, Pelintas Batas, Penumpangdan/atau Awak Sarana Pengangkut;Bahwa benar Ahli menerangkan sesuai Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan Pengangkut adalah Orang atau kuasanyayang : bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkutyang mengangkut barang dan/ atau orang ; dan

/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orangyang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut clandatang bersama sarana pengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Pasal 7A ayat (3) yang dimaksud merujukPutusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Tnr. halaman 27 dari 45 halamankepada Pengangkut.

Pasal 7A ayat (3) yang dimaksud merujukkepada Pengangkut.

MATOA 01 melakukanbongkar muat atau transhiment ikan ke = Kapal KM.HATURESSY sebagai kapal pengangkut ikan (yang masingmasing diproses dalam berkas tersendiri) di pelabuhanPT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Ambon ;Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

WHATURESSY (Terdakwa) sesuai denganSIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) yang dimilikioleh Terdakwa di atas kapal adalah SIKPI Ol Nomor15.08.0028.16.21255 tanggal 21 Oktober 2008 = dariDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap pada DepartemenKelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa untukpelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat atau. singgahbagi Kapal KM.

SIKPI, pasal 30 menyatakanbahwa pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhanperikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yangditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untukmemuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atauHal. 3 dari 18 hal.

Aneka Sumber Tata Bahari (PT.ASTB) untuk dipindahkan ke kapal pengangkut ikan, yangdilakukan pada bulan November 2008 sampai denganJanuari 2009, dan pelaksanaannya~ dilakukan lebihbanyak pada malam hari dibandingkan pada siang hari,Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1594 K/Pid.Sus/2010dengan cara dari kapal ke kapal (ship to ship) ; Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

HATURESSY ;Menimbang, bahwa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atauSIKPI Ol Nomor : 15.08.0028.16.21255 tanggal 21Oktober 2008 diberikan untuk kapal pengangkut ikan KM.HATURESSY dan berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober2011 ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi danTerdakwa, kapal KM.

pengangkut besi;* Sdr JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;*Sdr.SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr.HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;15* Sdr.SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr.SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi; Bahwa alat transportasi yang dipergunakan saat melakukan perbuatan tersebutyaitu berupa :* 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BE 9424

Olipar Bin Somad dan sdr.AFRIZA alias AFRIZAL yangmengawasi pengangkutan besibesi kedalam mobil truk pengangkut tersebut ;Bahwa tugas dan peran masingmasing dalam perbuatan mengambil danmengangkut besi rel tersebut yaitu :* Terdakwa II MUKTAMARUDIN bin SOLIHIN bertindak sebagai pengantartenaga kerja kerja pengangkut besi dengan mengendarai kendaraan mobil pickup grand max BE 9556 JD ;* Terdakwa III AGUNG YUDA NUGRAHA bin MUHIDIN, bertindak sebagaisupir mobil truck BE 9282 M ;* RUBIYANTO bin JARI

sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi;Bahwa terdakwa I dan terdakwa II maupun terdakwa III ditangkap oleh polisikarena membawa besibesi rel kereta api dengan tanpa memiliki surat jin daripihak

besi;* saksi Joni Harsono Bin Cikin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Suratno Bin Misdih sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Heri Suyanto Bin Narimin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Sujarwo Bin Untung sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Hardiyanto Bin Arsyad sebagai tenaga pengangkut besi;21* saksi Supriyadi Bin Abas sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Olipar Bin Somad sebagai pencari tenaga angkut dantukang potong besi rel kereta api ;e Bahwa benar potongan besi rel kereta

besi;* saksi Joni Harsono Bin Cikin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Suratno Bin Misdih sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Heri Suyanto Bin Narimin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Sujarwo Bin Untung sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Hardiyanto Bin Arsyad sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Supriyadi Bin Abas sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Olipar Bin Somad sebagai pencari tenaga angkut dantukang potong besi rel kereta api ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut

, Pelintas Batas, Penumpangdan/atau Awak Sarana Pengangkut;Bahwa benar Ahli menerangkan sesuai Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan Pengangkut adalah Orang atau kuasanyayang : bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkutyang mengangkut barang dan/ atau orang ; dan

RepublikIndonesia Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan pemberitahuan pabean yang diwajibkanberupa Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest) dalambahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean;Bahwa benar Ahli menerangkan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutyang selanjutnya disebut Inward

Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut ; Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orangyang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut clandatang bersama sarana pengangkut ; Bahwa benar Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Pasal 7A ayat (3) yang dimaksud merujukkepada Pengangkut.

