Begitu juga Rv yang tidak mengatur secarategas dan tidak pula melarang adanya pengabungan gugatan dalam satu suratgugatan. Pasal 103 Rv hanya melarang pengabungan atau komulasi gugatanantara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik.

Dengandemikian secara a contrario, Rv memperbolehkan adanya pengabungangugatan dalam satu surat gugatan;Menimbang, bahwa meskipun HIR dan RBg maupun Rv tidak mengaturtentang pengabungan gugatan dalam satu surat gugatan tetapi dalam praktekperadilan sudah lama menerapkannya. Tujuan pengabungan (Samenvoeging)ini adalah untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kKemungkinanputusanputusan yang saling bertentangan.

Pengabungan yang seperti itu,dianggap bermanfaat dari segi acara (procesuel dolematig). Berdasarkan alasanitu, praktek peradilan memperbolehkan pengabungan atau komulasi objektifmaupun Subjektif dengan syarat antara gugatangugatan itu terdapat hubunganyang erat diantaranya (innerlijke samenhang) dan terdapat hubungan hukum;Menimbang, bahwa dalam prakteknya tidak mudah mengkonstruksikansyarat pertama yaitu adanya hubungan erat antara gugatan yang satu denganyang lain.

Di mana jika dalam komulasi subjektif yang diajukanbeberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkarasama sekali tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secaraterpisah dan sendirisendiri;Menimbang, bahwa meskipun praktek peradilan menerapkanpengabungan gugatan dalam satu surat gugatan tetapi praktek peradilan jugamelarang adanya beberapa pengabungan gugatan yaitu apabila pemilik objekgugatan berbeda; gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yangberbeda;

gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan,apakah dengan membagikan secara rata kepada masingmasing Penggugatatau apakah dengan membagikan kepada masingmasing Penggugat menurutperbandingan jumlah tanah kelola/perkebunan/perladangan atau luasannya;Menimbang, bahwa sehingga para pemilik tersebut dalam perkara aquo adalah Penggugat I; Penggugat Il; Penggugat III dan Penggugat IV, tidakdapat melakukan pengabungan gugatan terhadap Para Tergugat.

seperti pada tahun 1983, yang pada saatsekarang sudah tidak ada lagi.4.Bahwa sesuai surat edaran ketua panitia penyelenggaraan Pemilihanketua/pengurus RT. 01 komplek Dikoud Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda Ulu, No. 02/P4/KET.RT/V2016 yang ditanda tangani Ketua H.Abdul Hadi, dan Sekretaris Soejadi Budianto, bertentangan denganPeraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 17Desember 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 17 Tahun2002, tentang Pembentukan,Penghapusan dan Pengabungan

Dengan sususnan Panitia bertentangan dengan PeraturanPemerintah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahanatas Peraturan daerah No 17 Tahun 2002, tentangPembentukan,Penghapusan dan Pengabungan MRukun Tetangga (RIT)dalam wilayah Kota samarinda Pasal 14 butir 1 huruf a, b, cdandKetua : H.

Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat.Tergugat Il (Dua) tetap ngotot, menetapkan calon pada malam itu,walaupun melanggar peraturan pemerintah, sehingga untuk tahapberikutnya Penguggat tidak mengikuti pemilihan karena bertentangandengan peraturan pemerintah, pada saat itu terpilin, calon sebanyak 16orang, walaupun bertentangan dengan Perda No. 22 tahun 2013 TentangPerubahan atas Peraturan daerah No 17 Tahun 2002, tentangHalaman 6, Putusan Nomor: 02/G/2017/PTUN.SMDPembentukan,Penghapusan dan Pengabungan

dari unsurepemerintahan, akan tetapi kenyataannya tidak ditindak lanjuti olehTergugat (Satu).6.Bahwa sesuai surat Penggugat No : 050/BM/XV2016 tanggal 16 November2016, yang Penggugat tujukan dengan Walikota Samarinda agar SuratKeputusan Lurah Air Hitam, tentang Pengangkatan Pengurus RT. 01 Komp.Dikbud Kelurahan Air Hitam, supaya di insturksikan di batalkan, karenamelanggar Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan atasPeraturan Daerah No 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan,Penghapusandan Pengabungan

dengan Penggugat,belakangan justru menerbitkan Surat Keputusan No : 148/33/PEMAH/12Oktober 2016, tentang Pengangkatan Pengurus RT.01 Kelurahan AirHitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang bertentangandengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa Tergugat (Satu) Lurah Air Hitam Teguh Sulistiono, SE, sudahberulang kali melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 22tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 17 Tahun2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan pengabungan

Gunung Putri Sepakat yangberalamat di Jalan Cisarua Nomor 9, Meditrania Golf Hill Sentul City,Kabupaten Bogor; Bahvva Penggugat selaku Direktur ada memiliki dan menguasai sebidangtanah milik adat dan tanah bengkok desa (pengabungan dari 63 bidangmenjadi satu tempat), dikenal dengan Persil Nomor: 84 d Ill seluas +347.000 M? tanah milik adat dan 40.000 M?.

Gunung Putri Sepakat denganAkta Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 21 yang dibuatRichard Suwondo, S.H Notaris di Kabupaten Bogor; menguasai sebidang tanah milik adat dan tanah bengkok desaieneodyMu ~(pengabungan dari 63 bidang menjadi satu tempat), dikenal dengan Persili ome Neer 84 d Ill seluas + 347.000 M? tanah milik adat dan 40.000 M?:S/ zee) Ve/ heal?

waktu sidang lapangan setempatTergugat (Terbanding) ragu akan batasbatas tanah sengketa, jalannya saja tidaktahu membuktikan bahwa perbuatan Terbanding menguasai tanpa hak TanahPembanding I dan Pembanding II;Bahwapertimbangan = Majelis Hakim tingkat pertama tidakmempertimbangkan bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pembanding I danPembanding II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokokperkara ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwaadanya pengabungan

gugatan sehingga gugatan Penggugat I (sekarangPembanding I) Penggugat II ( sekarang Pembanding II ) tidak dapat di terimasangatlah keliru tidak relevan pertimbangan Hakim sangatlah memaksa, karenamenurut Putusan MARI No.880.ksip/1973 Tanggal 6 Mei 1975 ~ Bahwa olehHakim ke 3 gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dandiputuskan dalam satu putusan tertangal 24 J anuari 1969 n0.101968/mkl.Bahwa ke 3 gugatan itu ada hubungan satu dengan yang lainnya ,sehinggameskipun pengabungan gugatangugatan

itu tidak diatur dalam Rbg ( jugaHIR) akan tetapi karena pengabungan itu akan memudahkam proses danmenghindarkan kemungkinan putusan ~ putusan yang saling bertentangan,maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (prosesssueldoematg).Putusan Ma ~ RI No.1652.k/sip/1975;*Kumulasi bebrapa gugatan yang berhubungan erat satu sama lainnya tidakbertentangan dengan Hukum acara ( perdata) yang berlaku.

dalam Berita Acara pembuktian Pembanding Idan Pembanding II) ;Bahwapertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, tidakmempertimbangkan dalildalil gugatan Pembanding I dan Pembanding II karenaberdasarkan fakta Hukum yang jelas Pembanding I dan Pembanding II hanyamemperjuangkan hak atas perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terbandingmenguasai Tanah Pembanding I dan Pembanding II, oleh karenanya pertimbanganMajelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta Hukum, hanyamempertimbangkan masalah pengabungan

Senyatanya ada Hubungan Hukum DiantaraPara Pihak.Bahwa Pembanding I dan Pembanding II ,keberatan atas pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama yang menilai hanya pengabungan gugatan tanpamenilai perbuatan yang dilakukan Terbanding, tanpa hak menguasai TanahPembanding I dan Tanah Pembanding II ,untuk itu mohon Majelis Hakim TingkatBanding mempertimbangkan gugatan Penggugat I (sekarang Pembanding I) danPembanding II ( sekarang Pembanding II) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidanaPenipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Salmon Barus Alias Barus BinGopok terhadap saksi Sarbaeni Alias Beni Bin Sarifudi mengenai jual bellilahan Kelapa Sawit seluas 2,8 (dua koma delapan) Ha yang terletak diRT.01 RW.07 Dusun Batang Kopao Kepenghuluan Rantau Bais KecamatanTanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;Bahwa saksi pernah melihat lahan sawit yang dijual kepada SaksiSarbaeni;Bahwa saksi yang membuat kuitansi pengabungan

(seratus juta rupiah) tersebut tidak hilang, karena materaiyang dipakai untuk kuitansi pengabungan panjar adalah kuitansi panjarsebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);Saksi SYARIFUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengenal Terdakwa; Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidanaPenipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Salmon Barus Alias Barus BinGopok terhadap saksi Sarbaeni Alias Beni Bin Sarifudi mengenai jualbeli lahan Kelapa Sawit

seluas 2,8 (dua koma delapan) Ha yang terletakdi RT.01 RW.07 Dusun Batang Kopao Kepenghuluan Rantau BaisKecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir; Bahwa saksi pernah melihat lahan sawit yang dijual kepada SaksiSarbaeni; Bahwa saksi ada pada saat pembuatan kuitansi pengabungan panjarlahan kepada Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluhlima juta rupiah); Bahwa Kuitansi pengabungan Panjar yang telah diterima oleh terdakwadibuat karena kuitansi panjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus

jutarupiah) hilang oleh saksi Sarbaeni; Bahwa materai yang dipakai dalam kuitansi pengabungan panjar bukankuitansi yang sama dari kuitansi panjar sebesar Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah)Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sarbaini mengalami kerugiansebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena kuitansi sebesarRp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak hilang, karena materaiHalaman 18 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.B/2018

/PN Rhlyang dipakai untuk kuitansi pengabungan panjar adalah kuitansi panjarsebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui PenasihatHukumnya mengajukan saksisaksi yang menguntungkan (ade charge), dipersidangan sebagai berikut;6.Saksi ade charge ABDUL K.

Gugatan Obscuur Libel (mengenai Pengabungan Gugatan)Penggabungan kumulasi Gugatan (penggabungan Gugatan) yang diajukanPenggugat dalam Gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Adapun hal yang mendasari dalil Tergugat 1 dalam Eksepsi ini adalahpenggabungan Gugatan yang diajukan Penggugat didalam Gugatannyadengan menggabungkan Tergugat dan Tergugat Il dengan objek yangberbeda yaitu dimana Tergugat dengan Surat Penunjukan No : Per32/II/HRtertangal 02 Januari 2008 yang menjadikan Perjanjian

Gugatan Obscuur Libel (mengenai pengabungan gugatan): Bahwa pengabungan kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima karena pengabungan gugatan yangdiajukan Penggugat dengan mengabungkan Tergugat dan Tergugat Ildengan obyek yang berbeda ;Bahwa dimana Tergugat dengan surat Penunjukkan No. : Per 32/11/HRtertanggal 02 Januari 2008 yang menjadikan perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat dan Surat Perjanjian No.: Per 32/06/HR tertanggal 02Januari 2008 yang menjadikan

Il mengenai Gugatan Obscuur libel(mengenai pengabungan gugatan);Menimbang, bahwa pengabungarn/kumulasi gugatan dalampraktekperadilan dikenal ada 2 (dua) yaitu :Kumulasi subyektief yaitu para pihak lebin dari satu orang (pasal 127 HIR/pasal151 Rbog) dimana penggugat atau beberapa penggugat menggugat beberapaorang tergugat;Kumulasi obyektif yaitu pengabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkarasekaligus;Menimbang, bahwa untuk kumulasi subyektif disyaratkan adanyahubungan yang erat antara gugatan yang

Pdt.G/2012/PNtergugat dengan Tergugat II dengan demikian tergugat dan Tergugat IIharus digugat satu persatu secara terpisah, dengan demikian gugatan Penggugatmengabungkan gugatan terhadap Tergugat dan Tergugat Il dalam satu suratgugatan adalah kabur (obscuur libel), yang mengakibatkan gugatan tidak dapatditerima, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.343 K/SIP/1975, tanggal 12 Pebuari 1975 , dengan demikian ekdsepsi Tergugat angka Il mengenai Gugatan Obscuur Libel (mengenai pengabungan

gugatan)beralasan hukum dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat angka Il mengenaiGugatan Obscuur Libel (mengenai pengabungan gugatan) dikabulakan makaeksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi yangada kaitannya dengan pokok perkara ini dianggaop masuk pula dalampertimbangan pokok perkara

Bahwa pengabungan yang demikian tidaklah dapat dibenarkan,meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, karenamasingmasing gugatan tunduk pada ketentuan hukum acarayang berbeda. Larangan pengabungan ini telah ditegaskan olehMahkamah Agung dalam Putusannya No. 677 K / Sip / 1972tanggal 28 Agustus 1976.

putusannya tersebut, terdapatpenyimpangan dari hukum acara biasa yaitu menyangkut tentangupaya hukum, dimana gugatan pertama merek upaya hukumyang dilakukan adalah langsung kasasi tidak dapat diajukanbanding sedangkan gugatan kedua menyangkut perbuatanmelawan hukum dapat dilakukan upaya banding ke PengadilanTinggi, sehingga Mahkamah Agung melalui putusannya tersebutmenyatakan bahwa tidak dapat dibenarkan penggabungan yangdemikian dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa akibat pengabungan

adanya koneksitas dan hubungan hukum dari masingmasing subjekhukum oleh karena apa yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugattidak sama dengan dasar yang menjadi gugatan Penggugat II terhadapTergugat, demikian pula antara Penggugat dengan Penggugat II tidakmempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak mempunyai hubunganyang erat, sehingga apabila para pihak berselisih menyerahkanpenyelesaian kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana gugatana quo Para Penggugat dimana telah terjadi pengabungan

dari dua jenisperselisihan yang masingmasing mempunyai akibat hukum yang berbedasehingga harus diputus dalam proses dan diperiksa pada pemeriksaan yangberbeda .menghindari putusanputusan yang saling bertentangan; Bahwa pendapat tersebut keliru, dengan putusan ini Judex Factibertentangan dengan prinsip Pengadilan asas "Sederhana cepat dan murah; Bahwa pengabungan gugatan (kumulasi gugatan) adalah diperkenankanyaitu apabila pihak Penggugat atau Para Penggugat dan Tergugat ituitujuga subjeknya, dan

TEMONDO dengannomor cek HJ 092332 dengan jumlah Rp. 262.400.000 (dua ratus enampuluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pengabungan dari ke 3(tiga) lembar cek tersebut jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.761.250.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah).

Yang tidak dibenarkan untuk dilakukan pengabungan tuntutan menurutyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI adalah bilamana sawahsawahtersebut pemiliknya berlainan (banyak Penggugatnya dan masingmasingberdiri sendiri) dan mengugat masingmasing orang yang menguasaisawahsawah itu (banyak Tergugatnya dan masingmasing berdiri sendiripula); (Putusan MARI tanggal 28 Agustus 1976 Nomor 201 K/SIP/1974);Bahwa dari alasanalasan tersebut jelas telah menunjukkanbahwasannya, Majelis Kasasi telah melakukan suatu kekhifan

Sebab gugatan baru dapatdikatakan tidak dapat diterima bilamana pihaknya tidak lengkap atau kurang;Bahwa atas dasar tersebut maka dapat dikatakan Majelis Kasasi telahmelakukan suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata di dalam memutusperkara ini;Keberatan Kelima:Bahwa Majelis Kasasi telah memeriksa dan mengadili atau memutus halhal yang tidak dipersengketakan, dikatakan demikian oleh karena Majelis Kasasimempersoalkan pengabungan tuntutan dan pihakpihak Tergugat sementarapara pihak khususnya

BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (Dahulu Sebelum Pengabungan (Merger) Barnama PT. BANK BRI SYARIAH, Tbk ; 3. PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk ;

Siwani TrimitraTbk)Januari Nihil Rp. 10.291.000 Pebruari Nihil Rp. 10.291.000 Maret Rp. 10.291.000 NihilApril Rp. 10.291.000 NihilMei Nihil NihilJuni Nihil NihilKeterangan :Pengabungan usaha terjadi pada tanggal 17 Maret 2006.Kewajiban perpajakan PT.

BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk (Dahulu Sebelum Pengabungan (Merger) Barnama PT. BANK BRI SYARIAH, Tbk ; 3. PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

Abdul Fatah LubisSurat Ukur No : 979/2003 tanggal 1 Mei 2003, Luas :255 M2, sementara SHM No 491/Pasar Sibuhuanberasal dari Pengabungan Sertipikat SHM No 335/Pasar Sibuhuan Surat Ukur No: 1269/1999 tanggal313 1999 Luas : 159 M2 atas nama H. Abdul FatahLubis, dengan SHM No 404/Pasar Sibuhuan SuratUkur No: 1310/2001 tanggal 1212 2001 Luas: 96 M2 atas nama H. Abdul Fatah Lubis, sehinggajelas ketika diterbitkannya surat JualBeli Tanggal27 Agustus 2002.

Penggugatdalam gugatannya halaman 3 mengenaiPenggugat tidak pernah diberitahu/didatangi atau diminta persetujuannya atauketerangan oleh Tergugat sehubungandengan objek sengketa adalah dalil yangtidak beralasan dan mengadaada, karenaproses penerbitan Objek Sengketa SHM No493/Pasar Sibuhuan pada tahun 2003bukanlah berdasarkan pemberian Hak/penegasan Hak atas didasarkan pada suatuSurat Keputusan Pemberian Hak dari KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli19Selatan, melainkan Objek sengketa berasaldari pengabungan

Adanya perubahan status, penggabungan, peleburan, perubahankepemilikan yang mana karyawan tetap bersedia melanjutkanhubungan kerja dengan perusahaan hasil pengabungan ataupeleburan atau perubahan kepemilikan, maka hak karyawan atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak sampai dengan periode tersebut akandibayarkan kepada karyawan melalui program Dana PensiunLembaga Keuangan (DPLK) dengan ketentuan sebagai berikut:a.

Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon banding) melakukan pengalihan uang pesangon kepadaDPLK BNI pada 27 November 2007, yaitu sebelum masa efektifpenggabungan usaha yang terjadi pada 30 November 2007;Kemudian, berdasarkan faktafakta bahwa Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) mempunyai PeraturanPerusahaan yang pada Pasal 74 mengatur bahwa apabila terdapatperubahan status, penggabungan, peleburan, yang mana karyawantetap bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaanhasil pengabungan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengabungan Nomor Perkara Keberatan Putusan KPPU No.83/Pdt.Sus/2018/PN Pbr dan Perkara Keberatan Putusan KPPU No.87/Pdt.Sus/2018/PN Pbr menjadi satu nomor perkara yang sama, dalam hal ini ditetapkan untuk digabung ke dalam Perkara Keberatan Putusan KPPU Nomor 83/Pdt.Sus/2018/PN Pbr antara :
2. PT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) disingkat PT.PPImerupakan Badan Usaha Milik Negara pengabungan Perusahaan Perseroan(persero) PT. Pantja Niaga, PT. Dharma Niaga (persero) dan PT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) disingkat PT.PPI merupakanBadan Usaha Milik Negara merupakan pengabungan Perusahaan Perseroan (persero)PT. Pantja Niaga, PT. Dharma Niaga (persero) dan PT.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) disingkat PT.PPImerupakan pengabungan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pantja Niaga, PT.Dharma Niaga (persero) dan PT.

sedangkan para Terbanding semula para Penggugat didalam Repliknya tertanggal22 Juli 2013 telah memberikan tanggapan terhadap keberatan para Pembandingsemula para Tergugat yang pada pokoknya bahwa gugatanyang diajukan oleh paraTerbanding semula para Penggugat kepada para Pembanding semula paraTergugat adalah penggabungan atau kumulasi gugatan (Kumulasi subjektif), akantetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberatandari paraPembanding semula para Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa pengabungan

Eksepsi Pengabungan Perkara yang berbeda :Bahwa materi Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah materi Perbuatan melawan hukum yang merupakanlingkup Pengadilan Negeri sedangkan Materi Gugatan Penggugatyang ditujukan kepada Tergugat II adalah Pembatalan PenerbitanSertifikat yang merupakan Putusan Tata Usaha Negara yangmerupakan lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Tergugat sependapat dengan M Yahya Harahap, SHdalam bukunya hukum acara Perdata penerbit Sinar grafikaBandung yang

menulis tentang beberapa pengabungan perkarayang tidak dibenarkan yaitu Menggabungkan Gugatan yangtunduk pada hukum acara yang berbeda dan maupun padaKompetensi absolute yang berbeda ;C. n Pen Kurang Pihak (Plurium Liti nsurtium);Bahwa pembagian warisan dari alm Pak Wiryo suwito yang terletakdi Jetis Rt.02 Rw.05 Desa Tohudan yaitu di bagi waris kepada ke3 ( tiga ) orang anaknya yaitu Juwari Harsosumarto , Sri TuminahNoto Prayitno , Sutopo Wiryo Utomo , masing mendapat bagianseluas 290 M2 dan untuk

Moditrania Golf Hill Sentul City,Kabupaten Bogor ; Bahwa Penggugat selaku Direktur ada memiliki dan menguasai sebidangtanah milik adat dan tanah bengkok desa (pengabungan dari 63 bidangmenjadi satu tempat) dikenal dengan Persil Nomor : 84 d Ill seluas +347.000 M2 tanah milik 9kdat dan 40.000 M2 : Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut dariPengalihan dari Bona Ananda kepada PT.

Gunung Putri Sepakat denganAkta Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 21 yang dibuatRichard Suwondo, S.H Notaris di Kabupaten Bogor; Bahwa semasa hidupnya Bona Ananda ada menguasai sebidang tanahmilik adat dan tanah bengkok desa (pengabungan dari 63 bidang menjadiSatu tempat), dikenal deifgaiP Persd Nomor : 84d Ill seluas + 347.000 M2tanah milik adat dan 40.000 M2;Bahwaadapun histori perolehan tanah tersebut adalah sebagai berikut:1.

perdamaiantersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diperbaiki sebagaimanasurat permohonan perbaikan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal6 Oktober 2016 ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perubahan atau perbaikanatas gugatanyang pada pokok menyatakan:Halaman 2 (dua) alenia ke 6 (enam) tertulis ; Bahwa Penggugat selaku Direktur ada menguasai sebidang tanahmilik adat dan tanah bengkok desa (pengabungan

dari 63 bidangmenjadi satu tempat), dikenal dengan Persil Nomor : 84 d IllSELUAS + 347.000 m2 tanah milik adat dan 40.000 m2.Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2016/PN.CbiForm02/SOP/06.8/2016.Perubahan/Perbaikan menjadi ; Bahwa Penggugat selaku Direktur ada menguasai sebidang tanahmilik adat dan tanah bengkok desa (pengabungan dari 63 bidangmenjadi satu tempat), dikenal dengan Persil Nomor : 84 d IllSELUAS + 347.000 m2 tanah mili adat dan 40.000 m2.Dengan batasbatas sebagai berikut ;Utara