Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sertaberalasan maka telah terdapat alasan permohonan Pemohon untuk dipertimbangkanselanjutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkab bukti P 1 Pemohon selaku TNI telah memperolehizin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraaian sehingga telah memenuhisalah satu syarat formil dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa bahwa sepanjang pemeriksaan berdasarkan surat pernyataanTermohon (bukti P4) dan keterangan

kandung Pemohon;Bahwa,karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagidan sulit bagi Pemohon hidup bersama Termohon untuk membina rumah tangga sepertisemula maka jalan terbaik Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;Bahwa, anak kandung Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK P DAN T,baru berumur lebih kurang satu tahun dalam arti kata masih balita yang sangatmemerlukan kasih sayang dan perhatian dari Termohon dengan menyusui, untuk itu apabila di kabulkan permohon ini yaitu perceraaian

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikanPutusan Nomor0174/Pdt.G/2016/PA.AGM..Halaman 17 dari 10 halmansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Ipuh, dan Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraaian tersebut;5.

TRMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut danjuga dari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian ini hinggaakhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untukrukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadipetunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai danmenyayangi, saling mernghormati, serta saling setia antara Pemohon danTermohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

bias.Hal 2 Putusan No. 368/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Brt9. 8 Bahwa puncak keretakan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2016hingga sekarang dan sudah 17 ( tujuh belas ) bulan berturutturut, Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah rumahtersebut tidak berhubungan/komunikasi malelui telphon maupunsurat;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Penggugat denganTergugat telah sepakat membuat Surat Pernyataan KesepakatanCerai menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putuskarena perceraaian

2013 melainkan sejak bulan Juli 2013 ; Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan hakhakTermohon dipenuhi yaitu Hak istri yang diceraikan yaitu iddah dan biaya untuk anak ;Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon diayas, Pemohon menyatakan dalamRepliknya secara tertulis sebagai berikut : Bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon dengan segalaalasannya tersebut ; 22222 nono n nn nnn Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan akibat perceraaian

Maka dengan keadaanrumah tangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akandapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraaian merupakanjalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntukseluruhnya;2.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesual dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperoleh Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Kepala UPTDPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Juli 2019dengan demikian Pemohon selaku PNS dapat dan berhak mengajukanPermohonan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperoleh Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Kepala UPTDPendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Salahutu, tanggal 15 Juli 2019dengan demikian Pemohon selaku PNS dapat dan berhak mengajukanPermohonan Perceraian ke Pengadilan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknyamendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisinandan pertengkaran disebabkan Termohon

Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuahbahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yangmenjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antarakeduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266K/AG/1993, tanggal 25 Juni1994;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikanakan adanya alasan perceraaian

berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempattinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah mengalamikehidupan rumah tangga secara tamkin sempurna dan perceraaian

untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah Tergugat datangdatang mengucapkan dengan menjatuhkan talak; Tergugat meminta mas kawin yang telah diberikan kepada berupa CicinEmas, Kalung Emas, Gelang Mas seharga kurang lebih Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan tersebut Penggugatlangsung diberikan kepada Tergugat MUHAMAD IQBAL ASSIDIQ binMOEH BUNYAMIN, Bsc (alm), dan kemudian dibawanya; Tergugat tidak sopon kepada orang tua Penggugat dan pulang tidakpamit; Bahwa masalah perceraaian

RINA (bukti bertanda P.1);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :3306062403780003 atas namaNUGROHO HENDARTONO TARUNA (bukti bertanda P.2);9Fotocopy Surat Pernikahan Gerejani No.091024025 pernikahan antaraNUGROHO HENDARTONO TARUNO dengan LUCIA MARIA NUR RINA(bukti bertanda P.3).Fotocopy KUTIPAN Akta Kelahiran Nomor 868/DSP/1991 atas nama LUCIAMARIA NUR RINA, (bukti bertanda P.4);Fotocopy KUTIPAN Akta Kelahiran Nomor 14/1978 atas nama NUGROHOHENDARTONO TARUNA, (bukti bertanda P.5);Fotocopy Kutipan Akta Perceraaian

Dan Hakim bolehmenjatuhkan talak satu bain apabila nampakadanya kemadlaratan dalam pernikahannya dankeduanya sulit didamaikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan per timbanganpertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugattelah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39ayat (2) Undangundang No.1 Tahun 1974 serta telahmemenuhi alasan perceraaian sebagamana ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telahsesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istrisudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunkembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telahmemenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan jugadari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraaian

XXXXX (Pemohon), menerangkan bahwa isteri Pemohon(XXXXXTermohon), tidak terdaftar pada SKUMPTK (Surat KeteranganUntuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga) pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Bungo, oleh karena itu selaku Pegawai Negeri SipilPemohon tidak perlu lagi izin perceraaian sebagaimana dikehendakipasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubahdengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelismenilai bahwa yang dijadikan

ijin bahkan sering pulang larut malam;e Bahwa Termohon diketahui telah memiliki Pria idaman lain karena saksi seringmelihat Termohon sering dibonceng oleh lakilaki lain dan orang disekitarbanyak yang mengetahuie Bahwa Termohon sudah sering meminta untuk dicerai oleh Pemohon;e Bahwa pada bulan April 2014 terjadi pertengkaran dan akhirya Pemohon pergidar tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak kumpul kembali; Bahwa Pemohon cerita kepada saksi, bahwa Termohon meminta Pemohon agarsegara mengurus perceraaian

No.45 tahun 1990, wajib lebihdahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karena izin tersebut telahdiperolen Pemohon berdasarkan Surat Izin Perceraaian dari Walikota AmbonNomor 659 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan demikian Pemohonselaku PNS dapat dan berhak mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

No.45 tahunHalaman 3 dari 11 putusan Nomor 312/Pdt.G/2019/PA.Ab1990, wajib lebin dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon dan karenaizin ter sebut telah diperolen Pemohon derdasarkan Surat Izin Perceraaian dariKepala Kepolisian Resoet P Ambon & PP Lease Nomor R/132/X/2019tertanggal 25 Oktober 2019 dengan demikian Pemohon selaku PNS Polri dapatdan berhak mengajukan Permohonan Perceraian ke Pengadilan;Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon