telahmengajukan pemohonan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (BawasluProvinsi) Maluku Utara dengan alasan hukum, Tergugat (KPU Provinsi) MalukuUtara telah melakukan tindakan sewenangwenang dan melawan hukum, melanggarPeraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) yang dijelaskan sebagaiberikut: Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g (Per KPU Nomor07 Tahun 2013) dikecualikan bagi:a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publikyang dipilih (electetd officials

Provinsi Maluku Utara sangat tidak adil danbertentangan dengan ketentuan perundangundangan, yakni:1 Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang PencalonanAnggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menegaskanPersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g (Per.KPU.Nomor 07Tahun 2013) dikecualikan bagi:a orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yangdipilih (electetd officials

Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.Dengan demikian, menurut hukum peraturan yang menjadi acuan terkait denganpersyaratan administrasi adalah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013;Pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan sebagai berikut: Persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf g (Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013)dikecualikan bagi:a orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yangdipilih (elected officials

tersebut kedalam Pos Tarif 2918.30.00.00 dan demikian pula Terbandinmenyetujui pemberitahuan tersebut serta masuk ke dalam klasifikasi Pos Tarif 2918.30.00.00;bahwa dengan demikian Majelis mengklasifikasikan barang tersebut ke dalam Pos Tarif 2918.313 Tarif Bea MasukMenurut Terbanding:bahwa atas importasi dengan PIB Nomor : 502338 tanggal 12 Desember 2012 dengan mengfasilitas preferensi tarif bea masuk dalam rangka ASEANChina FTA tidak dapat diberikan kaipenelitian terhadap Specimen Signatures of Officials

Putusan Nomor 1286/B/PK/PJK/2015Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E NomorE104702ZC35730980 tangal 5 Desember 2012, kedapatan bahwatanda tangan yang tertera pada form E dimaksud tidak ditemukanpada "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificateof Origin of the Peoples Republic of China" dari XIAMEN EntryExitInspection And Quarantine Bereau Of The People's Republic OfChina;Bahwa berdasarkan Revised operational certification procedures forthe rules of orogin of the

tanggal 21Desember 2013 tidak dapat diyakini kKebenarannya dan Nilai Pabeanditetapbkan menjadi sebesar CIF USD29,897.56 berdasarkan metodepengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;Bahwa bagian menimbang huruf i Keputusan Terbanding NomorKEP1349/KPU.01/2013 tanggal 7 Maret 2013 menyatakanberdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E NomorE104702ZC35730980 tanggal 5 Desember 2012 kedapatan; Bahwatanda tangan yang tertera pada form E dimaksud tidak ditemukanpada Specimen Signatures of Officials

"Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate ofOrigin of the People's Republic of China" dari XIAMEN EntryExitInspection And Quarantine Bereau Of The People's Republic OfChina;2.

KEP136/KPU.01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentangPenetapan Atas Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNPNomor SPTNP022212/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 12 November 2012;bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E nomor E12470ZC39834268 tanggal 15 Oktober2012 dan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Shenzhen didapatkan tanda tanganpejabat yang berwenang berbeda dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dariShenzhen (Specimen Signatures of Officials

Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Ceritificate of Origin of the Peoples Republic ofChina tanggal 01 Juli 2012,T.5. Surat Nomor: 33000013502 tanggal 15 Oktober 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin FormE No.

diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumen pendukungberupa Surat Head of Medium Customs and Excise Office Directorate General ofCustoms and Excise Nomor: S2569/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 21 Juni 2013perihal Confirmation on Certificate of Origin.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:1.Matrik Sengketa,2.Spesimen Signatures of Officials

diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumen pendukungberupa Surat Head of Medium Customs and Excise Office Directorate General ofCustoms and Excise Nomor: S2569/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 21 Juni 2013perihal Confirmation on Certificate of Origin.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumenpendukung sebagai berikut:1.Matrik Sengketa,2.Spesimen Signatures of Officials

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publikyang dipilih (elected officials);b. Orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebihberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagaiberikut :1. Telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainyajadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/20142.

Berlaku untuk jabatanjabatan public yang dipilin (elected officials)sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak piliholeh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantanterpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagaimantan terpidana ;4.

Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Ceritificate of Origin of the Peoples Republic ofChina tanggal 01 Juli 2012,T.5. Surat Nomor: 33000013502 tanggal 15 Oktober 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin FormE No.

