MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa I Sakir, Terdakwa II Rio Daeng Sijaya,dan Terdakwa III Gazali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersama-sama melakukan penyelendupan manusiasebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjaramasing-masingselama5(lima)Tahun dan

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.MIl tanggal O7 Februari 2022 dan 17Februari 2022;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknyauntuk membantah dalildalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapatmengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap vide: PutusanMARI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993;Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap memberikanpengakuan mutlak, namun guna menghindari penyelendupan

Fadinamun tantenya yang bernama Fatmi yang sudah lama diketahui salahtahun lahirnya namun baru sekarang hendak diperbaiki karena Anak Fadihendak mengurus SuratSurat administrasi kependudukannya dan hendakmelanjutkan kuliah; Bahwa tahun lahir Anak Pemohon tidak dimaksudkan untuk mengaburkanasal usul dan identitas Anak Pemohon dan/atau menghindari suatukewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil hak orang lain atauuntuk melakukan penyelendupan hukum akan tetapi dilakukan untukpenyeragaman nama dan

Jika putusan itu tidak diberitahukankepada pihak yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterimasampai hari kedelapan sesudah peringatan yang disebut pada pasal 196, ataudalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai harikedelapan sesudah dijakankan keputusan surat perintah kedua, yang tersebutpada pasal 197Bahwa terhadap gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tegaldengan Nomor Register Perkara: 15/Pdt.G/2014/PN.TGL. senyatanya terdapatusaha penyelendupan

Nomor. 513/K/Pid/1994, tanggal 15 Agustus 1994 dimana pulamenitikberatkan pada Unsur Memasukkan ke Indonesia atau Mengeluarkan dariIndonesia yang dimana pada pokoknya unsur ini jika dilengakapi makaberbunyi: Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia atau Mengeluarkan dariIndonesia yang lebih dikenal dengan Tindak Pidana Penyelendupan baikitu dengan jalan Memasukkan ke Indonesia (impor) atau Mengeluarkandari Indonesia (ekspor), olehnya dengan demikian patut dan beralasan hukumTerdakwa dibebaskan dari dakwaan

Bahwa indikasi indikasi ketidakberesanlainnya adalah pada saat transaksi jual beli yaitu Akta jual Eeli Nomor : 634 / 2006tanggal 27 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Jual beli antaraAnak Kandung dan Ibu Kandung) patut diduga mengandung ketidakbenaran Informasidan pelanggaran hokum/penyelendupan hukum dalam proses pembuatan akta tersebutyaitu Pembeli / Penggugat / Eva Rosalina Hendrika Letsoin baru berumur 16 (enam9belas ) tahun dan telah mempunyai uang sebanyak Rp.50.000.000

Bahwa adanya aktaakta yang berisi perjanjian,pengakuan maupun pernyataan tersebut apabila ditujukan untuk mengelabuiatau penyelendupan hukum, sedemikian sehingga seolaholah yang dilarangmenjadi boleh adalah bertentangan dengan hukum.9.

Bahwa adanya aktaakta yang berisiperjanjian, pengakuan maupun pernyataan tersebut apabila ditujukan untukHalaman 54 dari 67 Putusan Nomor 149/PDT/2019/PT YYKmengelabui atau penyelendupan hukum, sedemikian sehingga seolaholahyang dilarang menjadi boleh adalah bertentangan dengan hukum.10.

. /3 bagian Anaiisa Fakta Gugatan, yang menyatakan bahwa TERLAWANII telah melakukan upaya untuk menyembunyikan dan menutupi pelaksanaanlelang tersebut dengan penyelendupan hukum dan tipu daya dalam rangka bisamenguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik PARA PELAWAN, denganalasanalasan sebagai berikut:a Bahwa sesuai Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor: 040/PKULAMM/SLTGX/VI/2009 tanggal 16 Oktober 2009, sangat jelas disebutkan bahwa PARAPELAWAN telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunanberdasarkan

tertanggal 04 Agustus2011.Bahwa seiain teiah menyampaikan rencana untuk meiakukan eksekusi haktanggungan kepada PARA PELAWAN sebagaimana diuraikan pada butir (5) diatas, TERLAWAN II juga telah mengumumkan perihal rencana tersebut padaMarian Wawasan, pada tanggal 02 Desember 2011.Bahwa dari uraian pada butir (1) sampai dengan (7) di atas, jelas terbukti bahwadalil yang dinyatakan oleh PARA PELAWAN bahwa TERLAWAN II telahmeiakukan upaya untuk menyembunyikan dan menutupi pelaksanaan lelangtersebut dengan penyelendupan

Oleh karena itu, seluruh Perjanjian antara Penggugat danTergugat I yang bercirikan dan membahas mengenai Penyelendupan Hukummengenai Obyek Sengketa adalah Batal Demi Hukum.

