Ditemukan 107 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
soetaryono
soeharyono
soemarjono
soehartono
soedarsono
soemarsono
soemartono
soedaryono
soekaryono
Register : 28-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 16 Februari 2017 — MAMIN BIN AMAT ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
47 — 35
47 — 35
Tidak Jelas ;Bahwa menurut Soemaryono S.H., dan Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.,dalam bukunya yang berjudul Tuntutan Praktik Beracara di PeradilanTata Usaha Negara, pada intinya menjelaskan jika suatu Surat Gugatanharus memenuhi syarat formil dan materiil, dimana apabila tidakterpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan kurang lengkapnya gugatan;c.
Putus : 23-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 48/G/2015/PHI.Sby Tanggal 23 September 2015 — YOHANES M. YUNUS, DKK MELAWAN PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO)
48 — 14
48 — 14
Kol.Sugiono 74 RT.2 RW.12 Cilacap, yangselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X; 16.EDY SOEMARYONO YUSDIANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Sup. Pelk. Prod. Unit Patal Lawang PT.Industri Sandang Nusantara(Persero), beralamat di JI. Anjasmoro RT.2 RW.4 Turi Rejo Lawang,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI; 17.SUHERMAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Sup. Pelk. Prod.Unit Patal Lawang PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), beralamatdi Jl. A.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn Tanggal 18 Oktober 2016 — - KO KYAW SOE alias KYAW SOE
62 — 19
62 — 19
YOES SOEMARYONO,M.H. M.Sc FAHREN, S.H., M.Hum.HENDI SANTOSO, SH.Panitera Pengganti,OLOAN SIRAIT, S.H.
Register : 06-10-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus.PRK/2016/PN Mdn Tanggal 14 Maret 2016 — - KHIN MAUNG WIN
66 — 19
66 — 19
,M.Si masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA 15 Maret 2016persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis hakim tersebut didampingipara hakim anggota, dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT , SH , Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh IFHAN TAUFIK LUBIS, SH.Jaksa Penuntut Umum, dihadiri Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,Dr.Ir.YOES SOEMARYONO, MH.,M.Sc. Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.
Register : 13-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 3/G/KI/2019/PTUN.SBY Tanggal 19 Desember 2019 — Pemohon:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Termohon:
MATHUR HUSYAIRI
141 — 75
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Termohon:
MATHUR HUSYAIRI
141 — 75
Dan tidak alasan bagi PemohonKeberatan dahulu Termohon loformasi untuk tidak memberikan akses bagiTermohon Keberatan terhadap informasi yang dimohonkan ;Bahwa terdapat asas presmtioiustae causa atau asas vermoedenvan rechtmatigheid yang suatu Keputusan Tata Usaha Negara harusselalu dlanggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakimbelum membuktikan sebaliknya (Soemaryono dan Anna Erliyana dalambukunya "Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara"(1999), halaman 1).
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN
bin ALI BADJABIR
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 358 K/TUN/2015Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah (T2 Int33), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah(T2 Int33), Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (T2Int34), Soemaryono, SH. Dan Anna Erliyana, SH., MH. dalambuku Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara, PT.
Dalam buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara karangan Soemaryono, SH. dan Anna Erliyana, SH., MH.hal. 2., menyatakan :7. Dalam proses pemeriksaan persidangan berlaku asas audialteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketaharus didengar penjelasannya sebelum hakim membuatputusan (L, Neville Brown dan John S. Bell, 1993;217), asas inimerujuk pada hak asasi yang bersumber dan Hukum Tuhan(H.W.R. Wade, 1988 : 500).halaman 49 dari 63 halaman.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 02-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 — SUPARNO, STP VS AHMAD SYAIFUL BAHRI,S.Sos
203 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 4,Yogyakarta, Liberty, 1993, halaman 181; Lihat juga Soemaryono danAnna Erliyana, Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata UsahaNegara, Jakarta, PT Primamedia Pustaka, 1999, halaman 2;Bahwa satu dan lain hal, Yurisorudensi Mahkamah Agung R.I. jugaHalaman. 11 dari 30 hal.
Register : 25-10-2012 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR Tanggal 3 Juli 2013 — ANG KWIE KIE, JAP SIU BIE, JAP KIAN TJOAN, JAP KIAN SENG, JAP LIU LIE dan JAP SIU KIM; Lawan; LESLEI SALIM; Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan DKI Jakarta Cq Sudin Pengawasan Penertiban Bangunan Jakarta Barat;
337 — 112
337 — 112
Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart).Gugatan Kurang PihakBahwa Tergugat II dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) sebagaimana telah diuraikandiatas adalah dalam Kapasitas Penerima Mandat, dan oleh karenanya pertanggung jawabannya tetapberada di si pemberi mandat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi DKI Jakarta.Hal mengenai pemberian mandat ini menurut Soemaryono
Register : 03-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn Tanggal 1 April 2021 — Penuntut Umum:
SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH
Terdakwa:
TEHT ZIN HEIN
171 — 50
SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH
Terdakwa:
TEHT ZIN HEIN
171 — 50
Yoes Soemaryono, M.Sc. M.H Aimafni Arli, SH, MHHendi Santosa, SHPanitera PenggantiHj. Syafrida Hafni, SH, MHHalaman 31 Putusan Nomor 4/Pid.SusPRK/2021/PN Mdn
Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Tanggal 29 Januari 2014 — SUPARNO, STP VS AHMAD SYAIFUL BAHRI, S.Sos
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. 4, Yogyakarta, Liberty, 1993,halm. 181; Lihat juga Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntunan PraktikBeracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, PT PrimamediaPustaka, 1999, halm 2;Bahwa satu dan lain hal, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. jugamembenarkan penarikan subjek pihak ketiga sebagai Tergugat ataupunTurut Tergugat demi lengkapnya pihak berperkara dan eksekusinyasetelah putusannya berkekuatan hukum tetap (gezag van gewijsde),Hal. 12 dari 35 hal Put.
Register : 14-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN Mdn Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GERRY ANDERSON GULTOM SH
Terdakwa:
ZAWE
124 — 50
GERRY ANDERSON GULTOM SH
Terdakwa:
ZAWE
124 — 50
YOES SOEMARYONO, M.Sc., MH. FAHREN, SH., MHum.,HENDI SANTOSA, SHPanitera Pengganti,MASNI SIGALINGGING, SH., MHHalaman 38 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.SusPrk/2019/PNMdn
Register : 13-03-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 Oktober 2017 — EFIRISNAWATI ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
82 — 45
82 — 45
jelas,karena telah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalahKeputusan Tergugat, bukan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika,karena itu eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila Jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta ( Petitum )serta Jelas Subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 998 K/PDT.SUS/2010 PT. ADHI KARYA (PERSERO), TBK., DKK.; AWANG WIJAYA, DKK.
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEMARYONO, berlamat di Taman Mangu Indah, Jalan AnggrekBlok A 4 No. 13, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, TangerangSelatan, Banten ;sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit ;Mahkamah Agung tersebut :Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan(permohonan pernyataan pailit) terhadap Pemohon Kasasi II dahulu TermohonPailit di muka persidangan Pengadilan Niaga
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT,dk ; TUAN CHAIRUL MUNIR,dkk
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia Nomor 32 Tahun 1979tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam rangkaPemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat (T Itv46), UndangUndang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin yang berhak atau kuasanya (T Itv47),Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatakan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan (T Itv48),Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (T Itv49),Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara, karangan Soemaryono
Dalam buku Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan TataUsaha Negara, karangan Soemaryono, S.H. dan AnnaErliyana, S.H., M.H., hal. 2, menyatakan:7. Dalam proses pemeriksaan persidangan berlaku asas audialteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalamsengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakimmembuat putusan (L, Neville Brown dan John S. Bell,1993: 217), asas ini merujuk pada hak asasi yangbersumber dari Hukum Tuhan (H.W.R. Wade, 1988 : 500);d.
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016 — SADIYAH, dk ; EPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia Nomor 32 Tahun 1979tentang PokokPokok Kebijaksanaan dalam rangkaPemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat (T Itv46), UndangUndang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin yang berhak atau kuasanya (T Itv47),Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian Dan Pembatakan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan (T Itv48),Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (T Itv49),Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara, karangan Soemaryono
Dalam buku Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan TataUsaha Negara, karangan Soemaryono, S.H. dan AnnaErliyana, S.H., M.H., hal. 2, menyatakan:7. Dalam proses pemeriksaan persidangan berlaku asas audialteram partem yaitu para pihak yang terlibat dalamsengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakimmembuat putusan (L, Neville Brown dan John S. Bell,1993: 217), asas ini merujuk pada hak asasi yangbersumber dari Hukum Tuhan (H.W.R. Wade, 1988 : 500);d.
Register : 21-05-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 19-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/TUN/2012 Tanggal 31 Juli 2012 — I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, II. Plt. DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA vs PT. MOBILE - 8 TELECOM, TBK;
98 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Soemaryono, SH., dan Anna Erliyana, SH., MH., dalam bukunyaTuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8menyebutkan Adanya ketentuan Pasal 48 bagi para pihak yangbersengketa merupakan prosedural yang penting karena hal itu berkaitandengan kompetensi atau wewenang mengadili.
Register : 02-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YARMA SARI,SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN LUBIS
208 — 36
YARMA SARI,SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN LUBIS
208 — 36
Yoes Soemaryono, M.Sc. M.H Aimafni Arli, SH, MHHendi Santosa, SHHalaman 38Putusan Perikanan Nomor 2/Pid.SusPrk/2021/PN MdnPanitera Pengganti,Hj. Syafrida Hafni, SH, MHHalaman 39Putusan Perikanan Nomor 2/Pid.SusPrk/2021/PN Mdn
Register : 16-07-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 41/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 15 Juli 2015 — JONATHAN W.S., S.H;MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA
58 — 38
58 — 38
Pemerintah Nomor77 Tahun 2012 disebut Penggugat adalah peraturan tentang Syarat danKetentuan Pengangkatan Direksi atau Calon Direksi, padahal PeraturanPemerintah Nomor 77 Tahun 2012 adalah Tentang Perum LembagaPenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;Dengan demikian, maka Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatugugatan yang harus menyebutkan atau menguraikan tentang alasanalasan menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, dimana menurut Soemaryono
Putus : 05-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/TUN/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. BAKRIE INVESTINDO, vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU,
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
(halaman angka 4 bukuTuntunan Praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, penulis Soemaryono,SH., dan Anna Erliyana, SH., MH., Penerbit PT.
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR
melawan
- KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA;
- KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG;
- KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
155 — 70
155 — 70
." ; == 722 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnKetentuan mengenai Pasal 48 UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara juga dijelaskan oleh Soemaryono, S.H dan Prof. Anna Erliyana, S.H.
tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Indroharto,S.H. ; Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :131/WPJ.14/BD.06/2012, tanggal 09 Maret 2012, tentang PenguranganAtau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ; Foto copy sesuai dengan asli Usaha Memahami UndangUndang tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Indroharto,S.H.; Foto copy sesuai dengan asli Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan TataUsaha Negara, Soemaryono