PUK SP TSK SPSI PT Starwin Indonesia; H. Tafrizal Hasan Gewang, SH., MH.; Duma Hutapea, SH.

PANITIA PEMILIHAN KETUA PUK SPKEP SPSI PT NEWMONT NUSA TENGGARA PERIODE 2012 SAMPAI DENGAN 2015 ; ZAINUDDIN

PANITIA PEMILIHAN KETUA PUK SPKEP SPSI PTNEWMONT NUSA TENGGARA PERIODE 2012 SAMPAIDENGAN 2015, berkedudukan di Sekretariat PUK SPKEPSPSI PT NNT;2. PETRUS MADI, dalam hal ini dalam kedudukannya selakuCalon Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 sampaidengan 2015, sekaligus peroleh suara terbanyak padapemilihan tersebut yaitu sebesar 952 suara;3.

Nomor 1696 K/PDT/2013Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012, Panitia pemilinan ketua PUK SPKEPSPSI PTNNT (Tergugat !)

SPKEP SPSI PTNNT dan mengupayakan agar Tergugat Ildapat menduduki posisi sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode2012 sampai dengan 2015 tersebut;Hal 3 dari 20 hal.

SPSI PTNNT dan olehkarena kepanitiaan pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode2012 sampai dengan 2015 telah diambil alih olen PUK SPKEP SPSIPTNNT, kemudian PUK SPKEP SPSI PTNNT telah beberapa kalimelakukan mediasi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll, namun demikian tidak ada titik temu sehingga PUK SPKEP SPSI PTNNTmengambil sikap dalam rangka penyelamatan organisasi/PUK SPKEP SPSIPTNNT yang dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada PD FSPKEP SPSI Nomer 010/PUK/FSP

Memerintahkan Tergugat untuk tidak menetapkan Tergugat Il sebagaiKetua terpilih dan melarang Tergugat untuk mengajukan permohonanpelantikan Tergugat II sebagai Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode2012 sampai dengan 2015 baik kepada PC F SPKEP SPSI, PD F SPKEPSPSI maupun kepada PP F SPKEP SPSIl;6. Menghukum Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemenangpemilinan Ketua PUK SPKEP SPSI PTNNT periode 2012 sampai dengan2015;7.

CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI)

CIKARANG PRESISI(PUK SPL FSPMI) yang berkedudukan dan beralamat di Jl.Jati Raya Blok J I No. 07 Kawasan New Town Techno ParkLippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Selanjutnya, disebut TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar kedua belah pihak ;Telah meneliti suratsurat bukti dan saksisaksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2014,yang diterima di Kepaniteraan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI), tersebut;

PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.CIKARANG PRESISI (PUK SPL FSPMI) VS PT.CIKARANG PRESISI

PUTUSANNomor 223 K/Pdt.SusPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASISERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.CIKARANGPRESISI (PUK SPL FSPMI), berkedudukan di Jalan Jati RayaBlok J Nomor 07, Kawasan New Town Techno Park LippoCikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, JawaBarat, yang

Putusan Nomor 223 K/Pdt.SusPHI/20154.2.4.3.4.4.4.5.4.6.akan tetapi bukan berarti serta merta dalam setiap melakukanperbuatan hukum mewakili anggotanya tanpa adanya surat kuasa;Bahwa fakta hukum pada saat pemeriksaan administrasi parapihak, Judex Facti selalu menanyakan surat kuasa dari anggotaterhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarangPemohon Kasasi sedangkan yang digugat adalah PUK SPLFSPMI PT.Cikarang Presisi dan fakta lain Judex Facti jugamenolak adanya gugatan intervensi dari 215

(dua ratus lima belas)orang anggota PUK SPL FSPMI PT.Cikarang Presisi yangdidasarkan pada surat kuasa yang telah dicatatkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial untuk melakukanperbuatan hukum mengajukan gugatan intervensi terhadapPerkara Nomor 124/G/2014/PHI/PN.BDG.

SPL FSPMI PT.Cikarang Presisi adalah subjek hukumberbentuk badan hukum organisasi serikat pekerja yang secarayuridis berdiri sendiri dalam pertanggungjawaban hukum dananggota serikat pekerja adalah subjek hukum alami dalam wujudorang yang mempunyai tanggungjawab hukum sendiri artinya jelastidak dapat serta merta PUK SPL FSPMI PT.Cikarang Presisimewakili anggotanya tanpa adanya pemberian kuasa untukmewakili kepentingan anggotanya khususnya di PengadilanHubungan Industrial;Bahwa fakta hukum dalam

Cikarang Presisi (PUK SPL FSPMI) bukan para pekerja/buruh secara perorangan, maka gugatan yang demikian adalah error inpersona, dan berdasarkan yurisprudensi .... gugatan yang demikian tidakmemenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaara);f.

Yanmar Agricultural Manufacturing Indonesia
Tergugat:
PUK F SP LEM SPSI PT YAMINDO

Penggugat:
PUK FSP PAR SPSI Unit Hilton Bali
Tergugat:
PT. Catarison Sukses, pemilik Hilton Bali Resort

PUTUSANNomor 7/Pdt.SusPHI/2019/PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasarmemeriksa dan memutus perkaraperkara perselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :PUK FSP PAR SPSI Unit Hilton Bali beralamat JI Raya Nusa Dua Selatan, KutaSelatan Kab Badung yang berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 5.Februari 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

PANTOS LOGISTICS INDONESIA
Tergugat:
PUK SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

WAGIMAN bin MAT SARI UNYUNG VS AGUS PURNOMO selaku KETUA PUK SP RTMM-SPSI PTDJARUM KUDUS

)selaku Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok TembakauMakanan MinumanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Djarum Kudus(PUK SP RTMMFSPI PT Djarum Kudus) periode 2005 hingga Maret2009 selama menjabat sebagai ketua telah menyalah gunakanjabatannya dengan cara melakukan penggelapan dana PUK SP RTMMFSPI PT Djarum Kudus;Bahwa selama menjabat sebagai Ketua PUK SP RTMMFSPI PT DjarumKudus masa bakti 2005 sampai dengan masa bakti 2009, Tergugat(Saudara Wagiman bin Mat Sari Unyung) berdasarkan putusanPengadilan

,tertanggal 11 Oktober 2013, untuk bertindak dan atas nama sertamewakili kKepentingan PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus yanghanya ditandatangani oleh Agus Purnomo sebagai Ketua PUK SPRTMMSPSI PT Djarum Kudus, dengan demikian Surat Kuasatertanggal 11 Oktober 2013 yang tidak mengikutserta sekretaris PUKSP RTMMSPSI PT Djarum Kudus maka menurut hukum kedudukankuasa hukum PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus tidak sah.Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kudus 50/Pdt.G/2013/PN.Kds tanggal 4 Juni 2013 yang

Dengan demikian Agus Purnomo dalammengajukan gugatan perkara ini tidak berdasarkan hasil keputusanrapat pengurus PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus melainkanperbuatan Agus Purnomo pribadi yang kebetulan menjabat sebagaiKetua PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus sehingga perbuatantersebut dengan memudah seolaholah diatasnamakan dan untukkepentingan PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus;Hal 11 dari 15 Hal.

dan/atau dipergunakan oleh Pemohon Kasasi namun telahdiperhitungankan sebagai kerugian organisasi, keuangan tersebutyaitu: Sisa dan/saldo awal kepengurusan sebelum Pemohon KasasiRp141.859.533 masih di bank BRI cabang Kudus atas namaPengurus PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus sebelumPemohon Kasasi; Pinjaman dana untuk kegiatan MUSCALUB tanggal 23 November2008 Rp10.000.000,00 Pengembalian uang ke PUK SP RTMMSPSIPT Nojorono Rp5.000.000,00; Pihak pengguna Biaya KTA adalah A.

Dengan demikian sesuai Pasal 25ayat 2 AD RTMMSPSI, PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus dalamhal dana yang organisasi tidak mengalami kerugian. Oleh karenanyaperbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikatagorikan sebagaiperbuatan melawan hukum karena perbuatan Pemohon Kasasi tidakmemiliki hubungan kausalitas pada kerugian pada PUK SP RTMMSPSI PT Djarum Kudus;4.

Bridgestone Sumatra Rubber Estate (PENGGUGAT)- Unit Kerja Federal Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PUK FSPPPSPSI) PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (TERGUGAT)

No.380/Penk/2016/PHI.Mdn,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LawanUnit Kerja Federal Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (PUK FSPPPSPSI ) PT.

SusPHI/2016/PN.Mdn17.Maka pada tanggal 24 Juni 2016 PUK SP.PPSPSI PT. Bridgestone SumatraRubber Estate Dolok Merangir membuat surat dengan nomor surat:306//ORG/PUK FSP.PPSPSI PT.BRSE/VI/2016 mengenai halPemberitahuan Mogok Kerja yang ditujukan kepada Pihak Perusahaan danDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk. Sumatera Utara, bahwa mogokkerja akan dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 5 Juni 2016, senin s/d selasa .Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan penggugat halaman 4No. 23:23.

HR/056/2016 tanggal 1Juli 2016 perihaltanggapan atas Anjuran;Fotocopy Surat No. 306/ORG/PUK F SP.PPSPSIPT.BSRE/VI/2016 tertanggal 24 Juni 2016 perihal PemberitahuanMogok Kerja;Fotocopy Surat No. 311/ORG/PUK F SP.PPSPSIPT.BSRE/VI/2016 tertanggal 11 Juli 2016 perihal PemberitahuanMogok Kerja Tahap Il;Fotocopy Surat No.AM047/16 tertanggal 13 Juli 2016;Fotocopy Surat No.AM050/16 tertanggal 21 Juli 2016;Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.027/2013/010/SM untuk PT.

Bridgestone Sumatra Rubber Estate seharusnya yang benaradalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PUK SP.PPSPSI) PT.

Bridgestone SumatraRubber Estate Dolok Merangir membuat surat No.306/ORG/PUK FSP.PPSPSIPT.BRSE/VI/2016 mengenai hal : Pemberitahuan Mogok Kerja yang ditujukan kepadaPihak Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tk.

Menyatakan Terdakwa I PAUZAN Bin ARBAI dan Terdakwa II HUSNI IRAWAN Als PUK Bin RIDWANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan;2. Menjatuhkan pidana kepadaPara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing Terdakwa I PAUZAN Bin ARBAI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa II HUSNI IRAWAN Als PUK Bin RIDWAN selama 10 (sepuluh) bulan;3.

I PAUZAN Bin ARBAI danII HUSNI IRAWAN Als PUK Bin RIDWANtersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUK F SP LEM SPSI PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO) tersebut;

PUK F SP LEM SPSI PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO), VS PT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURING INDONESIA (YAMINDO),

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PUK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUK F SP LEM SPSIPT YANMAR AGRICULTURAL MACHINERY MANUFACTURINGINDONESIA (YAMINDO) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 424 K/Pdt.SusPHI/2021Majelis, H.

1. Menyatakan Terdakwa I Saimi Als Mik Bin Efendi dan Terdakwa II Joni Saputra Bin Puk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saimi Als Mik Bin Efendi dan Terdakwa II Joni Saputra Bin Puk oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit sepeda

Penuntut Umum:
SUSTRIANI, SH
Terdakwa:
1.Saimi Als Mik Bin Efendi
2.Joni Saputra Bin Puk

PekerjaanTidak ada Penahanan: Saimi als Mik Bin Efendi: Tanjung Kurung: 37 Tahun/10 Februari 1983: Lakilaki: Indonesia: Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang,Kabupaten Empat Lawang: Islam: Petani: Joni Saputra Bin Puk: Tanjung Kurung (Empat Lawang): 23 tahun/1 Januari 1997: Lakilaki: Indonesia: Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Muara Pinang,Kabupaten Empat Lawang: Islam: PetaniPara Terdakwa ditahan dalam perkara lain;Para Terdakwa menghadap sendinri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:

Menyatakan Terdakwa SAIMI ALS MIK BIN EFENDI bersama denganTerdakwa II JONI SAPUTRA BIN PUK terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatanmelanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalamsurat Dakwaan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMI ALS MIK BIN EFENDIdan Terdakwa II JONI SAPUTRA BIN PUK masingmasing dengan pidanapenjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agarpara terdakwa tetap ditahan.3.

Membebani Terdakwa SAIMI ALS MIK BIN EFENDI dan Terdakwa IlJONI SAPUTRA BIN PUK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi sertamemohon keringanan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan

surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa SAIMI ALS MIK BIN EFENDI bersamasamadengan Terdakwa II JONI SAPUTRA BIN PUK Pada hari Kamis tanggal 23Januari 2020 pukul 18.37 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalamTahun 2020, bertempat di JIn.

Menyatakan Terdakwa Saimi Als Mik Bin Efendi dan Terdakwa II JoniSaputra Bin Puk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saimi Als Mik Bin Efendi danTerdakwa II Joni Saputra Bin Puk oleh karena itu dengan pidana penjaramasingmasing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;3.

INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL; PUK SPAMK FSPMI PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL DAN PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL

Jalan Jenderal SudirmanKav. 5455, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Juli 2009 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPenggugat ;MELAWAN :PUK SPAMK PT. INDOMOBIL SUZUKIINTERNATIONAL dan PUK PT. SUZUKI INDOMOBILSALES (dahulu PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL), berkedudukan di Jalan P. Diponegoro KM.38,2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUK. FSP PAR UNIT BODY WORK SPA (CV DAYA GUNA) tersebut;

PUK. FSP PAR UNIT BODY WORK SPA (CV DAYA GUNA), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris PUK FSP Par Unit Body Work Spa, Antonius Mau Molo dan Ketut Dani vs PIMPINAN CV. DAYA GUNA, yang diwakili oleh Direktur CV. Daya Guna (Body Works), Tati Haryanti

FSP PAR UNIT BODY WORK SPA (CV DAYA GUNA), yangdiwakili oleh Ketua dan Sekretaris PUK FSP Par Unit Body WorkSpa, Antonius Mau Molo dan Ketut Dani, berkedudukan di JalanKayu Jati Nomor 2 Petitenget Kerobokan Kuta Bali, dalam hal inimemberi kuasa kepada Putu Satyawira Marhaendra, dan kawankawan, Para Pengurus Cabang Federasi Serikat PekerjaPariwisata SPSI Kab.

adalah mengaturtentang pengunduran diri bukan mengatur pensiun otomatis seperti yangdicantumkan di dalam pertimbangan Majelis Hakim;c) SK Direksi (Surat Keputusan Direksi) adalah bukan kesepakatan pensiuntetapi adalah SK tentang usia masa bakti dan pengunduran diri padausia tertentu. yang ditandatangani Ketua PUK sebagai hanyamengetahui:Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka telah terbukti pertimbangandan putusan yang diberikan Judex Facti telah bertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan

tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang danmenerapkan hukumnya; Bahwa oleh karena belum ada peraturan atau undangundang yangmengatur batas usia pensiun pekerja swasta yang berkaitan dengan sifatpekerjaannya, maka Termohon Kasasi membuat Surat Keputusan DireksiNomor 002/SK/DG/I/2005 tentang usia pensiun/masa bakti sebagaimanayang diatur dalam PKB Pasal 37 dan SK Direksi tersebut jugaditandatangani oleh Ketua PUK

FSP PAR, sehingga secara hukum telahmengikat kedua belah pihak, sehingga SK Direksi Nomor002/SK/DG/I/2005 patut dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PUK.

, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PUK

PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA (PUK SPKEP SPSI) PT. MESCO SARANA NUSANTARA., 3. PUK SPKEP SPSI PT. GEOSER VICES VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;

., jabatan Ketua PP SPKEP SPSI1;MUSTOPO, jabatan Bendahara Umum PP SPKEP SPSI;TAUFIK HIDAYAT, jabatan Ketua PUK SPKEP SPSI PT.Mesco Sarana Nusantara;EDO SASDA, jabatan Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT.Mesco Sarana Nusantara;RAHMAT HIDAYAT, jabatan Ketua PUK SPKEP SPSI PT.Geoservices;ALI MUKTI TANJUNG, jabatan Sekretaris PUK SPKEPSPSI PT.

) dan PUK SPKEP SPSI PT.

