CV.SUPERINDO ELECTRICAL, KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG ENERGI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KOTA BARU.

Lasung Kecamatan Kelumpang Hulu atas nama CV.GAPURA KARTIKA MANDIRI.3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa :1 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Energi Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kotabaru Nomor 01.7/KPA/Bid.Energi/Distamben2010tertanggal 23 Juli 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan PengadaanMesin PLTS Desa Teluk Sungai Kecamatan Pulau Sembilan atas nama CV.KALINDAH JAYA.2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Energi DinasPertambangan danEnergi Kabupaten Kotabaru Nomor 01.8/KPA/Bid.Energi/Distamben2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang Penetapan PemenangLelang Pekerjaan Pengadaan Mesin PLTS Desa Batu Lasung KecamatanKelumpang Hulu atas nama CV.

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Energi Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kotabaru Nomor 01.8/KPA/Bid.Energi/Distamben2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang Penetapan Pemenang LelangPekerjaan Pengadaan Mesin PLTS Desa Batu Lasung Kecamatan KelumpangHulu atas nama CV.

SuperindoElectrical Nomor :017/SEKTB/VIII/2010 perihal Surat Sanggahanditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Energi Dinas15. T.1516. T.1617. T.1718. T.1819.

Dalam Kepres No. 80 Th.2003 untuk panitia lelang memang wajib bersertifikasi, dalam satu sisi waktu ketikakonfirmasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaransebenarnya keberatan melibatkan yanga tidak bersertifikasi tetapi saksi bilangseandainya yang ikut panitia lelang orang luas semua siapa perwakilan dari KuasaPengguna Anggaran untuk menjaga, menerima dan menyerahkan dokumen kepadapenyedia jasa dan hal itulah menjadi pertimbangan hingga kemudian dimasukkkanyang belum bersertifikasi

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN, vs PT. MUTIARA ACEH LESTARI,

Put.No.3067 K/Pat/2014 Sumber Dana: APBA; Tahun Anggaran: 2011;Tahap Il: Pekerjaan: Tanggap Darurat Penanganan Jalan Bireuen Takengon(Tahap Il); Lokasi: Kabupaten Bireuen; Nomor Kontrak: 47/SPPK/PBJ/DBC/APBA/XIV201 2; Tanggal Kontrak: 20 Desember 2012; Biaya Kontrak: Rp50.000.000.000,00; Sumber Dana: APBA; Tahun Anggaran: 2012;Perintah Lisan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang: Pekerjaan selanjutnya adalah Perintah Lisan Tergugat (ic.

Kuasa Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Barang Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Banda Aceh;Yang selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;Pada Halaman 5 alenia Terakhir.Semula Tertulis:Perintah Lisan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pekerjaan selanjutnya adalah Perintah Lisan Tergugat (ic.

KuasaPengguna Anggaran/Pengguna Barang), karena terjadi longsor dari bukitke badan Jalan dan runtuhnya tebing Jalan Bireuen Takengon padaKm. 27 + 500 sampai dengan Km. 28 + 725;Diperbaiki Menjadi:Tahap Ill.Hal. 16 dari 46 hal. Put.No.3067 K/Padt/2014Penambahan Pekerjaan Atas Perintah Lisan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Fajri yang padawaktu itu selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang telahHal. 37 dari 46 hal.

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaBarang Kegiatan Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan tersebut, harusditolak;Hal. 44 dari 46 hal.

RAJA AGUNG PATI Melawan KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KesemuanyaBerkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatdan Advokad magang pada kantor Konsultan Hukum& Mediator GAPURA, Beralamat di jalan SedayuKenanga Ill Blok E No. 1 Genuk Semarang;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;:Halaman 1 dari 52 hal Putusan No : 033/G/2015/PTUN.Smg.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH selakuKUASA PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tarubudaya,Kabupaten Semarang di Ungaran;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 821.2

gugatannyatertanggal 21 Mei 2015 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Juni 2015di bawah register perkara Nomor : 033/G/2015/PTUN.Smg dan telahdilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 23 Juli 2015 telahmenggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;OBJEK GUGATAN : 9990 22 n2 noo en nn nn nnne nee nee neeSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatanadalah Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa TengahSelaku Kuasa Pengguna

Raya Pati Tlogowungu Km.02 DesaTamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, selanjutnyaPenggugat disarankan untuk melihat melalui internet, dan ternyatahal tersebut memang benar;Bahwa sejak saat itu Penggugat baru mengetahui adanyaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/151 1/2014Halaman 4 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.tertanggal 29 Desember 2014 tentang

sengketa kepada Penggugat,kemudian Penggugat baru mengetahui ketika akan mengikutilelang pada tanggal 25 Maret 2015 dengan mengaploud datadata persyaratan lelalng atas nama Perusahaan PT Raja AgungPati milik Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat mengetahuiadanya obyek sengketa tersebut masuk dalam daftar hitam(BIACK LIST ~~~ nnn nnn nnn nmr nin nnn nminBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas PerkebunanProvinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna

MITRA AGUNG INDONESIA Diwakili oleh MAULUDDIN Diwakili Oleh : Masri Gandara,s, S.H
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG

FRONTIER EKA PERKASAmelawan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Tehnologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Dkk

Lelang tersebut dibatalkanberdasarkan Surat Rektor ITS (Kuasa Pengguna Anggaran) nomor 041930/IT2/LK.00.00/2013 tanggal 23 September, pembatalan lelang dimaksudberdasarkan beberapa laporan surat masuk dari beberapa penyedia kepadaKPA ;.

Bahwa sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasamerupakan bentuk upaya penegakan hukum administrasi terkait491)kepatuhan dan penegakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;Bahwa sanksi daftar hitam terhadap Penggugat telah berlaku sejaksurat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut TeknologiSepuluh Nopember Nomor: 004448 / IT2/ WHK.00.00.LK/2014ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

Bahwa berdasarkan Pasal 118 Perpres 54 Tahun 2010 danPerubahannya diatur bahwa PA/KPA memberikan sanksi daftar52hitam kepada Penyedia yang memenuhi kriteria setelahmendapat masukan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perka LKPP No.7 tahun2011 yang dimaksud dengan Daftar Hitam adalah daftar yangmemuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau PenerbitJaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalamproses

Sakti Jayakepada Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pengadaan eJurnal untukMenunjang Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Tahun 2013 ITS, perihalPengaduan dan Klarifikasi, bukti TI4 ;Fotocopy surat No. 23/DIR/MUM/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 dari CV.

Adanya suatu hubungan atau sebabakibat antara kerugian yang timbuldengan kesalahan atau perbuatanyang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.4Tl.5 Tergugat adalah selakuKuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Institut Tehnologi Sepuluh NopemberSurabaya yang menurut peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 sebagaimana yang89telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 yaitu sebagai Pejabatyang telah ditetapbkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN yangdalam pelaksanaan anggaran

MULTI MITRA SERASIlawan KEPALA DINAS PENGGUNA ANGGARAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

ANDI SYAM PUTRA PERKASA vs KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH

Obyek Sengketa dalamperkara a quo adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman DalamHalaman 8 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGDaftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Prabumulih selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)in casu Tergugat selaku

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman No.19 Prabumulih Sumatera Selatan, yang manamasuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif PengadilanTata Usaha Negara Palembang, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang. .

Padahal jelasjelas ketentuanPasal 8 ayat (2) Perka LKPP mengharuskan tembusan surat usulandisampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa in casu Penggugat pada hari yangsama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantumandalam daftar hitam kepada Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA).

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam tanggal 15 Desember 2016. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor KEP077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam tanggal 15 Desember 2016. 4.

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo menurut Penggugat adalahKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Kantor PelayananPajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP077/WPJ.03/KP.11/2016 tentangSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016. Il. Bahwa terhadap dalildalil yang dinyatakan oleh Penggugat, dapat Tergugatberikan tanggapan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIHalaman 29 dari 119 halaman Putusan Perkara No. 07/G/2017/PTUNPLGA.

DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq.KUASA PENGGUNA ANGGARAN

oleh karenaitu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat/ Terbanding,maka yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat/ Terbanding adalah :Bahwa Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding terikatdalam perjanjian kontrak paket Pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing MuaraAman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu dimana Penggugat/ Terbanding selakupenyedia barang/jasa, dan Tergugat/ Pembanding selaku kuasa Pengguna

Penggugat:
CV Alfath Saguna
Tergugat:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAPRABUMULIH VS PT. ANDI SYAM PUTRA PERKASA

PUTUSANNomor 109 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAPRABUMULIH, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman Nomor 19, Prabumulih, Sumatera Selatan31114;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sigit Danang Joyo, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih NomorKEP077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang Sanksi PencantumanDalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama PrabumulihNomor KEP077/WPJ.03/KP.11/2016 Tahun 2016 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 15 Desember 2016;4.

Menyatakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih NomorKEP077/WPJ.03/KP.11/ 2016 tentang Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam tanggal 15 Desember 2016 bukan merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/20183.

MORUS AGUNG VSKUASA PENGGUNA ANGGARAN PTD BIB TUAH SAKATO DINAS PETERNAKAN PROV. SUMATERA BARAT

Parman No. 97 C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2012,selanjutnya disebut PENGGUGAT/ PEMBANDING; oonMELAWANKUASA PENGGUNA ANGGARAN PTD BIB TUAH SAKATO DINASPETERNAKAN PROPINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan JInRiau No. 15 Payakumbuh, dalam hal ini memberikan Kuasakepada; 1 Yulitar, SH., Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Sumatera Barat; 2 Azmeiyeda Makmur, S.H., Kabag Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah PropinsiSumatera Barat;3 Desi Ariati,

Penggugat:
PT Gamatechno Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik RI

KHOIRUL ANAM, S.H.Ketiganya merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai AdvokatKonsultan Hukum pada Kantor Hukum FB & Partners yang beralamat di JalanPersatuan No. 522 UH/III Celeban Umbulharjo Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:Nama Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PUSATSTATISTIKBerkedudukan di : Jalan Dr.

Objek Sengketa dalam PerkaraSurat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor20052704/SKKPA/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PT.Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei 2020;Il. Wewenang dan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 159/G/2020/P TUN. JKT.

Dengan demikian kami,merekomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Sekretariat Utama BPS agar Penyedia (PT.

PetitumDalam Penundaan Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat; Menetapkan Penundaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranBadan Pusat Statistik Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentang PenetapanSanksi Daftar Hitam kepada PT. Gamatechno Indonesia tanggal 27 Mei2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Sengketa1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

,tanggal 04 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik(SKKPA BPS) Nomor 20052704/SKKPA/2020 tentang PenetapanSaksi Daftar Hitam kepada PT.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Buyung Mutahan,ST selakuKuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum PropinsiBengkulu dan Pihak kedua yaitu Sdr.Hadiman selaku Direktur PT.Mentari UfukTimur, dengan nilai kontrak Rp.4.255.567.000.

Bahwa pada tanggal 12 Juli2013 Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum Propinsi Bengkulu telah mengeluarkan putusan Nomor : SK602551Tahun2013 tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untukmelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung PalikLubukDurian Bengkulu Utara :.

GK Halamanl9 dari 57 HalamanLima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada hal sesuaidengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)Nomor: 602.1/557/B.IV/DPU/2013 tertanggal17 Juli 2013 dengan paket pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik LubukDurian Kabupaten Bengkulu Utara yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Sadr.Buyung Mutahan, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan Pihak Kedua yaitu Sdr.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINASPRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT vs PT PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA

CITRAPRASASTI KONSORINDO vs KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR / PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 300/KPTS/SATKER-DPJ/X/2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 11 Oktober 2017;----------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 300/KPTS/SATKER-DPJ/X/2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 11 Oktober 2017;--------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 253.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah ); -------

PUTERA CIPTAKREASI PRATAMALAWANKUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS PRASARANA JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Objek Gugatan : 22n0 nnn ene n nn nne neeKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Prasarana JalanProvinsi Sumatera Barat Nomor : 300/KPTS/SATKERDPJ/X/2017Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas Nama PT. PuteraCiptakreasi Pratama, tanggal 11 Oktober 2017 ;B. Kewenangan mengadili pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 47 Undang Undang pra TUN tergugat berada di Sumbar dan pengadilan berwenangMIGNQACIII j==2nse ae newer eeee eeeinci iemHalaman 4 dari 98 Halaman.

Bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker DinasPrasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 300/KPTS/SATKERHalaman 5 dari 98 Halaman. Putusan Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDGDPJ/X/2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam AtasNama PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 11 Oktober 2017,penggugat terima tanggal 17 Oktober 2017.

itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Bahwa berdasarkan pada Pasal 81 Peraturan Presiden nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwapeserta Pemilihnan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baiksecara sendiri maupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukanSengketa secara tertulis ; 200 2n ence nn enoneBahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya SuratKeputusan Kuasa Pengguna

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumDerdata 5n 2m nn nner nnn nn nnn nnn nnn nnn nna ne nnn nna ncnssBahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat Konkrit, Individualdan final dengan alasan sebagai berikut :1) Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat telah nyata ada, yaituberupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker DinasHalaman 8 dari 98 Halaman.

, yang beralamatKota Padang dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikianKeputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual.3) Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif danmenimbulkan akibat Hukum bagi penggugat sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kuasa Pengguna

Penggugat:
CV Makkah
Tergugat:
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

YONNY GROUP vs PENGGUNA ANGGARAN DAERAH DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK, Cs

PENGGUNA ANGGARAN DINAS TATA RUANG DANCIPTA KARYA KABUPATEN SIAK, Cs.Tempat kedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahDaerah Tanjung Agung Kabupaten Siak, selanjutnyadisebut: TERGUGAT I / TERBANDING;; 2. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYAKABUPATEN SIAK, Tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tanjung Agung KabupatenSiak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1 SETYA HENDRO WARDHANA, S.E, S.H, M.M.

FADLY KARYA PRATAMA VS KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN ROKAN HILIRSELAKU PENGGUNA ANGGARAN, berkedudukan diJalan Lintas Bagansiapiapi KM. 4Bagansiapiapi, dalam hal ini diwakili olehKuasanya1. STRAJUL MUNIR, S.H., M.H.2. AKHIRZA, S.H., M.H.Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor HukumAKHIRZA, S.H., M.H. S.

Bahwa tindakan Tergugat yang menyebabkan Penggugatdinyatakan tidak lengkap dalam persyaratan jelas jelassangat bertentangan dengan keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Bab I (Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa)poin I ayat (3) c dan d Pengguna Barang dan Jasadilarang ;(3) c.....Menyatukan/Menggabungkan beberapa paket pekerjaanyang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainyaseharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasukkoperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untukdilaksanakan oleh perusahaan

menurutprosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparathukum yang berwenang agar supremasi hukum~ dapatditegakkan ;Bahwa .............Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara sertatimbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas' dikemudianhari, maka Penggugat mohon kiranya Bapak dan atau MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksadan mengadili perkara menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenRokan Hilir selaku Pengguna

sampai ada Putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap.(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)dapat diajukan = sekaligus dalam gugatan dan dapatdiputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/MajelisHakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkanPenetapan Penundaan SuratKeputusan .........Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenRokan Hilir selaku Pengguna

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilirselaku Pengguna Anggaran Nomor =: 602.1/PP PA/BMAIR/113/2010 tanggal 02 Agustus 2010, tentangPenetapan Pemenang Pelelangan Program PembangunanJalan dan Jembatan (Kegiatan Peningkatan Jalan(Semenisasi) Jalan Paluh Laut Menuju Sei. TunggakKecamatan Kubu) yang dimenangkan~ oleh PT. MITRAAZKALINI UTAMA ;3.

Penggugat:
1.Muhammad Firdaus
2.Mansur, S
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh