Fotokopi UndangUndang Reoublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang perseroan Terbatas, yang diberi tanda T 1;2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian GugatanSederhana, yang diberi tanda T2;3.

kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampirdalam undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan dimana pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Reoublik

denganberat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma noldua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi Narkotikajenis sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat netto0,01 (nol koma nol satu) gram;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran Undangundang Reoublik

teriadi perselisinan danpertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukundalam rumah tangga, sebaaaimana dalildalil yana telah diuraikan dalam bagiantentang duduk perkaranya;Menimbana. bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin4 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbana, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh PemohonKonvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Reoublik

Zikri, Joko Sumarno, Rama Safutra, Muhammad Wahyudi,dan Dullek Rambe adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis LaboratoriumBarang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran Undangundang Reoublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika

Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Pasai 19 dengan tegas menyebutkan:Ayat 1:Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilavah Reoublik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Ayat 2:Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasai ini meliputi:Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 54/PDT/2020/PT.DKI1. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah;2.

Keuanganbeserta lampirannya, tanggal 16 November 2005 atas nama Harryzal, S.E(Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RepublikIndonesia, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagel, setelahditeliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi kode (P.18);Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/KTahun 2009 dan lampirannya, tanggal 18 Maret 2009 atas nama Harryzal(Pemohon), yang aslinya di keluarkan oleh Presiden Reoublik

Sip/1970 :Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harusdinyatakan tidak dapat diterima, karenatuntutantuntutantersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3September 1983, No. 19 K/Sip/1983 :Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belumdiperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima.f) Putusan Mahkamah Agung Reoublik

melakukan LelangEksekusi Agunan Kredit milik Penggugat tanpa dasar hukum dankewenangan, dapat dikualifikasi sebagai perobuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), yaitu telah menimbulkan kerugian materiil danimmateril, yaitu telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagPenggugat dan keluarga Penggugat apalagi sebelumnya dan saat ini telahada gugatan perdata, maka Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapatdilaksanakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Keuangan Reoublik

Melakukan halhal yang dapat menurunkan kehormatan danmartabat negara, atau kepolisian Negara Reoublik Indonesia.Dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaianggota Kepolisian Negara republik Indonesia, maka setiap anggota polridilarang:(10). Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.(16).

Mahkamah Agung Reoublik Indonesia Wo.329 WSI0/1957 tangeal 24 Seotember 1958 yangmenyatakan: Orang yang membiarkan saja tanah menjadihaknya selama 18 tahun dikuasal oleh orang lain danggaptelah =meleoaskan = =haknya = atas~=s tanah tersebut(rechtsverwerking).Yurisorudens! Mahkamah Agung Reoublik Indonesia No.200 K/Si0/1974 tanggal 11 Desember 1975 yangmenyatakan: Keberatan yang dlajukan Penggugat untukkasas!

Milik Atas Satuan Rumah Susun akandijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan Surat Gugatan yang bersangkutan.Bahwa TERGUGAT VI, sebagai otoritas yang diberikan kewenangan oleh undangundang untuk membubuhkan catatan pada buku tanah, teiah lalai karena tidaksecara seksama mempertinbangkan kedudukan status PENGGJGAT sebagaiBank Dalam Likuidasi, yang diwakili oleh Tim Likuidasi yang bertugas untukmencairkan seluruh aset PENGGUGAT guna membayar kewajiban PENGGUGATkepada Pemerintah Reoublik

Saksi memerintahkan Perwira Jaga untukmelaksanakan komunikasi sebagai tahapan dalam pemeriksaan kapal,komunikasi radio di chanel 16 karena secara internasional seluruh kapalpada saat berlayar harus stanby di chanel 16; Bahwa Perwira Kapal selanjutnya melaksanakan kontak dengankedua kapal, selama kurang lebih 1(satu) jam, pada komunikasi pertamadisebutkan kapal tanker, kapal tanker yang melaksanakan lego jangkardiperairan selatan Pulau Pejantan, disini kapal patroli KN Pulau Marore322 dari Bakamla Reoublik

Menteri Badan Usaha Milik Negara Reoublik Indonesiacq. Perum Perhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq. DEWAN PENGAWAS (dahuluDEWAN KOMISARIS)....Selaku .. TERGUGATN;. BUKAN:1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia cg. PERUMPERHUTANL selaku TERGUGAT I3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq. PerumPerhutani (dahulu PT Perhutani Persero) cq.DIREKSI PERUM PERHUTANTI. .

Oleh karena itu, Majelis Komisimerekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran danpertimbangan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia danKementerian Perindustrian Reoublik Indonesia untuk mengupayakanketersediaan data tersebut karena sangat bermantaat guna pengawasan,pembinaan dan pengembangan industri yang bersangkutan untukkepentingan ekonomi nasional.Berdasarkan pertimbangan Termohon dalam Putusan a quo di atas,menunjukkan Majelis Komisi Termohon dalam perkara a quo sama sekalitidak

Oleh karena itu, Majelis Komisimerekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran danpertimbangan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia danKementerian Perindustrian Reoublik Indonesia untuk mengupayakanketersediaan data tersebut karena sangat bermanfaat guna pengawasan,pembinaan dan pengembangan industri yang bersangkutan untukkepentingan ekonomi nasional Berdasarkan pertimbangan Termohon dalam Putusan a quo di atas,menunjukkan Majelis Komisi Termohon dalam perkara a quo sama sekalitidak

Oleh karena itu, Majelis Komisimerekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran danpertimbangan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia danKementerian Perindustrian Reoublik Indonesia untuk mengupayakanketersediaan data tersebut karena sangat bermanfaat guna pengawasan,pembinaan dan pengembangan industri yang bersangkutan untukkepentingan ekonomi nasional. ;30.