Tergugat:
1.Gubernur Papua Barat
2.Panitia Seleksi PanSel Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan
Turut Tergugat:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Keputusan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU,diketahui Penggugat pada tanggal 1 Juni 2015, dari Sekretaris KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, pada saat Penggugatmenanyakan suratsurat keluar yang telah dikirimkan Sekretaris;Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 24 April 2015 danRapat Pleno tanggal 28 April 2015 serta Keputusan Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061

/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU, merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara;Bahwa, ketiga objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan

2014), sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan dalamBerita Acara Rapat Pleno tersebut jelas merugikan Penggugat yangpada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara, dengan adanya objek sengketapertama maka ada dua Ketua di dalam organisasi struktur KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;Bahwa, objek sengketa ketiga yaitu: Keputusan Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel

Keputusan KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Perihal: Revisi Pansel KPIDSU;Bahwa, berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebutUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara), telah dengan sangattegas

Nomor 01/P/KPI/07/2014,tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dan berdasarkanketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPI tersebut objek sengketa 1 dan2 adalah bersifat mengikat;Bahwa, sedangkan objek sengketa ke3, berupa Surat Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sumatera Utara Nomor 061/298/KPIDSU/V/2015,tanggal 6 Mei 2015, Perihal Revisi Pansel KPIDSU, yang ditandatanganiTergugat sebagai tindak lanjut dari tugas dan jabatannya yangdituangkan dalam objek sengketa 1 dan 2 yang bersifat mengikat

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

OBYEK GUGATAN: nnnnnnnnnnenenennnnnnnnnnnnSurat Pengumuman Nomor: 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019,tertanggal 02April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi PengadaanCPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hanya sebatas yangditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih ; Il. KEWENANGAN MENGADILL 000222ccccccceee ee1.

Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan olehPanitia (Pansel) Perangkat Desa, maka menetapkan;1. Saudara KODRI sebagai Kepala Dusun TARUM ;2. Saudara HAERUL ANSOR RASIYD Sebagai KasiPelayanan ;3. Saudara Anwar Sadat, S.Pd sebagai Kepala DusunLabuhan Pandan ;4.

Bahwa dikeluarkannya surat aquo tersebut secara proseduraltelah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakusehubungan dengan terpilihnnya jabatan perangkat Desa LabuhanPandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur secaraDefinitif melalui proses penjaringan dan seleksi yang dilaksanakanoleh Panitia (Pansel) Perangkat Desa;Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan yang lowongdilingkup Pemerintahan Desa Labuhan Pandan termasuk JabatanKepala Dusun Tarum, maka Tergugat mengadakan musyawarahDesa dan Pembentukan Panitia (Pansel) Perangkat Desa danditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor188.45/21/PEM/2018 dan sebelum proses pendaftaran ataumelakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desayang lowong, Tergugat bersama Sekretaris Desa memanggilPenggugat secara kekeluargaan diruangan Tergugatmemberitahukan

Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan olehPanitia (Pansel) Perangkat Desa, maka menetapkan :1. Saudara KODRI sebagai kepala Dusun Tarum ;2. Saudara Haerul Ansor Rasiyd,A.Md sebagai KasiPelayanan ;3. Saudara Anwar Sadat,S.Pd sebagai Kepala DusunLabuhan Pandan ;4.

Bahwa setelah menerbitkan objek sengketa nomor 1 sampai dengan objeksengketa nomor 3, Tergugat membentuk Panitia Seleksi (Pansel)penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan Surat Keputusanyang Para Penggugat tidak ketahui, untuk merekrut Perangkat DesaPengganti Para Penggugat.Bahwa Pansel tersebut di atas, telah berhasil merekrut Perangkat Desayang menggantikan Para Penggugat;15.

