Satrio Kav. 35,berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2015 ,Selanjutnya disebutsebagai Penggugat ;Melawan :ABDUL NAZAR, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekaskaryawan PENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui di kantorPengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera IndonesiaFederasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak llr,RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara(selanjutnya disebut sebagai SBSI), berdasarkan surat kuasa tertanggal5

diketahui di kantorSBSI, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;ALMUKTASIM, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;AMIRULLAH, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui di kantor SBSIl,berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;ANDARIAS PULO SANDA, Warga Negara Indonesia, saat ini adalahbekas karyawan PENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui dikantor SBSI

tertanggal 5 April 2010;ARMINTO, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;ARSYAD, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;ASWAN SUIB, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;BAHARUDIN, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui di kantor SBSI

,berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;BAHRUDIN, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui di kantor SBSIl,berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;CATUR BUDI SULISTIONO, Warga Negara Indonesia, saat ini adalahbekas karyawan PENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui dikantor SBSI, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;CHRISTIAN PURBA, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekaskaryawan PENGGUGAT, dengan

HERBERT, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekaskaryawan PENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;MATHIUS MINGGU, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekaskaryawan PENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang tidak diketahui;MISDI, Warga Negara Indonesia, saat ini adalah bekas karyawanPENGGUGAT, dengan alamat terakhir yang diketahui di kantor SBSI,berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 April 2010;MUH.

Bahwa Kemudian PK SBSI PT. SBWP kembali mengajukan permohonanbipartit melalui surat No.020/PkSBSI/SBWP/II/2016 tertanggal 24 Februari2016 perihal Pengajuan Bipartit Ke3, hasil perundingan yang dilakukan padatanggal 29 Februari 2016 kembali tidak mencapai kesepakatan;. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan atas perundinganperundinganyang dilakukan, maka pada tanggal 04 Maret 2016PK SBSI PT.

Sinar Baru Wijaya Perkasa dengansurat No. 23/DPC/SBSI/III/2016;21.Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia Kabupaten Lahat kembali menyampaikan suratpermohonan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan suratNo.28/DPC/SBSI/III/2016 dan No. 29/DPC/SBSI/III/2016;22.Bahwa terhadap permasalahan ini Wakil Bupati Kabupaten Lahat telahHalaman 9 dari 54, Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg.mengeluarkan surat No. 506/213/Nakertrans/4/2016 perihal

Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan melalui Biparti I, Il, Ill ataspermasalahan sebagaimana poin 4, 5, 6 diatas Penggugat / PK SBSI PT.SBWP menggalang masa yang notabane adalah Karyawan yang tergabungdalam Serikat PK SBSI untuk mengadakan aksi Mogok Kerja selama 7(tujuh) hari.. Bahwa tindakan Mogok Kerja oleh Penggugat / PK SBSI PT.

Bukti P11:Fotocopy dari asli Surat Keputusan PengangkatanKaryawanTetap Para Penggugat;Fotocopy dari asli Slip Gaji Para Penggugat;Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan berkahirnyaPerjanjianKerja Waktu Tertentu;Fotocopy dari asli Surat Pengajuan Bipartit 2 dan 3 sertaTanda Terima Surat Bipartit ; No 016/PK/SBSI/SBWP/II/2016tanggal 14 Februari 2016; No 017/PK/SBSI/SBWP/II/2016tanggal 18 Februari 2016; No 020/PK/SBSI/SBWP/II/2016tangga 24 Februari 2016;Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Pemberitahuan

/III/2016 tanggal 24 Maret 2016dan No 27/DPC/SBSI/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;Fotocopy dari Copy Surat Pemberitahuan Aksi Damai No29/DPC/SBSI/III/2016 tanggal 30 Maret 2016;Halaman 29 dari 54, Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2016/PN.Plg.12.

Bahwa tidak terbantahkan bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI 1992) belum terbentuk di lingkungan kerja CV. Rental JongBrothers.9. Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sahkarena Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernahtercatatkan di instansi yang bertanggungjawab dibidangketenagakerjaan pada CV. Rental Jong Brothers.10.

Menyatakan bahwa Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) tidak sah untuk mewakili Pekerja (Sdr. ARDY)sebagai Penggugat.3.

;P3B : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulaihah;P3C : Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota SBSI 1992dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardy;P4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Tenggarong tanggal 18 Agustus 2017 Nomor567/964/1.6.3/09/2017 perihal Pencatatan SerikatPekerja/Buruh Pengurus Komisariat Serikat Buruh SejahteraIndonesia (SBSI 1992) CV Rental Jong Brother;P5A =: Fotocopy sesuai

sejak tahun 2016;Bahwa saksi tidak tahu daftardaftar anggota dari SBSI;Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Syahrul karyawan BSS bukankaryawan RJB;2.

Bahwa Tidak terbantahkan Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI 1992) adalah Pengugat yang tidak Sah karenaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) tidak pernah tercatatkan diinstansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada CV.Rental Jong Brothers.10.Bahwa tidak terbantahkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa(Penggugat Pribadi/Inpersoona) Sdr.

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTpemakai logo, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI adalahPenggugat (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) SBSI;Bahwa melalui media sosial grup WhatsApp Trainer BernegosiasiPenggugat mengetahui kalau Tergugat telah mengeluarkan suratundangan yang ditujukan kepada APINDO dan Serikat Pekerja/SerikatBuruh dengan surat undangan bernomor 2115/Set/RH.04 06/2017 tanggal31 Agustus 2017, Perihal Koordinasi Pelaksana Seleksi Calon Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung RI; untuk hadir

Putusan Nomor: 216/G/2017/PTUNJKTMars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walau adaupaya hukum Para Tergugat; Menyatakan bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIll, Tergugat VIll,Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakanLogo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijinlisesnsi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yangmerupakan

Melanggar hak cipta Penggugat tentang kepemilikan nama, logo danatribut SBSI ;b. Merusak dan/ atau mencederai nama baik SBSI ;c. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama, logo dan atribut SBSI yang telah incracht, atasnama Penggugat, ic. Prof. Dr.

Bila mengklaim sebagai pribadi selaku pencipta,kenapa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengankapasitas sebagai Ketum dan Sekjend SBSI dan pertanyaannya sejakkapan Pengadilan mengatakan Ketum dan Sekjend SBSI dan sekaligussebagai pencipta logi yang dipergunakan oleh Organisasi Pengusul? danlogo yang mana yang ciptaan Ketum dan Sekjend SBSI tersebut? ;Bahwa puncak dari gugatan Penggugat semakin tidak jelas (kabur) setelahtiba pada posita butir 15 (halaman 6) Gugatan Penggugat.

Merusak dan/atau mencederai nama baik SBSI;3. Melanggar dan mendegradasi Putusan Mahkamah Agung RI tentangkepemilikan nama. Logo dan atribut SBSI yang telah inkracht atas namaPenggugat. Ic Prof Dr. Muchtar Pakpahan S.H., .MA, sebagaimanaHalaman 45 dari 49 halaman.

yang tebuat dari kertas bertuliskan KAMI LAPAR SUDAH 5 BULAN TIDAK DIBERI UPAH;-------------------------------------------------------- 1 (satu) buah spanduk yang tebuat dari kertas bertuliskan KEPEDULIAN ANDA HARAPAN BESAR BAGI KAMI DAN KELUARGA KAMI;---------------------- 1 (satu) unit Toa (pengeras suara) warna merah putih;------------------------------------- 2 (dua) buah spanduk yang tebuat dari kertas bertuliskan SERIKAT BURUH SOLIDARITAS INDONESIA (SBSI

Brigestone, menghalanghalangi keberadaan serikat buruh danangota yang telah bergabung dengan SBSI dengan cara memutasi, mempekerjakananak dibawa umur, mempekerjakan buruh harian lepas dengan memberi gaji dibawahdari pada Upah Minimum Propinsi dan bertahuntahun tidak diangkat menjadikaryawan tetap atau SKU (syarat karyawan umum));Bahwa pada saat terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa sampai diperumahan Staf Cendana PT.

Sedangkan rekanrekanterdakwa yang dari SBSI yang juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pintu pagarPT Bridgestone adalah : WILLIAM MANAHAN NAPITU, RAMLAN SINAGA,PUTRA BENAR SIAGIAN, FIRNANDO SIMARMATA, NICO FODE SAPUTRAPANJAITAN, LEONARDO PANJAITAN, MANGARA JUANDA GULTOM,ALEXANDER AMBARITA, ROBINHOT SIMARMATA, dan DANIEL SIAHAAN;Bahwa terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa mendatangi perumahan StafCendana PT.

Sedangkan rekanrekanterdakwa yang dari SBSI yang juga ikut melakukan pengrusakan terhadap pintu pagarPT Bridgestone adalah : WILLIAM MANAHAN NAPITU, RAMLAN SINAGA,PUTRA BENAR SIAGIAN, FIRNANDO SIMARMATA, NICO FODE SAPUTRAPANJAITAN, LEONARDO PANJAITAN, MANGARA JUANDA GULTOM,ROBINHOT SIMARMATA, dan DANIEL SIAHAAN:Bahwa terdakwa bersamasama dengan teman terdakwa mendatangi perumahan StafCendana PT.

Brigestone, menghalanghalangikeberadaan serikat buruh dan angota yang telah bergabung dengan SBSI dengan caramemutasi, mempekerjakan anak dibawa umur, mempekerjakan buruh harian lepas denganmemberi gaji dibawah dari pada Upah Minimum Propinsi dan bertahun tahun tidak diangkatmenjadi karyawan tetap atau SKU (syarat karyawan umum).

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/Pdt.SusHKV2015, yang telah diputus 27 Juli 2015, melarang Tergugat.menggunakan logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSIdan menyatakan bila masih tetap menggunakan logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi Penggugat merupakanpelanggaran hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;2.

dan Tergugat.ll untuk tidak lagi menggunakan logo SBSIl,nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI, namun pihak Tergugat.yang dipimpin Tergugat.lIl masih tetap menggunakan logo SBSI dannama SBSIl, walalupun sudah ada larangan berdasarkan putusan MA RINo.378K/ Pdt.SusHKV2015 tersebut;5. Bahwa atas perbuatan Tergugat. dan Tergugat.ll menimbulkan kerugiandi pihak Penggugat dan sementara memberikan keuntungan kepadapihak Tergugat.

dan Tergugat.ll secara tanggung renteng membayar hakrotyalty Penggugat sebesar Rp.136.673.036, setiap bulan terhitung 27Juli 2015 hari pengambilan putusan putusan MA RI No.378K/Pdt.SusHKV2015 hingga berhenti menggunakan logo SBSI, nama SBSI, MarsSBSI dan Tri Darma SBSI ditambah kerugian immaterialRp.2.000.000.000 .

dan Tergugat.Il menolak dalildalil Penggugat dalampoint 1 karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 378 K/Pdt.SusHKV2015 tanggal 27 Juli 2015, yang menjadi dasar gugatan Penggugattidak pernah menyebutkan atau menyatakan siapa yang menjadi pemilikHal 8 dari 16hal.No.600/Pdt /2017/PT.DKI10.atau berhak memiliki Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan TriDharma SBSI;Bahwa Tergugat. dan Tergugat.ll menolak dalildalil yang dinyatakanPenggugat dalam angka 2 dan angka 4, karena fakta hukumnya adalahPenggugat

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarroyalti kepada Penggugat sebesar Rp.13.714.966,86, (tiga belas jutatujun ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiahdelapan puluh enam sen) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2015hingga Tergugat. dan Tergugat.ll berhenti menggunakan nama SBSIl,Logo SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI.4.

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membelahaknya, selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda JayaPratama namun gagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahanini ditengahi / dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yangdiwakili oleh Ali Hanfiah dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili olehterdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikan olehpihak Disnaker selaku Mediator Hubungan Kerja yang diwakili

) melalui Sdr.Hanafiah untuk membela haknya,selanjutnya SBSI mengadakan Mediasi dengan PT.Ganda Jaya Pratama namungagal, karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Selanjutnya terjadilahmediasi antara Herman Sawiran melalui SBSI yang diwakili oleh Ali Hanfiahdengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakili oleh terdakwa Yacob Marathaselaku Kabag Operasional, yang dimediasikan oleh pihak Disnaker selakuMediator Hubungan Kerja yang diwakili

yang diwakili oleh Ali Hanapiah dan PT.Ganda Jaya Pratamadiwakili oleh terdakwa Jacob Maranata selaku Kabag Operasional namungagal.Bahwa karena gagal maka pihak SBSI meminta permasalahan ini ditengahi /dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Palembang.Bahwa selanjutnya terjadilah mediasi antara Herman Sawiran melalui SBSIyang diwakili oleh Ali Hanfian dengan pihak PT.Ganda Jaya Pratama diwakilioleh terdakwa Yacob Maratha selaku Kabag Operasional, yang dimediasikanoleh pihak Disnaker selaku Mediator

Saksi Kms Ali Hanapiah bin Kms.Rasid dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 11.00 WIBbertempat di Jalan kapten Anwar Sastro tepatnya dikantor Disnaker KotaPalembang, terdakwa telah menggunakan surat palsuBahwa saksi bekerja sebagai pengurus DPC SBSI kota Palembang dan saksisaksi sebagai ketua DPC SBSI Kota Palembang yang tugasnya bertanggungjawab membela dan mengurus keanggotaan tenaga kerja.Bahwa saksi kenal dengan korban Herman Sawiran

sejak tahun 2009 yangmerupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI kotaPalembang.Bahwa saksi kenal terdakwa Jacob Maranata sejak tahun 2012 sewaktu adapermasalah tenaga kerja.Bahwa bermula pada tahun 2005 korban Herman sawiran bekerja di PT.Ganda Jaya Prima sebagai sopir, selanjutnya pada tahun 2013 korbandimutasi keSungai Lilin di CV.Panca Usaha dan korban menolaknya,sehingga pada tanggal 07 Desember 2013 keluarkan surat pemberhentiandari PT.Ganda Jaya Pratama Nomor 000126/HRDDIRBIS

Mesdi tersebut terbukti telah menggunakanNama & Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang telahdilarang untuk digunakan oleh dirinya sebagaimana terbukti dari SuratHalaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 116 PK/Padt.SusPHI/2017Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015 (terlampir dalam berkasperkara);Bahwa Sdr.

Mesdi (selaku Ketua Konfederasi SBSI Kalimantan Selatan)yang ditunjuk oleh dan sebagai penerima kuasa dari TermohonPeninjauan Kembali tersebut terbukti telah menggunakan Nama & LogoSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang telah dilarang (tidakboleh digunakan oleh Sdr. Mesdi) berdasarkan Surat dari SBSI KorwilKalimantan Selatan yaitu sebagaimana terurai dalam Surat Nomor016/K21/KWL SBSI KS/XI/2014, tertanggal 13 November 2014 yangdibuat dan ditandatangani oleh Sdr. M. Naufal dan Sdr.

Robi Cahyadi(selaku Ketua dan Sekretaris) Koordinator Wilayah Serikat BuruhSejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Selatan; (Bukti Baru/Novumbertanda PPK1);Sehingga karenanya, penggunaan/pemakaian nama & logo SBSI olehSdr.

Mesdi) tidak berkualitas dan tidakmemenuhi syarat formil sebagai Pengurus SBSI yang sah. Dengandemikian surat gugatan perkara a quo yang diajukan oleh TermohonHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Mesdi sendiriuntuk melanggar Larangan penggunaan Nama & Logo SBSI tersebut;Mengenai kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Sdr. Mesdiselaku kuasa hukum yang mewakili kepentingan Termohon PeninjauanKembali tersebut dalam perkara a quo, mengenai hal itu, baru PemohonPeninjauan Kembali ketahui sejak tanggal 20 Agustus 2016.

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC.SP.F.KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal bulan,tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 75 PK/PID.SUS/201513.DPC.

GARTEKS SBSI diterima oleh M. SARBINI pada tanggal 28September 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Ro2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh SOFYAN ;15.SP.

NIKEUBA SBSI diterima SUGIYANTO pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29Desember 2006 senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;DPC. SP. F. KIKES SBSI diterima oleh HENDRIK BODE pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;DPC. GARTEKS SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh CHAIRUL ANAM pada tanggal 28Desember 2006 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) diterima olen SOFYAN ;SP.

No. 75 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.Serikat Pekerja / Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI KotaSurabaya yang diterima HENDRIK BODE tanggal 22 Agustus 2006 ;Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor 16/DPCNIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;Kuitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran

,MAJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : DosenJabatan : Ketua PK FPASN SBSI UKIAlamat : Jalan tanah tinggi 2 No.44 B, Jakarta Pusat.2. Nama : Tati LamriaJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Perawat pada Rumah Sakit UKIJabatan : Sekretaris PK FPASN SBSI UKIAlamat : JI. Juhri No.57, Jakarta BaratDalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Gusmawati Azwar, SH., EbitPardede, S.H., Hechrin Purba,S.H., David Marpaung,SH.,MH.

Putusan No.247 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.TimTimur nomor Pencatatan : 840/IV/P/I/2015 dengan nama PK SBSIRumah Sakit UKI, dan sesuai dengan SK DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017ada perbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PKFPASN SBSI UKI. Alamat Penggugat Jalan Sutoyo no 2, Cawang,Jakarta Timur.;.

PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

DPP FPASN SBSI (DewanPengurus Pusat Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara SerikatBuruh Sejahtera Indonesia) Nomor:07/PK SPASN SBSI UKI/12.2017 adaperbaikan nama dari PK SBSI Rumah Sakit UKI menjadi PK FPASNSBSI UKI.

