PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS / LEGAL STANDING UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN1.Bahwa dalam bagian komparisi gugatan, Penggugat meyebut identitasdirinya yaitu Agus Supriyadi, S.H., M.H, dkk, selaku Advokat,paralegal dan Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kordinator Wilayah DKI Jakarta (LBH SBSIKorwil DKI Jakarta). Dengan demikian nyata dan terbukti bahwa pihakyang mewakili Sdri.

Seprina Ginting dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat dalam perkara a quo diwakili oleh dan memberikan kuasakepada paralegal dan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kordinator Wilayah DKI Jakarta;Bahwa berdasarkan pedoman teknis admnistrasi dan teknis peradilan dilingkungan peradilan perdata umum Jo.

Pengadilan Hubungan Industrialtersebut diatas, nyata bahwa paralegal dan pengurus Lembaga BantuanHukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kordinator Wilayah DKI Jakartatidak termasuk dalam kriteria pihak yang dapat bertindak sebagaikuasa / wakil dari Penggugat / Tergugat atau Pemohon di Pengadilan.Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat tidak memilikikapasitas / legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugatdalam perkara a quo;5.

Seprina Gintingmemberikan kuasa kepada Paralegal dan Pengurus Lembaga Bantuan HukumSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Koordinator Wilayah DKI Jakarta, menurutTergugat dengan mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilandi Lingkungan Peradilan Perdata Umum jo Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, Paralegal dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh SejahteraIndoneisa Koordinator Wilayah DKI Jakarta tidak termasuk dalam kriteria pihak yangdapat bertindak sebagai kuasa/wakil

,selaku Advokat, Paralegal dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Serikat BuruhSejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan kelengkapan /egalStanding, penerima kuasa bernama Ebit Pardede,S.H., dan Haratua Pardede, S.H.

., M.H. danAhmad Muhibullah,S.H, .Advokat dan Paralegal (UU BantuanHukum No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo PP No. 42Tahun 2013 dan Permen Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2013,Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 joPeraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008) pada Yayasan LembagaBantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamatdi Jalan Villa Pamulang CG1 No. 5 Kelurahan Pondok Benda,Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";MelawanTergugat

., Dkk Para Advokat/Pengacara,Konsultan Hukum dan PARALEGAL pada Kantor LEMBAGA BANTUANHUKUM KOMUNITAS RAKYAT ANTI KORUPSI disingkat LBH KORAKberalamat kantor Pusat di JI. Pandegiling No.246 Surabaya Cabang diJI. Samratulang! No.29 B RT/RW.003/005 Kel. Setono Pande Kec.

., Keseluruhannya adalah Para Advocat dan Paralegal Biro BantuanHukum Umsu, yang berkedudukan di di Jalan Muchtar Basri Nomor 3 Kota Medan;Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umummembacakan Uraian Singkat Kejadian yang selengkapnya terlampir dalam berkasperkara ini;Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti Uraian Singkat Kejadian itu;Hal 1 dari 12 HalPerkara Nomor 11 /Pid.C/2018/PN MdnSelanjutnya atas pertanyaan Hakim, selanjutnya

Daulay sebagai Penyidik Pembantu;Para Terdakwa tidak ditahan.Terdakwa menerangkan bahwa ia didampingi oleh Penasehat Hukum Faisal Riza,SH,MH., Faisal, SH,M.Hum., Zainuddin, SH, MH., Fajaruddin, SH,MH., Dan ErwinAsmadi, SH, MH., Keseluruhannya adalah Para Advocat dan Paralegal Biro BantuanHukum Umsu, yang berkedudukan di di Jalan Muchtar Basri Nomor 3 Kota Medan;Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa

Erwinsyah.Tempat lahir : Medan.Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Ampera VI Nomor 2 Kecamatan Medan Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Satpam.Hal 7 dari 12 HalPerkara Nomor 11/Pid.C/2018/PN MdnTerdakwa tidak ditahan;Terdakwa menerangkan bahwa ia didampingi oleh Penasehat Hukum Faisal Riza,SH,MH., Faisal, SH,M.Hum., Zainuddin, SH, MH., Fajaruddin, SH,MH., Dan ErwinAsmadi, SH, MH., Keseluruhannya adalah Para Advocat dan Paralegal

., seluruhnya adalah Paralegal dan Pengurus padaKantor Dewan Pengurus Cabang Federasi TransportasiIndustri Umum dan Angkutan Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FTA KSBSI) Kota Palembang yangberalamat di Jalan Suka Senang No. 150 RT 03, RW 01,Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, KotaPalembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei2018, selanjutnya disebut Sebagal.................:.05 Penggugat;LAWANPT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA, Tbk, Perseroan, berkedudukandi Jalan Letnan

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :HENDRIKJON HASUGIAN, SH, KRISMAN HARA TUA SITOMPUL, S.H, M.H, MEGA EDWANDA SARI, SH, JOSUA TUA HAMONANGAN MANURUNG , SH dan SUJAK ARIANTO, SEkesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Paralegal dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH-SBSI) KALIMANTAN BARAT yang berkedudukan di Jalan Perdamaian Komplek Soja Budi Utama Bakti Blok BB 6 Kubu Raya, Pontianak Kalimantan Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

., selaku Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DPCKabupaten Kubu Raya (dalam perkara A quo selaku Penerima Kuasadengan Jabatan sebagai PARALEGAL) mengadukanpermasalahan/perselisihan PHK PARA PENGGUGAT ke Kantor DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya (DisnakertransKab.

(Paralegal).3) Dan ke5 Kuasa PARA PENGGUGAT dalam Surat Kuasanya tersebutmenyatakan sebagai berikut : Kesemuanya adalah Advokat/Pengacaradan Paralegal dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKATBURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH SBSI) KALIMANTAN BARATyang berkedudukan di Jalan Perdamian Komplek Soja Budi Utama Bakti,Blok BB6, Kubu Raya, Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, dalam hal ini bertindak baikbersamasama maupun sendirisendiri untuk dan atas nama kepentinganhukum

Nomor 01Tahun 2018tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yangamar putusannya di bagian mengadili pada Diktum putusan angka 2, 3dan 4, yang kutipannya masingmasing sebagai berikut: 2.Menyatakan Peraturan Menter Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal DalamPemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturanpeundangundangan yang lebih tinggi, yaitu UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum;3.Memerintahkan

kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;4.Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkanpetikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkandalam Berita Negara;6) Dengan demikian Paralegal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018, dilarang untuk beracaradipersidangan

Kubu Raya,yang manaundangan tersebut menindaklanjuti pbengaduan PARA PENGGUGAT yangdimotori oleh Ketua DPCSBSI Kabupaten Kubu Raya yakni SUJAKARIANTO, SE., (yang dalam perkara ini juga bertindak sebagai KuasaHukum PARA PENGGUGAT dengan profesi/jabatan PARALEGAL), danTERGUGAT juga menolak penyelesaian permasalahan PHK PARAPENGGUGAT melalui lembaga DPRD Kab.

., M.H dan Feri Fernando, S.H masingmasing adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukumserta Paralegal pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETULBETUL yang berkantor di Jalan Bakti Luhur No.115 KelurahanDwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ProvinsiSumatera Utara, baik secara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021,Selanjutnya sebagai Penggugat;LawanRadelina Br Ginting, Perempuan, Umur 36 Tahun, Tempat TanggalLahir Batu) Penjemuran, 18 April 1967,

., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edymaulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H (Paralegal),Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yangberalamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, KelurahanRimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Agutus 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telan membaca:1.

., Dkk, para Avokat dan Pemberi BantuanHukum (Paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan KemanusiaanDuta Keadilan Indonesia (YLBHKDKI), berkantor di Komplek Departemen AgamaJalan Palapa Raya No.5C Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,Jakarta Barat 11520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019;;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 3 Halaman Petikan Putusan Pidana Nomor 160/Pid.B/2019/PN.JKT.PST Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Serta padatanggal 10 s/d 12 Juli 2008 tidak masuk kerja untuk kepentingan mengikutikegiatan serikat pekerja yaitu diklat paralegal yang diselenggarakan olehafiliasi buruh dimana Penggugat;. Bahwa Pelanggaran disiplin yang kemudian menjadi dasar PHK terhadapPenggugat adalah tanpa dasar.

MegariamasSentosa untuk mengikuti pendidikan paralegal di CisaruaBogor padatanggal 10 s/d 12 Juli 2008, melalui surat tertulis No. 018/PTP SBGTSGSBIPT.MS/JKT/VI/08. Pendidikan paralegal sendiri baru berakhir pada hariminggu, 13 Juli 2008;Surat ini diterima oleh Tergugat, melalui Sdr. Jnanhotman selaku HRD & GAManager PT. Megariamas Sentosa, sebagaimana dibuktikan dengan surattanda terima sejak tanggal 27 Juni 2008. (Bukti P6);8.

Emelia Yati MD Siahaanselaku sekretaris Jendral DPP GSBI menghubungi pihak Tergugat PT.Megariamas Sentosa untuk mengklarifikasikan perihak pemberitahuandispensasi pendidikan paralegal untuk 2 orang Pimpinan SBGTSGSBI PT.MS. Akan tetapi saat itu Tergugat diwakili oleh Bok. Jhanhmotman masihmenyatakan akan dipertimbangkan;9.

