Bahwa sudah seharusnya bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilang).Negeri Jakarta Timur menggunakan pertimbangan hukum yang telahmengakui bahwa Para Pemohon Kasasi adalah berstatus sebagai anakatau cucu, maka sudah semestinya putusan dari Yang Mulia MajelisHakim perkara a quo, tidak akan memberikan putusan, dengan putusanN.O, dikarenakan tidak jelasnya hubungan waris antara Para PemohonKasasi dengan Pewaris, yakni almarhum H.

Pemohon adalah seorang PNS golongan 3A yangpenghasilannya berkisar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan, b.Dalam kesepakatan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didepan mediator Pengadilan Agama Bogor angka Rp 9.000.000,(sembilan juta rupiah) telah disekapati bersama oleh kedua belah pihak.Maka berdasarkan aasan tersebut mohon Majelis Hakim yang Muliadapat mempertimbangkan dengan tetap menghormati kesepakatan awalyang telah terjadi di depan mediator dari Pengadilang Agama Bogor dandihadiri

Hal mana proses peralihan hak tersebut tercantum Surat Pernyataantertanggal 28 November 2000 yang diketahui oleh Lurah Madidir Unet;Tanah milik TERGUGAT XVI sebahagian dari tanah berdasarkan SHMNo. 56/Madidir Unet yang terbit pada tanggal 22 Desember 1982, yangdiperoleh melalui jualbeli dengan Penitje Pengadilang selaku pemiliktanah SHM tersebut.

, yang selanjutnya dipertegas lagi melaluiAkta Jual beli No. 34/JB/MDDR/IV/2008, tertanggal 23 April 2008,sehingga saat ini telah dilakukan baliknama menjadi SHM No. 892/MadidirUnet, yang terbit pada tanggal 30 Mei 2008;Tanah milk TERGUGAT LVI, diperoleh dari jual beli dengan Ratu Lariwupada tahun 1998, selanjutnya atas dasar jual beli tersebut dibuatkan SHMNo. 865/Madidir Unet yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2007;Tanah milk TERGUGAT LVII, diperoleh berdasarkan jual beli denganPenitje Pengadilang

Nomor 111 PK/PID.SUS/2017Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalamberkas perkara ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca Akta permohonan peninjauan kembali yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilang NegeriSemarang Nomor 15/PK/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Smg juncto Nomor 677 K/PID.SUS/2014 tanggal 23 November

Pada angka 4petitum Primer Surat Bantahan, Pembantah meminta agarMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untukmenyatakan pelaksanaan eksekusi barangbarang sukucadang kendaraan bermotor, berdasarkan penetapan EksekusiNo 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 November 2016 JoRelaas Panggilan Aanmaning Pengadilang Negeri JakartaSelatan No 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 November2016 adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan hukumtetap.

Kepala Kantor Pertanahan menolak untukmelakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salahsatu syarat dibawah ini tidak dipenuhi e. tanah yang bersangkutanmerupakan obyek sengketa di PengadilanG. Permohonan/Petitum :Berdasarkan uraianuraian diatas, dimohon Majelis Hakim yang mengadilidan memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan amarputusan sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Selcadang kendaraan bermotor, berdasarkan penetapanEksekusi No 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 November2016 Jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilang NegeriJakarta Selatan No 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 9November 2016 adalah tidak berharga dan tidak berkekuatanhukum tetap.

Putusan Pengadilang Wajib PajakNomor Reg.TanggalPajak 731/B/PK/PJK/201507 Desember 201555573/PP/M.VIIIB/16/201 4.PT. Asiatic Persada 721/B/PK/PJK/201507 Desember 201555580/PP/M. VIIIB/16/201 4.PT. Asiatic Persada 723/B/PK/PJK/201530 November 201555579/PP/M.VIIIB/16/201 4PT. Asiatic Persada 794/B/PK/PJK/201530 November 201555582/PP/M. VIIIB/16/201 4.PT. Asiatic Persada 732/B/PK/PJK/201507 Desember 20155557 1/PP/M.VIIIB/16/201 4.PT.

Padahal prosedur musyawarah adalah prosedur hukum yang wajibdilaksanakan oleh Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi danhasilnya dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan agar supaya nilaipenggantian yang ditetapkan dari hasil muyawarah dapat memilikikekuatan hukum;e Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang telah lalai untuk memenuhisyaratsyarat yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan yangberlaku, dimana Judex Facti Pengadilang Negeri Tangerang telah (i)tidak mempertimbangkan dengan cermat

Mdne) Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaanf) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan baik didalamdan diluar pengadilang) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasukneraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas;Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa H.M.

., C.P.L Advokat pada Catur PilarLawfirm yang beralamat di Perumahan Wahana V blok B No.16 Kuranji, KotaPadang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019 yang telahHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Pdgdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilang Negeri Padang dengan nomorregister 50/PF.Pid/IV/2019/PN Pdg pada tanggal 30 April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PadangNomor 302/Pid.B/2019/PNPdgtanggal 22 April 2019 tentang penunjukan

Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilang. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan ketentuanperaturan perundangundanganh. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapatparipurna DPRDi. Pelaksanaan tugas Pimpinan OPRD dilakukan secara kolektif.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaiKetua DPRD Kabupaten Jember periode tahun 20042009berpedoman pada perundangan yang berlaku yaitu:1. UU. RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996yang dikutip sebagai berikut :Fotocopy surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya, TIDAKDAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAHDALAM PERSIDANGAN PENGADILANg.

dengandemikian, sesuai ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 2ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif, yang dapat dikutip sebagai berikut:Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986:Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha NegaraPasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 :Pengadilang

Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilang. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan ketentuanperaturan perundangundanganh. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapatparipurna DPRDi. Pelaksanaan tugas Pimpinan OPRD dilakukan secara kolektif.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaiKetua DPRD Kabupaten Jember periode tahun 20042009berpedoman pada perundangan yang berlaku yaitu:1. UU. RINo. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

karena Para Penggugat/Masyarakat Adat Mangkalapi Hatiif Kembali hanya menguraikan mengenaipemahaman Pasal 33 ayat (4) Konstitusi tetapi tidak menguraikan dimanapelanggaran Obyek Gugatan atas ketentuan Konstitusi tersebut sehinggadalildalil Posita huruf C Gugatan aquo adalah dalildalil yang tidak berdasardan haruslah ditolak.KETENTUANKETENTUAN UNDANGUNDANG ADMINISTRASIPEMERINTAHAN TIDAK MENYEBABKAN OBYEK GUGATAN DANOBYEK GUGATAN II MEMENUHI KRITERIA KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILANG

SPT, laporan pajak 3 Bulan terakhir pasal 25 dan 21f Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilang. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri / TNI/ Polrih. Surat Keterangan dari Instansi pemberi kontrak terakhirtentang memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar sanksiatau daftar hitami. Surat Pernyataan tidak membuat pernyataan tidak benartentang kompentensi.j. Surat Pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitasdan peralatan.2. Syarat Tekhnis:a.

Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilang. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri / TNI / Polrih. Surat Keterangan dari Instansi pemberi kontrak terakhirtentang memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftarsanksi atau daftar hitami. Surat Pernyataan tidak membuat pernyataan tidak benartentang kompentensi.j. Surat Pernyataan memiliki kKemampuan menyediakanfasilitas dan peralatan.2.Syarat Tekhnis:.

Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilang. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri / TNI / Polrih. Surat Keterangan dari Instansi pemberi kontrak terakhirtentang memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftarsanksi atau daftar hitami. Surat Pernyataan tidak membuat pernyataan tidak benartentang kompentensi.j. Surat Pernyataan memiliki kKemampuan menyediakanfasilitas dan peralatan.2.Syarat Tekhnis:.