(kapal),pengangkut atau pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lama 24 (dua puluh empat) jamsebelum kedatangan sarana pengangkut (Kapa);e untuk waktu tempuh pelayaran kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) wajibdiserahkan paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut;e Bahwa pada saat Kedatangan Sarana Pengangkut (kapal), pengangkutatau agen yang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupaInward Manifest

kepada Pejabat Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai tujuan;e Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang akanmelakukan kegiatan pembongkaran barang, maka Inward Manifestwajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukanHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Tjbpembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segeradilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangansarana pengangkut (kapal);e Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang

barang;Bahwa sebelum keberangkatan kapal, pengangkut atau agen pelayaranyang ditunjuk wajib menyerahkan Manifest, Manifest tersebut setelahditerima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selanjutnyadidaftar sebagai dokumen BC 1.1 dan terhadap kapal yang berangkat keluar negeri tanoa muatan tetap wajib mengajukan Manifest denganpenjelasan muatan Nihil;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang

jawab ataspengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atau orang,maka Nahkoda atau orang kuasanya adalah pengangkut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasakeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.

yang mengangkut barang dari luar daerahpabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia adalah :Berdasarkan Pasal 7 A Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 diatur bahwapengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerahpabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut;Pada Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib

Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkutjuga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usahaPedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempatmaka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;5.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang;Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat makayurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut:;e.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul initidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihanhukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ataspillhan Pengangkut;Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;f.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang;Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat makayurisdiksi dan pilinan hukum terletak di Pelabuhan Muat atauPelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;e.

Apabila Pengangkut bermaksud menggugatPedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untukmengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul initidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihanhukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ataspililhan Pengangkut;Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;f.

7A ayat (1) Undangundang Nomor 17 tahun 2006diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datangdari luar daerah pabean mengangkut barang Impor wajibmemberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) keKantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.> Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17 tahun 2006 pengangkutyang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajibmencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.kerugian materil atas penyelundupan Minuman Mengandung

dilakukan oleh patroli bea dan cukaiSesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997pejabat/patroli bea dan cukai diberi wewenang untuk melakukanpengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa.Bahwa apabila sarana pengangkut tersebut berhasil dihentikan dandilakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan adanya pelanggaranmaka terhadap sarana pengangkut beserta muatannya dapatmelanjutkan perjalanan.Bahwa jika dari pemeriksaan sarana pengangkut/muatan diduga telahterjadi pelanggaran

, Laporan Penindakan, dan Berita Acara Penyegelan jikadiperlukanBahwa setelah sarana pengangkut/muatan yang ditegah tiba di kantorbea dan cukai, terhadap sarana pengangkut/muatan serta awak kapal,selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Bea dan Cukai untuk dilakukanpenelitian lebih lanjut.

yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barangimpor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, Pasal 7Aayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabeanwajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammanifesnya.

Selain itudiketahui pula bahwa kapal KIA LNF 338 adalah kapal pengangkut ikan yangilegal atau tidak resmi dan tidak diizinkkan untuk berlayar untuk mengangkutikan sebagaimana bukti surat yang menjelaskan identitas kapal KIA LNF 338yaitu :1. Surat kapal transportasi perikanan dari Provinsi Kuang ThongChina yangsudah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2007 ;2.

Bahwa kapalkapal asing yang masuk kedalam wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen resmi Pemerintah Rl,mengaku sebagai kapal pengangkut/penangkap ikan bisa saja berperanganda sehingga keadaan tentu sangat membahayakan kepentingan NegaraR. apabila kapal asing yang masuk tidak dilengkapi dokumen;3.

No. 1990 K/Pid.Sus/2013.Bahwa kapal pengangkut ikan Terdakwa bertujuan untuk membeli/mengambil ikan dari kapalkapal penangkap ikan yang berada disekitar lautNatuna, kapal pengangkut ikan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumenatau. kelengkapan berupa SIKPI, yang disyaratkan Pemerintah Rlberdasarkan ketentuan UU yang berlaku, maka Terdakwaharusdipersalahkan melakukan tindak pidana ;.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis yaituTerdakwa mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia dengan melakukan pengangkutan ikan ataukegiatan terkait yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;.

Menyatakan Terdakwa FONG XI selaku Nahkoda KIA LNF 338terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatanpidana memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau Kegiatan terkait yang tidak memiliki Surat IjinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;2.

Malang untuk mengambil pakaian.> Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) melanjutkanperjalanan menuju rumah Rizal (DPO) yang berada di Kec.GondanglegiKabupaten Malang untuk mengambil BKC HT atau rokok tanpa pita cukaiyang akan dikirimkan ke Karawang kemudian Terdakwa bersama denganSaksi IRVAN KUSUMA RIADI (Dalam penuntutan terpisah) memasukkanBKC HT atau rokok tanpa pita cukai kedalam sarana pengangkut lalu sekitarpukul 13.30

Malang kemudian saksi dan Petugas yang lain melakukan pengejaranlalu sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Talangagung, KecamatanKepanjen, Kabupaten Malang, saksi dan Petugas yang lain berhasilmenghentikan sarana pengangkut tersebut, selanjutnya Perwakilan dariPetugas menunjukkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenal kepadasopir (terdakwa) sarana pengangkut tersebut serta menjelaskan bahwa saksidan Petugas yang lain adalah Petugas dari KPPBC TMC Malang hendakmelakukan pemeriksaan sarana

pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

pengangkut karena diduga memuat BKC HTatau rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan,didapatkan dalam kendaraan tersebut terdapat BKC HT atau rokok jenis SKMmerek SUMBER BARU SBR isi 20 sejumlah 8.800 bungkus tanpa dilekatipita cukai dan BKC HT atau rokok jenis SKM merek RQ Pro Rizquna isi 20sejumlah 9.900 bungkus tanpa dilekati pita cukai.

, importir ataueksportir dan ayat (2) : Dalam hal pengurusan Pembentahuan Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportirmenguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan,Bahwa menurut pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang, dinyatakanbahwa : Pembentahuan Pabean Pengangkut Barang terdin dan :e Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana PengangkutJadwal KedatanganSarana Pengangkut

Dengan demikianpemenuhan kewajiban kepabeanannya dilakukan secara elektronik melalui sistemkomputer;Berdasarkan fakta yang disampaikan penyidik, kewajibankewajiban ini harusdilakukan oleh pihak pengangkut sebagai orang yang bertanggung jawab ataspengoperasian sarana pengangkut (dalam hal ini KM.

BAIDURI GT.32No.187/QQd), dan pihak importir atau orang yang mengimpor barangbarang yangterdapat diatas kapal tersebut;Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dilakukan oleh pengangkut, yaitu :e Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengangkut harussudah terdaftar/teregistrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telahmendapat Nomor Identitas Kepabeanan (NIk);e Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM.

Untuk waktutempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) wajib diserahkan palinglambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;e Setelah kapal datang, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan pabeanberupa Inward Manifest (BC 1.1) secara elektronik ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kuala Langsa;e Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaranbarang, maka Inward Manifest (BC 1.1) wajib diserahkan

SAAT BIN ARIPIN dapat dikatakansebagai pengangkut karena Saudara M. SAAT BIN ARIPIN adalah orang yangbertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkutbarang dan/atau orang;Dengan demikian orang yang dapat diminta pertanggungjawaban sehubungandengan adanya pengangkutan barang impor berupa bawang merah sebanyak 1 .499(seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) karung @ 20 (dua puluh) kilogramyang dimuat diatas kapal KM. BAIDURI GT.32 No.187/QQd Saudara M.

, Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluhdolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

keluarga untuk setiap kedatangan diberikanpembebasan bea masuk.2 Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabeansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungutbea masuk dan pajak dalam rangka impor.e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidakmembawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.2.

yang terdaftar sebagai barang Lost and Found sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan

, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:(1).

Putusan Nomor: 14/Pra.Pid/2016/PN.MdnBerita Acara Pemeriksaan Kapal tanggal 15 Oktober 2015karena pada tanggal 15 Oktober 2015 Pemohonmengoperasikan kapal pengangkut ikan tanpa SIKPI (SuratIzin Kapal Pengangkut Ikan).Pasal 28 UU Perikanan menentukan :(1) Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikankapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajio memiliki SIKPI.(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanoleh Menteri.Pasal 94 UU Perikanan menentukan

Orient Star yang pada intinyamenyampaikan untuk Kapal pengangkut ikan MV.

ikan, namun setelah Undang UndangNomor : 31 tahun 2004 ada dikenal kapal pengangkut ikan sebagaikapal perikanan sehingga diperlukan SIKPI untuk membedakandengan kapal penangkap ikan yang memerlukan SIPI.Bahwa perbedaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikanada pada dokumen perizinannya, dokumen untuk kapal penangkapikan adalah SIP sedangkan dokumen untuk kapal pengangkut ikanHalaman 43 dari 70 halaman.

Undang Perikanan yaituuntuk membagi zona untuk penangkapan ikan dan dimana suatukapal tidak dibolehkan untuk menangkap ikandiluar dari zonanya.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang UndangPerikanan suatu kapal pengangkut ikan hanya untuk mengangkutikan saja dan tidak boleh untuk mengangkut barang atau bendalainnya selain ikan.Bahwa ciri suatu kapal pengangkut ikan selain dapat dilihat daridokumennya juga dapat dilihat dari cek fisik kapalnya, untuk kapal kapal di Indonesia sebagai kapal pengangkut

sedangkan untuk kapal pengangkut ikan diperlukanSIKPI dimana untuk kapal pengangkut ikan sudah pasti terteradidalam SIUPnya, begitu juga untuk kapal penangkap ikan jugatercantum didalam SlIUPnya, hal itu sesuai dengan ketentuanPermen Nomor : 33.Bahwa SIPI ataupun SIPI harus mengacu pada SIUP.Bahwa suatu kapal pengangkut ikan ciri khusus kapalnya adalahharus punya palka, punya pendingin yang berfungsi khusus untukmengangkut ikan dan tidak boleh untuk mengangkut barang lainselain ikan.Bahwa kapal cargo

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebagai berikut : 1.

No: 607/PDT.G/2014/PN.JKT.PSTa. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan gantirugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang ;b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen)dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuanlain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (rerouting), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbanganlanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tu juanapabila tidak ada moda transportasi

(1)mengatur sebagai berikut:Pasal 12(1) Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimanaDimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pengangkut wajibmemberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) harikalender sebelum pelaksanaan penerbangan.Dengan demikian JerqugattelahmelakukanPerbuatanMelawanHukum melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri PerhubunganNo. 77 Tahun 2011 Tentang Tanqqung Jawab Pengangkut AngkutanUdara, hal mana Terqugat tidak memberitahukan perihal pembatalanpenerbangan sampai

Pasal 12 ayat21(3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 TentangTanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Tergugat sebagaiPengangkut wajib memberitahukan perihal pembatalan penerbangankepada para calon penumpang minimal 7 (tujuh) hari sebelum harikeberangkatan, apabila kurang dari 7 (tujuh) hari maka Pengangkut wajibmengalinkan para calon penumpang ke maskapai lain hingga sampai ditujuan yang dimaksud tanpa ada tambahan biaya apa pun, bahkan jikaharus dengan peningkatan kelas (up grading

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perobuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepadaPenggugat sebagai berikut :1.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukummelanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiel kepadaHim 26 Put.

KELUARGA MAKMUR berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM.

Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000105/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA- 203/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

204/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyegelan nomor : BA- 164/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000104/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

BATAM PUTRA TEMPATAN; 1 (satu) lembar Pendaftaran Outward Manifest tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh Sistem KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkutan nomor : SP- 2550/KPU.02/BD.0603/2019/BATU AMPAR tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM.

KELUARGA MAKMUR berupa:1 (satu) unitsarana pengangkut KLM.

TBKYang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu pembongkaranbarang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya,dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehinggapembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede).Dalam rangka pengamanan hakhak keuangan negara sesuai UndangUndang Kepabeanan Pasal 7 terdapat kewajiban pengangkut untukmenyampaikan pemberitahuan pabean (RKSP dan Manifest) termasukdalam hal terdapat kegiatan STS harus memperoleh persetujuan dariKepala

KELUARGA MAKMUR berupa:>1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. KELUARGA MAKMUR dengan 1(satu) unitmesin merk MITSUBISHP;Muatan KLM.

datang ke dalam daerahpabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali saranapengangkut darat.

Dalam penjelasan UndangUndangKewajiban ini harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya.

(kapal), pengangkut atau agen pelayaranyang ditunjuk wajidb memberitahukan Rencana kedatangan SaranaPengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tujuan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelumkedatangan sarana pengangkut (kapal), untuk waktu tempuh pelayarankurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangansarana pengangkut, pada saat kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau

agen yang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuanberupa inward Manifest kepada pejabat Kantor Pengawasan danPelayanan Beadan Cukai Tujuan;Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang akanmelakukan kegiatan pembongkoran barang, maka Inward Manifest wajibdiserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkoranbarang, atau dalam hal pembongkoran tidak segera dilakukan palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut(kapal);Bahwa dalam hal sarana pengangkut

Manifesttersebut setelah diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai selanjutnya didaftarkan sebagai dokumen BC.1.1, terhadap kapalyang berangkat ke luar Negeri tanoa muatan tetap wajib mengajukanmanifest dengan penjelasan muatan nihil.Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang disampaikan oleh pengangkut dan/atau agen pelayaranyang ditunjuk ke suatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai),sedangkan

Keputudan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP08/BC/1997 tentangPenghentian, Pemeriksaan, dan penegahan Sarana Pengangkut danHalaman 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN TjbBarang diatasnya serta penghentian Pembongkaran dan PenegahanBarang dan;5.

dan jika diperlukan diperbuat Berita AcaraPenyegelan;Bahwa berdasarkan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :30/KMK.05/1997, sarana pengangkut berikut barang diatasnya dapatmelanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan tujuannya ;Bahwa sarana pengangkut / kapal muatan dan awak kapal tersebutsetelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepadaPPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan / penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui:a.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and Foundsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah.4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (2) huruf b, ditemukan:a.

yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.3. pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:(1).

,pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan dendaadministrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen saranapengangkut;Prosedur kepabeanan yang harus ditempuh atas kapal niaga yangmembawa barang niaga dari luar negeri, sebagai berikut : Pertamasekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang ditunjuk wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan paling lambat 24 (duapuluh

(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan SaranaPengangkut yang disampaikan oleh pengangkut kesuatu Kantor Pabean(Kantor Bea dan Cukai);Yang dimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Jika memperhatikan lokasi penindakannya yaitu berada di Perairan KualaPeunaga, Kab.

sekitar 28ton yang dimuat di sarana pengangkut KM ILHAM GT. 22 NO. 91/QQGberbendera Indonesia, dapat AHLIjelaskan sebagai berikut :a.

telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 108/PMK.04/2006, juncto Peraturan DirekturJenderal Bea Dan Cukai Nomor: P10/BC/2006 Tentang Tata CaraPenyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan SaranaPengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalBea Dan Cukai Nomor P19/BC/2006 kewajiban kepabeanan yangharus dipenuhi oleh pengangkut yaitu:a.

Dalam halwaktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP/BC 1.0) wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut;Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Ksp halaman 16 dari 39 halamanb. Setelah kapal datang, pengangkut wajidb menyerahkanpemberitahuan pabean berupa Inward Manifest (BC 1.1)secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa;c.

Multi Cargo Service selaku Pengangkut sedangkan dalam Gugatan aquo,PT. Multi Cargo Service hanya sebagai TURUT TERGUGAT yang seharusnya PT.Multi Cargo Service sebagai TERGUGAT.

Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelah adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya material barangdi atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukan tanggungjawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidak menjaminpertanggungan barangbarang yang diangkut tersebut..

Bahwa dalam perkara aquo seharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT adalahTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut karena nyatanyata kesalahan ada padaTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut, maka dilakukan pembatalan Polis..

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila terjadikehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut (TURUTTERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT I danTERGUGAT ID.KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKANKEPADA PERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANGMENGANGKUT BARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAMHal 1 dari 32 Putusan No.30/Pdt..G/2013/PN.

Dengan demikian, TERGUGAT Idan TERGUGAT II harus dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaimasuransi apabila terjadi kesalahan daripada TURUT TERGUGAT . selakuTertanggung dan Pengangkut itu sendiri dalam hal ini PT.

Atas ekspor barang curah, PEB ~~ dapat disampaikan ke KantorPabean Pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut (PEBmekanisme curah).. Adapun ketentuan tentang perhitungan BK sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 55Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 214/PMK.04/2008 adalahberdasarkan Tarif BK dan HE yang berlaku pada tanggal pemberitahuanpabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean..

(Pasal angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaanatau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantungkepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermagapelabuhan serta cepat lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO kedalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB)yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupaterjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor,

Seharusnya jadwal kapal sudah dapatdiketahui oleh Terbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutsesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yangsarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantorpabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut dan kesiapanbarang ekspor juga dapat

menurut Majelis dari kedua pasal dari dua peraturan perundangundangan tersebut terdapat perbedaan pengertian, menurut Undangundang barang dianggap diekspor adalah barang telah dimuat ke saranapengangkut sedangkan menurut Peraturan Menteri apabila kataperkiraan diabaikan mempunyai arti, tanggal ekspor adalah tanggalkeberangkatan sarana pengangkut, jadi titik penentu diekspor menurutUndangundang adalah barang telah dimuat sedangkan menurut PeraturanMenteri Keuangan adalah keberangkatan sarana pengangkut

, antara telahdimuat dengan keberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yangsangat berbeda, kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belumberangkat karena kemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain,tetapi kalau keberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudahdimuat.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut Speed Boat Tanpa Nama dengan mesin Mercury 4 Tak 6 Mesin 350 PK;Dirampas Untuk Negara; 5 (lima) lembar nota belanja; 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dnegan merk Levis; 1 (Satu) buah Powerbank warna putih dengan merk Hippo; 1 (satu) buah antenna; 1 (satu) buah HT warna hitam dengan merk Icon; 1 (satu) buah HT warna hitam dengan merk Firstcom

dengan asal dan tujuan saranapengangkut, muatan sarana pengangkut dan halhallainnya yangdianggap perlu;sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan, meminta NakhodaSarana Pengangkut untuk membuat surat pernyataan BersediaDiperiksa dan kebenaran muatan sarana pengangkut yangdilaporkan dalam dokumen muatan;meminta Nakhoda Sarana Pengangkut atau kuasanya untukmenyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan;Putusan Pidana Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.

dan/atau cukai berupaperbedaan secara nyata jumlah dan/atau jenis kolli/oarang antaramanifes dengan muatan kapal, sarana pengangkut dibawa kekantor terdekat; lebih dari satu manifes yang memuat data berbeda, atau tidakdapat menunjukkan manifes, sarana pengangkut dibawa ke kantorterdekat; barang yang termasuk barang larangan dan/atau pembatasanyang dicantumkan dalam manifes akan tetapi terdapat dugaanbahwa barang dan/atau sarana pengangkut tersebut melanggarketentuan perundang undangan, sarana pengangkut

Halaman 16 dari 64 mengamankan kamar mesin agar sarana pengangkut tetap dalamkondisi siap berlayar; mengambil alih pengendalian sarana pengangkut danmengarahkan sesuai perintah komandan patroli; mengamankan surat ijin berlayar; dokumen muatan antara lainmanifes, cargo plan, bay plan, store list, tally list, jurnal kapal, crewlist; identitas diri awak sarana pengangkut seperti paspor dan/ataubuku pelaut; dan dokumen serta catatan lain yang ada padasarana pengangkut yang dapat digunakan sebagai alat

Menyerahkan Sarana pengangkut, barang hasil penindakan dan/atauAwak Sarana Pengangkut, beserta berkas penindakan yang telahdilakukan kepada: Kepala Kantor terdekat atau pejabat yang ditunjuk dalam halSarana Pengangkut dibawa ke Kantor terdekat; Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yangditunjuk, dalam hal Sarana Pengangkut dibawa ke Kantor PejabatPenerbit Surat Perintah Patroli; Kepala Kantor tempat tujuan Sarana Pengangkut atau pejabatyang ditunjuk dalam hal Sarana Pengangkut

dibawa ke Kantortempat tujuan Sarana Pengangkut; Membuat Berita Acara Serah Terima.