Bahwa Para Perangkat Desa hasil Pansel tersebut di atas, telah diangkatsecara definitif dengan Surat Keputusan yang Para Penggugat barumengetahui pada saat sidang persiapan yakni:1.Surat Keputusan Kepala Desa Talonang Baru Kecamatan SekongkangDyKabupaten Sumbawa Barat Nomor 35/KPTS/KDTB/2020 TentangPengangkata Kepala Dusun Desa Talonang Baru KecamatanSekongkang tanggal 24 Februari 2020 yang mengesahkan danmengangkat FAKHRUR RIJAL sebagai Kepala Dusun Sampar UjungDesa Talonang Baru, yang diterbitkan

Bahwa oleh karena Pembentukan Pansel dan penerbitan objek sengketa17.nomor 4 sampai dengan objek sengketa nomor 6 tentang pengangkatanPerangkat Desa Pengganti Para Pengggugat dilakukan dalam tenggangwaktu proses dimana Para Penggugat masih melakukan upaya keberatan,maka baik Pembentukan Pansel dan penerbitan objek sengketa nomor 4sampai dengan objek sengketa nomor 6, mohon dinyatakan tidakberkekuatan hukum;Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telahmembuat keputusan yang

Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN.Mtrtersebut difotokopi sebelum hilang; Bahwa seingat saksi surat keberatan itu tanggal 17 Februari 2020 tetapitidak ingat jamnya; Bahwa setiap ada surat masuk langsung diserahkan kepada saksikemudian diregister surat masuk; Bahwa tidak ada surat masuk terkait dengan surat persetujuanrekomendasi camat pada waktu saksi sebagai kaur umum; Bahwa saksi tidak ingat pembentukkan Pansel pengangkatan ketiga orangpengganti tersebut;.

Bahwa setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Pansel ternyataPenggugat salah seorang yang lulus administrasi selanjutnya Penggugatmengikuti ujian tertulis, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017, darihasil ujiian tertulis lulus 30 orang ;3. Bahwa kemudian dilanjutkan tes wawancara, lulus tes wawancaradilanjutklan tes baca Al Quran kemudian ujian psikotes yang dilakukanopleh akademisi dari Sumatera Utara ;4.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penyaringan oleh Pansel,terakhis tes wawancara oleh Pansel, kemudian Panselmerekomendasikan ke Komisi A DPRK Aceh Singkil sejumlah 15 orang ;5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) hurufa dan b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :(1).

maka selanjutnya Penggugat mengikuti Ujian Tulis, Bahwa terhadap tesujian tulis, Penggugat dinyatakan lulus seleksi ujian tulis, hal tersebutberdasarkan Pengumuman Hasil Ujian Tulis Calon KomisionerIndependen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 20182023 yangdikeluarkan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan CalonAnggota Komisi Independen Pemilihnan (KIP) Kabupaten Aceh SingkilTahun 20182023, tertanggal 26 April 2018 berdasarkan Berita AcaraPenetapan Kelulusan Ujian Tulis, nomor : 21/PANSEL

dan Wawancara diumumkan Penggugat dinyatakan lulusberdasarkan Pengumuman Hasil tes Baca AlQuran, Psikotes danWawancara Calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kabupaten Aceh Singkil Periode 20182023, tertanggal 18 Mei 2018berdasarkan Berita Acara Penetapan Kelulusan tes Baca AlQuran,Psikotes dan Wawancara yang dikeluarkan oleh Tim IndependenPenjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi IndependenPemilinan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 20182023 berdasarkanBerita Acara nomor : 29/PANSEL

Delapan bulan setelah pelantikan, padaTanggal 28 November 2016 Panitia Seleksi Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah KabupatenToraja Utara, mengeluarkan Pengumuman Nomor:01/Pansel/Xl/2016, tentang Seleksi Terbuka Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah KabupatenToraja Utara untuk mengisi 36 (tiga puluh enam) jabatan.

DalamPengumuman Panitia Seledalksi Nomor : 01 / Pansel /XI / 2016,Tanggal 28 November 2016 tersebut juga mencantumkan perubahannomenklatur beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;Bahwa dalam pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian JabatanPimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah KabupatenToraja Utara tersebut dicantumkan Persyaratan Umum, yang isinyasebagai berikut :1.

Membuat Rencana Kerja sesuai dengan jabatan yang diminatiminimal 5 (lima) halaman.Bahwa berbekal dengan Pengumuman Nomor: 01/Pansel/X1/2016,tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, TERGUGATmelalui Panitia Seleksi melakukan penyeleksian terhadap para calonpejabat di Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. TERGUGAT telahmenseleksi dan menetapkan pejabatpejabat baru di posisi yangsebelumnya dijabat oleh PARA PENGGUGAT.

Bahwa tergugat telah melanggar ketentuan persyaratan dariPanitia Seleksi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Pemerintah kabupaten toraja Utara denganpengumuman Nomor : 01/Pansel/XI/2016, tentang seleksi terbukaPengisian jabatan pimpinan Tinggi Pratama dilingkunganPemerintah Kabupaten Toraja Utara dan melanggarPeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata caraPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka

, kalau melalui seleksi terbukaberarti syarat yang telah ditentukan oleh Panitia seleksi tentutelah dipenuhi oleh yang bersangkutan karena jika dicermatipersayaratan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamasebagaimana pengumuman dari Paniti Seleksi Nomor:01/Pansel/X1/2016, tanggal 28 November 2016, pada point B.Persyaratan Umum;7. Pangkat / Golongan Ruang minimal Pembina 1V/a;8.

Melakukan seleksi ulang uji kKompentensi kembali terhadapsekretaris daerah setelah mendapat rekomendasi dari KomisiHalaman 18 Putusan Nomor 15/G/2020/PTUN.ABN.Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan yang berlaku, telahdilaksanakan oleh Tergugat, dimana Panitia Seleksi telah mengundang Penggugat sesuai Surat Panitia Uji Kompetensi Nomor800/02/Pansel/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan Penggugathadir untuk mengikuti seleksi uji kompentensi ulang, sehinggaatas dasar itulah Tergugat menindaklanjutinya ke

Bahwa Gugatan Penggugat poin ke3 adalah dalil gugatan yangsalah dan tidak beralasan hukum, karena tindakan yang diambil olehTergugat adalah berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor B387/KSN/02/2020, tanggal 5 Februari 2020 yang pada poinke4 huruf d Surat Komisi Aparatur Sipil Negara a quo serta Hasil UjiKompetensi Ulang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil UjiKompetensi Ulang Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05/PANSEL/BA/2020 tanggal 28 Februari 2020 ditemukanfakta

poin ke1,2, 3, 4, dan 5, sehingga Tergugat tidak pernah menjatuhkan hukumandisiplin berat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Tergugatadalah menjalankan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1142/KASN/04/2020 yang didasarkan pada Hasil Uji KompetensiUlang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji KompetensiUlang Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05/PANSEL

Surat Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 862.1/1608/2019 Perihal Teguran kepada Sekretaris Daerah SelakuKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Tanimbar, tanggal 28 November 2019 (fotokopisesuai asili);Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk atas nama Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor:005/95 Perihal Undangan ditujukan kepada PitersonRangkoratat, S.H., tanggal 21 April 2020 (fotokopi sesuaiasli);Surat Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan TinggiPratama Nomor: 800/02/Pansel

/2020 Perihal Undanganditujukan kepada Piterson Rangkoratat, S.H., tanggal 26Februari 2020 (fotokopi sesuai asli);Halaman 28 Putusan Nomor 15/G/2020/PTUN.ABN.19.20.21.22.23.24.25.Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Ulang Sekretaris DaerahKabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 05/Pansel/BA/2020, tanggal 28 Februari 2020 (fotokopi sesuai asili);Daftar Hadir Panitia Uji Kompetensi Jabatan PimpinanTinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten

Budi Utari, AP benarsebagai anggota Pansel JPT, namun tidak pernah menandatangani daftar hadirsebagai anggota Pansel juga tidak menandatangani Berita Acara PelaksanaanTugas Pansel JPT Pratama.

