No. 121 K/PDT.SUS/2012dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasandan berdasar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan pasal1338 jo 13820 KUH Perdata, sekaligus menjamin kepastianhukum bagi pihakpihak pembuainya ;Dengan demikian, bila setelah teriadinya suatu pelanqgarankesepakatan atas suatu perianiian oleh suatu pihak, dan pihaktersebut baru merumuskan berbagai macam dalil untukkesepakatan atau perianiian tersebut, dan pengikaran atasketentuan tersebut diakomodir pula oleh BPSK Kota

Perianiian Kredit antara Pemohon dengan Termohon 1 dan Termohon 2,Akta Perjanjian kredit No.141/PKCcg/VII/12, tanggal 20 Juli 2012, antaraPemohon dengan Termchon 1 dan Termohon 2, Pasa! Penutup yaknisegala akibatnya memilih di Kantor Panitera Pengadilan negri Sukabumi.Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 8/Pat.KBPSK/201 5/PN. Skb 2. Pemohon tidak pernah diberi tahu secara sah dan patut panggilan sidangmaupun pemberitahuan isi putusan oleh Termohon 3.3.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ataumenafsirkan bagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadiperselisihan dalam melaksanakan Perianiian ini, makaHal. 28 dari 70 hal Putusan Nomor 116/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.PstNASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikansecara musyawarah dan mufakat.19.2.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ataumenafsirkan bagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadiperselisihan datam melaksanakan Perianiian ini, makaNASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikansecara musyawarah dan mufakat.15.2.

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkanbagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadi perselisihan dalammelaksanakan Perianiian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusahauntuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.b.

Apabila terjadi perbedaan pendapat datam memahami atau menafsirkanbagianbagian dari isi Perjanjian, atau terjadi perselisihan datammelaksanakan Perianiian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusahauntuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.b.

Perianiian Fasilitas mengenai Deft nisi Tanggal PembavaranKembali dan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perianiian Fasilitas. danPenggugat iuga terhalang hak nva untuk melakukan oeniualan atas objekiaminan yang berada didalam fasilitas kredit dikarenakan telah meniadibarang sitaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkaraoidana Tergugat I!

Perianiian Fasilitas mengenai Definisi Tanggal PembavaranKembali dan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perianiian Fasilitas, danPenggugat iuga terhalang hak nva untuk melakukan oeniualan atas obiekiaminan yang berada didalam fasilitas kredit dikarenakan telah meniadibarang sitaan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkarapidana Tergugat II berdasarkan putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Januari 2014Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Imbar Ismail)telah menaikatkan diri dalam suatu perianiian tertulis denaan judul "Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (SPJB)" tanggal 17 Agustus 1998 (untuK seianjutnya aiseput SPA r),DUKt1 P.1;rer. , re L I. 2141. TLPG I1VV CI 4010111 r Oat, J. JviJ 'y"ul 19 uloCiaur.uu yumu r 11101. r G1 LCJT I IIU 11Imbar IsmailiTergugat II) mengikatkan diri untuk menjual danmenyeranKan Kepaaa mak Keaua (r. UrS. jimmy K. A.

., maka terhadap tanahobjek perianiian a quo telah bebas dari bebanbeban serta tidak pulaTermohon Kasasi buktikan dihadapan persidangan tanah objekperjanjian tersebut berada dalam sitaan pada perkara pidana dan perkarawanprestasi register 2991 K/Pdt/2012 juncto Nomor 303/Pdt/2011/PTBdg juncto Nomor 307/Pdt.G/20107PN Bdg., sehingga dengan demikiantidaklan ada penghalang bagi Termohon Kasasi untuk melaksanakansyarat Pembayaran tahap dua dan melakukan AJB dengan PemohonKasasi namun pada kenyataannya

kewajiban pelaksanaan pembayarantahap ke2 tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi sehingga telahmenunjukan adanya itikad buruk dari Termohon Kasasi dalammelaksanakan perianiian in casu;Halaman 26 dari 38 hal.

Menyatakan Surat Perianiian Kerja No. 002/SPK/STR/PGA/I/04, tanggal 18 Februari 2004, dan AddendumSurat Perjanjian No. 002/SPK/STR/ PGA/I/0O4 = antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan. Terguget telah melakukan perbuatanwanprestasi;4. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat berupaseluruh unit Apartemen Puri Garden yang berlokasi diJl. Kembangan Selatan, Jakarta Barat. dapat diletakkansita jaminan (consevatoir beslag);5.

Dengandemikian secara tidak lansung Judex Facti telah mengakui bahwa Perianiian KerjaPemohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Refliyanto), selanjutnya setelah KPA/PPA dan Direktur CVBunda Kasih menandatangani dokumen kontrak/perianiian keria tersebutkemudian. ....=9=kemudian terbitlah Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 02/PPK/SP/USB SMKN3/DISDIK/IX/2012, tanggal 13 September 2012 sebagai dasar untukmelaksanakan Proyek Pembangunan USB SMKN 3 Depok Tahun 2012.Bahwa SAHRUL JAN LINDUNG selaku Direktur CV Bunda Kasih tidak pernahmenandatangani dokumen kontrak kerja tersebut dan cap CV Bunda Kasihyang tertera dalam dokumen kontrak

kerjanya pada Tergugat berdasarkanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 7,1 huruf a dan huruf f PerjanjianKontrak Untuk Waktu Tertentu disebutkan sebagai berikut:Halaman 22 dari 41 hal.Put.Nomor 1329 k/Pdt.SusPHI/2017Surat Pengakhiran Masa e.Pasal 61 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat (1) huruf a:Perjanjian kerja berakhir apabila:a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja,,,, Pasal 7.1 huruf a dan huruf f Perianiian

Penggugat sadar sepenuhnya, menyepakati sepenuhnyadan secara bersamasama untuk mengikatkan diri antaraPenggugat dan Tergugat untuk melakukan suatu hubunganpekerjaan dengan status dan dengan dasar Perianiian Keria WaktuTertentu dan dengan tercapainya hubungan kerja tersebut tanpaadanya tekanan dan/atau tanpa kekhilafan dan/atau tanpa penipuandari Tergugat, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disebutkan sebagaiberikut:Perjanjian kerja dibuat atas dasar

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi adalah sematamata untuk melindungi kepentingananakanak dan karenanya sekali lagi Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi dalam pokok perkara ini menyatakan bahwa faktanyapermasalahanhartabersama/aono gini ini telah diselesaikan denganadanya perianiian perdamaian berupa surat pernyataan bersama antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan TergugatKonpensi/Pengqgugat Rekonpensi pada tanggal 2 Nopember 2008, yangdisepakati keduabelah

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan tersebut menyatakan:Halaman 26 dari 51 putusan Nomor 4498/Pdt.G/2018/PA.JS"Menimbang, bahwa berdasarkan pettimbangan pertimbanganhukum diatas te/ah dapat dibuktikan bahwa memang benar dalamperceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hartabersama sebagaimana yang didalilkan o/eh Penggugat dan memangtidakadapembagianhartagono qini (hartabersama)tersebutdikarenakan te/ahadanva perianiian yang disepakati keduabelahpihak (Penggugat dan Tergugat) dan kesepakatan

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga menolak dengan tegas dalilPenggugat pada point 16, yang intinya menyatakan :Perjanjian Kredit yang sungguh merugikan nasabah khususnya bagiPenggugat, sehingga perjanjian yang mirip rentenir ini haruslahdibatalkan, seperti pada pasal 4 Perianiian Kredit (PK) Nomor:0633/KMK/IV/ 2015 tanggal 30 April 2015 ??? Tentang denda sebesar 3 %. Tentang pasal 5 yang mengatur penalty 5 % apabila pelunasan lebihawal dilakukan Penggugat.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatpada point 17 dan 18, yang intinya menyatakan : Hanya mengaku sanggup membayar angsuran Rp. 2.000.000, per bulanHalaman 16 dari hal 42 Putusan No 204/Pdt.G/2016/PN Blb Pasal 3 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dibangundengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.Dalil Penggugat di atas adalah tidak benar dan merupakan bukti adanvacidera ianii / wanprestasi terhadap Perianiian Kredit No. 49 tanggal

as(Obscurr Libel)Bahwa gugatan penggugat tidak jelas yang mana penggugat tidakbisa membedakan yang mana perbuatan wanprestasi dan perbuatanmelawan Hukum Karena pada faktanva tidak ada Perianiian yangdisepakati dan diterima oleh tergugat melainkan hanya bersifathubungan kontraktual kerja yang hal itu pun dilalaikan olehPenggugat dan tidak diberikan surat kontrak kerjanya kepadatergugat , karena pada faktanya dalam hal ini justru tergugat yangmengalami kerugian akibat adanya hubungan hukum denganpengugat

Terougat dan Tergugat Il) akan meiaksanakan prestasinyamelakukan penyetoran modal, sementara rekening penampunguntuk setoran modal usaha sebagaimana diperjanjikan dalamPasal 3 Akta Perianiian Kerjasama Usaha BELUM ADA, baikpada saat penandatanganan Akta Perianiian Kerjasama Usaha,maupun sampai dengan sekarang, APALAGI Pihak Pertamadalam Akta Kerjasama Usaha (i.e.

Penggugat tidak menyebutkan Akta / Perjanjian yang mana yangdimaksud Penggugat pada petitum Gugatannya, alasan dan dasar hukummengapa tidak terpenuhi juga tidak spesifik dirangkum secara jelas olehPenggugat, sehingga menjadi petitum yang "MULTITAFSIR", TIDAK JELASDAN KABUR (obscuur libel), dan oleh karenanya adalah layak dan patut bilaYang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard).10.Bahwa pada prinsipnya perianiian jual beli adalah perianiian

di atas bahwapenjualanpenjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT atas barangbarang milik PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir2.5.1, butir 2.5.3 dan butir 2.5.4 jelas dengan persetujuan danadanya pemberian kuasa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT,bahkan PENGGUGAT dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei2011 menyatakan bahwa apabila fisik Barang Sewa Guna Usahadan Barang Jaminan telah diserahkan dan di'ual oleh PENGGUGATakan tetapi terdapat kekurangan pembavaran atas seluruhAngsuran Sewa Guna Usaha Perianiian

Penjualanmelalui lelangpun telah sesuai dengan surat Pernyataan danHal. 35 dari 51 Putusan Nomor :522/PDT/2016/PT.DKI.21.Surat Pemberian Jaminan dan Kuasa yang ditandatangani olehPENGGUGAT;20.5.Bahwa dalam PerjanjianPerjanjian Sewa Guna Usaha jelas diaturbahwa TERGUGAT sebagai Lesor dalam Perjanjian Sewa GunaUsaha mempunyai hak untuk menjual Peralatan jikaPENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai Lesse melakukanwanprestasi ;20.6.Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai puladengan Perianiian

KOPENUSA maka sudah menjadi kewajiban bagiPENGGUGAT untuk memenuhi ketentuan Perianiian tersebut, karenadengan ditandatangahinya Perjanjian tersebut maka Perjanjian tersebutberlaku sebagai undangundang yang harus dilaksanakan olehPenggugat ;Bahwa secara jelas dan tegas, ketentuan tentang Pemutusan HubunganKerja telah diatur di dalam pasal 6 Perjanjian Kerja Untuk jangka WaktuTertentu. No. Ktr./3180K2015.0671 yang ditandatangani olehPENGGUGAT dengan PT.

Hanva para pihak vang terikatdalam perianiian vang dapat mengajukan pembatalan perjanjian, olehkarenanya Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukangugatan aauo.M.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DireksiNo. 496/DIR/05/2012 tanggal 22 Mei 2012;BahwaHukumandisiplinvang dijatuhkan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT II telah melalui seluruh prosedur sebagaimana vang diaturbaik dalam Perianiian Keriama PT. BRI (Persero) Tok Periode 201 2013Jo SK Direksi BRI Nokep : $.89DIR/SDM/12/2005 tanggal 23 Desember2005 tentang Golongan Jabatan (Job Grade) PT.

Hal ini sebagaimana tertuang dalamSurat Keputusan (SK) Direksi No. 496/DIR/05/2012 tanggal 22 Mei 2012;Bahwa Hukuman disiplin vana dijatuhkan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT II telah melalui seluruh prosedur sebagaimana vana diaturbaik dalam Perianiian Keriama PT. BRI (Persero) Tok Periode 201 2013Jo SK Direksi BRI Nokep : S.89DIR/SDM/12/2005 tanaoat 23 Desember2005 tentang Golongan Jabatan (Job Grade) PT.

Hal ini sebagaimana tertuang dalamSurat Keputusan (Sk) Direksi No. 496/DIR/05/2012 tanggal 22 Mei 2012;Bahwa Hukuman disiplinvanadijatuhkan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT U telah melalui seluruh prosedur sebagaimana vana diaturbaik dalam Perianiian Keriama PT. BRI (Persero) Tok Periode 201 2013Jo SK Direksi BRI Nokep : $.89DIR/SDM/12/2005 tanggal 23 Desember2005 tentang Golongan Jabatan (Job Grade) PT.

BRI (Persero) Tbk yaitu Perianiian Keria Bersama (PKB) PT. BRI (Persero)Tbk Periode 2011 2013 Jo SKHalaman 76 dari 93 halaman Putusan Sela 558/Pdt.G/2014/PN Jkt PstDireksi BRI Nokep : $.89DIR/SDM/ Jabatan (Job Grade) PT. BRI(persero) Tbk Jo SK Direksi BRI Nokep : S.6DIR/SDM/ 02/2005 tanggal17Pebruari 2005 tentang Peraturan Pengupahan Pekerja PT. BRI(Persero) Tok Jo SK Direksi BRI No. $.152DIR7SDM/05/2009 tanggal 11Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin:19.

pembayaranangsuran kepada TERGUGAT dan TERGUGAT kesulitan dalammelakukan penagihan kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGATseringkali menghindar dan hanya memberikan janjijanji tanpa adarealisasi, sehingga menunjuk pada ketentuan dalam pasal 23.1Perjanjian di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan cukup bagiTERGUGAT untuk menyatakan PENGGUGAT telah melakukanperbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian:" Peristiwaperistiwa di bawah ini merupakan oerstiwakelalaianataucidera ianii terhadap Perianiian