Putusan Nomor 44 P/HUM/201518.19.20.21.22.tanggal 7 Februari 2014, tentang Pengesahan/Pengukuhan PengurusAntar Waktu (PAW) PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara,periode 20132016 (Bukti P18), menetapkan:1. Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara: TaufikHidayat;2. Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT.

Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT Geoservices: Ali Mukti Tanjung;Bahwa seluruh penerima kuasa merupakan pengurus SPKEP SPSIyang terdiri dari Pengurus Pimpinan Pusat (PP) SPKEP SPSI danPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantara sertaPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Geoservices;Bahwa lebih dari itu, seluruh penerima kuasa telah mendapatkan surattugas dari Pimpinan Pusat SPKEP SPSI guna membela hak dankepentingan anggota PUK SPKEP SPSI PT. Mesco Sarana Nusantaradan PUK SPKEP SPSI PT.

:Bahwa pengajuan permohonan a quo dengan mengatasnamakanPengurus dan Anggota PUK SPKEP SPSI PT Mesco Sarana Nusantarapatut dipertanyakan.

Penggugat:
PUK FSP Par SPSI Unit Melia Bali
Tergugat:
PT. Suryalaya Anindita International Hotel Melia Bali

PUTUSANNomor 4/Pdt.SusPHI/2020/PN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri DenpasarKelas A, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhirperkara Perselisihan Kepentingan telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PUK FSP PAR SPSI Unit Hotel Melia Bali, berlamat Kawasan Wisata ITDCLot 1 Nusa Dua Kuta Selatan BadungBali, dalam haldiwakili oleh kuasa hukumnya Putu SatyawiraMarhaendra, Slamet Suranto

Bahwa tampilnya Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pariwisata (PC SPPar) Kabupaten Badung & Pengurus Unit Kerja (PUK) SP.Par. HotelMelia Bali sebagai Kuasa hukum dalam perkara ini seharusnya diuraikansecara jelas tentang hubungan hukumnya dengan pekerja PKWT. Sebabfakta sangat jelas menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang ada di HotelMelia Bali bukan merupakan anggota organisasi SP.Pariwisata, baikditingkat unit maupun Federasi.

Bahwa tampilnya Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pariwisata (PC SP Par)Kabupaten Badung & Pengurus Unit Kerja (PUK) SP.Par. Hotel Melia Balisebagai Kuasa hukum dalam perkara ini Seharusnya diuraikan secara jelastentang hubungan hukumnya dengan pekerja PKWT. Sebab fakta sangatjelas menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang ada di Hotel Melia Bali bukanmerupakan anggota organisasi SP.Pariwisata, baik ditingkat unit maupunFederasi.

Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PUK SP RTMM SPSI PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk, dengan Sekretariat
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PUK SP RTMM SPSI PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk

PUK SP RTMMSPSI (Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaRokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat PekerjaSeluruh Indonesia) PT. Ulrajaya Milk Industry & TradingCompany, Tbk, alamat secretariat di Jalan Raya CimaremeNomor 131, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ;2. Pengurus PUK SP RTMMSPSI (Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Rokok Tembakau Makanan dan MinumanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT.

Bahwa, sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membelakepentingan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, serta mewujudkanhubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sebagaimanaamanat dari UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja,Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 319/PDT/2019/PT.BDGkemudian oleh dan dari pekerja PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADINGCOMPANY, Tbk. membentuk PUK SPRTMM SPSI (Pimpinan Unit KerjaSerikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan

Minuman Serikat PekerjaSeluruh Indonesia);Bahwa, untuk mengatur hak dan kewajiban masingmasing pihak antaraPenggugat dengan Pekerja, sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan hasilperundingan antara Penggugat dan pekerja yang diwakili Tergugat Il selakupengurus PUK SPRTMM SPSI PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY &TRADING COMPANY, Tbk., membuat Perjanjian Kerja Bersama untuk periode20 Juni 2017 19 Juni 2019 yang disepakati dan ditandatangani

Bahwa dengan Gagalnya perundingan maka Tergugat pada tanggal 29Agustus 2018 membuat surat secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat terkait pemberitahuan aksimogok kerja dengan Nomor surat: 001/Pem/PUK SP RTMMSPSI/UJ/VIII/2018, yang akan direncanakan pada hari Rabu dan Kamis,Tanggal 12 dan 13 September 2018 dan diterima surat tersebut padatanggal 30 Agustus 2018 (bukti terlampir).

Bahwa dengan Gagalnya perundingan maka Tergugat pada tanggal 29Agustus 2018 membuat surat secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat terkait pemberitahuan aksimogok kerja dengan Nomor surat : 001/Pem/PUK SP RTMMSPSI/UJ/VIII/2018, yang akan direncanakan pada hari Rabu dan Kamis,Tanggal 12 dan 13 September 2018 dan diterima surat tersebut padatanggal 30 Agustus 2018 (bukti terlampir).

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) SPSI PT YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR dan YAYASAN MUSIK INDONESIA tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2022/PN JKT.PST., tanggal 9 Januari 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) SPSI PT YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR dan YAYASAN MUSIK INDONESIA VS 1. PT YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR (PERSEROAN), , DK

Penggugat:
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk
Tergugat:
1.PUK SP RTMM SPSI PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk, dengan Sekretariat
2.PENGURUS PUK SP RTMM SPSI PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY dan TRADING COMPANY, Tbk

Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) bendel data administrasi pemasukan dan pengeluaran keuangan PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus dari tahun 2005 s/d bulan Pebruari 2009 (Ali Achmadi),- 1 (satu) buku penerimaan honor kepada pengurus Sub PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus dari bulan Mei 2005 s/d bulan Pebruari 2009,- 1 (satu) bendel kwitansi pengeluaran dana organisasi PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus, dikembalikan kepada saksi Ali Ahmadi ;- Sisa dana organisasi sebesar Rp.1.067.500

,-( satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ),dikembalikan pada PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus atau yang berwenang ) ;- 1 (satu ) bendel data administrasi pemasukan dan pengeluaran keuangan PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus tahun 2005 s/d bulan Pebruari 2009 (Terdakwa),- 1 (satu) bendel kwitansi penggunaan dana PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus,diserahkan pada PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus/yang berwenang ;- 1 (satu) bendel rekapitulasi penyetoran iuran cos dan konsolidasi yang

diterima PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus dari tahun 2005 s/d 2008 yang tersimpan di HRD-IR PT.Djarum Kudus dengan jumlah Rp.1.796.313.797,-( satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) dikembalikan pada saksi Yudo ;- Uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),diserahkan pada PC atau yang berwenang ;- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana bantuan Muscablub dari Nojorono sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan Suparti tertanggal 23 Nopember 2008,- 2 (dua) bendel cek pengambilan PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus ,- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan bantuan Muscablub tertanggal 23 Nopember 2008 sebesar 10 juta rupiah dari PPRK yang diterima terdakwa, - 1 (satu) kwitansi pembayaran kaos pilkada MansyurAsad sebesar Rp.315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari PUK SP RTMM SPSI PT Djarum Kudus-Asroril tertanggal 10 April 2008,- 1 (satu ) bendel

nota pengiriman kaos,- 1 (satu) lembar surat perintah kerja, diserahkan pada PUK SP RTMM SPSI PT.Djarum Kudus atau yang berwenang ;- 2 (dua ) lembar surat permohonan partisipasi dana ,- 1 (satu) bendel proposal Muscablub tanggal 10 Nopember 2008 dikembalikan pad saksi Yusron) ;- 1 (satu) lembar laporan pemasukan dana penerimaan pembayaran KTA tahun 2006 yang dibuat PC tertanda Ketua dan Bendahara,dikembalikan pada saksi Masningsih ) ;- 1 (satu) buah kaos pasangan pilkada Mansyur- Agus

periode kepengurusan PUK SP RTMMSPSI PT.

PUK SP RTMM SPSI PT.

PUK PT.

Djarum Kudusadalah sub unit dan organisasi diatas PUK adalah PC, PD danPP;Bahwa perpanjangan PUK periode 2005 s/d 2008 diperpanjang s/d 2009 atasperintah PC bukan permohonan PUK;Bahwa selama kepengurusan PUK SP RTMM SPSI PT.