hukum, yang menyebabkan banyakterlapor, calon tersangka atau benarbenar tersangka menjadi ATM bagioknum penegak hukum.

Namun sebaliknya jika terlalumementingkan aspek perlindungan hakhak warga negara dikhawatirkan akanmempersulit pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.Menyelesaikan perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana,berarti alatalat negara penegak hukum pidana bekerja dengan menjalankankewenangan yang dimilikinya.

proses tanpa prosedur.Seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana olehalat negara penegak hukum berdasarkan bukti permulaan, maka statushukumnya dapat diubah oleh penegak hukum pidana menjadi tersangka.Sebagai seorang tersangka, dia dapat dikenakan berbagai pembatasanterhadap kemerdekaan pribadinya seperti kebebasan bergerak, menguasai/memiliki harta benda dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, praperadilan adalah instrumen untukmengontrol tindakan sewenangwenang aparat penegak hukum terhadapupaya paksa yang dimungkinkan dalam KUHAP.

Selain itu, permasalahannya bukan padadefinisi istilan pada pasal a quo, tetapi berada dalam level interpretasi olehaparat penegak hukum dan hakim dalam praktik penegakan hukum.

Bahwa alasan tersebut sangatlah berlebinan sebab terdakwa menilainyaadalah tindakan subjektifitas dan menjurus pada ketakutan yang sangatberlebihan kepada institusi penegak hukum (polri), yang seharusnya initidak terjadi dan jaksa menyadarinya bahwa jaksa penuntut umum jugaberasal dari institusi penegak hukum (Kejaksaan) yang juga memilikikewenangan untuk menahan seseorang/ beberapa orang yang diduga ataudisangka melakukan tindak pidana sehingga sangatlah berlebihan jikadikaitkan dengan institusi

maupun para penegak hukum lainnya tentangperbuatan yang disangkakan pada terdakwa menjadi pemicu bagi aparatpenegak hukum lainnya untuk melakukan perbuatan yang serupa apalagiterdakwa sama sekali tidak megakui perbuatan yang didakwakan olehpenuntut umum.4.

Bahwa terdakwa sangatlah kooperatif selaku terdakwa karena terdakwacukup memahami karena terdakwa juga penegak hukum sehingga alasanberbelitbelit itulah adalah alasan yang sangatlah mengadaada oleh jaksapenuntut umum serta dianggap tidak mengakui perbuatannya, bahwa jaksapenuntut umum sangatlah keliru jika itu dijadikan hal yang memberatkankarena itu adalah bagian dari pembelaan diri terdakwa yang memang tidakakan pernah diakuinya karena perbuatan yang disusun sedemikian rupa ituadalah cerita yang

Membebankan biaya kepada Negara;Apabila majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti danseksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal26 Februari 2019 Nomor 6/Pid.B/2019/PN Snj, memori banding dari Penuntut Umumserta kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat sebagai seorang Anggota Polri atau seorang penegak hukumseharusnya Terdakwa

hukum ada faktor yang memberatkan yang dapatdijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana yang setimpal sebabseyogianya para penegak hukum wajib menjadi contoh tauladan bagi aparat penegakhukum dan masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa adapun hal lain dan selebihnya, sebagaimana telahdipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang

TAMBAH als TAMBAH Bin ABDUL MANANbersamasama dengan Terdakwa II EFFENDI als KIYEN Bin SARMAN padahari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat didalam sebuah mobil Honda Jazz yang sedang parkir depan rumah di pinggirjalan Dusun penegak Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang KabupatenBangka Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengambil

TAMBAH als TAMBAH Bin ABDUL MANANdan Terdakwa II EFFENDI als KIYEN Bin SARMAN mengikuti mobil hondajazz milik Saksi SUDIRMAN als SUDIR Bin ASE dan saat mobil hondajazz milik Saksi SUDIRMAN als SUDIR Bin ASE sedang parkir didepanrumah Saksi SUDIRMAN als SUDIR Bin ASE tepatnya dipinggir jalanDusun penegak Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang KabupatenBangka Barat Terdakwa M.

Saksi Awin bin Saimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020sekitar pukul 10.30 WIB di pinggir jalan Dusun Penegak Desa Simpang YulKecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 152/Pid.B/2020/PN Mtk.Bahwa barang milik saksi Sudirman yang hilang berupa 1 (Satu) unithandphone merek Oppo dan 1 (Satu) buah tas berisi dokumendokumen milikSDN 17 Tempilang;Bahwa saksi tidak mengetahui

Tambah alias Tambah bin Abdul Manan, didepan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang laintersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30WIB di sebuah mobil yang parkir di depan sebuah rumah di pinggir jalanDusun Penegak Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten BangkaBarat;Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tas ransel warna coklatmerk Polo yang berisi mapmap, 1 (Satu) unit handphone Oppo warna

(H.R. 01 Desember 1902);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIBbertempat di pinggir jalan Dusun Penegak Desa Simpang Yul Kecamatan TempilangKabupaten Bangka Barat, Terdakwa I M.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek anggunan/broch dalam surat Pernyataan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 November 1998 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (POLRI/ABRI) ; --------------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------

Menghukum dan = memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objekanggunan/broch dalam surat Pernyataan/Perjanjian antara Penggugat danTergugat tertanggal 12 November 1998 kepada Penggugat dalam keadaan baikdan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (POLRVABRI) ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp 641 .000.

Jkt.SelKomisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat padaDepartemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.Pasal 11Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meiakukan penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lainyang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b.

Jkt.Selmelibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaranegara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindakpidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukumatau penyelenggara negaraMengacu pada ketentuan tersebut, maka kewenanganTermohon tidak hanya = melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh penyelenggara negara saja, karena Pasal11. huruf a UU No.380 Tahun 2002 juga menentukanalternatif/pilinan lain tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 11

huruf a, yaitu tindak pidana yang melibatkanaparat penegak hukum atau tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh orang lain dalam hal ini dilakukan olehselain penegak hukum dan penyelenggara negara yangada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaranegara.7.

kaitannya dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.Bahwa Termohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkaraatas nama Samsul Hidayatullah ada kaitannya dengan tindak pidana yangdilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu tersangka Berthanatalia RurukKariman yang berstatus sebagai Advokat dan Rohadi selaku penyelenggaranegara.Hal 56 dari 69 Hal Putusan No. 112/Pid.Prap/2016/PN.

Pasal 5 ayat (1) menegaskanAdvokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijaminoleh hukum dan peraturan perundangundangan.

Bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalahtidak sah menurut Hukum bukan karena merupakan forum untuk mengujisah atau tidaknya upaya paksa ataupun wewenang yang dilakukan olehPenegak Hukum karena subyek Termohon yang dimohonkan olehPemohon adalah bukan merupakan Penegak Hukum akan tetapi Termohon adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk menguruspemerintahan diwilayah Kabupaten Buton Selatan sebagai Bupati (Pj BupatiButon Selatan) ;Bahwa Permohonan Praperadilanyang

dimohonkan oleh Pemohon adalahjelasjelas sangat kabur dan tidak beralasan hukum karena praperadilanmerupakan forum Perwujudan Azas bahwa setiap penetapan Tersangka,penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukandengan perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah yang dilakukan olehAparat Penegak Hukum dan Praperadilan juga merupakan perwujudan haksetiap orang untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ataspenangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh AparatPenegak

Hukum.Jadi Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upayapaksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan jugasebagai lembaga pengawasan Horizontal diantara Penegak Hukum ;5.

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PemohonPraperadilan adalah tidak sah dan beralasan hukum (error in objecto) salahsasaran yang seharusnya Termohon yang dimohonkan oleh PemohonPraperadilan harusnya ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum = yangdiberikan wewenang upaya paksa oleh kekuasaan yang sah ;2.

Hukum.Jadi Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upayapaksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan jugasebagai lembaga pengawasan Horizontal diantara Penegak Hukum ;.

Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter, lebar 10 meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5390 atas nama NORLINA adalah harta warisan Almarhumah NORLINA binti UTUH MASDAR;
4. Menetapkan harta berupa:
4.1.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guest house) 3 (tiga) lantai dan sebidang tanah seluas 150 m2, terletak di Jalan Penegak RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
4.2.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guesshouse) 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas tanah seluas 300 m2, terletakdi Jalan Penegak RT 09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu KelurahanDamai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur.b. Mobil Toyota Yaris 1.500 cc, manual transmisi, warna orangemetalik, tahun pembuatan 2017, No.Pol.

Norlina menikah dengan Tergugat dan pada saatmereka menikah, Norlina dan Tergugat membeli satu kavling tanahdisamping tanah mereka tersebut dan bangunan yang lama direnovasisehingga menjadi lantai dua dan dijadikan guess house.Bahwa bangunan tersebut terletak di jalan Penegak Kota Balikpapannamun ukurannya Saksi tidak tahu.Bahwa selain itu ada lagi mobil 2 unit, Avanza dan Yaris.

Ditemukan sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter,lebar 10 meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 KelurahanDamai Bahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan BalikpapanSelatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (belum bersertipikat)dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Freddy S.Barat : Zulkifli.Timur : Gang/JalanSelatan: tanah milik Norlina.3.

Sebidang tanah hak milik seluas 150 m2 (panjang 15 meter, lebar 10meter) yang terletak di Jalan Penegak Nomor 1A RT 09 Kelurahan DamalBahagia (dahulu Kelurahan Damai RT 36) Kecamatan Balikpapan SelatanKota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, belum bersertifikat, denganbatasbatas sebagai berikut:Utara > tanah/rumah pendudukBarat : tanah/rumah penduduk.Timur > gang/jalan.Selatan : tanah milik Almarhumah Norlina2.

Rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha penginapan (guesshouse) 3 (tiga) lantai dan sebidang tanah seluas 150 m2, terletak diJalan Penegak RT O09 Kelurahan Damai Bahagia (dahulu KelurahanDamai RT 36) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur.b.

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada pipi kirisaksi ;Bahwa Saksi bekerja bersama Carles Manurung sebagai Honorer Sat PolPP Kota Batam sejak Agustus 2013 yang tugas dan tanggung jawabsaksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum ;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung, Shahadat, Susantosebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh mengamen

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung ;Bahwa saksi bekerja bersama Carles Manurung,Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang bertugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum ;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah kiri saksi Carles Manurung dengan menggunakanbenda berupa taring babi milik terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak terima diberitahukan Himbauan saksi untuk tidakboleh

Sekupang Batam yangmelukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ;Bahwa berawal ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,FaisalDedi sebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggungjawab saksi yaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertibanumum terdakwa keberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauansaksi Carles Manurung untuk tidak boleh mengamen dilampu merahSimpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis

Sekupang Batamyang melukai pelipis saksi Carles Manurung dan Luka Lecet pada saksiShahadat ketika saksi Carles Manurung bersama Shahadat,Faisal Dedisebagai Honorer Sat Pol PP Kota Batam yang tugas dan tanggung jawab saksiyaitu sebagai penegak Perda Kota Batam dan ketertiban umum terdakwakeberatan atau tidak terima diberitahukan Himbauan saksi Carles Manurunguntuk tidak boleh mengamen dilampu merah Simpang Basecamp;Bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan cara menggoreskan padabagian pelipis sebelah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya lebih kurang 45 cm (empat puluh lima centi meter);Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berwarna cokelat bagian atas (bagian bahu) berwarna hitam bertuliskan PENEGAK PERDA pada bagian depan baju kaos;Dikembalikan kepada saksi korban ABI SUAD;6.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya Ik 45 cmbergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berwarna cokelat bagian atas(bagian bahu) berwarna hitam bertuliskan PENEGAK PERDA padabagian depan baju kaos;Dikembalikan kepada saksi korban ABI SUAD;4.

ketiak sebelah kiri sepanjang 5(lima) cm, luka dibagian jari manis bagian kiri sepanjang 4 (empat) cm, danterdapat luka lecet di ibu jari sebelah kanan sepanjang 1 (satu) cm;Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barangbarang bukti berupa:Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Mre. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya Ik 45 cmbergagang kayu; 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berwarna cokelat bagian atas(bagian bahu) berwarna hitam bertuliskan PENEGAK

terhadap Terdakwa harus tetap ditahan;Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;Menimbang, bahwa terhadap barangbarang bukti berupa :e 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya Ik 45 cmbergagang kayu;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;e 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berwarna cokelat bagian atas(bagian bahu) berwarna hitam bertuliskan PENEGAK

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang panjangnya lebih kurang45 cm (empat puluh lima centi meter);Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;e 1 (satu) lembar baju berlengan panjang berwarna cokelat bagian atas(bagian bahu) berwarna hitam bertuliskan PENEGAK PERDA padabagian depan baju kaos;Dikembalikan kepada saksi korban ABI SUAD;6.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 di atas kepada Penggugat secara suka rela dan apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum atau instansi lain yang terkait agar Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat

5.

Dalam amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwaHukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ditujukan untuk melindungihak asasi dari kesewenangwenangan penegak hukum.Selain itu, yangbersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telahmengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibatpenahanan tersebut;7.

Kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadapaparat penegak hukum akan berkurang, jika dengan mata kepala sendirimelihat pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa(Extra ordinary Crime) yang secara nyata tidak punya niat dalampengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangkasendiri, masih berkeliaran di tengagtengah mereka.

Oleh karena itu untukmenjaga respek dan citra masyarakat kepada aparat penegak hukum, adalahpatut dan bijaksana untuk tetap melakukan tindakan penahanan denganmenggunakan pengecualian penahanan yang diperbolehkan Pasal 29 KUHAP;. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 3 ini pada pokoknyasudah kami bahas pada poin 2 diatas sehingga tidak kami bahas lebih lanjut;.

Oleh karena itu untukmenjaga respek dan citra masyarakat kepada aparat penegak hukum, adalahpatut dan bijaksana untuk tetap melakukan tindakan penahanan denganmenggunakan pengecualian penahanan yang diperbolehkan Pasal 29KUHAP;314.

Sundoro) terhadap Penggugat (Defianing Andaralaores binti Aminsun) ;

Demi berlangsungnya masyarakat adii dan makmur maka kamimeminta kepada aparat pemerintah penegak hukum untuk memproses kasuskasusyang telah disalahgunakan oleh saudara ABU BAKAR selaku Bupati Bandung Barat.Demi kelangsungan masyarakat adil dan makmur bahwa tindakan korupsi merupakankejahatan yang tidak bisa ditoleUr dau tela.h. mengkhianati amanah rakyat makadengan itu saudara ABU BAKAR yang telah diproses oleh aparat penegak hukum,sampai saat ini belum diproses secara benar maka ada beberapa indikasi

bahwasaudara ABU BAKAR telah menyuap penegak hukum terkait kasuskasus yang telahmelilitnya.

bahwa saudara ABU BAKAR telah menyuap penegak hukum terkait kasuskasus yang telah melilitnya.

Demi berlangsungnya masyarakat adil dan makmur maka kami memintakepada aparat pemerintah penegak hukum untuk memproses kasuskasus yang telahdisalahgunakan oleh saudara ABU BAKAR selaku Bupati Bandung Barat Demikelangsungan masyarakat adil dan makmur bahwa tindakan korupsi merupakankejahatan yang tidak bisa ditolelir dan telah mengkhianati amanah rakyat maka denganitu saudara ABU BAKAR yang telah diproses oleh aparat penegak hukum, sampai saatini belum diproses secara benar maka ada beberapa indikasi

bahwa saudara ABUBAKWft. tAaVi menyuap penegak hukum terkait kasuskasus yang telah melilitnya.Maka kami dari lembaga aspirasi masyarakat indonesia menginginkan keadilan yang7mana telah dijadikan landasan program dalam membenahi pemerintahan yang korupdan telah mengkhianati hakhak rakyat bandung barat maka dengan itu kami meminta:1.

., tertanggal 11 Januari2016, kepada Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, Abdul MuizSaadih, bukti PT33, sesuai dengan aslinya ;Surat dari Penggugat, Sdr. Fahri Hamzah, SE., tertanggal 11 Januari2016, kepada Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, Abdul MuizSaadih, bukti PT34, sesuai dengan aslinya ;Hal. 116 dari 163.

Fahri Hamzah, SE., tertanggal 28 Januari2016, kepada Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, Abdul MuizSaadih, bukti PT43, sesuai dengan aslinya ;Hal. 117 dari 163.

Fahri Hamzah, SE., tertanggal 29 Januari2016, kepada Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, Abdul MuizSaadih, bukti PT50, sesuai dengan aslinya ;Surat Rekomendasi dari Badan Penegak Disiplin Organisasi Nomor :01/D/PDOPKS/1437 tertanggal 19 Rabiul Akhir 1437 H/ 29 Januari2016 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Penegak DisiplinOrganisasi (BPDO), ditujukan kepada : Majelis Tahkim Partai KeadilanSejahtera, Perihal : Rekomendasi atas Perkara Fahri Hamzah, buktiPT51, sesuai dengan aslinya ;Surat Pengantar

termuat dalam bukti P9 yang berupa SuratPanggilan Kedua Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PartaiHal. 141 dari 163.

Fahri Hamzah, SE., tertanggal 11Januari 2016, kepada Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, Abdul MuizSaadih, dan bukti PT34 yang berupa Surat dari Penggugat, Sdr.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia ( PPDI )Bahwa pada tanggal 6 september 2010 Dewan Pimpinan Daerah (DPP)Partai Penegak Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telahmengeluarkan rekomendasi dukungan untuk pencalonan pilkada butonpriode 20112016,rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan usulan dariDewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia KabupatenButon...6Buton tertanggal 30 agustus 2010 NO. 33DPC/PPDI/VIIV2010 perihalpencalonan h.

La uku, SH ; 92+ 222 ano none nee neeBahwa atas segala bentuk surat dukungan tersebut Ketua Dan SekretarisDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi IndonesiaKabupaten Buton menandatangani surat pencalonan pada model KWKKPUbersama Partai pendukung lainnya sebagai syarat untuk mendaftarkanpasangan calon H.

LA UKU, SH Dan DANI, BSC hanya 14,9%tidak mencukupi syarat minimum 15% sebagaimana dimaksud padaperaturan KPU no. 13 tahun 2010, karena surat penegasan NO.3211/RHS/DPP/PPDVX/2010 perihal pemberhentian sementara sekretarisDPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Buton An. MUSDIN,S. SOS kepada sekretaris baru saudari EST DWI SUSANTI, S.

adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera SelatanNo.004/I/KISS/PSMA/2013 tertanggal 6 Februari 2013, dalam memeriksa danmemutus perkara sengketa informasi Publik antara KPU Kota Palembang sebagaiTermohon lawan Komite Penegak Kebenaran (KPK) Provinsi Sumatera Selatansebagai Pemohon dalam register perkara No.003/I/KISS/MI/2013 (Bukti : P1);Hal. dari 21 hal Put.

Kebenaran (KPK) Sumatera Selatansebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang sebagaiTermohon sebagaimana surat panggilan sidang ajudikasi No.051/I/III/2013 (Bukti:P4);4 Bahwa TergugatII adalah Komite Penegak Kebenaran (KPK) Sumatera Selatan.Dalam pemeriksaan Ajudikasi sebagai Pemohon Penyelesaian Informasi Publikdengan surat permohonannya yang diajukan kepada TergugatI No.68/LSM.KPK/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012.

Kebenaran (KPK) SumateraSelatan, sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPalembang sebagai Termohon;8 Bahwa setelah TergugatI, memutus perkara a quo, yang mana putusan tersebut baruPenggugat terima tanggal 7 Februari 2013, ternyata secara Fakta Hukum, dalamputusannya dengan register perkara No. 003/I/KISS/III/2013, antara Pemohon(Komisi Penegak Kebenaran) lawan Termohon (Komisi Pemilihan Umum KotaHal. 2 dari 21 hal Put.

Kebenaran (KPK)Sumatera Selatan dan bukan bertindak dan berkapasitas selaku pribadi peserta tesseleksi PPK SeKota Palembang, maka Amar Putusan TergugatI tidak bersesuaiandengan kapasitas TergugatII selaku Pemohon dalam perkara Sengketa InformasiPublik yang diperiksa dan diputus oleh TergugatI tersebut; Bahwa Komite Penegak Kebenaran Sumatera Selatan bukanlah peserta tesseleksi KPK seKota Palembang.

Dan Komite Penegak Kebenaran (KPK)Sumatera Selatan sebagai Subjek Hukum, adalah Badan Hukum/lembagaOrganisasi (rechtspersoon) dan bukan subjek hukum perorangan (natuurlijkpersoon);Maka amar Putusan TergugatI yang memerintahkan Penggugat dalam AmarPutusannya No.004/I/KISS/PSMA/2013, dalam kutipan berikut ;(6.5) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepadaPemohon:Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor ..... K/Pdt.SusParpoll.....1617a).

Penegak,Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul, KecamatanTempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagaiPemohon I;Daniya binti Abdullah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diKp.

Penegak, Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul,Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat,sebagai Pemohon Il;.Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok.pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor13/Pdt.P/2021/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi

Penegak,Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, KabupatenBangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calonHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor .13/Pdt.P/2021/PA.MTKSuaminya yang bernama Febriyanto bin Tahir, NIK : 1905051402020001,umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempattinggal di Dusun Nyikep, Rt. 011, Desa Penyampak, KecamatanTempilang, Kabupaten Bangka Barat;2.

