XXX Tahun 2007 dan 2008, PemohonBanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat olehNotaris Sutjipto S.H., M.Kn tentang Penggabungan PT Latexia Indonesia dengan PT.XXX, maka sejak tanggal 16 Mei 2008 PT XXX telah melebur ke dalam PT LatexiaIndonesia. Sesuai pasal 2 (2.2) halaman 21 dari akte penggabungan tersebut, maka secarahukum semua hak dan kewajiban PT XXX beralih kepada PT Latexia Indonesia.

Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT BASF Indonesia dan PTLatexia, Pemohon Banding telah melaporkan adanya penggabungan usaha ke KantorPelayanan Pajak PMA Satu dengan surat pemberitahuan No 002/IV/BI/TAX/2010 tanggal13 April 2010 dengan bukti penerimaan surat Nomor PEM002728/052/apr/2010. KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB Pajak Pertambahan Nilai yang tertanggal27 Januari 2010 dan 19 Februari 2010 atas nama PT.

Maka untuk konsistensi keperluan administrasi perpajakan dan banding maka PemohonBanding tetap menggunakan kop surat atas nama PT XXX;bahwa Pasal 122 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT) menyebutkan Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yangmenggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum;bahwa Pasal 98 ayat 1 UU PT menyebutkan Direksi mewakili perseroan baik di dalammaupun diluar pengadilanbahwa Pasal 32 ayat 1 huruf a UU Nomor 28 Tahun 2007

XXX, tidak sesuai dengan fakta hukum yang menyebutkan padatanggal 20 April 2011 tersebut PT XXX sudah bubar karena hukum;bahwa sesuai ketentuanketentuan yang terdapat dalam kedua akte penggabungan tersebuttelah menyatakan secara hukum semua hak dan kewajiban PT XXX beralih kepada PT.Latexia Indonesia dan kemudian kepada PT BASF;bahwa dengan demikian Saudara XX sebagai penanda tangan Surat Banding yang mengatasnamakan Direktur PT.

XXX), dengan menggunakan kop suratdan cap PT BASF Indonesia;bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harus diikuti dengan proseduradministrasi perpajakan dalam bentuk mengajukan pencabutan Nama dan NPWP atas namaPT XXX ke kantor pelayanan pajak terkait.

XXX Tahun2007 dan 2008, Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuatoleh Notaris Sutjipto S.H., M.Kn tentang Penggabungan PT Latexia Indonesiadengan PT. XXX, maka sejak tanggal 16 Mei 2008 PT XXX telah melebur kedalam PT Latexia Indonesia. Sesuai pasal 2 (2.2) halaman 21 dari aktepenggabungan tersebut, maka secara hukum semua hak dan kewajiban PT XXXberalin kepada PT Latexia Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2010 PT Latexia Indonesia sesuai denganakta penggabungan Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Irene Yulia, SH,menggabungkan diri dengan PT. BASF Indonesia. Di dalam pasal 2 halaman 11dan 12 akte tersebut menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban PT LatexiaIndonesia beralih kepada PT BASF Indonesia dan semua aktiva dan pasivaberalin karena hukum kepada PT BASF.

Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT BASF Indonesiadan PT Latexia, Pemohon Banding telah melaporkan adanya penggabunganusaha ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Satu dengan surat pemberitahuan No002/IV/BI/TAX/2010 tanggal 13 April 2010 dengan bukti penerimaan surat NomorPEM002728/052/apr/2010. KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB Pajak Pertambahan Nilai yangtertanggal 27 Januari 2010 dan 19 Februari 2010 atas nama PT.

XXX), dengan menggunakan kop surat dan cap PT BASF Indonesia;bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harus diikuti denganprosedur administrasi perpajakan dalam bentuk mengajukan pencabutan Nama danNPWP atas nama PT XXX ke kantor pelayanan pajak terkait.

XXX, walaupun Pemohon Banding telahmelaporkan adanya penggabungan usaha ke kantor pelayanan pajak, mengacukepada informasi yang terdapat dalam butir 4 dan 5 surat Pemohon Banding nomorFCF/Tax Dept/008/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 mengenai Penjelasan Tambahansehubungan dengan Permohonan Banding PT.

Damit Mitra Sekawan No. 002/S.PermohonanDir/GMK/JKT/06/08 tanggal 26 Juni 2008 ditolak formal olehTerbanding dengan surat No.S6698/PJ.071/2008 tanggal 25 Agustus 2008;bahwa penolakan formal pengajuan pengurangan BPHTB tersebut dengan alasan, karenaterdapat kekurangan syarat yang harus dilampirkan berupa fotokopi Keputusan MenteriKehakiman tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar bila terjadi perubahananggaran dasar setelah penggabungan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (8) huruf fPeraturan

Dengan perubahan tersebut maka Pasal 6 ayat (8) huruf gPeraturan Dirjen Pajak No. 29/PJ/2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2)dan (3) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;bahwa penggabungan Pemohon Banding dengan PT.

Usaha (merger) atauPeleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulumengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuanpenggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usahadari Direktur Jenderal Pajak;Halaman 9 dari 23 halaman.

Damit Mitra Sekawan di mana yang bertindak sebagaisurviving company adalah Termohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding sesuai dengan akta penggabungan usaha nomor 184tanggal 20 Nopember 2007 yang telah mengalami perubahan dengan aktanotaris DR. Irawan Soerodjo, SH, M.Si nomor 122 tanggal 28 Desember2007.b Bahwa dalam proses penggabungan usaha tersebut. terjadi pengalihanaktiva tetap dari PT.

Putusan Nomor 266/B/PK/PJK/2013201516Pasal 6 ayat (8) huruf f Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2005tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 21 UndangUndang No 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas adalah tidak benar dan tidak tepat karena dalamPasal 21 UndangUndang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danpenjelasannya tidak mengatur hal yang khusus tentang adanya merger(penggabungan) yang dilakukan oleh perusahaan.

Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati

Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah

XXX, diketahuibahwa Rapat memutuskan antara lain halhal sebagai berikut :Menyetujui Penggabungan :PT. Intiboga Sejahtera, berkedudukan di JakartaPT. Sawitra Oil Grains, berkedudukan di JakartaPT. Gentala Artamas, berkedudukan di JakartaPT. Pratiwimba Utama, berkedudukan di Jakarta, danPT.

Bitung Menado Oil Industry (BIMOLI), berkedudukan di ManadoKe dalam Perseroan dengan metode Pooling of Interests dengan menggunakannilai buku fiskal;Menyetujui Rancangan Penggabungan tertanggal 14 Juli 2006 yang disusunbersama oleh Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan termasuk syarat danketentuan Penggabungan sebagaimana diuraikan didalam RancanganPenggabungan, antara lain:Tanggal cut off Penggabungan adalah tiga puluh satu Mei dua ribu enam(31052006);Tanggal efektif Penggabungan adalah satu Juni

Gentala Artamas (GA);bahwa proses penggabungan usaha tersebut efektif tanggal 1 Juni 2006;bahwa dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2006 Pemohon Banding melaporkanperedaran usaha PT. SIMP dan 5 perusahaan lain yang bergabung sebesar jumlahtotal peredaran usaha selama 1 tahun penuh (Januari s.d Desember) dikurangitransaksi yang terjadi antar perusahaan PT. SIMP dengan 5 perusahaan yangbergabung tersebut yaitu sebesar Rp.3.937.197.705.344,00 dengan rincian sebagaiberikut :Peredaran Usaha PT.

Put. 09924/PP/M.IV/99/2007 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTergugat dengan posita perkara sebagai berikut :LATAR BELAKANGBahwa Penggugat melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT.Sanyo Industries Indonesia (PT.

Keuangan RepublikIndonesia Nomor 442/KMK.04/1998 tanggal 09 September 1998 tentangpenggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan,peleburan atau pemekaran usaha sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 469/KMK.04/1998tanggal 30 Oktober 1998 yang meliputi badan badan usaha sebagai berikut: Badan Usaha yang mengalihkan harta Badan Usaha yang menerima Pengalihan HartaPT.

No. 155/B/PK/PJK/2007KP.0303/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang penolakan penggunaan nilaibuku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.Bahwa menurut Tergugat, permohonan yang Penggugat ajukan tidakmemenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998..

Sanjaya SaktiBahwa dalam putusannya (hal 14) Majelis berpendapat bahwa sesuai SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE21/PJ.42/1999 tentang Wajib Pajakyang akan melakukan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalamrangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha, terlebih dahuluharus melunasi utang pajak dari tiaptiap badan usaha terkait, termasukcabang/perwakilan yang terdaftar di KPP lokasi.

Penggabungan usaha yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah penggabungan antara PT. Sanyo Industries Indonesia dan PT.Sanyo Indonesia (d/h PT. Sanyo Compressor Indonesia). Dengan demikianjelas bahwa PT. Sanjaya Sakti adalah entitas terpisah yang tidak termasukdalam penggabungan usaha dan dengan demikian adalah jelas bukan badan usaha yang terkait.

Alam Duta Kalimantan sesuaiSurat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 545/04IUP.OP/DPE/201 1tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Alam Duta Kalimantan sesuai SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 545/04IUP.OP/DPE/2011tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Putusan Nomor 420 K/TUN/2015Perpanjangan Pertama dan Penggabungan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT. Alam Duta Kalimantan tanggal 16 Maret2011 tersebut maka wilayah pertambangan PT.

AlamDuta Kalimantan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah LautNomor: 545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan PerpanjanganPertama dan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Alam Duta Kalimantanyang ditindaklanjuti dengan perpanjangan pertama yaitu SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 545/04IUP.OP/DPE/2011tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama dan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam DutaKalimantan tanggal 16 Maret 2011 adalah cacat hukum ;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor:545/04IUP.OP/DPE/2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertamadan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.

Simon Sampe/Tergugat Il dengan Tergugat Sehingga padaHari Itu juga dibuatkan jual belinya dengan menggunakan wibawa Penggugatpada waktu itu Sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Berau;Bahwa pada tanggal 19 September 2011, Tergugat mengajukanpermohonan penggabungan Sertifikat Hak Milik, yaitu Sertifikat Hak MilikNomor 4459 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 488 Kepada Kantor BadanPertanahan Nasional yang pada waktu itu Kepala Kantor Badan PertanahanKabupaten Berau dijabat Sdr.

Dedy Purwadi, SH dan Penggugat tidakmenyetujui penggabungan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Penggugat mengirim surat KepadaKantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau yang pada intinya Agar BadanPertanahan Kabupaten Berau tidak menggabungkan atau memblokirpermohonan penggabungan Tergugat SHM Nomor 4459 dengan SHM 448sebab tanah tersebut belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat atau tanah tersebut dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;Halaman 3 dari

Berau) Mengesampingkanpemberitahuan Penggugat untuk menunda pelaksanaan penggabunganSHM Nomor 4459 dengan SHM Nomor 488;Bahwa Dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Bulan pada tangga 7 Februari 2012sertifikat Hak Milik hasil penggabungan yaitu SHM Nomor 4459 denganSHM Nomor 488 hasil penggabungan tersebut terbit Sertifikat Hak MilikNomor 220/Kelurahan Gayam/2012 atas nama Wahidah/Tergugat ;Bahwa sesuai surat edaran Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 630.111826 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pembuatan

Permohonan pemecahan /permasalahan : tidak dicoret;Penggabungan bidang; Tanggal tidak dicoret; Nomor tidak diisi;E. Kolom Surat Ukur;Tanggal 4 November 2011;Nomor 00009/Gayam//2011; Surat Ukur Nomor 60/GS/1984 dan Surat Ukur Nomor 340/TanjungRedeb tidak boleh digabung karena ada Beban sengketa;F. Kolom Petunjuk; Penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor 4459/Tanjung Redeb danSHM Nomor 488/Tanjung Redeb berdasarkan permohonan tanggal19 September 2011.

Nomor 1146 K/Pdt/201719.20.Oleh sebab itu penggabungan Sertifikat Hak Milik Nomor 4459 danSertifikat Hak Milik Nomor 488 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Kelurahan Gayam/2012 atas nama Tergugat ditolak atau dikesampingkan;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Mentri Agrarian/Kepala Pelaksanaandan petunjuk Teknik Standar Gambar dan Surat Teknik Standar Gambardan suratsurat ukur.

Carrefour Indonesia sebagaisurviving Company (yang menerima pengalihan harta termasuk tanahdan bangunan) telah menandatangani akta penggabungan usaha(merger) dengan PT. Carti Satria Megaswalayan dan PT. CartisaProperti Indonesia (Lihat Lampiran 1). Penggabungan usaha tersebuttelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak AsasiManusia (HAM) Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.

No. 99 B/PK/PJK/2006menggabungkan diri) dengan Pemohon Peninjauan Kembalisebagai perseroan hasil penggabungan (surviving company);sehubungan dengan rencana penggabungan usaha tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali telah mengantisipasi bahwa akanterdapat pengalihan hak atas dua bidang tanah dan sebuahbangunan karena hukum sebagai akibat dari penggabungan usahatersebut dari PT.

No. 99 B/PK/PJK/2006permohonan pengurangan BPHIB tanggal 11 Februari 2004karena dari proses penggabungan usaha (merger) baik menuruthukum perseroan terbatas maupun ketentuan perpajakan, haltersebut tidak dimungkinkan. Hal ini antara lain disebabkan karenabatas jangka waktu pengajuan dan penerbitan persetujuan ataspenggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha tidaklebih pendek daripada jangka waktu pengajuan permohonanpengurangan BPHTB.

SE21/PJ.42/1999 tentangPenggunaan NilaiBuku atas Pengalihan Harta dalamRangka Penggabungan, Peleburanatau Pemekaran Tanggal berlakunya penggabungan (padaumumnya sekitar 2,5 bulansejak tanggalAkta Penggabungan) 6 bulan sejak tanggal berlakunyapenggabungan(pada umumnyasekitar 8,5 bulansejak tanggal AktaPenggabungan) 1 bulan sejak diterimanya permohonan(pada umumnyasekitar 9,5 bulansejak tanggal AktaPenggabungan) Hal 21 dari 63 hal. Put.

Untuk kronologisproses penggabungan usaha dan proses permohonanHal 24 dari 63 hal. Put.

Bank Cimb Niaga Tbk berdasarkan Akta No. 37tanggal 18 Juli 2008 dan berlaku efektif penggabungan menjadi Bank CimbNiaga Tbk adalah pada tanggal 1 Oktober 2008 dan sejak tanggal efektifpenggabungan tersebut nasabah Bank Lippo Tbk menjadi Nasabah BankCimb Niaga Tbk. Dan semua Aktiva dan passive Bank Lippo Tbk demi hukumberalin kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta kewajiban dan/beban daridan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan Bank CIMB Niaga Tbk.

Dansemua pemegang saham Bank Lippo Tbk. demi hukum menjadi pemegangsaham Cimb Niaga Tbk (pasal 2.3 (a, b dan c) kesepakatan penggabungan(Akta Penggabung No. 37 tanggal 18 Juli 2008) Bukti T.1; dan oleh karenanyatanggal efektif berlakunya penggabungan adalah 1 Oktober 2008 bukantanggal 17 Juli 2008, dan dengan demikian segala tindakan yang dilakukanoleh Bank Lippo Tbk sebelum efektif berlakunya penggabungan pada tanggal1 Oktober 2008 adalah sah menurut hukum pasal 1 (penafsiran PerjanjianAkta No.

sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.Bahwa, demikian juga dalam penjelasan atas Pasal 28 UU No. 7 Tahun 1992Tentang Perbankan terdapat istilah penggabungan untuk merger, yaitumerger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari 2 (dua) bank ataulebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank danmelikuidasi bankbank lainnya, sementara menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan PengambilalinanPerseroan Terbatas, merger atau

penggabungan adalah perbuatan hukumyang di lakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diridengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yangmenggabungkan diri menjadi bubar, jadi dengan demikian merger adalahabsorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya.

Bank Lippo Tbksudah bubar demi hukum sejak penandatanganan Akta Penggabungan No. 37tanggal 18 Juli 2008, bukan tanggal 1 Oktober 2008, sebagaimana di tafsirkanoleh judex facti tanpa disertai suatu dasar hukum.Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak seluruhpertimbangan hukum judex facti pada halaman 6 (enam) Ad. 2, oleh karenaadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Cimb NiagaHal. 13 dari 15 hal. Put.

Bahwa Para Penggugat telah melakukan penggabungan gugatandalam gugatan ini. Penggabungan tersebut dilakukan Penggugatdengan menggabungkan beberapa Penggugat. Hal ini disebutkumulasi subjektif;b. Bahwa sesuai dengan dalil gugatannya Para Penggugat terdapat15 orang Penggugat. Bahwa diantara Para Penggugat tersebuttidak memiliki hubungan hukum satu dengan lainnya. Sesuaidengan Gugatannya masingmasing Penggugat mendalilkanbahwa tanah mereka berasal dari warisan orang tua masingmasing;c.

,sebagaimana diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, yaitu ;Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pdt/1983, dalam pertimbangannyasecara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan ;Putusan Mahkamah Agung No, 880 K/Sip/1970, terdapat pertimbanganmengenai manfaat dan tujuan penggabungan, antara lain dijelaskan bahwaH.I.R. dan R.Bg. tidak mengatur kumulasi gugatan, akan tetapi kalau antaramasingmasing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga ataubeberapa perkara dapat dibenarkan untuk

Penggabungan yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjaudari segi acara (procesuel doelmatig) ;Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974,dalam kaidah hukumnya, menyatakan Hukum Acara Perdata dalam H.I.Rtidak mengatur masalah penggabungan surat gugatan, yurisprudensimenentukan diizinkan dengan syarat tidak akan melanggar asas peradilanyang sederhana, cepat dengan biaya ringan yang ditentukan dalam UU.No.14/Tahun 1970.

Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yangmemeriksa gugatan.Bahwa menurut Yahya Harahap, memperhatikan putusan MahkamahAgung di atas, dapat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan ;a. Mewujudkan Peradilan SederhanaMelalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapatdilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dandipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan.

Sekiranyahukum acara tidak membolehkan penggabungan, Penggugat sebagai pemiliktanah harus mengajukan sebanyak 20 gugatan yang masingmasing berdirisendiri. Dalam keadaan seperti itu, proses pemeriksaan memakan waktu danbiaya mahal.. Menghindari Putusan Yang Saling BertentanganManfaat yang lain, melalui sitem penggabungan dapat dihindari munculnyaputusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama.

XYZ.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapatTerbanding dimana dengan surat nomor FCE/TaxDept/008/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 mengenai PenjelasanTambahan sehubungan dengan Permohonan Banding PemohonBanding Tahun 2007 dan 2008, Pemohon Banding padapokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei2008 yang dibuat oleh Notaris tentang Penggabungan PT.ABC dengan Pemohon Banding, maka sejak tanggal 16 Mei2008 Pemohon Banding telah melebur ke dalam

ABC sesuaidengan akta penggabungan Nomor 10 yang dibuat olehNotaris, menggabungkan diri dengan PT. XYZ, di dalam pasal2 halaman 11 dan 12 akte tersebut menjelaskan bahwa semuahak dan kewajiban PT. ABC beralih kepada PT. XYZIndonesia dan semua aktiva dan pasiva beralih karena hukumkepada PT. XYZ, Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT.XYZ Indonesia dan PT.

ABC, Pemohon Banding telahmelaporkan adanya penggabungan usaha ke Kantor PelayananPajak PMA Satu) dengan surat pemberitahuan No002/IV/BI/TAX/2010 tanggal 13 April 2010 dengan buktipenerimaan surat Nomor PEM002728/052/apr/2010, KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB PajakPenghasilan yang tertanggal 27 Januari 2010 dan 19 Februari2010 atas nama Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan tertanggal 18Mei 2010 dengan menggunakan nama Pemohon Banding danTerbanding tetap memproses surat

Pengadilan Pajak, menyebutkan Banding dapat diajukanoleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasahukumnya.bahwa Majelis berpendapat, Surat Banding Nomor: FCF/TaxDept./059/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tanganioleh Direktur, dengan menggunakan kop surat dan cap atas namaPemohon Banding, tidak sesuai dengan fakta hukum yangmenyebutkan pada tanggal 20 April 2011 tersebut PemohonBanding sudah bubar karena hukum.bahwa sesuai ketentuanketentuan yang terdapat dalam keduaakte penggabungan

XYZIndonesia.bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harusdiikuti dengan prosedur administrasi perpajakan dalam bentukmengajukan pencabutan Nama dan NPWP atas nama PT CibaSpeialty Chemicals Indonesia ke kantor pelayanan pajak terkait.Nyatanya, Pemohon Banding mengakui sampai dengan saatproses Banding belum melakukan permohonan pencabutanNPWP atas nama Pemohon Banding.bahwa dalil Pemohon Banding yang menyebutkan Terbandingmengeluarkan banyak surat ketetapan pajak atas nama PemohonBanding

XXX Tahun 2007 dan 2008,Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat olehNotaris Sutjipto S.H., M.Kn tentang Penggabungan PT Latexia Indonesia dengan PT.XXX, maka sejak tanggal 16 Mei 2008 PT XXX telah melebur ke dalam PT LatexiaIndonesia. Sesuai pasal 2 (2.2) halaman 21 dari akte penggabungan tersebut, makasecara hukum semua hak dan kewajiban PT XXX beralih kepada PT LatexiaIndonesia.

Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT BASF Indonesia danPT Latexia, Pemohon Banding telah melaporkan adanya penggabungan usaha keKantor Pelayanan Pajak PMA Satu dengan surat pemberitahuan No002/IV/BI/TAX/2010 tanggal 13 April 2010 dengan bukti penerimaan surat NomorPEM002728/052/apr/2010. KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB Pajak Penghasilan yang tertanggal27 Januari 2010 dan 19 Februari 2010 atas nama PT.

Maka untuk konsistensi keperluan administrasi perpajakan dan banding makaPemohon Banding tetap menggunakan kop surat atas nama PT XXX.bahwa Pasal 122 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU PT) menyebutkan Penggabungan dan peleburan mengakibatkanperseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum;bahwa Pasal 98 ayat 1 UU PT menyebutkan Direksi mewakili perseroan baik di dalammaupun diluar pengadilanbahwa Pasal 32 ayat huruf a UU Nomor 28 Tahun 2007

XXX), denganmenggunakan kop surat dan cap PT BASF Indonesia;bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harus diikuti dengan proseduradministrasi perpajakan dalam bentuk mengajukan pencabutan Nama dan NPWP atasnama PT XXX ke kantor pelayanan pajak terkait.

XXX, walaupun Pemohon Banding telah melaporkanadanya penggabungan usaha ke kantor pelayanan pajak, mengacu kepada informasi yangterdapat dalam butir 4 dan 5 surat Pemohon Banding nomor FCF/Tax Dept/008/I/2012tanggal 17 Januari 2012 mengenai Penjelasan Tambahan sehubungan denganPermohonan Banding PT.

., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksinya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang tidak tepatnya penggabungan (kumulasi) subyek dan obyek gugatan ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ; - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Sedangkan tentang penggabungan gugatan ganti kerugiandalam persidangan pidana tidak kurang dari 5 putusan pengadilan telahmengabulkannya. Apakah Gugatan Organisasi (Legal Standing) denganmenggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian bisaditerapkan pada kasus korupsi? Jawabannya: BISA..

Ternyata baik UU 46/2009 tentangPengadilan Tipikor maupun UU 49/2009 tentang Peradilan Umumtidak mengatur tentang 'penggabungan gugatan ganti kerugian.17. Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' diatur dalam pasal98 KUHAP, yang juga digunakan sebagai pedoman hukum acara diPengadilan Tipikor berdasarkan pasal 25 UU No.46/2009 yangmenyebutkan bahwa hukum acara pada Pengadilan Tipikormenggunakan hukum acara yang berlaku.18.

Bahwa 'penggabungan gugatan ganti kerugian' sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHAP adalah perkara perdata (substansinyaadalah perdata) yang disidangkan oleh hakim yang sedangmenyidangkan perkara pidana bersamasama dengan perkarapidananya (prosedurnya adalah pidana). Hal ini menunjukkan bahwahukum acara peradilan Indonesia tidak menganut pemisahan yangketat antara rezim pidana dan perdata.19.

Bahwa dalam praktiknya, penggabungan rezim pidana danperdata telah diputuskan oleh pengadilan, dalam beberapa putusan,yaitu: Putusan No.78/Pid.B/2011/PN.PRM,Putusan No.274/Pid.B/2012/PN.Bwi, Putusan No.187/Pid.B/2010/PN.KIt, PutusanNo.593/Pid.B/2013/PN.MKT, Putusan No.157/Pid.Sus/2013/PN.Slw.20. Dengan demikian, kami berpandangan bahwa penggabungangugatan ganti kerugian bukan perkara kewenangan pengadilanmelainkan tata cara memeriksa (hukum acara).

dan akibatdari kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa menurut majelis tujuan penggabungan gugatan gantirugi dalam perkara pidana yang sedang berlangsung bertujuan agar saksikorban yang juga diperiksa dalam perkara pidana tersebut dapat langsungmengajukan permohonan penggabungan gugatan ganti rugi didepanpersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat dalam perkara inibukan sebagai saksi korban yang langsung diperiksa dipersidangan perkaratindak pidana korupsi, maka kebenaran dalil Penggugat

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhiunsur kesepakatan di dalamnya;4 Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandungsuatu sebab yang terlarang karena telah melanggar hukum;5 Menyatakan perjanjianperjanjian turunan dari Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Setelah Penggabungan

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 berikut perubahanterhadapnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;3. Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 tidak memenuhiunsur kesepakatan didalamnya;4.

Menyatakan Akta Perubahan Terhadap Pernyataan Kembali Perjanjian FasilitasSetelah Penggabungan/Merger Nomor 42 tanggal 18 Juni 2008 mengandung suatusebab yang terlarang karena telah melanggar hukum;5. Menyatakan perjanjianperjanjian turunan dari Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas setelah Penggabungan/Merger Nomor 42tanggal 18 Juni 2008, yaitu :i.

Bank Panin Tbk tersebut hingga beberapakali membuktikan bahwa Akta Perubahan Terhadap PernyataanKembali Perjanjian Fasilitas Kredit Setelah Penggabungan/MergerNomor 42 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan James HermanRahardjo SH., Notaris di Jakarta, antara PT. Djoni Textindo dengan PT.

Djoni Textindo Nomor 0943/CIB/EXT/2009tanggal 17 September 2009 perihal Restrukturisasi Fasilitas Kredit (T12a, T12b, T12c);Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Akta Perubahan TerhadapPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Setelah Penggabungan/Merger Nomor 42tanggal 18 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman RahardjoSH., Notaris di Jakarta telah dilaksanakan/ direalisasikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal;3.

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasilPeleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih sahamperusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; danb.

Formulir Pemberitahuan Penggabungan BadanUsaha (Form M1);b= =Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha(Form K1);c.

Dalam Pedoman diuraikan pula secara singkatbentukbentuk Penggabungan atau Peleburan dan PengambilalihanSaham dan Tata Cara Pemberitahuan dan KonsultasiPenggabungan atau Peleburan dan Pengambilalihnan Saham;Dalam Bab IV Perkom No. 2 Tahun 2013 terkait Tata CaraPemberitahuan, Konsultasi, Dan Monitoring Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan:2.

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan,atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan BadanUsaha yang diambilalih; danb.

Putusan Nomor 186 K/TUN/2015Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan,Peleburan, atau Pemekaran Usaha;b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER28/PJ/2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai BukuAtas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan,atau Pemekaran Usaha;c.

Indosiar Karya Media Tbk. telahmelakukan penggabungan usaha (merger) dengan menggunakan nilaibuku sesuai dengan Akta Penggabungan Nomor 177 tanggal 5 April2013, dan penggabungan usaha (merger) tersebut telan berlaku efektifsejak tanggal 1 Mei 2013;Bahwa dalam melaksanakan proses penggabungan usaha (merger)dengan menggunakan nilai buku tersebut di atas, PenggugatHalaman 6 dari 87 halaman.

IndosiarKarya Media, Tbk. telah mengajukan permohonan penggunaan nilaibuku atas transaksi penggabungan usaha (merger) kepadaTergugat berdasarkan Surat Nomor Dir/Fin/143/SCM/J1013 tanggal16 Oktober 2013 dengan Perihal: Permohonan Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan Usaha, yang disampaikan kepadaTergugat pada tanggal 25 Oktober 2013:6.

Telah mengajukan permohonan penggunaan nilai buku atastransaksi penggabungan usaha (merger) kepada Tergugat berdasarkanSurat Nomor Dir/Fin/143/SCM/J1013 tanggal 16 Oktober 2013 denganPerihal: Permohonan Pengalihan Harta Dalam Rangka PenggabunganUsaha......... Bahwa tidak benar perihal surat yang disampaikan oleh Penggugattertanggal 16 Oktober 2013 adalah Permohonan Pengalihan HartaDalam Rangka Penggabungan Usaha.

;Bahwa tidak benar perihal surat yang disampaikan olehPenggugat tertanggal 16 Oktober 2013 adalah PermohonanPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha,bahwa fakta hukum yang benar adalah perihal PermohonanIzin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta DalamRangka Penggabungan Usaha.

XYZ Indonesia.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapatTerbanding dimana dengan surat nomor FCEF/TaxDept/008/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 mengenai PenjelasanTambahan sehubungan dengan Permohonan Banding PemohonBanding Tahun 2007 dan 2008, Pemohon Banding padapokoknya menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan akta Penggabungan Nomor 145 tanggal 16 Mei2008 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H., M.Kn tentangPenggabungan PT.

ABC sesuaidengan akta penggabungan Nomor 10 yang dibuat olehNotaris, menggabungkan diri dengan PT. XYZ Indonesia. Didalam pasal 2 halaman 11 dan 12 akte tersebut menjelaskanbahwa semua hak dan kewajiban PT. ABC beralih kepada PT.XYZ dan semua aktiva dan pasiva beralih karena hukumkepada PT. XYZ, Pada tanggal 16 April 2010 setelah penggabungan antara PT.XYZ dan PT.

ABC, Pemohon Banding telah melaporkanadanya penggabungan usaha ke Kantor Pelayanan Pajak PMASatu dengan surat pemberitahuan No 002/IV/BI/TAX/2010tanggal 13 April 2010 dengan bukti penerimaan surat NomorPEM002728/052/apr/2010, KPP PMA Satu menerbitkan banyak SKPKB PajakPertambahan Nilai yang tertanggal 27 Januari 2010 dan 19Februari 2010 atas nama Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan tertanggal 18Mei 2010 dengan menggunakan nama Pemohon danTerbanding tetap memproses surat keberatan

/O50/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tanganioleh Prawira Atmadja, jabatan: Direktur, dengan menggunakankop surat dan cap atas nama Pemohon Banding, tidak sesuaidengan fakta hukum yang menyebutkan pada tanggal 20 April2011 tersebut Pemohon sudah bubar karena hukum.bahwa sesuai ketentuanketentuan yang terdapat dalam keduaakte penggabungan tersebut telah menyatakan secara hukumsemua hak dan kewajiban Pemohon beralih kepada PT. ABC dankemudian kepada PT.

XYZ.bahwa seharusnya sejak terjadi penggabungan/ merger, harusdiikuti dengan prosedur administrasi perpajakan dalam bentukmengajukan pencabutan Nama dan NPWP atas nama Pemohon kekantor pelayanan pajak terkait.

Hak karena penggabungan atau peleburanperseroan atau. koprasi yaitu Pasal 43 ayat (1)Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hakmilik atas satuan rumah susun karena penggabunganperseroan atau koprasi yang tidak didahului denganlikwidasi perseroan atau koprasi yang bergabung ataumelebur dapat didaftar berdasarkan akta yangmembuktikan terjadinya penggabungan~ atau peleburantersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenangsesuai ketentuan peraturan perundang undangan~ yangberlakuPenggabungan

, SH Notarisdi Jakarta merupakan Penggabungan Perusahaan/Merger antaraPT .

(PT.Indosat) sehingga dalam Akta tersebut tidak adapenggabungan bidang tanah sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat/Terbanding ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29Pebruari 1986 : *Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatankacau dan kabur,Dengan demikian terlihat jelas bahwa gugatan yang diajukanPenggugat/Terbanding telah mencampur adukan antaraPenggabungan Tanah dengan Penggabungan Perusahaan/Merger =;DALAM POKOK PERKARA :1.

Indosat)sehingga dalam akta tersebut tidak ada penggabungan atasbidang tanah sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat/Terbanding dalam gugatannya ; Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peraturan PemerintahRI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal43 ayat menyatakan sebagai berikut : *Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milikatas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburanperseroan atau. koperasi yang tidak didahului denganlikuidasi perseroan atau koperasi

tersebut ; Bahwa dengan tidak ada penggabungan atas bidang tanah yangdilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya,maka dengan demikian Sertifikat HGB No. 421/Baru atas namaTergugat II Intervensi/Pembanding tidak ada tumpang tindihtanah = antara tanah Tergugat II Intervensi/Pembandingdengan tanah milik Penggugat/Terbanding seluas 120 M?

No. 131 K/Pdt.Sus/2011Bahwa terminologi "penggabungan perusahaan" dapat dilihat dalamPasal 131 ayat (2) dan (3) UU. No. 13 tahun 2003. Sebutan lain dariterminologi penggabungan perusahaan di dalam Pasal 131 ayat (2) dan (8)UU.

Kep52/PM/1997 yang menyebutkan :"Penggabungan Perusahaan adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh 1 (Satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkandiri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnyaPerseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar ;Bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Pasal 163 ayat(1) UU. No. 13 tahun 2003 tentang perubahan status, penggabungan,peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka harus dilihat didalam UU. No. 1 tahun 1995 jo. UU.

Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 27 tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan danPengambilalihan Perseroan Terbatas ;Bahwadi dalam Pasal 1 PP. No. 27 tahun 1998 ditentukan :yang dimaksud dengan :1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satuperseroan atau lebih untuk menggabungkan diridengan perseroanlain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yangmen ggabungkan diri menjadi bubar ;2.

Intan Pariwara Cabang Medanl yangberalamat di Jalan Sei Ular Baru No. 42 A Medan dengan perwakilan PT.Intan Pariwara cabang Medan Il yang beralamat di Jalan Melati Raya No.35 A Medan adalah merupakan suatu bentuk penggabungan perusahaan/merger ;PENGGABUNGAN KANTOR PERWAKILAN CABANG BUKANLAHTERMASUK KATEGORI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER).Bahwa oleh karena itu, menurut pendapat kami, sesuai denganperaturanperaturan hukum yang berlaku, konstruksi yuridis Pasal 163 ayat(1) hanya dapat diterapkan terhadap

Penggabungan kantor cabang perwakilan bukanlah merupakansuatu bentuk penggabungan perusahaan atau merger ;2. Surat bukti P.1, P.2, P.3 tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena itu,PHK telah batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 170 jo Pasal 155ayat (1) jo Pasal 151 ayat (3) UU.