa sebagai berikut :1.

Gugatan Penggugat kurang pihak: Bahwa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun dalamperkara ini terlibat langsung sebagai pihak yang melakukan Pelelanganatas Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II terhadap obyek jaminanyaitu SHM Nomor 116/Krebet, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa benar tanah objek sengketa pernah diumumkan akan dilelang, tetapisetelah Pemohon Kasasi klarifikasi, ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun, lelang tidak terlaksana karena tidak ada penawaran.Kemudian ketika Pemohon kasasi konfirmasi sekali lagi secara tertulis,apakah tanah objek sengketa tersebut masih akan dilelang lagi. Dijawaboleh pihak Kantor Lelang, bahwa selama tidak ada permohonan lelang lagi,maka lelang tidak bisa dilakukan.

Selanjutnya atas dasar hasil koordinasidan klarifikasi tersebut, maka pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun, tidak kami dudukan sebagai salah satu pihak dalamperkara gugatan a quo, karena tidak ada relevansinya lagi. Namunmengingat ada itikat tidak baik dan tidak jujur dari pihak Tergugat danTergugat Il atau Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tetap mohonpembatalan, jikalau ternyata terjadi lelang atas tanah obyek sengketasecara diamdiam.