Ditemukan 244322 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penataan ruang Tentang penataan ruang Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
112 — 0
  • SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
456 — 106
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
    Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
    Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037; Bahwa dikarenakan tempat usaha milik Terdakwa tidak sesuai denganPerda Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkanSurat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa serta pemasanganPapan Plang
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 16-07-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 14/Pdt.G/LH/2018/PN Plw
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
2.PT.Madukoro
141 — 82
  • Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRWP) Kabupaten Pelalawan, areal yang dimohon untukIUPHHKHT An. PT. Madukoro seluas + 15.000 (Lima BelasRibu) Hektar seluruhnya merupakan kawasan kehutanan(hutan produksi).2. Berdasarkan peta HPH Propinsi Riau, terhadap areal yangdimohon tersebut seluas + 15.000, (Lima Belas Ribu) Hektarselurunnya berada pada areal HPH PT. YOS RAYA TIMBERsesuai SK.
    Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor :C.2Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Pelalawan, lokasi dari diterbitkannya objek sengketaadalah berstatus kawasan Hutan Produksi;Bahwa Bupati Pelalawan menerbitkan PersetujuanPencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman An. PT.
    Bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten PelalawanNomor : 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Pelalawan, lokasi dari diterbitkannya objeksengketa adalah berstatus kawasan Hutan Produksi/HTI,f. Bahwa Bupati Pelalawan menerbitkan Persetujuan PencadanganAreal Untuk Hutan Tanaman An. PT. Madukoro Nomor522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001;g. Atas dasar tersebut diatas dan dengan adanya Persetujuan PetaDasar Areal Kerja (PDAK) IDPHHKHT atas nama PT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-12-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 376/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat I : REZA GANNY Diwakili Oleh : REZA GANNY
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT PP Property Tbk
Turut Terbanding/Penggugat III : HALIM PERDANAKUSUMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : DAULAT PANTAS
Turut Terbanding/Penggugat II : GAMAL MUHAMMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : ROBERT SUCIPTO
158 — 35
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 17-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 55/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Beni Wijaya, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Siti Fatimah, S.H., M.H.
4.Firmansyah, SH
5.Renny Ertalina, SH.
Terdakwa:
Sohir Bin Mad Sopari Alm
51 — 34
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 08-04-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 245/Pid.B/LH/2022/PN Sda
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MOCH. RIDWAN DERMAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
DADANG HIDAYAT
98 — 21
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
754 — 311
  • KotaBandung yang dimuat dalam websitenya menjelaskan pula mengenaiHalaman 27 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG13.persyaratan perijinan Izin Lingkungan untuk Pemerintah wajib dalampengajuan Izin lingkungan baru berupa : Dokumen Persyaratan Perijinan Baru;e Scan KTP Pemohon;e Scan Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti penanyian pemanfaatan tanah; e Scan SK Pengangkatan Jabatan di Instansi Terkait; e Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang
    enna nn nnn nnn n nn nn nn nn ne Dokumen Persyaratan Penjinan Baru;e Scan KTP Pemohon;e Scan Nomor Induk Berusaha (NIB); e Scan NPWP; e = Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir; e Scan Sertifikat dan Penanjian Sewa (jika sewa menyewa);e Scan Akta Pendirian Perusahaan, disertai dengan legalitaspengesahannya dari instansi yang berwenang (untuk permohonanHalaman 28 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDG14.15.16.berbadan hukum);e Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang
    Bandung Wetan, tersebutberdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalahtanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehingga merupakantanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas) hal tersebutdiperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan:1.
    OO Kelurahan Tamansari KecamatanBandung Wetan Kota Bandung (vide objek sengketa in casu) yangbertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal.Selain itu, berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN)adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehinggamerupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas), haltersebut diperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahnan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung NomorHalaman 35 Dari 106
    Scan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Penataan Ruang KotaBandung (vide bukti T5= bukti T.Il Int9); 4. Scan Dokumen Kajian Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup danKebersihan Kota Bandung (vide bukti T7, bukti T8, bukti T9, bukti T.Il Int12);5.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 28/Pdt.G/LH/2020/PN Plw
Tanggal 28 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PUTRA BIN ROYAN
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, GUBERNUR Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
192 — 101
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 8/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Drs. Robet Situmeang
Turut Tergugat:
1.PT. Ruas Utama Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
37 — 34
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 38/Pdt.G/LH/2021/PN Bls
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Ali Amran
Turut Tergugat:
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
45 — 20
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
396 — 67
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenHal 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.SusLH/2019 /PT TJKPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (
    selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BINAZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat alat yang terdakwa gunakan untukmelakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut : 6 (enam) unit kincir air; 1(satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4(emapt) unit lampu tembak 100 wat.Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang
    Pesisir Baratmerupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisatasebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir BaratNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
    04 59 17.5 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 1 : 04 59 20.6 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 2 : 04 59 17.3 LS. 103 40 07.5 BT.Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.SusLH/2019 /PT TJK> Titik Koordinat Ujung 3 : 04 59 14.8 LS. 103 40 04.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 4 : 04 59 17.3 LS. 103 40 02.3 BT.adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan WisataKabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir BaratNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Tri Bakti Sarimas
2.Lembaga Sertifikasi Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO Indonesia Direktur RSPO Indonesia
218 — 134
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
JUMAKIR Alias JAKIR Bin DIARJO Alm
359 — 0
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Herman, S.H.
2.Selly Agustina, SH
3.KIAGUS ANWAR, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Hendra, SH
Terdakwa:
Anas Rudin Bin Kusriyanto
46 — 27
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
795 — 329
  • .; 27.Selain itu Para Penggugat telah beritikad baik dalam penguasaan tanahtersebut yaitu diantaranya dengan memelihara dan membayar pajak / SPPTkepada Negara setiap tahunnya; 28.Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh warga tersebut berdasarkanpeta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belumdidaftarkan permohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai olehNegara (Tanah Negara bebas).Hal tersebut diperkuat oleh Surat KementrianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
    Bandung Wetan, tersebut berdasarkan peta interaktifBadan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah yang belum didaftarkanpermohonan hak sehingga merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara(Tanah Negara bebas) hal tersebut diperkuat oleh Surat KementrianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Bandung Nomor 2354/2.32.73/XII/2017 tertanggal 11 Desember2017 yang menyatakan: 1.
    OO Kelurahan Tamansari KecamatanBandung Wetan Kota Bandung (vide objek perkara in casu) yangbertepatan dengan tempat dimana Para Penggugat bertempat tinggal.Selain itu, berdasarkan peta interaktif Badan Pertanahan Nasional (BPN)adalah tanah yang belum didaftarkan permohonan hak sehinggamerupakan tanah yang dikuasai oleh Negara (Tanah Negara bebas), haltersebut diperkuat oleh Surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor2354/2.32.73/XI1/2017
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Kuasar Inti Nusantara
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
69 — 84
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
82 — 21
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
83 — 15
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
91 — 30
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
105 — 71
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan