MajelisHakim, Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan,sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg.Panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara in person;Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapanpengangkatan anak bersifat sepihak (eks party/idak ada lawan), maka tidakdiadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Rapublik

;Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapanahli waris bersifat sepinak ( eks party / tidak ada lawan ), maka tidak diadakanmediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Rapublik IndonesiaNomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor : 104/Pdt.P/2020/PA.BtmMenimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan ParaPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon denganperubahan/perbaikan surat permohonan tertanggal 29 September

empat)tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyarrupiah) ;(Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba)(Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja danberkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Rapublik

Blk, tanggal 21 November 2019 yangdimohonkan banding tersebut di Pengadilan tingkat Banding dikuatkan, danPembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadaPembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkatbanding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Rapublik

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri MakassarNomor 342/Pdt G/2019/PN Mks, tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkanbanding di kuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat beradadipihak yang kalah, maka haruslah secara tanggung renteng dihukum untukmembayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untukditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Rapublik

Pemerintah Rapublik IndonesiaCq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta ;Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ;Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ;Beralamat JI.

No. 24 PK/PID.SUS /2016tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana diaturdalam dakwaan pertama Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan keduaPrimair Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Rapublik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.

Terdakwa dan Terdakwa JONI ARIFIN mengambil benihlobster dari gudang saudara BEDI HUTAFEA Alias BED (DPO), yang berada digudang tersebut adalah saksi IRPAN IRAWAN, saksi TUMIN dan saksiTOPAN PURNAMA,;Bahwa saksi IRPAN IRAWAN, saksi TUMIN dan saksi TOPAN PURNAMAorang yang bekerja mempacking benih lobster digudang saudara BEDIHUTAFEA Alias BED (DPO) tersebut;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa JONI ARIFIN' mengetahui jikamengeluarkan, mengedarkan, mengirimkan benih lobster keluar WilayahPengelolaan Perikanan Rapublik

/PN.LiwBahwa Terdakwa dan Terdakwa JULIYADI mengetahui jika mengeluarkan,mengedarkan, mengirimkan benih lobster keluar Wilayah PengelolaanPerikanan Rapublik Indonesia dilarang;Bahwa diperlinatkan barang bukti berupa 14.315 (empat belas ribu tiga ratuslima belas) ekor benih baby lobster dengan catatan disisihnkan sebanyak 50(lima puluh) ekor sebagai barang bukti dalam persidangan dan 14.265 (empatbelas ribu dua ratus enam puluh lima) ekor benih lobster telah dilepasliarkan, 1(satu) unit kKendaraan

., Notaris di Surabaya yang telahmendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Rapublik Indonesiatertanggal 21 Juni 1996 Nomor C27.862HT.01.01 TH96 serta telahdiumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiatertanggal 12 Januari 1999 Nomor 4 Tambahan Nomor 346/1999,Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan danterakhir dirubah dengan Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan AgusWieyono, S.H., Notaris di Sidoarjo;Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang tanah di Provinsi Jawa

Penetapan Nomor 236/Padt.P/2021/PA.Pbrresmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohondatang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilankepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapanahli waris bersifat sepihak (eks party / tidak ada lawan), maka tidak diadakanmediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Rapublik IndonesiaNomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan

Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon benarbenar tidak bisa lagimembina/membimbing Pemohon dan merasa rumah tangga Pemohondengan Termohon tidak dapat dipertahankan/dilanjutkan lagi sehingga tidakbisa diharapkan terwujudnya tujuan perkawinan/pernikahan, yaitumembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1Undangundang Rapublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

waktu persidangan yangtelah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohondatang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilankepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapanahli waris bersifat sepihak (eks party / tidak ada lawan), maka tidak diadakanmediasi Sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Rapublik

No. 24 PK/PID.SUS /2016tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana diaturdalam dakwaan pertama Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan keduaPrimair Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Rapublik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.

/PN.Liwtersebut adalah Terdakwa IRPAN IRAWAN, Terdakwa TUMIN dan TerdakwaTOPAN PURNAMA,;Bahwa Terdakwa IRPAN IRAWAN, Terdakwa TUMIN dan Terdakwa TOPANPURNAMA orang yang bekerja mempacking benih lobster digudang saudaraBEDI HUTAFEA Alias BED (DPO) tersebut;Bahwa saksi dan saksi JONI ARIFIN mengetahui jika mengeluarkan,mengedarkan, mengirimkan benih lobster keluar Wilayah PengelolaanPerikanan Rapublik Indonesia dilarang;Bahwa diperlinatkan barang bukti berupa 14.315 (empat belas ribu tiga ratuslima

dan saksi JULI YADI mengambil benih lobster darigudang saudara BEDI HUTAFEA Alias BED (DPO), yang berada di gudangtersebut adalah Terdakwa IRPAN IRAWAN, Terdakwa TUMIN dan TerdakwaTOPAN PURNAMA,; Bahwa Terdakwa IRPAN IRAWAN, Terdakwa TUMIN dan Terdakwa TOPANPURNAMA orang yang bekerja mempacking benih lobster digudang saudaraBEDI HUTAFEA Alias BED (DPO) tersebut; Bahwa saksi dan saksi JULI YADI mengetahui jika mengeluarkan,mengedarkan, mengirimkan benih lobster keluar Wilayah PengelolaanPerikanan Rapublik

StasiunTimur No.25 Kebon Jeruk, Andir, Kota Bandung sebagai Terbanding semulaTergugat pada tanggal 30 Aapril 2019 pada tanggal 30 April 2019 ;Presiden Rapublik Indonesia, beralamat di Istana Merdeka No.1718, Rt.02Rw.03, Gambir, Jakarta Pusat disebut sebagai Terbanding II semula TergugatIl pada tanggal 5 Agustus 2019 ;Menteri Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Jl.Abdul Muis No.7Rt.2 Rw.3 Gambir Jakarta Pusat, disebut sebagai Terbanding IIl semulaTergugat III pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

,MHum,Dkk, Advokat beralamat di JI.SentramurniAtas Il No.5 Bandung, kuasa dari Dirut PT.KAl Cq Kepala Daerah Operasi 2hal 117 dari 158 Putusan Nomor 640/PDT/2019/PT.BDGBandung, sebagai Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Agustus2019 ;Presiden Rapublik Indonesia, beralamat di Istana Merdeka No.1718, Rt.02Rw.03, Gambir, Jakarta Pusat disebut sebagai Terbanding II semula TergugatIl pada tanggal 28 Oktober 2019 ;Menteri Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di JI.Abdul Muis No.7Rt.2 Rw.3 Gambir

KepalaKantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, berlamat diJl.Soekarno Hatta No.586, sekejati , Buanh Batu, Kota Bandung disebutsebagai Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 20 Nopember 2019Gubernur Jawa Barat, beralamat di JI.Diponegoro No.22 Citarum, BandungWetan, Kota Bandung sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII padatanggal 18 Nopember 2019 ;Presiden Rapublik Indonesia sebagai Terbanding II semula Tergugat II, MenteriPerhubungan Republik Indonesia sebagai Terbanding

KepalaKantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, berlamat diJl.Soekarno Hatta No.586, sekejati , Buan Batu, Kota Bandung disebutsebagai Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 4 Desember 2019 ;Gubernur Jawa Barat, beralamat di JI.Diponegoro No.22 Citarum, BandungWetan, Kota Bandung sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII padatanggal 4 Desember 2019 ;Presiden Rapublik Indonesia sebagai Terbanding II semula Tergugat II, MenteriPerhubungan Republik Indonesia sebagai Terbanding

KepalaKantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, berlamat diJl.Soekarno Hatta No.586, sekejati , Buan Batu, Kota Bandung disebutsebagai Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 31 Juli 2019 ;Gubernur Jawa Barat, beralamat di JI.Diponegoro No.22 Citarum, BandungWetan, Kota Bandung sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII padatanggal 6 Agustus 2019 ;Presiden Rapublik Indonesia, beralamat di Istana Merdeka No.1718, Rt.02Rw.03, Gambir, Jakarta Pusat disebut sebagai Terbanding II

Daerah dan jalur penangkapan ikan KM.LUVENIA adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, TL Tomini, danPerairan Sebelah Utara Halmahera; Bahwa, sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan nomor 18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Rapublik Indonesia, maka daerahdan jalur panangkapan ikan KM. LUVENIA masuk ke dalam WPP 715dan 716.

keluarga bahwa suami saksimengalami lukaluka dibagian kaki patah dan badan sempat kena benda tumpul danjuga kepalanya hancur dan meninggal dunai; Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi meninggal dunia sehinggameninggalkan saksi sebagai istri korban yang lagi mengandung serta seorang anakyang berusi 4 (empat Tahun; Bahwa dengan adanya musibah yang menyebabkan suami saksi meninggaldunia saksi sangat mengharapkan proses hukum tetap berjalan sesuai denganUndangundang yang berlaku di Negara Kesatuan Rapublik

Daerah dan jalur penangkapan ikan KM.LUVENIA adalah Laut Maluku, Laut Sulawesi, TL Tomini, danPerairan Sebelah Utara Halmahera; Bahwa, sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan nomor 18/PERMENKP/2014 tentang WilayahPengelolaan Perikanan Negara Rapublik Indonesia, maka daerahdan jalur panangkapan ikan KM. LUVENIA masuk ke dalam WPP 715dan 716.

Ditambah lagi bantahan Pemohon Kasasiterhadap ketiga surat tersebut sama sekali tidak diurai dan dipertimbangkandalam pertimbangan hukum putusan pengadilan :Berdasarkan alasanalasan tersebut, Pemohon Kasasi mohon denganhormat agar Mahkamah Agung Rapublik Indonesia memutuskan :1.Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 423/PID/2007/PT.DKI tanggal 12 Februari 2008 ;.

Fani Miranda, S.T.dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalahbarang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Rapublik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benarmengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 8 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 10/61047/BB/I/2021tanggal 21 Januari 2021 terhadap