Tidak hanya advokat sajayang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga Paralegal, Dosen danMahasiswa Fakultas Hukum, termasuk Mahasiswa dari Fakultas Syariah,Perguruan Tinggi Militer, dan Perguruan Tinggi Kepolisian. PelayananPemberian Bantuan Hukum merupakan tindakan yang menjadi salah satuHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2021/PA.Tmlbentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat. Dalam menanganipersoalan hukum di masyarakat, Paralegal tunduk pada hukum acara yangsama.

Sehingga Paralegal juga memiliki hak yang sama dengan Advokat untukmemberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakanuntuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalamproses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaiantersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang

., Tim Advokat Firma HukumABP & Paralegal LKBH Fakultas Hukum UndanaKupang, yang berkedudukan di JI. Bona Indah No. 15cBIN Kolhua, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang,dengan ini memilin kantor sementara di KampungMeleset, RT. 009, RW. 004, Kel. Kampung Baru, Kec.Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. NINDYA KARYA (Persero), berkedudukan di JI.

Jika kuasa Penggugat Il, Ill dan IV berdalihbahwa bertindak sebagai Kuasa paralegal berdasarkan peraturan MenteriHukum dan HAM RI Nomor: 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal DalamPemberian Bantuan Hukum Pasal 11 dan Pasal 12 yang oleh MahkamahAgung Berdasarkan Putusan Nomor : 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 bertentangandengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOCAT dankarenanya tidak berlakuBerdasarkan fakta fakta tersebut diatas, teroukti

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat (paralegal) tidak mempunyai kapasitasdalam mengajukan gugatan perdata karena berdasarkan UndangUndangNomor: 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT dalam Pasal 3 ayat (1) hurufcbahwa tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negarasedang Kuasa Penggugat Il, Ill dan IV adalah ASN pada Fakultas HukumUniversitas Nusa Cendana ;.

tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secaraumum setidaknya terdapat 4 (empat) kata kunci berkaitan dengan paralegal,yaitu:a.

11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil (HUM)memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegaluntuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri prosespemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi ataumembantu advokat.

., Rita RiaSafitri, S.H (paralegal), Nisa Afifa (paralegal) dan TionardDpracristo Ridarto, S.H., advokat dan paralegal pada LBH PeduliHukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di PertokoanSinar Alam jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntung Manggis,Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat

Berkas perkara perdata Nomor 147/PDT/2017/PT.DKI antara ;RUDY HALIM .Beralamat, Villa Gading Indah Blok C Nomor 11RT.001/RW.014, Kelurahan Kelapa Gading Barat, KecamatanKelapa Gading, Jakarta Utara , dalam hal ini diwakili olehkuasanya : BENNY BATUBARA,SH, N.M WAHYUKUNCORO,SH dan AGUSTINA PRATIWISH , Advokat danParalegal pada kantor Advokat & Paralegal BWA & Rekanberalamat di Gedung RPM Lantai 3, Jalan Indokarya TimurBlok G/14, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Ickbal Hofifi Bairuroh, S.Sy, Johan SidikKantara, S.H.I, Lukman Hakim, S.H.I adalah sebagai paralegal pengurusyayasan lembaga hukum perselisihnan keluarga dan perceraian.

., Pengacara/Kuasa Hukum/Paralegal pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM(YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA,beralamat di Jalan SaoSao No. 208 A, Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2016,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanWaode Ahmarani Madu binti Laode Ahmad Madu, umur 24 tahun, agama Islam,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo, Rumah Sakit Jiwa, Lorong Rusunawa, KelurahanTobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sdisebut sebagaiTermohon

., paraAdvokat/paralegal yang berkantor di pada Kantor PusatKonsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Jalan AmalLama No. 1 gedung Pasca Sarjana Lt. 1 Tarakan, KalimantanUtara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSMP, tempat kediaman di Kota Tarakan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka

., Dkk Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal) padaYayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia(YLBHKDKI), berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa RayaHalaman 1 dari 3 Halaman Petikan Putusan Pidana Nomor1425//Pid.

Tanggal 6 Juli 2015,dikuasakan kepada Kuasa Hukum Advokat / Pengacara/Penasehat Hukum/Paralegal pada Pos BantuanHukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADN)Kab.Muna, berkantor di Kelurahan Raha lll, KecamatanKatobu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha

., masingmasing Advokat dan Paralegal padaYayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia(YLBHKDK), berkantor di Komplek Departemen Agama, Jalan Palapa Raya No.5C Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520,sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 632/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan susunanMajelis Hakim untuk memeriksa