., yang diterbitkan Terlawan Il tanggal 14Januari 2010 dan objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor527/Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor 221/Mabar Hilir/2009, tanggal 23122009, seluas 600 m?, yang diterbitkan Terlawan II tanggal 14 Januari2010 an. Yockie Veronico Amantha Sinaga adalah sah secara hukum;Halaman 7 dari 19 hal. Put.

Yuli Saputra, S.E., yang diterbitkanTerlawan II tanggal 14 Januari 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor527/Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor 221/Mabar Hilir/2009, tanggal 23122009, seluas 600 m? (enam ratus meter persegi), yang diterbitkanTermohon Kasasi Il semula Turut Terbanding/ Terlawan II tanggal 14Januari 2010 an. Yockie Veronico Amantha Sinaga sah danberkekuatan hukum;Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1063 K/Pdt/20196.

PemohonKasasi/Terbanding/Pelawan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor527/Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor 221/Mabar Hilir/2009, tanggal 23122009 diterbikan Termohon Kasasi Il semula TurutTerbanding/Terlawan Il tanggal 14 Januari 2010, seluas 600 m7?(enam ratus meter persegi), an.

PPN berupa penyerahan JKP MasaPajak Juni 2008 sebesar Rp4.047.428.985,00;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa PajakJuni 2008 sebesar Rp4.047.428.985,00 dengan didasarkan padaadanya fakta bahwa jasa yang diberikan Termohon PeninjauanKembali merupakan penyerahan jasa yang terutang PPNsebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN dan bukanmerupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KMK Nomor527

Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding merupakanPerusahaan Angkutan Laut yang memindahkan barang dari satupelabuhan ke pelabuhan yang lain dan untuk sengketa ini,Pemohon Banding terbukti mengangkut barang milik dari beberapaperusahaan dan tidak hanya milik satu perusahaan saja, dengandemikian jasa yang diberikan Pemohon Banding adalah pelayaranumum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 28/PMK.03/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

di bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakanPPN" berbeda dengan data yang disampaikan padaSPT PPN Masa Juni 2008 yang melaporkan bahwa"tidak ada usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang tidak dikenakanPPN", hal ini merupakan petunjuk bahwa Jasa yangdihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) merupakan objek PPN dan Tidaktermasuk dalam pengertian penyerahan jasa AngkutanUmum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor527

antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan konsumen;Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutanbayaran biaya angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murnijasaangkutan umum di laut (Siapbapun konsumen dan apapun jenis barangnya) sehingga tidak terutang PPNdan kegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhisyarat kumulatif yang telah ditentukan oleh PeraturanMenteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.03/2006 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menjelaskan alasan kenapaTermohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) meminta untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, yakni bahwa memang adasuatu. klausa perkecualian dalam KMK Nomor527/KMK.03/2003 yang menyiratkan adanya kewajibanperusahaan untuk memungut PPN.O Bahwa pada saat persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyampaikandokumendokumen sebagaimana dijabarkan dalam angka 3di atas, dan berdasarkan

Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriBangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primer:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkarjanji);Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor527

Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor527/SH/2013 tanggal 11 Juni 2013 diketahui dan diregister oleh KepalaKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan diketahui dan diregisteroleh Kepala Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar terdaftar atas nama Aslina Br Sitepu;Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3098 K/Pdt/2018~~Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor838/SH/2014 atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.G/2017/PA.Pwt. dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 06 April 2016 M.bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 H. oleh Drs. Sodikin, SH.

Pancakarsa Bangun Reksa, sebagaiprocessuel partij (tergugat) incasu, maka gugatan Penggugatmengandung cacat formil yang sangat fatal; Bahwa berdasarkan uraian faktual dan juridis diatas, maka gugatanPenggugat mohon untuk dinyatakan, maka gugatan Penggugat mohonuntuk dinyatakan niet ontvankelijk verklaard;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 17 April 2017 adalah sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II

dalam Konvensitidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesarRp.574.000, (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), ;Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 45/2017 tanggal 25April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyataPenggugat dengan perantaraan Kuasa Hukumnya telah telah mengajukanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527

untukdipertahankan dan dikuatkan;Dalam Konvensi dan RekonpensiMenimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi / PenggugatRekonpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkosperkara untuk kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditentukansejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan' tersebut makapermohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidakdapat dibenarkan, dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor527/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 17 April 2017 yang dimohonkan banding;Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pdt/2018/PT MDN3.

Penetapan No.527/Pdt.P/2021/PA.PrgMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor527/Pdt.P/2021/PA.Prg mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:1. Bahwa Almarhum H. SALEH DULLAH meninggal dunia pada Tanggal 16Nopember 2003 tetapi telah Menikah atau Kawin sebanyak 8 (delapan) kaliyaitu :1) HJ.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.P/2021/PA.Prg dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

,sebagai Pemohon I.Hania binti Iskandar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tibakan,Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten PolewaliMandar, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor527

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor527/Pdt.G/2018/PA.Tba tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 10 September2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi danpatut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat

yang sah.Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damaidalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidakdapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, denganmembacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Agustus 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Tanjungbalai Nomor527

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010, dihadapanPegawai Pencacat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Delta Pawan,Kabupaten Ketapang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor527/17/X1I/2010 tanggal 13 Desember 2010;2.

No.0609/Pdt.G/2017/PA.Ktp.Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan nya, Penggugat telahmengajukan buktibukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor527/17/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Bukti tersebuttelah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudianoleh Ketua Majelis diberi kode (P)Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :1.

umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat diKabupaten Gowa sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 18 Juli2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor527

Putusan Nomor 1237/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukankoreksi DPP PPN berupa penyerahan JKP Masa Pajak Desember 2007sebesar Rp1.383.083.090,00 dengan didasarkan pada adanya faktabahwa jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali merupakanpenyerahan jasa yang terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4huruf c UU PPN dan bukan merupakan jasa yang dikecualikan daripengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 KMK Nomor527/KMK.03/2003 tanggal 4 Desember

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban PerpajakanPasal 24(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan suratketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untukMasa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajaksebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NomorPokok Wajid Pajak dan/atau dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atauinformasi yang menunjukkan adanya kewajibanperpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor527

Jasadi bidang Angkutan Umum yang tidak dikenakan PPN"berbeda dengan data yang disampaikan pada SPT PPNMasa Juni 2008 yang melaporkan bahwa "tidak adausaha Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang tidak dikenakan PPN", hal ini merupakanpetunjuk bahwa Jasa yang dihasilkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan obyek PPN dan Tidak termasuk dalampengertian penyerahan jasa Angkutan Umum di Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor527

antara Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) dengan konsumen;Bahwa dengan metode penetapan atau pemungutanbayaran biaya angkut seperti tersebut di atas,membuktikan aktivitas usaha pemohon adalah murni jasaangkutan umum di laut (Siapapun konsumen dan apapunjenis barangnya) sehingga tidak terutang PPN dankegiatan usaha pemohon juga tidak memenuhi syaratkumulatif yang telah ditentukan oleh Peraturan MenteriKeuangan RI No.28/PMK.03/2006 tentang Perubahanatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor527

Para Penggugat tidak mampu menguraikan kriteria suatu perbuatanmelawan hukum oleh Para Tergugat, sehingga posita gugatan samasekali tidak mendukung petitum gugatan;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor527/Pdt.G/.2017/PN Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur:Dalam

Nomor 143 K/Pdt/2020Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKIJakarta dengan Putusan Nomor 616/PDT/2018/PT DKI, tanggal 9 Januari2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor527/Pdt.G/2017

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Putusan Nomor 100/PID.SUS/2015/PT.MDN Halaman 7 dari 10Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Desember 2014 Nomor527

2015/PT.MDN Halaman 8 dari 10yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, olehkarenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alihpertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumPengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Kisaran tanggal 08 Desember 2014 Nomor527

Swasta, tempat kediaman ci JeePee, sebagai Penggugat;melawanPES tempat tanggal lahir i agama isiam,pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman dieees. 2b 292iTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor527

pekerjaanXXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALIMANDAR, sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALIMANDAR, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggalyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabutanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor527

surat permohonannya, tanggal 04 Juli 2019, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor1407/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 4 Juli 2019, Pemohon telah mengajukanPutusan, Nomor 1407/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 5 hal.permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinyasebagai berikut :1.Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2008, Pemohon dan Termohon telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor527

Kurbi Purwanto bin Kartono umur 17 (tujuh belas) tahun.Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tertulis NamaPemohon yaitu : Karpan bin Nawidjaya kemudian tanggal lahir PemohonSidoro, 23 Tahun, dan yang sebenarnya waktu Pemohon menikah denganistri Pemohon, Nama Pemohon adalah : Kartono bin Nawijaya dan Tanggallahir Pemohon yaitu Karanggandul 17 Agustus 1950 sesuai dengan KTPPemohon, serta berdasarkan surat dari KUA Kecamatan BawangKabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Nomor527/Kua.11.04.04

No. 0568/Pdt.G/2018/PA.Dpdengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;, nomor527/47/X/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 ;2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atasdan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami Istri (bada dukhul)namun belum dikaruniai keturunan;3.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor527/Pdt.G/2017/PA.CN.2. Menyatakan pemeriksaan Pekara Nomor 527/Pdt.G/2017/PA.CN selesaiKarena dicabut.;3.

pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagaiPemohon;melawanTermohon, Ambon, 27 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal O03 April 2017 dengan register perkara Nomor527