Darwin Lie Jabatan : Akademisi, anggota pansel JPT Pratama,Halaman 49PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDNmenyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat kehadiran Sdr. BudiUtari dalam tahapan JPT Pratama termasuk pada saat wawancara ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 28 Oktober 2019, atasnama : Zainal Siahaan, SE, MM, Jabatan : Plt. Kepala Badan KepegawaianDaerah, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat Sdr.

BudiUtari selama melaksanakan tugas sebagai anggota Pansel ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 28 Oktober 2019, atasnama : Drs. Jan Rivelson Purba, Jabatan : Ketua Tim Sekretariat Panitia SeleksiJPT Pratama menyatakan bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa Sadr.Budi Utari tidak pernah menghadiri tugas sebagai Pansel ;Dari proses pengambilan keterangan dan alat bukti yang ada, dilakukanpemeriksaan terhadap Sdr. Budi Utari, AP.

menyusun materi seleksi;c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi; d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi; e. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama dan persyaratan pelamaran;f. melaksanakan seleksi administrasi:; g. melaksanakan uji kompetensi teknis/bidang dan kompetensi sosio kultural; h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada walikota ;Halaman 65PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDN18.Bahwa dari keselurunan tugas Pansel

Simanjuntak, SAP, MAP Jabatan Kasubbid PengembanganKarier Promosi Mutasi Jabatan pada BKD Kota Pematangsiantar tanggal 28 Oktober 2019 ;Halaman 99PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDN25.26.21.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bukti T25 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan untuk diminta keterangannya padaDarwin Lie Akademisi (Anggota Pansel JPT Pratama di LingkunganPemerintah Kota Pematangsiantar) tanggal 28 Oktober 2019.

SAHDI MUZAKIR menerangkan sebagai berikut; Bahwa adalah anggota BPD sejak tahun 2018 sampai sekarang; Bahwa pada saat pembentukan pansel saksi diundang dan hadir untukmemantau dan mengawasi; Bahwa saat Rapat RPJM banyak warga masyarakat yang datang untukmeminta dihentikannya pembentukan Pansel; Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ittihad dan Junaidi melakukanpelanggaran; Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Penggugat diberhentikan olehKepala desa Kabul;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini,

AHMAD HALIM menerangkan sebagai berikut;won n nnn noon noon nn enn n= 22222 ono == Bahwa saksi adalah warga Dusun Rumpang;wan nnnnnn n= == Bahwa warga menginginkan Penggugat atas nama Junaidi diberhentikan karena Junaidi adalah guru dan sering mangkir darikewajiban mengajar; Bahwa saksi termasuk dalam Tim Pansel yang dibentuk dengan SKNomor 02/2019;Halaman 19 dari 36 Hal.

2.500.000,dimana belanja pembelian 1 buah meja biroterdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah kamera digital di TokoPansel Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp. 2.500.000, dimanabelanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari TokoPansel Photo di Bintuhan , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.500.000.Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.000, terdakwabersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudahdibuat SPJ nya dari Toko pansel

photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat hargasebesar Rp. 1.000.000,Bahwa benar dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp. 1.000.000, terdakwabersama Bendahara kelompok minta buat laporan kepada Wiharjo denganharga sebesar Rp. 500.000, dimana belanja Cetak Laporan sudah dibuat SPJyaitu dari Toko Pansel Photo di Bintuhan, dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp.1.000.000, Bahwa benar dana untuk Operasional Tim Koordinasi Kabupaten sebesar Rp.2.000.000, terdakwa serahkan langsung kepada Drs.

buah Almari sebesar Rp.3.000.000, terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah meja birodan 1 buah Almari kepada Wahyu (Toko Anisa) di Desa Cahaya batin denganharga sebesar Rp. 1.500.000, dimana belanja pembelian 1 buah meja biro dan1 buah Almari sudah dibuat SPJ yaitu dari Mebel Panca Putri Anisa, dalam SPJdibuat harga sebesar Rp. 3.000.000,Bahwa dana untuk pembelian 1 buah kamera digital sebesar Rp. 2.500.000,terdakwa bersama Bendahara kelompok membeli 1 buah kamera digital di Toko2310.11.Pansel

Photo di Bintuhan dengan harga sebesar Rp. 2.500.000, dimanabelanja pembelian 1 buah kamera digital sudah dibuat SPJ yaitu dari TokoPansel Photo di Bintuhan , dalam SPJ dibuat harga sebesar Rp. 2.500.000.Bahwa dana untuk 1 paket Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.000, terdakwabersama bendahara kelompok tidak ada membelanjakannya tetapi sudah dibuatSPJ nya dari Toko pansel photo Bintuhan dan dalam SPJ dibuat harga sebesarRp. 1.000.000,Bahwa dana untuk cetak pelaporan sebesar Rp. 1.000.000, terdakwa

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi PengadaanCPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02April 2019, khusus nomor urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;5Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;HaL.3 dari8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.Menimbang, bahwa putusan

Nomor : 10/PANSELKIP/AT/VIII/2018; diumumkan di Sekretariat PANSEL KIPKabupaten Aceh Tengah (Kantor DPRK Aceh TengahFotokopi sesuai dengan aslinya, Tim Penjaringan danPenyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh TengahPeriode 20192024 PENGUMUMAN HASIL UJI MAMPUBACA ALQURAN Calon Anggota Komisi IndependenPemilinan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, No15.15/PANSELKIP/AT/VIII/2018, Tanggal 31 Agustus2018. diumumkan di Sekretariat PANSEL KIP KabupatenAceh Tengah (Kantor DPRK Aceh Tengah), dan SuratHalaman

Nomor :16/PANSELKIP/AT/VIII/2018, Tanggal O08 September2018. diumumkan di Sekretariat PANSEL KIP KabupatenAceh Tengah (Kantor DPRK Aceh Tengah), dan fhotoCopy Surat Kabar Rakyat Aceh, Tanggal 10 September2018.Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir UjianWawancara Calon Anggota Komisi :IndependenPemilinan (KIP) Aceh Tengah Priode 20192024, Selasa18 September 2018.Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berdasarkan Hasil PlenoTim Independen Penjaringan dan Penyaringan CalonAnggota Komisi Independen Pemilihan

KetuaKomisi A DPRK Aceh Tengah, sehubungan denganselesainya ujian tahapan wawancara yang dilakukan olehTim PANSEL KIP Kabupaten Aceh Tengah danHalaman 28 dari 54 HalPutusan Perkara Nomor: 55/G/2018/PTUN.BNA21.Ze23.24.Bukti T.11.aBukti T.11.b.Bukti T.11.cBukti T.11.dMenimbang,menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIPKabupaten Aceh Tengah dan pengajuan kepada DPRKAceh Tengah.Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir AnggotaDprk Aceh Tengah, Kamis 27 September 2018, Pukul09,00 Wib s/d Selesai

Tun,MR,S.H., telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon, namungugatannya dinyatakan ditolak seluruhnya;ANWAR:Bahwa Saksi adalah salah seorang peserta Seleksi Bakal Calon Anggota KIPAceh Tengah, namun pada tahapan pertama dinyatakan tidak lulus syaratadministrasi;Bahwa terhadap seleksi penerimaan Bakal Calon Anggota KIP Kabupaten Acehtengah banyak kejanggalankejanggalan, diantaranya ada peserta yangstatusnya PNS tidak melampirkan izin atasan;Bahwa Hamidah,SH yang dinyatakan lulus oleh PANSEL

MANSUR, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh tanpa pansel kemudian dilantiksebagai kepala dusun pada waktu itu;Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) orang yang tidak ikut pansel pada waktuitu;Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Dusun Penyosok dari tahun 2017sampai sekarang;Bahwa saksi tahu 21 orang kepala dusun yang dilantik pada tahun 2017 itu;Bahwa saksi tahu yang ikut dilantik tanpa pansel 2 orang atas nama Mustaidan Nuraham;Bahwa jarak wilayah saksi dengan dusun montong

Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa surat pengumuman Nomor:02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang Lolos Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019, khusus terkait poin 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu) atas nama KISWANTO.

kepada Universitas Malikulsaleh di Lhokseumawe;Bahwa karena itu, maka dilaksanakan action tindak lanjut,komunikasi dan dialog intensif pada tanggal 14 Mei 2016, tanggal15 Mei 2016, tanggal 17 Mei 2016, sehingga potensi seleksiwawancara diakomodir pada tanggal 23 Mei 2016 s/d tanggal 24Mei 2016 dan akhirnya realisasi konkret hasrat Tergugatdiwujudkan pada tanggal 17 Mei 2016 (tapi tanggal surat berlakusurut tanggal 26 April 2016) terkait Objek Gugatan TUN makaditerbitkan Surat Nomor: Peg.800/01/Pansel

:Peg.800/01/Pansel/JTP/2016 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (EselonIl) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditanda tangani pada tanggal17 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 28 April 2016;Bahwa angka 3 dan 4 tersebut di atas seolaholah sinkron dari aspekwaktu yaitu Samasama bulan April 2016.

Disamping itu, Prinsipprinsip Paris juga menegaskan perlunya penerapan prinsip nondiskriminasi dalam segala bentuknya, termasuk didalamnya nondiskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan formal;Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Seleksi CalonAnggota Komnas HAM Periode 20122017 telah mengirimkan surat Nomor001/PANSEL/XII/2011 tertanggal 21 Desember 2011 yang ditujukan kepadaSeluruh Anggota Komnas HAM (termasuk Penggugat), yang pada intinyamengundang Anggota Komnas HAM Periode 20072012

Sebagai lampiran surat dimaksud,Panitia Seleksi menyertakan dokumen Pengumuman Penerimaan CalonAnggota Komnas HAM 20122017, yang salah satu syaratnya menyatakanbahwa Calon Anggota Komnas HAM Periode 20122017 berpendidikansekurangkurangnya Sarjana Strata 1;Bahwa merespons surat Ketua Pansel tersebut, pada tanggal 30 Januari2012 Penggugat telah mengajukan berkas pendaftaran kepada KetuaHalaman 4 dari 28 hal. Put.

Nomor 2486 K/Pdt/201510.11.12.13.14.Panitia Seleksi, dan berkas pendaftarannya telah dinyatakan diterima olehPanitia Seleksi tertanggal 31 Januari 2012;Bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan administratif sebagai CalonAnggota Komnas HAM periode 20122017 sebagaimana yang dimintakanoleh Panitia Seleksi dalam suratnya Nomor 001/PANSEL/XII/2011tertanggai 21 Desember 2011, maka Penggugat telah menghubungiKepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas NegeriMedan dan Direktur Lembaga Bantuan

(Sesuai dengan aslinya);Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor001/01/PANSEL/PD/UP/2020 tanggal 25 Januari 2020.(Sesuai dengan aslinya);Formasi Seleksi Calon Perangkat Desa Ujung PadangKecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Selumatanggal 25 Januari 2020. (Sesuai dengan aslinya);Persyaratan Administrasi calon peserta seleksi perangkatdesa. (Sesuai dengan aslinya);Daftar Penerimaan Persrta Seleksi Perangkat DesaUjung Padang Kecamtan Semidang Alas MarasKabupaten Seluma bulan Februari 2020.

(Sesuai dengan aslinya);;Surat Nomor: 06/02/PANSEL/PD/UP/2020 Perihal:laporan hasil penelitian syarat administrasi dan hasil ujiantertulis, wawancara dan komputer calon perangkat desatanggal 10 Februari 2020. (Sesuai dengan aslinya);Hasil seleksi perangkat desa Desa Ujung PadangKecamatan Semidang Alas Maras tanggal 10 Februari2020.

menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalammengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata UsahaNegara tidak terbatas pada halhal apa saja yang didalilkan oleh para pihakyang bersengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangandan buktibukti tertulis serta keterangan saksisaksi yang diajukan para pihak,diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:iL, Bahwa dalam Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor:001/01/PANSEL

Desa, khususnya Pasal 5 hinggaPasal 26 yang mengatur mengeai proses penjaringan yang terdiri daripengumuman, pengajuan permohonan, pendaftaran bakal calon, verifikasi, danpenetapan bakal calon, penyampaian keberatan masyarakat desa terhadapbakal calon, kemdian diteruskan dengan proses penyaringan dandikeluarkannya rekomendasi Camat untuk mengangkat perangkat desa terpilih;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftar menjadi PerangkatDesa berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa Nomor:001/01/PANSEL

Foto copy Surat Panitia Seleksi Panwas Pilkades KotaPadangsidempuan kepada Ketua DPRDKotaPadangsidempuan. ....Padangsidempuan Nomor : 05/Pansel Pilkades/2017.Leen eee eee eee eae a eee eee t eee t ate t eaten eseeeteseeeeeeeaeaeaeaeaes (Bukti T8);9.

Foto copy Surat Panitia seleksi Pengawas Pemilihan KepalaDesa Kota Padangsidempuan Nomor06/Pansel/Pilkades/2017 Agustus 2017 kepada Ketua DPRDPAGANGSIDGEMPUAN: sewers: ssnnsenen cnx ea emma cox vs emma ee (Bukti T9);10.Foto copy putusan Pengadilan Negeri PadangsidempuanNomor : 50/Pdt.G/2018/PN.PSP. .........cccceeeeeeee ees (Bukti T10);11.Foto copy Salinan Keputusan Walikota PadangsidempuanNomor : 212/KPTS/2017 tanggal 18 April 2017 TentanbgTahapan, Hari dan Tanggal Pemungutan Suara PadaPemilihan

Bahwa berdasarkan surat Nomor 05/Pansel Pilkades/2017tanggal 10 Juli 2017 Panitia seleksi Panwas Pilkades KotaPadangsidimpuan menyampaikan hasil seleksi PanwasPilkades kepada Ketua DPRD (vide bukti T8) ;4.

., selakuSekretaris Kota Makassar dan selaku koordinator Pansel telah diberipetunjuk dan diarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasidengan KASN;Demikian pula seluruh panitia seleksi berasal dari unsur eksternalpadahal yang seharusnya hanya berjumlah 55% dari jumlah panitiaseleksi, serta berjumlah 31 orang melebihi dari jumlah yangseharusnya minimal 5 orang dan maksimal 9 orang;b.

Agung Budi Santoso, M.Sidan saksi Termohon Kasasi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si dan Arham Alwi,S.Sos., menegaskan bahwa Termohon Kasasi dalam pembentukanPanitia Seleksi tidak pernah berkordinasi dengan pihak KASN,walaupun saksi Ibrahim Saleh, S.E., M.Si., selaku Sekretaris KotaMakassar dan selaku kordinator Pansel telah diberi petunjuk dandiarahkan oleh pihak Menpan & RB untuk berkordinasi dengan KASN,tetapi tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi ic saksi Ibrahim Saleh,S.E., M.Si.

Sittiara, M.Si dan tidak diumumkan secara terbuka, sehinggapenentuan pejabat yang terpilih tidak lagi berdasarkan peringkat 3besar hasil seleksi menurut penilaian Pansel, dan pada system MeritHalaman 48 dari 52 halaman.