Oleh karena itu, seluruh Perjanjian antara Penggugat danTergugat I yang bercirikan dan membahas mengenai Penyelendupan Hukummengenai Obyek Sengketa adalah Batal Demi Hukum. Oleh karena itu,seluruh akte notariil dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, selamamenyangkut kepentingan dan kelicikan Penggugat untuk memiliki Tanahobyek Sengketa melalui status WNI dari Tergugat I harus dianggap Null andVoid atau Batal Demi Hukum;5.

No. 85/Pdt.G/2020/PA.KIkMenimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dantetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang padapokoknya tetap pada jawabannya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannyasementara Tergugat dalam jawabannya membantah dalildalil gugatanPenggugat, maka guna menghindari terjadinya penyelendupan hukum (rechtson dekking) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2)

Tergugat dan Tergugat Il TIDAK TERDAPATPERJANJIAN PERKAWINAN, sehingga terjadi persekutuan atau pencampuranharta secara bulat, karena apabila terdapat perjanjian perkawinan makaperjanjian perkawinan tersebut ditulis dalam alat bukti T.I.1I13, namunkenyataannya tidak ada tambahan perjanjian perkawinan sehingga terbuktiTIDAK TERDAPAT PERJANJIAN PERKAWINAN dalam perkawinan antaraTergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa apabila alat bukti T.1.1I13 dihubungkan dengan alatbukti T.V8, terbukti adanya penyelendupan

hukum yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II untuk mengaburkan asal usul tanah objek sengketayang sebenarnya milik Penggugat;Menimbang, bahwa penyelendupan hukum yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II untuk mengaburkan asal usul tanah objek sengketayang sebenarnya milik Penggugat dilakukan dengan cara membuat pelepasanHalaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt.hak atas tanah dengan hibah dari Tergugat dan Tergugat Il, karenasenyatanya hibah tersebut tidak perlu dilakukan

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka:a. apabila PARA PELAWAN mengeluarkan uang untuk pembelian tanah,padahal PARA PELAWAN sendiri adalah BADAN HUKUM ASING;b. kemudian PARA PELAWAN MENGGUNAKAN NAMA ORANGLOKAL/INDONESIA sehingga baik secara langsung maupun tidaklangsung PARA PELAWAN dapat menjadi pemilik atas tanah tersebutmaka hal tersebut merupakan PENYELENDUPAN HUKUM dan berdasarkanketentuan dalam Pasal 26 (2) UU 5 / 1960, praktik jual beli tanah yang didalilkanoleh PARA PELAWAN tersebut adalah

Nomor 542/PDT/2020/PT SBY.bertindak selaku kuasa dari PT Bank Bukopin Tbk, .... vanamelakukan pembelian untuk Pembeli vana akan ditu n iu kkemudian sesuai pernyataan Nomor : 34 tertanggal 21Desember 2018": (vide Lembar Kesepuluh dan LembarTerakhir Risalah Lelang Nomor : 1536/45/2018 tertanggal 27Desember 2018) ;Bahwa PT Bank Bukopin Tok dan PT Bank Bukopin Tbkcabang Surabaya merupakan suatu entitas hukum vana sama,sehingga sangat tidak beralasan apabila dalam gugatannyaPENGGUGAT mendalilkan adanya penyelendupan

kepadaNegara, dengan ketentuan, bahwa pihakpihak yang membebaninya tetapberlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidakdapat dituntut kembali.77.Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka:e. apabila PENGGUGATmengeluarkan uang untuk pembelian tanah,padahal PENGGUGATsendiri adalah BADAN HUKUM ASING;f. kemudian PENGGUGATMENGGUNAKAN NAMA ORANGLOKAL/INDONESIA sehingga baik secara langsung maupun tidaklangsung PENGGUGATdapat menjadi pemilik atas tanah tersebutmaka hal tersebut merupakan PENYELENDUPAN

LTD sebelummelakukan transfer ke rekening atas nama Marina Darmawan padaTergugat ;Sehingga, secara jelas dapat terlihat bahwa Penggugat sendirilahyang telah lalai dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkaitperubahan informasi rekening dan instruksi pembayaran yangdilakukan oleh Calistus, Tergugat Ill dan Tergugat IV yang nyatatelah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;Penggugat Terbukti Memiliki Itikad Buruk Untuk Turut Serta DalamMelakukan Penyelendupan Hukum (Pajak)131.Kami mohon Majelis

terlepas dari hal itu serta mengingat akar permasalahan SengketaAdministrasi Pemerintahan dan/atau Sengketa Tata Usaha Negara a quo padahakikatnya telah bersumber dari Sengketa Kepemilikan Hak (Keperdataan)atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang termuat dalam ObjekHalaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor : 9/G/2021/PTUN.BDGSengketa Tata Usaha Negara a quo, untuk itu sebagai Pengantar sekaligussebagai bentuk upaya antisipatif dalam menghidari berbagai kerancuanataupun berbagai upayaupaya penyelendupan