Ditemukan 1882352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sepuluh setubuh
Penelusuran terkait : Menolak seluruh gugatan Menolak Gugatan Penggugat Transfer dana Memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain 1. perkumpulan persatuan tenis meja seluruh indonesia. 2. direktorat jenderal administrasi hukum umum vs pengurus besar persatuan tenis meja seluruh indonesia (pb ptmsi);; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur provinsi sumatera selatan;; Gubernur jawa barat vs federasi serikat pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp tsk spsi) provinsi jawa barat Dkk ; Dewan pimpinan wilayah federasi serikat pekerja metal indonesia (dpw fspmi) provinsi jawa barat vs i. 1. federasi serikat pekerja tekstil sandang dan kulit serikat pekerja seluruh indonesia (pdfsp tsk spsi). 2. federasi serikat pekerja logam elektronik mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi). 3. federasi serikat pekerja kimia energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp kep spsi). 4. federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman serikat pekerja seluruh indonesia (pd fsp rtmm spsi). Ii. gubernur jawa barat. Iii. dewan pimpinan provinsi (dpp) asosiasi pengusaha indonesia (apindo) jawa barat. Turut termohon : dadan darus alamsyah Dkk;; I. gubernur provinsi kepulauan riau. Ii. dewan pengurus kabupaten/kota apindo kota batam vs 1. dewan pimpinan daerah federasi serikat pekerja logam Elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh indonesia (dpd fsp lem spsi) provinsi kepulauan riau. 2. pimpinan daerah serikat pekerja kimia Energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh indonesia provinsi kepulauan riau Badan musyawarah warga penghuni tanah verponding seluruh indonesia (bmptv-si) vs 1. kepala kantor pertanahan kota depok. 2. kementerian agama ri. 3. universitas islam international indonesia (uiii);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — Mecaf VS Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), DK
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mecaf VS Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), DK
    wanprestasi terhadapPenggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Il, dan Ill dalam Konvensisekarang Pembanding atas pernyataan hukum Tergugat Rekonvensidalam akta perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 dan aktapernyataan No. 1 tanggal 10 Februari 2003, yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.119/Desa Utama untuk menjadi atas nama Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum Seluruh
    dilakukanberdasarkan Akta Perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 adalahmilik Dapenma Pamsi;Menyatakan uang tunai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enamratus juta rupiah) adalah sah sebagai dan termasuk bagian daripembayaran harga tanah yang telah diserahkan Penggugat Rekonpensidan telah diterima Tergugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari terhitung sejak keputusanmemiliki kekuatan tetap sampai dengan dipenuhinya seluruh
    Mecaf, kepada Penggugat dalamkeadaan terpelihara dengan baik dan bila perlu dengan bantuan aparatKepolisian;18.Bahwa oleh karena saat ini telah dilakukan eksekusi pengosongan dansebagian mesinmesin pabrik milik Penggugat telah dipindahkan daritempatnya semula, maka oleh karena eksekusi pengosongan dinyatakantidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga saat beralasanmenurut hukum untuk memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan seluruh mesinmesin pabrik milik Penggugatseperti
    untukmengembalikan seluruh mesinmesin pabrik milik Penggugat sepertidalam keadaan semula sebelum dilakukan eksekusi pengosongan(riil) ;176. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum SuratKepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi tertanggal 9 Juli 2007, Nomor33035532.77, dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahitertanggal 18 September 2007, Nomor 600481 32.77;7.
    Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecualiyang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat II;2. Bahwa gugatan yang ditujukan pada Tergugat II adalah kompetensiabsolute (mutlak) dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — IKUT RAJA PURBA yang diwakili seluruh Ahli Waris yaitu ROSNIMERI SUMBAYAK, dkk vs SARMAHALIM PURBA;
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IKUT RAJA PURBA yang diwakili seluruh Ahli Waris yaitu ROSNIMERI SUMBAYAK, dkk vs SARMAHALIM PURBA;
    Purba; danviii.Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat Konvensi);Bahwa seluruh ahli waris memiliki kepentingan hukum dan tidakdapat dipisahkan satu dengan yang lain karena ahli waris dariAlm.
    Guntur Purba memiliki kedudukan yang seimbang danharuslah pula dijadikan pihak dalam gugatanPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa karena seluruh ahli waris tidak dijadikan pihak makapertimbangan hukum dari Judex Facti adalah telah tidak tepatdan keliru sehingga harus dibatalkan dan dikembalikan kepadaPengadilan Negeri Pematangsiantar atau mengadili sendiridengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung dan menolakgugatan Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali;D.
    Purba; dan8) Sarmahalim Purba (Termohon Peninjauan Kembali/ TermohonKasasi/Terbanding/ Penggugat Konvensi);Antara seluruh ahli waris Alm. Guntur Purba memiliki hubungan hukumdan kepentingan waris yang seharusnya menjadi pihak pada perkara inidan bukan menjadi saksi dan pertimbangan hukum yang demikianharuslah ditinjau Kembali untuk disempurnakan dan dibatalkan.2.
    Bahwa surat hatorangan pembagian (surat keterangan pembagian);BP yang tidak memiliki tanggal, bulan, tahun pembuatan sama sekalijuga menjadi bahagian putusan Judex Facti yang harus ditinjaukembali, karena hal ini merupakan bahagian yang dituntut untukdipertimbangkan namun tidak mendapatkan kepastian pertimbangan danharus dikesampingkan;Bahwa surat BP merupakan pokok sengketa sehingga seluruh ahliwaris telah memberikan pendapat yang melahirkan perpecahanberhubung karena pro kontra kepentingan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt.Sus-KIP/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA VS RIFQI AZMI DAN HELMI ATMAJA, mewakili Forum Diskusi Suporter Indonesia
166 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA tersebut;
    PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA VS RIFQI AZMI DAN HELMI ATMAJA, mewakili Forum Diskusi Suporter Indonesia
    PUTUSANNomor 606 K/Pdt.SusKIP/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas PutusanKeterbukaan Informasi Publik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikutdalam perkara antara:PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA, yangdiwakili oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin,berkedudukan di Pintu XXl, Kompleks Stadion Utama GeloraBung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Aristo M.A.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negari Jakarta Pusat yang memeriksaperkara Nomor 290/Pdt.Sus.KIP/2014/PN.JKT.PST., tertanggal 18Februari 2015 dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh dalildalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatanterhadap Putusan Komisi informasi Publik Nomor 199/VI/KIPPSA/2014, tertanggal 8 Desember 2014;b.
    Bahwa Majelis Komisionertanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, kemudianmengelompokkan seluruh bukti yang diajukan terutama terhadapbeberapa bukti tersebut menjadi alat bukti surat sebagaimana diaturdalam Pasal 51 huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013.
    Hal ini didasarkan bahwa MajelisKomisioner Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangannya(berdasarkan uraian pertimbangan paragraf 4.16) pada intinyamenyatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesiamerupakan Badan Publik non pemerintah. Terkait status PemohonKeberatan apakah merupakan Badan Publik atau bukan, MajelisKomisioner tidak membuat suatu keputusan apapun yang tercantumdalam petitum putusannya.
    BahwaMajelis Komisioner tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, kemudianmengelompokkan seluruh bukti yang diajukan terutama terhadapbeberapa bukti tersebut menjadi alat bukti surat sebagaimana diaturdalam Pasal 51 huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
1038 — 2001 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
    Menteri ESDM RI;Reaksi penolakan dan kontra terhadap PERMENESDM RI Nomor 07/2012telah dikumandangkan oleh para pejabat daerah mulai dari Gubernur,Bupati/Walikota selaku anggota Pemohon dari berbagai daerah diIndonesia, termasuk para pengusaha pertambangansumber daya mineral di seluruh Indonesia, namun adanya penolakantersebut tidak ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Cq. KementerianESDM RI;Hal. 5 dari 104hal. Put.
    Indonesiasehingga dapat mempresentasikan seluruh pemerintah kabupaten di seluruhIndonesia, dan Pemohon sebagai suatu ASOSIASI selain merupakan wadahyang berbadan hukum, juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya organPemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, juga mempunyai Tugas Pokokuntuk melindungi dan merepresentasikan atau memfasilitasi kepentinganpara anggotanya khususnya terkait dengan penyelenggaraan otonomidaerah, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Nomor 9/2012yakni:Memfasilitasi
    Perbuatan Termohon sebagaimana tertuang di dalamrumusan ketentuan Pasal 9 ayat (3) adalah jelas bertentangan dan telahmelanggar, UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009, khususnya Pasal 6ayat (1) huruf 1 dan Pasal 6 ayat (2), serta Pasal 48 dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Berdasarkan ketentuanketentuan dan seluruh uraian sebagaimanatelah disampaikan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa ketentuanPasal 9 ayat (3) PERMEN Nomor 07/2012 adalah bertentangan danmelanggar:a.
    Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai TambahMineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral a quo dinyatakanbertentangan dengan perundangundangan yang lebih tinggi;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Asosiasi Pemerintah KabupatenSeluruh Indonesia (APKASI), yang diwakili oleh Ketua Umum AsosiasiPemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, yang bertindak untuk dan atas namaAsosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pihak yang merasa kepentingandan kewenangannya
    Nomor 07 Tahun 2012 tentang PeningkatanNilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.Menimbang, bahwa Pemohon yang seluruh anggotanya terdiri dariPemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mempunyai kewenangankewenanganuntuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannyaberdasarkan prinsip otonomi daerah yang seluasluasnya, namun dengan diterbitkanHal. 93 dari 104hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Juli 2014 —
14 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (disingkat DAPENMA PAMSI), ; BUDI MULYANA SENTANA., BUDI MULYANA SENTANA.,
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 07-04-2011 — Putus : 07-07-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juli 2011 — Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK)
67 — 32
  • Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK)
    Nama : NUGRAHA BESOES, S.E.Kewarganegaraan : IndonesiaJabatan : Sekretaris JenderalHalaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor80/G/2011/PTUNJKT.Beralamat di : Pintu) X dan XI Stadion UtamaGelora Bung Karno, Jakarta.Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor02/MUNASLUBPSSI/2009 tanggal 21 April 2009tentang Statuta Persatuan Sepakbola SeluruhIndonesia, dalam hal ini memberikan kuasakepada1. H.
    Bahwa Penggugat adalah organisasi sepakbola dengannama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)yang berdiri berdasarkan hukum dan perundang undanganyang berlaku di Indonesia, sesuai Ketetapan MenteriKehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953Nomor J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia tanggal 3 Maret 1953 Nomor 18 = dimanaberdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar BiasaHalaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor80/G/2011/PTUNJKT.Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nomor02
    Bahwa dengan diterbitkan surat keputusanoleh Tergugat tentang Penghentian KegiatanSementara maka secara hukum mulai tanggalMaret 2011 Penggugat tidak bisa lagi melaksanakankegiatan administrasi secara baik dan teraturmenghambat Penggugat untuk melaksanakan kegiatansehari hari dalam tugasnya mengurusipersepakbolaan di seluruh Indonesia ; 16.
    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh' biaya yangtimbul dari perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,untuk Pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernamaDANTES HUTAGAOL, S.H. dan GUNTUR DASO, S.H. berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2011 dan untuk PihakTergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama H. A.
    Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Sadr.Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatanHalaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor80/G/2011/PTUNJKT.keolahragaan yang diselenggarakan olehkepengurusan PSSI tersebut ; 4) Keputusan tersebut diambiberdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapatpada UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentangSistem Keolahragaan Nasional dan PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2007 += tentangPenyelenggaraan Keolahragaan ;5) Dengan adanya kebijakan Pemerintahtersebut, seluruh jajaran pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-05-2023 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat:
Erick Herlangga Chrisno
Tergugat:
Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi)
91 — 46
  • Penggugat:
    Erick Herlangga Chrisno
    Tergugat:
    Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP Perbasi)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA., II. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI)., III. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)., DKK., IV.
119 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA., II. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI)., III. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)., DKK., IV.
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 411 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKATPEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESINSERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIABATUAMPAR DAN SEKITARNYA, yang diwakili olehTengku Afkanasri, jabatan Ketua Dewan PimpinanCabang
    Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik danMesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar danSekitarnya;DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKATPEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJASELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI) KOTABATAM, yang diwakili oleh Subri Wijonarko, jabatanKetua Dewan Pimpinan Cabang Federasi SerikatPekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam;1.
    DEWANPIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAMELEKTRONIK DAN MESIN' SERIKAT PEKERJA SELURUHINDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA, Pemohon Kasasi II.DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJAPARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SPPAR SPSI) KOTA BATAM, Para Pemohon Kasasi Ill: 1. KONSULATCABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA(FSPMI) KOTA BATAM, 2.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 16-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 36/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2016 — Pembanding/Penggugat : KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BATAM
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
27 — 15
  • Pembanding/Penggugat : KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BATAM
    Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
    P UTU SS ANNomor : 36/B/2016/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antaraKONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI) DEWAN PIMPINAN CABANG ' KOTABATAM, Berkedudukan di Komplek Bintan
    JAMALUDIN, Kewarganegaraan Indonesia,Bertempat Tinggal di Kampung Durian Kota Batam,Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan CabangKonfederasi Serikat Pekerja SeluruhHalaman 1 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNIndonesia (KSPSIDPC), berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Dewan PimpinanDaerah Konfederasi Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (KSPSI) Propinsi Kepulauan Riau Nomor:Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015tentang Caretaker Dewan Pimpinan CabangKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh
    dimohon banding tersebut, harus dikuatkandan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketaini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada keduaHalaman 13 dari 16 HalamanPutusan No. 36/B/2016/PT.TUNMDNtingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalamamar putusan di bawah ini; Mengingat serta memperhatikan UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir denganUndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-05-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 PK/Pdt/2011
Tanggal 14 Mei 2012 — ULONG PURBA,dkk vs Seluruh ahli waris dari almarhum TOGARAJA PURBA dan almarhumah KOIMAH Br. SARAGIH
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ULONG PURBA,dkk vs Seluruh ahli waris dari almarhum TOGARAJA PURBA dan almarhumah KOIMAH Br. SARAGIH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364K/TUN/2005
Tanggal 23 Februari 2006 — M E C A F ; DAPENMA PAMSI (DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA),
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M E C A F ; DAPENMA PAMSI (DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA),
    Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulsebagai akibat perkara ini ;8. Atau memberikan putusan lain yang seadiladilnya menurut hukum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telahmenjatuhkan putusan Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqadah 1427 H. yang amarnyasebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.456 K/AG/20072.
    Bahwa seluruh keterangan saksisaksi baik keterangansaksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat dalam perkara ini telahdipertimbangkan secara saksama, cermat, tepat dan benar serta adil olehPengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006, No.130/Pdt.G/2006/PA.SEL., oleh karena itu pertimbangan hukum PengadilanTinggi Agama Mataram tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaantingkat kasasi ini ;4.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 15-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
FEDERASI SERIKAT PEKERJA DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI RIAU
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
95 — 169
  • Penggugat:
    FEDERASI SERIKAT PEKERJA DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI RIAU
    Tergugat:
    GUBERNUR RIAU
    Serikat PekerjaPertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SuratKeputusan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian DanPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSPPPSPSI)Nomor:Kep.06675A/PSP.PP/SPSI/012/2017 tanggal 11 Desember2017 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Perubahan Komposisi danpersonalia PD.FSPPPSPSI Provinsi Riau, Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU0080709.AH.01.07.TAHUN2016 Tentang Pengesahan Pendirianbadan Hukum Perkumpulan
    Lintas DuriPekanbaru RT. 01 RW. 01 DesaSemunai Kecamatan Pinggir KabupatenBengkalis.Swasta (Ketua Pengurus Daerah FederasiSerikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau)APRILIndonesia.Beligan RT. 004 RW. 002 Kecamatan SeberidaKabupaten Indragiri Hulu.Karyawan Swasta (Sekretaris Pengurus DaerahSerikat Pertanian danFederasi PekerjaPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaProvinsi Riau)HADRIZONIndonesia.Jalan Kereta Api Gang Muhajirin No. 14 RT. 002RW. 006
    Kelurahan Tangkerang TengahKecamatan Marpoyan DamaiPekanbaruWiraswasta (Bendahara Pengurus DaerahFederasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaProvinsi Riau)Drs.
    IndragiriHilirKaryawan Swasta (Wakil Ketua Pengurus DaerahSerikat Pertanian danFederasi PekerjaPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaProvinsi Riau)ALEXANDER, HSIndonesia.Dusun Garut RT. O01 RW. 01 Desa BelutuKecamatan Kandis Kabupaten SiakKaryawan Swasta (Wakil Ketua Pengurus DaerahSerikat Pertanian danFederasi PekerjaPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaProvinsi Riau)MUKTI SARDIMAN TAMBAIndonesia.Jalan Pelajar RT. 002 RW.
    Bukti P 1 : Akta Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) Nomor:72 tanggal 13 Desember 2016 (sesualdengan fotocopy);2. Bukti P 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor:AHU0080709.AH.01.07.TAHUN2016 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Sesuaidengan fotocopy);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4793 K/PDT/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI) DKK VS Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)
120 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI), 2.DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 3.FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 4.FEDERASI NIAGA KEUANGAN DAN BANK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 5.FEDERASI KIMIA DAN KESEHATAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 6.FEDERASI KEHUTANAN DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 7.FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU
    SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 8.FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 9.FEDERASI MAKANAN, MINUMAN, PARAWISATA DAN HOTEL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 10.FEDERASI PENDIDIKAN DAN PEGAWAI NEGERI, 11.FEDERASI TRANSPOSTASI DAN ANGKUTAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, tersebut;
    KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI) DKK VS Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI)
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 179/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Penggugat : FEDERASI SERIKAT PEKERJA DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI RIAU
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR RIAU
71 — 18
  • Pembanding/Penggugat : FEDERASI SERIKAT PEKERJA DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROPINSI RIAU
    Terbanding/Tergugat : GUBERNUR RIAU
    Formul02/Proksi01/KimPUTUSANNomor 179/B/2019/PTTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, yang bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNANSERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI
    Indonesia, Surat Keputusan Pengurus PusatFederasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PP FSPPPSPSI Nomor : Kep.06675A/PSP.PP/SPSI/012/2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Perubahan Komposisi dan personalia PD.FSPPPSPSIProvinsi Riau, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU0080709.AH.01.07.TAHUN2016 TentangPengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Serikat PekerjaPertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh
    Lintas DuriPekanbaru RT. 01 RW. 01Desa Semunai Kecamatan Pinggir KabupatenBengkalis.Swasta (Ketua Pengurus Daerah FederasiSerikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSerikat Pekerja Seluruh Indonesia ProvinsiRiau).APRIL ; Indonesia.Beligan RT.
    Negara Pekanbaru tanggal 31 Juli 2019, yangpada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru tersebut dengan alasan sebagaimana selengkapnya teruraldidalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan ; DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan Permohonan Banding Penggugat untukSeluruhnya); 222 nnn nnn nn nnn nnn nen nen nen Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 29-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 14 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat I : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS
Terbanding/Penggugat : Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bengkalis
Turut Terbanding/Tergugat II : PUKFSPTI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kelurahan Balai Raja
49 — 15
  • Pembanding/Tergugat I : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS
    Terbanding/Penggugat : Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bengkalis
    Turut Terbanding/Tergugat II : PUKFSPTI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kelurahan Balai Raja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4792 K/PDT/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI), , DKK VS Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI),
86 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI), 2. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 3. FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 4. FEDERASI NIAGA KEUANGAN DAN BANK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 5. FEDERASI KIMIA DAN KESEHATAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 6. FEDERASI KEHUTANAN DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 7. FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 8.
    FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 9. FEDERASI MAKANAN, MINUMAN, PARAWISATA DAN HOTEL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, 10. FEDERASI PENDIDIKAN DAN PEGAWAI NEGERI, 11. FEDERASI TRANSPOSTASI DAN ANGKUTAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA, tersebut;
    KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KOPAG-SBSI), , DKK VS Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI),
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 25-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 44/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2017 — PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT DARATAN-KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS, PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA KONFEDERASI SEIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KELURAHAN BALAI RAJA
104 — 44
  • Yang bernama PUK Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kelurahan Balai Raja. Alamat Jl. Lintas Duri-Pekanbaru Balai Raja Kec. Pinggir;---------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Tanda Bukti Pencatatan Nomor Bukti Pencatatan : 146/DTKT-PHIJ/2016. Tanggal 30 Agustus 2016.
    Yang bernama PUK Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kelurahan Balai Raja. Alamat Jl. Lintas Duri-Pekanbaru Balai Raja Kec. Pinggir;----------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------------
    PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT DARATAN-KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS MELAWAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS, PIMPINAN UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORTASI INDONESIA KONFEDERASI SEIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KELURAHAN BALAI RAJA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-07-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 PK/Pdt/2024
Tanggal 1 Juli 2024 — DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA,dkk vs DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP SBSI)
9 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA,dkk vs DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP SBSI)
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 9 September 2021 — GUNUNG MADU PLANTATIONS
Tergugat:
PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
294 — 8

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perselisihan Kepentingan ;
    3. Menyatakan ketentuan mengenai Jasa Produksi dalam Pasal 18 ayat (6), (8), (9) dan (10) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gunung Madu Plantations dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Gunung Madu Plantations Periode 2021-2022, sebagai
    td >

    3

    1.00

    2

    0.70

    1

    0.60

    1. Menyatakan usulan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2022 berlaku menjadi Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2022 antara PT Gunung Madu Plantations dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh
    GUNUNG MADU PLANTATIONS
    Tergugat:
    PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-02-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2016 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA, vs SANTOSA WIDJAJA,
369 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buni Nomor 22 Tomang Jakarta Barat danhampir seluruh kota Jakarta mengalami banjir parah sehinggabanyak dokumendokumen, filefile yang rusak/hancur akibatbanjir. Kejadian banjir tersebut dibuktikan dengan suratketerangan PTSP kelurahan Jatipulo Jakarta tertanggal 9September 2015. Penggugat juga menyampaikan bahwa Wajib Pajak sudahtidak aktif lagi (pensiun) dari pengurusan Perusahaan danHalaman 7 dari 49 halaman.
    Bahwa objek gugatan a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajaksebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:1) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidangperpajakan sebagaimana diakui Termohon Kasasi dalamgugatannya, yaitu sengketa atas:a) Tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan pemeriksaankepada Termohon Kasasi dimulai dari penerbitan Surat PerintahPemeriksaan hingga Surat Pemberitahuan Hasil PemeriksaanHalaman 28 dari 49 halaman.
    Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalamhal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; ataub. Surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujuisebagian atau seluruh hasil PemeriksaanBahwa atas SPHP in casu objek gugatan tersebut, Termohon Kasasiwajib menanggapinya dalam bentuk Termohon Kasasi melaluianaknya atas nama Sdr.