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/201 1bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC.

Garteks SBSI diterima oleh M. Sarbini pada tanggal 28 September2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Ro 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) ;13.DPC. Garteks SBSI diterima oleh M.

KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahunkosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Sofyan ;15.SP.

Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPCNIKEUBA SBSI/VV2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan DanaPembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;10.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang OperasionalSerikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI KotaSurabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;11.Surat

Bahwa dalam Diktum Kelima Surat Keputusan DewanPengurus Pusat SBSI Nomor 2019.B/K24/SK/DPP SBSI/IX/2015tentang Susunan Pengurus Wilayah Serikat Buruh SejahteraIndonesia Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 September2015 disebutkan bahwa, "Untuk keperluan evaluasi kinerjaKorwil SBSI, Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggalditetapkan, hingga April 2018".

Dengan demikian, SuratKeputusan Dewan Pengurus Pusat SBSI Nomor2019.B/K24/SK/DPP SBSI/IX/2015 tentang Susunan PengurusWilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi KalimantanTimur tertanggal 29 September 2015 yang dijadikan acuan KorwilSBSI Kaltim telah tidak berlaku.4.

Berdasarkan fakta Penggugat adalah Wakil Ketua PK SBSI PT.

Korwil SBSI, Surat Keputusan (SK) iniberlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga April 2018".

Pelita Makmur Makassartersebut, permasalahan ini telah berlarutlarut' tidak adapenyelesaiannya, sehingga sampai melalui Serikat Buruh SBSI(Pengurus komisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakassar dengan Nomor: 001/SBSI/PT.PTM/VII/0O3 tanggal 31September 2003 (Bukti P8) dengan hal: tuntutan mundur hak normatif,agar diadakan perundingan, akan tetapi pihak perusahaan juga tidakmeresponnya;Bahwa Penggugat menyurati lagi pihak perusahaan dengan Nomor02/SBSUPT.PTM/2/04, hal : tuntutan hak normatif 2001 s/d 2003 (BuktiP9) ;Halaman 5 dari 15 halaman.

Makmur Makassarakhirnya bersedia melakukan perundingan yang diwakili kuasahukumnya dan pihak karyawan diwakili oleh SBSI (Bukti P10), dimanajuga tidak ada wujud penyelesaian hakhak normatif, sehingga akandilanjutkan perundingan tanggal 18 Maret 2004 ;Bahwa tanggal 11 Maret 2004 ternyata pihak perusahaan PT. PelitaMakmur Makassar melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sepihak terhadap Penggugat sebagai Sekretaris PengurusKomisariat SBSI PT.

Pelita MakmurMakasar;Bahwa pihak SBSI melalui DPC SBSI Makassar, tanggal 16 April 2004,Nomor : Z.A.028/DPCSBSI/MKS Makassar/IV/04, menerima anjuranpada poin 16 tersebut diatas ( Bukti P16 ), akan tetapi dalampelaksanannya pihak pengusaha PT. Pelita Makmur Makassar tetaptidak mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali, karenaPenggugat berniat bekerja kembali diposisi semula, dengan demikiankonsekuensinya PT.

Bahwa mengenai pengiriman surat kepada principal tidak ada satupun alatbukti yang mendukung, sehingga apa yang dibantah oleh Penausahabahwa pemutusan hubungan kerja ini tidak ada hubungannya dengankepengurusan Penggugat diperusahaan sebagai Sekretaris SBSI sulitditerima, karena memang hanya dalam posisi Penggugat sebagai itulah,maka korelasi yang erat antara PHK dan kiprahnya Penggugat di SBSI ;.

Pertimbangan Dalam Eksepsi : Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan, bahwaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 378 K/Pdt.Sus HKI/2015,tanggal 27 Juli 2015, yang didalilkan Penggugat adalah menyangkutsengketa Hak Cipta, yaitu menyangkut Pelarangan menggunakan LogoSBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI, bukan pelarangan ataupembubaran organisasi serikat pekerja knususnya FPESBSI;Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1066 k/Padt.SusPHI/20 17 Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut

keberadaan FPESBSI tetapada akan tetapi tidak boleh lagi menggunakan Logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tridarma SBSI, dalam artian mereka harus menggantidengan yang baru yang tidak ada unsur SBSI nya;Bahwa atas dalil pertimbangan Majelis a quo alasan penolakan ParaPenggugat adalah: Majelis Hakim tidak paham adanya sebuah Serikat Buruh yang diaturdalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh, yaitu : (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh,federasi dan konfederasi

Keanggotaan dan kepengurusan; Bahwa isi pasal a quo dikaitkan dengan putusan majelis hakim yangmenyebutkan keberadaan FPESBSI tetap akan ada ...... dst...., danmereka harus mengganti dengan yang baru yang tidak ada unsur SBSInya, dalil pertimbangan tersebut kotradiktif dengan Pasal 11 a quo; Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 378 K/Pdt.Sus HKI/2015, tanggal 27 Juli 2015 tegas menyangkutPelarangan menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI danTridarma SBSI, maka dengan

dalam faktapersidangan Tergugat tidak pernah mengajukan kartu tanda keanggotaan(KTA) Para Penggugat sebagai anggota FPE SBSI sedangkan ParaPenggugat berdasarkan fakta dalam persidangan telah dapat membuktikansecara sah menurut hukum adalah anggota Basis Sarbumusi PT.

, nama SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI);Bahwa dalildalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas sekaligusbantahan terhadap gugatan Rekonpensi Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dan konitramemori kasasi tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan judexfacti, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Penggugat tidak terbukti melakukanpelanggaran hakhak normatif ;Bahwa kemudian Penggugat menerima surat Pemberitahuan Mogokdari DPC SBSI 1992 Kota Cimahitertanggal 11 Agustus 2007 ;Bahwa Pemberitahuan Mogok Kerja dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahiadalah merupakan suatu penekanan dan intimidasi serta intervensi dari pihakluar terhadap masalah Hubungan Industrial di internal Perusahaan Penggugat,karena antara Perusahaan Penggugat dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahitidak mempunyai hubungan kerja / hubungan

hukum ;Bahwa pemberitahuan mogok kerja yang dilakukan DPC SBSI 1992Kota Cimahi tanggal 11 Agustus 2007 adalah tidak proporsional karenaPenggugattidak ada hubungan kerja dengan DPC SBSI 1992 Kota Cimahi ;Bahwa pemberitahuan magok dari DPC SBSI 1992 Kota Cimahi telahmenimbulkan keresahan dikalangan pekerja yang mayoritas menolak adanyapemogokan dan hanya para Tergugat yang tetap menekan para pekerja diPerusahaan Penggugat untuk ikutterlibat dalam pemogokan ;Bahwa pembatalan mogok kerja olen DPC SBSI

Sokolancar kepada buruhnya ataslaporan dari PK SBSI 1992 PT. Bapinti dan PT. Sokolancar karena ajakan untukpertemuan bipartit tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan PT. Bapintri danPT.

1992 Kota Cimahi sebagai pihakluar dalam masalah perselisihan ini dan apa kompetensi Penggugatmenilai tindakan Pengurus PK SBSI 1992 PT Sokolancar telah melakukantindakan perbuatan dengan menyebarluaskan dan melaporkan keteranganyang tidak benar kepada pihak luar yaitu DPC SBSI 92 Kota Cimahimeskipun DPC SBSI 92 Kota Cimahi mempunyai fakta/oukti yang kuatyaitu adanya karyawan yang tidak mendapatkan hak JaminanPemeliharaan Kesehatan (Jamsotek paket B) ;Bahwa Tergugat sepemahaman dengan Mediator Disnakerduk

Bahwa berdasarkan fakta pula Tergugat (Pengurus PK SBSI 92 PTBapintri PT Sokolancar) telah terbentuk dan sehingga permasalahanhak atas Jaminan Pemeliharaan kesehatan berdasarkan kewajibanSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar harusmengupayakan untuk mencari solusi terbaik secara Bipartit, mengingatSerikat Buruh PK SBSI 1992 PT Bapintri PT Sokolancar adalahorganisasi yang mewakili buruhnya yang syah menurut Undangundang21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikaat buruh yang di dalammelaksanakan

KabupatenKupang dan Kota Kupang) ataupun FKUI SBSI Cabang Kupang tidakpernah memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugatselaku mitra sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruhsehingga Gugatan yang diajukan oleh DPC FKUI SBSI Kabupaten Kupangdan Kota Kupang sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan atas hukum;Bahwa dalam proses penyelesaian

saat ini SBSI tetap Eksis sebagai Organisasi Pekerja/Buruh;Bahwa karena SBSI adalah Organisasi Pekerja/Buruh, maka sesuaiketentuan Pasal (87) UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Juncto Pasal 27ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, Pengurus dapatmewakili anggotanya dalam perkara Pengadilan WHubungan Industrial.Apalagi sudah jelas dalam gugatan tersebut sudah dilampirkan SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKUISBSI yang menyatakanSBSI Kabupaten dan Kota Kupang;Dengan demikian pertimbangan

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKUISBSI.Yang aneh dalam persidangan perkara ini adalah semua pertanyaantentang: Isi Perut Organisasi SBSI dilakukan oleh Hakim bukan olehTergugat Kasasi/Tergugat.

Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 15 alinea ke 3 dan ke 4 putusantersebut sangat menyesatkan karena tidak pernah Pemohon mengakuibahwa tidak membuktikan Organisasi SBSI kepada Termohon yang benaradalah : Bahwa pembentukan unit kerja/Komisariat SBSI di salah satuPerusahaan harus disesuaikan dengan Pasal (5) ayat 2 UU Nomor 21 Tahun2000 yang berbunyi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bentuk sekurangkurangnya 10 orang (Sepuluh) orang pekerja/ouruh;Dengan demikian Pembentukan Komisariat/Unit Kerja

SBSI di PerusahaanTermohon belum terlaksana, karena anggotanya belum memenuhipersyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada, akan tetapipemegang kartu keanggotaan SBSI di Perusahaan Termohon Kasasi sesuaidengan Pasal 27 UU Nomor 21 Tahun 2000 Juncto Pasal 87 UU Nomor 2Tahun 2004 harus mendapat pembelaan dari Induk Organisasi FKUI SBS!

Suhandoko.46.Bahwa perundingan Bipartit mencapai suatu persetujuan dengan membuatsurat Persetujuan Bersama pada tanggal 20 Maret 2015 yang mencapaisuatu hasil kesepakatan dimana pada pokoknya disepakati bahwa ParaTergugat dr/Para Penggugat dk melalui DPC SBSI 1992 dan PK SBSI 1992PT.

Oleochem & Soapdan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

DeliSerdang, dan tidak benar dibuat dalam bahasa Inggeris atau Arab;selanjutnya Persetujuan Bersama tanggal 20 Maret 2015 dilakukan dihadapan dan dihadiri Serikat Pekerja PK SBSI 1992 PT. Oleochem andSoap Industy dan Pengurus DPC SBSI 1992 Kab.

DeliSerdang dan Pengurus PK SBSI 1992 PT.

1992 PT.Oleochem & Soap dan pengurus DPC SBSI 1992 Keb.

NamaJabatan: Dede Aziz Muslim, S.H: Ketua LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat (Advokat): Asep Djamaludin: Ketua DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Iman Sukiman: Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi: Ajat Sudrajat, S.IP: Ketua DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat: Achmad Salman Taufik, S.H: Anggota LBH DPD SBSI 1992 Provinsi Jawa Barat10Kesemuanya Adalah Para Kuasa Hukum Para Tergugat d.K/Penggugat d.R sdr.

Dalam daftar hadir terdapat 1 Anggota yang sudah mengundurkan diri dariperusahaan sebelum tanggal 17 September 2014, atasnama saudara Aris Maulana.Surat Pengunduran diri Tanggal 15 September 201410.Bahwa pada Tanggal 24 September 2014 Jam 10:30 WIB, Ketua DPC SBSI 1992Cimahi Bapak Asep Jamaludin hadir di PT Sukanda Djaya diterima dengan baik olehIbu Rivelli Sianturi, memperkenalkan pengurus PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya.11.Pihak DPC SBSI 1992, mengajukan agenda acara tambahan untuk melakukanAudensi

Disnakertransos Kota Cimahi tentang pengaduan atasPerjanjian Bersama antara PK SBSI 1992 PT Sukanda Djaya dengan Pihak PTSukanda Djaya.

Hal ini mengindahkan asas musyawarah untuk mencarimufakat.22.Bahwa Perusahaan dalam berjalannya perundingan dengan Ketua DPC SBSI 92Bapak Asep Jamaludin, tetap menghimbau karyawan untuk kembali bekerja.Halberikut juga atas masukan dari Ketua DPC SBSI 92 Bapak Asep Jamaludin,dipersilahkan kepada pihak perusahaan untuk menghimbau karyawan masuk kerjakembali.

Sukanda Djaya dan seizin dariPT.Sukanda Djaya Pusat, padahal Para Tergugat d.k yang pada saat itu diwakiliatau didampingi oleh Asep Djamaludin Sebagai Ketua DPC SBSI 1992 KotaCimahi, Iman Sukiman sebagai Sekretaris DPC SBSI 1992 Kota Cimahi, SaefulBahri Sebagai Bendahara DPC SBSI 1992 Kota Cimahi dan Dadang SebagaiAnggota Bapor SBSI 1992 Kota Cimahi beritikad baik untuk memperkenalkanPengurus PK SBSI 1992 PT.

Bahwa Tergugat tidak mau melakukan perundingan tetapi hanya berpesankepada Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) agar Pengurus Komisariat(PK SBSI 1992) dan para Pengguggat menunggu saja di lokasi perusahaanjangan dulu melakukan pekerjaan dan kembali lagi pada pukul 13.00 WIBuntuk menjumpai Personalia (ic. Bernama Edi Susanto) ;Bahwa tepat pada pukul 13.00 WIB Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992)dan para Penggugat menjumpai Pesonalia (ic. Bernama Edi Susanto)selanjutnya Pesonalia (ic.

Pemutusan hubungan kerja) kepadaDPC SBSI 1992 Kota Medan, selanjutnya DPC SBSI 1992 Kota Medanmemproses dengan mengadukan perkara pemutusan hubungan kerjatersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;10. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah ada pertemuan Bipartit antara11.pihak Serikat SBSI 1992 dengan pihak Manajemen PT.

,;Bahwa benar saksi sebagai Pengurus PK SBSI 1992 di PT. SumateraBeton Mandiri;Bahwa benar sebelumnya saksi dan para Penggugat bekerja pada PT.Sinar Beton Abadi dan berubah nama menjadi PT.

Bernama Edi Susanto) yangmengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PengurusKomisariat (PK SBSI 1992) dengan alasan bahwa Pengurus Komisariat (PKSBSI 1992) dan para Penggugat telah melakukan mogok kerja pada hari initanggal 18 Pebruari 2014;Menimbang, bahwa Pengurus Komisariat (PK SBSI 1992) dan paraPenggugat menolak surat pemutusan hubungan kerja tersebut dan menolakuntuk menandatanganinya karena para Pengggugat merasa tidak melakukanmogok kerja;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Pebruari

1992 di PT.Sumatera Beton Mandiri, sehingga atas tindakan tersebut para pen ggugatyang tergabung dalam keanggotaan PK SBSI 1992 sangat keberatan danmempertanyakan pada bagian Personalia PT.

., dan kawankawan, ParaDewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992(DPC SBSI 1992), beralamat di Jalan Mangaan VIII Psr Il LinkXVIIGang Slamet Nawi Nomor 81, Kelurahan Mabar, KecamatanMedan Deli, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 3 Oktober 2016;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonKasasi dahulu Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap

Nomor 274 K/Pdt.SusPHI/20171992 (SBSI 1992) yang berada di PT Tjipta Rimba Djaja termasuklahPenggugat juga anggota SBSI 1992;Bahwa sebelumnya anggota serikat buruh (in casu SBSI 1992)pernah melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah tahun2014 (sebelumnya Rp1.881.500,00 menjadi UMK Rp2.037.000,00)akhirnya Tergugat mengabulkan upah yang dituntut tersebut, tetapiternyata dibalik itu Tergugat secara bertahap melakukan mutasi besarbesaran kepada seluruh anggota SBSI 1992 dari posisi operator mesinseperti

blower dan conveyor dimutasikan jadi satubagian yang sama yakni compusser (bagian pembuangan sampah);Bahwa pekerjaan pada bagian compuser (in casu pembuangan sampah)sebelumnya dikerjakan oleh pekerja harian lepas bukan karyawan tetap,tetapi setelah ada pemutasian karyawan tetap ke bagian compussersebagian pekerja harian lepas tidak dipakai lagi alias di putus hubungankerja dan sebagain dipindahkan menjadi operator mesin; Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapseluruh anggota SBSI

hubungan kerja kerena telah melakukankesalahan berat sesuai perjanjiaqn kerja bersama; Bahwa dari uraian Penggugat diatas telah sangat jelas pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ini bukanlah murniberdasarkan atas kesalahan pekerja/ourun dalam melakukanpekerjaan, tetapi lebin kepada pembrangusan serikat buruh dansuratsurat peringatan yang diberikan Tergugat adalah alasan ataucelah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai carauntuk menghabiskan anggota serikat buruh (in casu SBSI

SBSI 1992) dan sebelum adanya tuntutan tentang permintaanupah, Penggugat dan temantemannya yang telah bekerja selamapuluhan tahun tersebut tetap bekerja sebagai operator dan tidakpernah dimutasi apalagi mendapat sanksi dan pemutusan hubunganHalaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt.SusPHI/2017kerja;B.