SHIELD ON SERVICE

SHIELD ON SERVICE, berkedudukan di Gedung WismaSlipi Lt. 14, Jl. Jenderal S. Parman Kavling 12, Jakarta Barat ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atasdalildalil :1.

AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE.

AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICE, berkedudukan di AXA Tower Lt. 9, Jl.Prof. Dr.

Polis Asuransi Jiwa& Investasi PENGGUGAT berhak atas biaya pertanggungan sebagaimana disebut diatas apabila Tertanggung meninggal dunia.11 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 PENGGUGAT menerima hasilpemeriksaan laboratorium atas Tertanggung dimana Tertanggung dinyatakan telahmengidap penyakit Leukimia Akut (Acute Leukimia) sebagaimana ternyata dalam datahasil Laboratorium Nomor: 201202140125 halaman 2 yang dikeluarkan oleh RamsayHealth Care Rumah Sakit Premier Bintaro Pathology Service (Bukti P 5A

AXA MandiriFinancial Service, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam suatu perjanjian pertanggungan Asuransi Jiwa dan Investasi ;Menimbang, bahwa dari bukti T3 membuktikan bahwa Penggugat telahmengajukan klaim kematian dan dihubungkan dengan bukti T4, Tergugat telahmemberikan tanggapan dengan menyatakan jika Penggugat perlu melengkapibeberapa dokumen tambahan dan Tergugat membutuhkan waktu 60 (enam puluh)hari untuk mencari informasi tambahan keberbagai instansi kesehatan

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR UTAMA PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE PUSAT cq PT TOYOTA ASTRA FINANSIALSERVICE CABANG CIREBON vs CV PUTRA MANDIRI

tidakdapat membayar angsuran lagi sejak angsuran ke15;Bahwa eksekusi jaminan fiducia seharusnya dilakukan melaluipengadilan dengan pelelangan umum yang hasilnya akan dipergunakanuntuk melunasi utang kredit kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direktur UtamaPT Toyota Astra Finansial Service

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMAPT TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE PUSAT cq PT TOYOTAASTRA FINANSIAL SERVICE CABANG CIREBON tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE, tersebut;2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg. tanggal 10 Oktober 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2.

PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE VS 1. SAIFUL ANIS, DKK

PUTUSANNomor 400 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE, yang diwakili olehDirektur Utama Osman Hasyim, berkedudukan di KomplekPermata Regency, Blok A A, Nomor 3 A, Baloi, Kota Batam,dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Banner Purba,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edward Banner Purba,S.H. & Partners

Total Rp19.250.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT BARUNA CAKRAWALA SERVICE tersebut harusditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BARUNACAKRAWALA SERVICE, tersebut;2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN Tpg. tanggal 10Oktober 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

ZULNAIDI HARYONO VS PT NISSAN FINANCIAL SERVICE INDONESIA

PUTUSANNomor 642 K/Pdt.SusBPSK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:ZULNAIDI HARYONO, bertempat tinggal di Dusun Ill Pekan,Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;LawanPT NISSAN FINANCIAL SERVICE INDONESIA, yang diwakilioleh Direktur, Fetrizal Bobby Heryunda, berkedudukan di Jakartaberalamat di Gedung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO tersebut ;

LINGGA WULANDARI selaku Pengampu EDDY SUSANTO, karyawan SHOWROOM & SERVICE CENTRE SEIKO vs SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO

PUTUSANNo. 613 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat Kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:LINGGA WULANDARI selaku Pengampu EDDY SUSANTO,karyawan SHOWROOM & SERVICE CENTRE SEIKO, bertempattinggal di Jalan Pesapen Selatan No. 50 Surabaya/Jalan Kranggan V/11Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriady E.

Sitinjak, S.H. & Partners beralamat di JalanSimorejosari BX/47 Surabaya;Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;melawan:SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO,beralamat di Jalan Tunjungan No. 98100 Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., dan R. AbdoelLatief, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J.

Bahwa berdasarkan bukti T18 : Surat Undangan Bipartit IIdari Pengusaha Show Room & Service Centre Seikotertanggal 08 November 2008 tetapi Penggugat (Sdr EddyHal. 23 dari 35 hal.Put.No. 613 K/Pdt.Sus/2012Susanto) tidak hadir dan tidak ada yang datang untukmewakili;Bahwa berdasarkan bukti T19 : bukti Pengiriman UndanganBipartit, bukti ini dapat membuktikan bahwa pengusaha ShowRoom & Service Centre Seiko telah mengirim Surat undanganBipartit II kepada Saudara Eddy Susanto;Bahwa berdasarkan bukti T20

: Surat Undangan Bipartit IIIdari pengusaha Show Room & Service Centre Seiko untukSaudara Eddy Susanto tertanggal 29 November 2008 tetapiSaudara Eddy Susanto tidak hadir akan tetapi yang hadirSaudara Jiston Sitinjak dan tidak bersedia untuk dibuatkanRisalah Bipartit, bukti ini dapat membuktikan bahwa antaraPenggugat (Saudara Eddy Susanto) dan Tergugat/PengusahaShow Room & Service Centre Seiko belum pernahmengadakan perundingan bipartit;Bahwa berdasarkan bukti T21 : Bukti Pengiriman UndanganBipartit

, bukti ini dapat membuktikan bahwa pengusaha ShowRoom & Service Centre Seiko telah mengirim Surat undanganBipartit HI kepada Saudara Eddy Susanto;Bahwa berdasarkan bukti T22 : Surat Undangan Bipartittertanggal 15 Oktober 2008 dari Istri pekerja Saudara EdySusanto pada tanggal 20 Oktober 2008, bertempat di KantorDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, bukti ini dapatmembuktikan bahwa Istri pekerja Saudara Edy Susanto padatanggal 20 Oktober 2008, mengajukan permintaan untukberunding dengan Pimpinan Show

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tempat kedudukan diJl. Basuki Rahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin Surabaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Handriono, beralamat JI. Wonorejo Permai Timur 2/3, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 314/PS/IX/2012 tanggal14 Setember 2012;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Kav. 4042, Jakarta, dalam, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1.

Power Systems Service Indonesia,NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di: Jl.

Power Systems Service Indonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di JI.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H., danDr.H.Imam Soebechi, S.H.

CV MEDAN UTAMA SERVICE, ; ELI HAMZAH SINAGA, ST.,

PRATAMA ENGINEERING SERVICE MANAGEMENT; BAMBANG ERWIN, DKK.

P UT US ANNo. 372 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksatingkatperkara:MAHKAMAH AGUNGperkara perselisihan hubungan industrial dalamkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamCV PRATAMA ENGINEERING yang sekarang menjadi PTPRATAMA ENGINEERING SERVICE MANAGEMENT,diwakili oleh Muhammad Agung, selaku DirekturPT Pratama Engineering Service Management,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 12/A,Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, KotaMataram dan sekarang berkedudukan

No. 372K/Pdt.Sus/2011Pratama Engineering, selanjutnya sesualbukti P4.1.8, P5.1,4, P6.3.8 jelas sekaliPT Pratama Engineering Service Managementmengakui bahwa: dst ... ;2.

Bahwa di dalam pertimbangan Judex Facti tersebut dalamhalaman 25 putusan di atas jelas mengakui bahwa antaraPT Pratama Engineering Service Management tidak adamemiliki hubungan hukum dengan CV Pratama Engineeringdan seharusnya pertimbangan tersebut selesai sampai disana dan tidak dipaksakan untuk dicari kaitan tanpadasar hukum, namun bertentangan dengan prinsip hukumyang berlaku, Judex Facti malah melakukan pelanggaranterhadap hukum yaitu) = menghubunghubungkan antara PTPratama Engineering Service

Bahwa antara CV Pratama Engineering dengan PT PratamaEngineering Service Management tidak ada hubunganhukum seperti penggabungan, peleburan dan ataupengambilalihan di antara keduanya, hal mana sudahditegaskan di dalam jawaban dalam eksepsi terdahulu.Dan satu satunya kesamaan antara CV PratamaEngineering dengan PTI Pratama Service ManagementHal. 18 dari 20 hal. Put. No. 372K/Pdt.Sus/2011adalah direkturnya yaitu Muhammad Agung.

Bahwa Judex Facti juga tidak memberikan pertimbanganyang cukup mengenai' tidak jelasnya subyek = yangdidudukkan sebagai Tergugat padahal Judex Factimenggunakan masa kerja dari para Termohon Kasasi/paraPenggugat hasil penggabungan masa kerja pada CVPratama Engineering dengan masa kerja para TermohonKasasi/para Penggugat selama bekerja pada PI PratamaEngineering Service Management, namun hanya PT PratamaEngineering Service Manaement (PemohonKasasi/Tergugat) saja yang didudukkan sebagai Tergugatdan

SAEFUDIN, DK VS PT KANEMORY FOOD SERVICE,

., dan kawankawan, Para Pengurus DewanPimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN)Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Raya Jakarta Serang, KM 90,5, Desa Petung, Kecamatan Keragilan,Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 September 2020;Para Pemohon Kasasi;LawanPT KANEMORY FOOD SERVICE, berkedudukan di KawasanIndustri Modern, Jalan Utama Modern Industri, Blok AA, Nomor 8,Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, ProvinsiBanten, yang diwakili oleh

Axel Sutantio, selaku Direktur PTKanemory Food Service, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaJohn Alfred Nikijuluw, S.H., dan kawan, Para Advokat padaJohn.Debora & Partners, beralamat di Bugel Mas Indah, JalanPlatina IV, RT 002, RW 005, Blok A 15, Nomor 34, KelurahanBugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;Termohon Kasasi:Halaman 1 dari 7 hal.

G45 SECURITY SERVICE UNIT 407; FRITZ SIAHAAN

PUTUSANNo. 824 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PT GROUP 4 SECURICOR (G4S) SECURITY SERVICE,berkedudukan di Kawasan Komersial Cilandak, Jalan RayaCilandak KKO, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Sigit Wahyudi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan RayaKecamatan No. 41 C, Pondok Aren, Bintaro, Tangerang, Banten ;Pemohon Kasasi

apabila PHK dilakukan dengan alasanefisiensi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar hakhak Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun2003 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi : PT Group 4 Securicor (G4S) Security Service

dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 2 Tahun 2004,UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT GROUP 4SECURICOR (G4S) SECURITY SERVICE

OVERSEAS COURIER SERVICE

OVERSEAS COURIER SERVICE, beralamat di MenaraCakrawala Ill, Jl. MH Thamrin No. 9, Kebon Sirih, Menteng, JakartaPusat.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanHal. dari 24 hal. Put. No. 391/B/PK/PJK/2011permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal28 Januari 2010 No.

Putusan 21792/PP/M.VII/16/2010 yang telah berkekuatantetap tersebut adalah sebagai berikutMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP981/WPJ.06/BD.06/2008tanggal 24 Juni 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005Nomor : 00017/207/05/021/07 tanggal 27 Maret 2007, atas nama PT.Overseas Courier Service, NPWP : 01.307.0073.000 (dahulu01.307.730.0021.000), alamat

Overseas Courier Service, NPWP :01.307.730.0073.000 (dahulu 01.307.730.0021.000), dilakukanmelalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yangdimaksud dan diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara,Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antaralain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59dan Pasal 64.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Desember 2005, atas nama : PT.Overseas Courier Service, NPWP : 01.307. 730.0073.000(dahulu 01.307.730.0021.000), telah memenuhi ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuanbanding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, (vide Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.21792/PP/M.VII/16/2010 tanggal 28Januari 2010, halaman 25 27) ;c.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, NPWP:01.677.440.8631.000, tempat kedudukan di Graha BumiModern, Lantai 5, Jalan Jenderal Basuki Rakhmad 123128,Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakilioleh Sri Haryati, jabatan Direktur PT.

PowerSystems Service Indonesia, (Pemohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikanmelalui pos oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tanggal 16 Juli 2012 dan diterimaoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padatanggal 1 Agustus 2012.Bahwa karena memori Peninjauan Kembali ini didasarkan padaketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajak,pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan

PowerSystems Service Indonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamatdi Jl. Basuki Rahmad 124128 Lantai 5 Embong KaliasinSurabayaadalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku.Vil.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauankembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yangkalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, oleh WidayatnoSastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu Rupiah);

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut.

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA, beralamat di Jl. BasukiRahmad 124128 Lantai 5, Embong Kaliasin Surabaya, diwakili SRIHARYATI, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHANDRIONO, beralamat di Jl.

Power Systems Service Indonesia, NPWP:01.677.440.8631.000, beralamat di Jl.

PowerSystems Service Indonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di Jl.

Power Systems Service Indonesia tersebut adalah tidak beralasan,sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yangkalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliyang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004

POWER SYSTEMS SERVICE INDONESIA tersebut.Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah).Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/B/PK/PJK/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H.

Penggugat:
WASROH
Tergugat:
PT.GCC SERVICE INDONESIA

PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 897/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA, beralamat diKawasan Industri MM2100, Blok QQ5, Cikarang Barat, Bekasi17520, yang diwakili oleh Katsuhiko Nakada, jabatan DirekturPT Hanwa Steel Service Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Karsino, Ak,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.73687/PP/M.XVIIIA/12/2016, tanggal 30 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP542/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 3 Juni2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor 00030/203/11/431/13 tanggal 24 April 2013, atasnama PT Hanwa Steel Service

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA tidak diterima;Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Dr. H.

DENIS ANTHONY MICHAEL KEET VS ICAC PROFESIONAL SERVICE, dk.

ICAC PROFESIONAL SERVICE, berkedudukan di WismaSemeru, Lantai 2, Jalan Taman Kemang, Nomor 18, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad KhadafiMunir, S.H., M.H. dan kawankawan, Para Advokat dan AdvokatMagang pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, berkantor diGandaria 8 Office Tower, Lantai 3E, Jalan Sultan IskandarMuda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;2. Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA

PUTUSANNomor 2402/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4935/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT HANWA STEEL SERVICE

Putusan Nomor 2402/B/PK/Pjk/2020tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2014 Nomor: 00102/207/14/431 /17 tanggal 21 Juni 2017, atasnama: PT Hanwa Steel Service Indonesia, NPWP 02.858.326.8431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok QQ5,Cikarang Barat, Kab. Bekasi, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2014Nomor: 00102/207/14/431 /17 tanggal 21 Juni 2017, atas nama:PT Hanwa Steel Service Indonesia, NPWP 02.858.326.8431.000,beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok QQ5, CikarangBarat, Kab. Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.