Termohon Tidak Mempunyai Kewenangan untuk MelakukanPenyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap PemohonTeBahwa berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon mempunyaiwewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutantindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum,penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengantindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupenyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkanmasyarakat,

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lainyang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;dan/atauc. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1. 000.000.000, (satumilyar rupiah);2.

hukum, Jaksa Penegak hukum, semua anggota Polriadalah penyidik dan Jaksa adalah Penuntut, harus ada surat keputusan,surat penunjukkan yang mengangkat dia menjadi penyidik atau penuntut itupenting ;Bahwa kalau dilihat dari KUHAP, penyidik termasuk Polri dan PPNSpenyidik pun tertentu, bahasa tertentu itu harus ditegaskan dengan UndangUndang, bahwa PPNS adalah penyidik Kehutanan, Perikanan dansebagainya ;Bahwa yang disebut sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggaranegara, ada suatu Keputusan atau

(satumilyar rupiah) ;Menimbang, bahwa pasal 11 huruf a UndangUndang Nomor 30 tahun 2002memberikan batasan mengenai orangorang sebagai subjek hukum pelaku TindakPidana Korupsi yang menjadi kKewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :e Aparat penegak hukum ;e Penyelenggara negara ; Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukanoleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;Menimbang, bahwa undangundang tidak

memberikan penjelasan tentangpengertian dari aparat penegak hukum dan juga tidak menjelaskan tentang siapasaja yang termasuk aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa secara harfiah aparat penegak hukum dapat diartikansebagai aparat negara yang diberi wewenang oleh undangundang melaksanakantugastugas penegakan hukum ;Hal 233 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.234Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui denganjelas tentang siapa saja yang termasuk atau disebut sebagai

2014Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak ataumelawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wita, di depanSDN 7 Pelaihari Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten TanahLaut, Mustafa Kamaludin Kasi Penegak

delapan) orang Anggotanya melakukan Patroli dantidak lama kemudian Anggota yang melakukan Patroli tersebut mendapatibeberapa orang sedang berada di SDN Pelaihari 7, kemudian saksi bersamadengan Anggota lainnya mendatangi tempat tersebut, tetapi pada waktu itubeberapa orang langsung melarikan diri hanya tertinggal 1 (satu) orang anaklakilaki dalam keadaan setengah sadar (mabuk) karena minuman keras danditanya bernama Muhammad Noor langsung dibawa ke kantor Satpol PPKabupaten Tanah Laut, kemudian Kasi Penegak

Perda/Penyidik Satpol PPNS(Mustafa Kamaluddin) tidak merasa kurang yakin apakah anak tersebut mabukkarena minuman keras dan saudara Muhammad Noor tersebut menggunakansepeda motor tidak ada Nomor Polisinya, kemudian Kasi Penegak Perda/Penyidik Satpol PPNS (Mustafa Kamaluddin) menghubungi Anggota KepolisianPolres Tanah Laut untuk datang ke kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Laut,tidak berselang lama sekira jam 00.30 Wita datang 3 (tiga) orang AnggotaKepolisian yang menggunakan pakaian preman dari bagian

alternatif, sehingga apabila salah satu dari keseluruhandari unsur dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur terbukti.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wita di SDNPelaihari 7 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, MustafaKamaluddin Kasi Penegak

Tanah Laut, kemudianKasi Penegak Perda/Penyidik Satpol (PPNS) (Mustafa Kamaluddin) tidak merasakurang yakin apakah anak tersebut mabuk karena minuman keras dan saudaraMuhammad Noor tersebut menggunakan sepeda motor tidak ada Nomor Polisinya,kemudian Kasi Penegak Perda/Penyidik Satpol (PPNS) (Mustafa Kamaluddin)menghubungi Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut untuk datang ke kantor Satpol PPKabupaten Tanah Laut, tidak berselang lama sekira jam 00.30 Wita datang 3 (tiga)orang Anggota Kepolisian yang

Penegak 4 No. 1 Rt. 06 / 02Kel. Palmerah Kec.

Penegak 4No.l RT 06 RW 02 Kel. Palmeriam Kec.

Penegak 4 No. RT 06 RW02 Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur telah ditangkap oleh parasaksi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Dan pada saatdilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paketplastic klip kecil berisi serouk Kristal warna putih bening yang didugaNarkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buahcangklong yang terangkai dengan bong/alat hisap didalam kamar rumahkontrakkan terdakwa.