., Ltd, menyebut uraian barang :2000 kg Vitamin 112 dan 1000 kg Vitamin 116.bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, Terbanding menyerahkankepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E,Specimen Tanda Tangan, dan Surat Permintaan Konfirmasi.bahwa di dalam Specimen Signatures of Officials Authorized to IssueCertificate of Origin of the People's Republic of China, Shenzhen EntryExitInspection and Quarantine Bereau of The Peoples Republic of China, padanomor urut 08 terdapat

Peraturan Menteri Keuangan inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bermeteraidengan stempel Kantor Pos bukti/dokumen sebagai berikut:1.Matrik Sengketa,2.Spesimen Signatures of Officials

Paste HB 28/30 ;bahwa di dalam persidangan tanggal 21 Mei 2012, Terbanding menyerahkankepada Majelis Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Form E, SpecimenTanda Tangan dan Surat Permintaan Konfirmasi Nomor: S1794/KPU.01/2012tanggal 14 September 2012;bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti kirim official letterkepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, namun tidak dapat diketahui surat apa yangdikirim kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai;bahwa di dalam Specimen Signatures of Officials

Peraturan Menteri Keuangan inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bermeteraidengan stempel Kantor Pos bukti/dokumen sebagai berikut:1.Matrik Sengketa,2.Spesimen Signatures of Officials

padapertimbangan Mahkamah pada halaman 72 paragraf kedua mulai dari baris keenam belas sangat jelas diuraikan bahwa ketika seseorang mantan narapidanaselesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka danjJujur bahwa dia adalah mantan narapidana yang bersangkutan dapatmencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota atau mencalonkanHalaman 13 dari hal. 28 Put.No. 17/G/Pilkada /2015/PT.TUN.MKSdiri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melaluipemilihan (elected officials

adalah Bakal Calon Gubernur, yangberstatus Mantan Terpidana dan mantan narapidana, yang mendaftar pascaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 42/PUUXIII/2015, yaitu :Bahwa Ketika seseorang Mantan Narapidana selesai menjalankan masa tahanannyadan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana,yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikotaatau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mengisiannyamelalui pemilihan (elected Officials

Pemerintah China;bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan TarifBea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema Asean China Free Trade Area ,(ACFTA),sehinggaPemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp. 106.965.600,00 (seratus lima jutasembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);bahwa penelitian terhadap FORM E nomor E133800054510003 tanggal 21 Januari 2013, terdapatkeraguan atas tanda tangan yang tertera, pada Form E jika dibandingkan dengpn "SpecimenSignatures. of Officials

Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki buktinyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari: perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atauperusahaan/asosiasi industri di dalam negeri; instansi pemerintah di dalam/luar negeri; hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau hasil pemeriksaan pembukuan.bahwa di dalam persidangan, Terbanding tidak menyerahkan fotokopi Speciment Signaturesof Officials

Pembebanan Tarif Bea Masukbahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP6359/KPU.01/2012 tanggal14 November 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwaberdasarkan penelitian terhadap Form E nomor E123308012570024tanggal 25 Agustus 2012, terdapat keraguan atas tanda tangan danstempel yang tertera pada Form E dibandingkan dengan "SpecimenSignatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of thePeople's Republic of China" dari Zhejiang EntryExit Inspection AndQuarantine Bereau Of The

Bahwa Tergugat dalam keputusan perkara a quo tidak mendasari peraturan KPUNomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 1angka 2 ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 5:(3) Persyaratan sebagimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dikecualikan bagi:a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yangdipilih (elected officials);b Orang yang

putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUUXII/2015 padapertimbangan Mahkamah pada halaman 72 paragraf kedua mulai dari baris keenambelas sangat jelas diuraikan bahwa ketika seseorang mantan narapidanaselesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur111213bahwa dia adalah mantan narapidana yang bersangkutan dapat mencalonkan dirimenjadi gubernur, bupati dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatanpublik atau jabataan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials

ME adalah Bakal Calon Gubernur,yang berstatusMantan terpidana dan mantan narapidana,yang mendaftar pasca Putusan MahkamahKonstitusi (MK) No.42/PUUXI/2015, yaitu: *Bahwa Ketika seseorang Mantan Narapidana selesai menjalankan masatahannnya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantannarapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupatidan Walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politikyang pengisiannya melalui pemilihan (elected Officials

Kabupaten/kota yaitutidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;Pasal 5 poin 3 PKPU Nomor 07 tahun 2013, tentang Pencalonan AnggotaDPR ,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yaitu persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dikecualikan bagi orang yangdipidana penjara karena alasan politik dan bagi jabatan publik yang dipilih( elected officials

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang, yang dibuktikan dengansurat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat KepolisianResort ; 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenPasal 5 point 3 huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013, tentang perubahan atasPKPU 07 tahun 2013 yaitu Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf g dikecualikan bagi : a Orang yang dipidana penjara karena alasan politik untuk jabatan publik yangdipilih (elected officials); b Orang yang pernah dipidana penjara