Dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan Perwalian hanya ada karena penunjukanoleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tuasebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan duaorang saksi, sehingga dengan demikian dalam hal salah satu dari keduaorang tua meninggal dunia, maka kuasa dari anakanak yang belum dewasasecara otomatis jatuh pada orang tua yang hidup terlama dan bukan padawali selama bapak atau ibunya tersebut tidak

hubungan (berpacaran) dengan calonsuami Pemohon lebih kurang 3 tahun 6 bulan, secara terus menerus;Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak adahalangan perkawinan baik nasab, semenda maupun sesusuan;Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud untukmengukuhkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sahsesual dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dansyariat Islam;Bahwa, calon suami bernama Firman Nasri bin Masakim telahberusaha mengadakan pendekatan dan melamar Pemohon padawali

permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", "P.2", dan "P.3" faktadari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang salingbersesuaian, dan ketidakhadiran wali nikahn Pemohon setelah dipanggilsecara resmi dan patut, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukumbahwa Pemohon sangat serius ingin menikah dengan Jumani bin Mulionotersebut, dimana keduanya telah mengurus persyaratanpersyaratan untukmelangsungkan akad pernikahan tersebut, dan halangannya adalah padawali

tanah BACO, dan tanah LAUSUSebelah Timur : Berbatas dengan tanah BACO, tanah LA USU, tanah LAKODDING, tanah LA SENNANG dan tanah BADARU;Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah LA SULLE;Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan.Tanah sengketa Il yang saat ini dikuasai oleh Tergugat BAHARUDDIN aliasPUANG BARONDING dengan ukuran luas + 5 HA dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah SIRAJUDDIN, tanah LA SINUKA,tanah LATU;Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah SINUKA, tanah PADAWALI

Sebelah Selatan : Sulle Sebelah Barat : Jalanan Ke Lahan Perumahan SP Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang terletak di kampungMampise,Desa Betao ,Kecamatan Pitu Riawa,Kab.Sidrap luas + 5 Hadengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah Siraju,Lapawe Sebelah Timur : Tanah Sinuka ,Padawali Sebelah Selatan : Labaco Sebelah Barat : Jalanan Ke Lahan Perumahan SP Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang terletak di kampungMampise,Desa Betao ,Kecamatan Pitu Riawa,Kab.Sidrap luas + 40 Hadengan batasbatas

Sebelah Selatan : Sulle Sebelah Barat : Jalanan Ke Lahan Perumahan SP Vi.16Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang terletak dikampung Mampise,Desa Betao ,;Kecamatan PituRiawa,Kab.Sidrap luas + 5 Ha dengan batasbatas : Sebelah Utara : Tanah Siraju,Lapawe Sebelah Timur : Tanah Sinuka ,Padawali Sebelah Selatan :Labaco Sebelah Barat : Jalanan Ke LahanPerumahan SP Objek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang terletak dikampung Mampise,Desa Betao ,Kecamatan PituRiawa,Kab.Sidrap luas + 40 Ha dengan batasbatas

cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILIII 14;Foto copy surat pernyataan nama Latakko. tanggal 17 januari 2006, foto copymana telah di cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILII 15;Foto copy surat pernyataan nama H.Samalu. tanggal 17 januari 2006, fotocopy mana telah di cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILIII 16;Foto copy surat pernyataan nama Hamsa. tanggal 17 januari 2006, foto copymana telah di cocokkan dengan aslinya, di beri tanda T.LILIIl 17;Foto copy surat pernyataan nama Padawali

tanah BACO, dan tanah LAUSUSebelah Timur : Berbatas dengan tanah BACO, tanah LA USU, tanah LAKODDING, tanah LA SENNANG dan tanah BADARU;Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah LA SULLE;Sebelah Barat : Berbatas dengan jalan.2, Tanah sengketa Il yang saat ini dikuasai oleh Tergugat BAHARUDDIN aliasPUANG BARONDING dengan ukuran luas + 5 HA dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara: Berbatas dengan tanah SIRAJUDDIN, tanah LA SINUKA,tanah LATU;62Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah SINUKA, tanah PADAWALI

Pemohonbernama WALI PEMOHON ASLI menolak menjadi wali, oleh karenanyaPemohon memiliki /egal standing untuk untuk mengajukan permohonandispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Pemohon in person untuk bersabar dan meminta restu Kembali padawali

Bahwa pada tanggal 27 July 2006 Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan di Bari, Italia dan dicatatkan padaWali Kota Bari (Italia) pada tanggal 20 April 2009. Dan telahdiaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Badung, dengan Reg. No.:16/2015 tertanggal 28 April2015;2. Bahwa sebagai wujud cinta kasih antara Penggugat dan Tergugatdalam perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak, yang untukselanjutnya disebut anakanak, yaitu :a.

menjalin hubungan(berpacaran) dengan calonsuami Pemohon lebih kurang 2 tahun;Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak adahalangan perkawinan baik nasab, semenda, maupun saudara satususuan,Bahwa,Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud inginmengukuhkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan yang sah sesuaidengan peraturan Perundangundangan yang berlaku dan syariat Islam;Bahwa, calon suami Pemohon yang bernama Niko Purwanto, SE telahberusaha mengadakan pendekatan dan melamar Pemohon padawali

PA.NgwPemohon bernama ANAK bin SUAMI, menolak menjadi wali, oleh karenanyaPemohon memiliki /egal standing untuk untuk mengajukan permohonandispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Pemohon in person untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali

Halaman 4 dari 17 halamanBahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetaprukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidakberhasil;Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata ada perubahan padawali nikah Penggugat yang semula adalah kakak kandung Penggugatdirenvoi menjadi ayah kandung Penggugat dan tanggal menikah Penggugatdan tergugat yang semula menikah pada tahun 2006 direnvoi menjadi tahun2009;Bahwa

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KH);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akantetapi tidak berhasil;him 7 dari 14 him. Pen.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon/ayah kandungtidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara a quosebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

wali yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah adik ayahPemohon II yang bernama Sudin, sementara saudara kandung dari Pemohon IIHal. 9 dari 12 Penetapan No. 14/Pdt.P/2019/PA SJJ.saat akad nikah tersebut tidak mengetahui pernikahan Pemohon II dan tidakada mewakilkannya kepada adik ayah Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dapat dinyatakan Sudin dapat dinyatakan bukanlah wali yang berhak untukmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon , karena bukanlah tergolong padawali

sejak hari diumumkanagar diketahui bagi pihakpihnak yang berkepentingan, dan ternyata selamamasa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatanke Pengadilan Agama Enrekang;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dan PemohonIl telah datang menghadap di persidangan;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonanPemohon dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPemohon dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita angka 2, yakni padawali

LALU TEGAR sebesar Rp. 2.083.000,.Bahwa terdakwa bukan sebagai wali kelas III SDN 2 Puyung melainkansebagai guru pendamping saja yang mengajar mata pelajaran BahasaIndonesia, Seni Budaya dan Ketrampilan;Bahw terdakwa menggunakan uang tabungan para siswa kelas Ill SDN 2Puyung yaitu berawal ketika terdakwa me,injam uang tabungan siswa padawali kelasnya yaitu saksi BAIQ RIEFDA NURYANTI, karena tetap terdakwaminjam dan tidak mengemblikan uang tabungan siswa tersebut akhirnya sejakBulan Desember 2016

No. 151/Pdt.P/2020/PA.NgwUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Pemohon in person untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa wali Pemohon/ayah kandung Pemohon telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akantetapi tidak hadir

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KH);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akantetapi tidak berhasil;him 7 dari 14 him. Pen.

Pasal 23 KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Pemohon in person untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa wali Pemohon/ayah kandung Pemohon telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akantetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk datang menghadap di persidangan

Pasal 23Kompilasi Hukum Islam (KHI);Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat kepada Pemohon untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/kakak kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa wali Pemohon/ayah kandung Pemohon telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidanganakan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan

No. 167/Pdt.P/2020/PA.NgwMenimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehatkepada Pemohon in person untuk bersabar dan meminta restu kembali padawali nikah/ayah kandung untuk bersedia menjadi wali pernikahanya, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa wali Pemohon/ayah kandung Pemohon telahdipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akantetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk datang menghadap di persidangan, sedangkan

bagiseorang perempuan, maka terdapat pendapat Imam Ahmadyang menunjukkan bahwa yang boleh menikahkannya adalahseorang lakilaki yang adil atas seizin perempuan tersebut.Imam Ahmad pernah berkata mengenai pemimpin suatu kota,bahwa ia boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinikahnya jika ia berhatihati dalam hal kekufuan dan mahardengan syarat tidak ada wali hakim yang sah di distrik itu(Menurut lbnu Qudamah, menentang pendapat Ibnu Uqailyang menyatakan ini sebagai dasar nikah tidak terpaku padawali