Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung".bahwa berdasarkan periksaan Majelis atas Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga(SPMIB) Nomor 99005431990032011 tanggal 18 Januari 2011 dan SalinanKeputusan Terbanding Nomor KEP0003/IB.PPH/WPJ.22/KP.0703/2011 tentangPemberian Imbalan Bunga diketahui Tergugat telah memberikan imbalan bungasebesar Rp495.788.735,00 atas keputusan keberatan yang menerima sebagiankeberatan Penggugat;bahwa berdasarkan periksaan Majelis atas Surat Perintah Membayar KelebihanPajak (SPMKP

Selanjutnya, PemohonPeninjauan Kembali telah menerima dana pengembalian pembayaranpajak sesuai SPMKP.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasi utangpajak dalam SPMKP Nomor 80121 018801212016 tanggal 22 November2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, TerbandingmengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003100.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh

permohonan atas hak Penggugat mendapatkan imbalan bunga dan memintaTergugat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) atasPutusan Pengadilan tersebut sebesar Rp15.391.721.818,00 dengan rincian sebagaiberikut:e Kelebihan pembayaran pajak yang belum diperhitungkan adalahsebesarRp 19.606.735.875,00 Rp 2.116.142.900,00 = Rp17.490.592.975,00;e Perhitungan jumlah bulan adalah 1 (satu) bulan dari seharusnyakelebihan pembayaran pajak dikembalikan, yaitu 1 (satu) bulansejak diterbitkannya SPMKP

Kekurangan pengembalian kelebihanpembayaran pajak sebesar Rp 17.490.592.975,00 telah dikembalikan kepada Penggugatpada tanggal 18 November 2008 dengan diterbitkannya SPMKP Nomor80254/09 1 02542008;Bahwa kelebihan pembayaran pajak Penggugat tersebut seharusnya sudahdikembalikan kepada Penggugat paling lambat 4 April 2005, maka terbukti bahwaTergugat telah melakukan keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajakPenggugat;Bahwa berdasar Pasal 11 UU KUP ttersebut di atas, atas keterlambatanpengembalian

Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2021utang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003103.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00041/KEB/WPJ.04

Kemudian Tergugat mengembalikankelebihan pembayaran sebesar Rp. 34.228.942.944,00 sesuai dengan SPMKP tanggal 16Agustus 2011, namun untuk permohonan imbalan bunga tidak diberikan sebagaimana suratTergugat Nomor:S052/WPJ.06/KP.11/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang intinya menolakpemberian Imbalan Bunga sehingga Penggugat mengajukan gugatan;bahwa dalil Tergugat menolak permohonan Imbalan Bunga sebagaimana ditegaskan dalamSuratnya Nomor: S052/WPJ.06/KP.11/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebagai berikut:

SSP NTPN: 0109.0606.0207.1510 423,564,234.00 fj 30 Nov 2009 SSP NTPN: 0913.0614.1014.0108 3,342,914,805.00 f 30 Nov 2009 SSP NTPN: 1105.0111.0315.0607 2,811,248,760.00 #1 30 Nov 2009 SSP NTPN: 0409.0612.1211.1206 1,542,015,787.00 fj 30 Nov 2009 SSP NTPN: 1305.1313.0107.0201 35,139,434.00 30 Nov 2009 BuktiPBK No.00516/V/WPJ.07/KP.0903/2010 1,328 ,694,112.00 fj 05 Mei 2010 Bukti PBK No.00514/VAWPJ.07/KP.0903/2010 681,678,206.00 fj 05 Mei 2010 SSP NTPN: 1001.1003.0906.0901 997,895,325.00 21 Des 2012 SPMKP

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasiutang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003099.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasiutang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003101.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh

PPN yang telah direstitusikan melalui SPMKP No. 05703752007 (2.275.261.567)8. PPN menurut Pemohon Banding 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77162/PP/M.IB/16/2016, tanggalberkekuatan hukum tetap tersebut adala16 November 2016, yang telahh sebagai berikut:Halaman 2 dari 2 halaman.

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasiutang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003105.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh

surat tanggapannya tidak menanggapi terkaitlebin bayar sebesar Rp3.532.355.608,00 tersebut, dan hanyamenyatakan tidak setuju atas koreksi DPP PPN sebesarRp60.000.000,00 pembahasan akhir, koreksi DPP PPN sebesarRp60.000.000,00 dibatalkan Pemeriksa, sehingga lebih bayar menjadisebesar Rp3.538.355.608,00 dan Pemohon Peninjauan Kembali setujuatas lebih bayar sebesar Rp3.538.355.608,00 dan menerima SKPLB.Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima danapengembalian pembayaran pajak sesuai SPMKP

Putusan Nomor 282/B/PK/Pjk/2021utang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003106.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00044/KEB/WPUJ

Putusan Nomor 59/B/PK/Pjk/2021utang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003108.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak KEP00048/KEB/WPJ.04/2018

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasiutang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016.

WAE denganmemperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Yul Dirga menandatangani Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/05602242018 sejumlahRp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratusdelapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada PT.

WAE denganmemperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlahRp99.662.799,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh duaribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang dibayarkankepada PT.

WAE NPWP 02 120 610 7 056 000 tahun pajak 2015;1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) Nomor 80224/05602242018 Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga, tanggal 31 Juli 2018.

Grand Auto Dinamika tanggal17 Mei 2018 beserta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) tanggal 18052018 Nomor 80055/1300552018 tanggal 18Mei 2018.;115) Berupa 1 (satu) bundel copy yang terdiri dari: 1 (Satu) lembar copyLaporan Laba Rugi PT.

Tahun 2010 Nomor: LAP536/WPJ.07/KP.0305/RIK.SIS/2012, Pemohon Banding secaralisan mengakul bahwa dimasukkannya lebih bayar PPN sebesarRp1.243.176.411,00 pada SPT Masa Desember 2009Pembetulan ke2 untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2010karena lebih bayar tersebut belum diterima Pemohon Banding.Oleh karena itu Pemohon Banding menolak dikenakan sanksi100% karena hal itu hanya merupakan kesalahan administrasi;e bahwa Terbanding berdasarkan SKPLB Masa Pajak Januari s.dDesember 2009, telah menerbitkan SPMKP

Desember 2009Nomor: 00261/407/09/055/11 tanggal 27 April 2011 dengan nilailebih bayar sebesar Rp1.243.176.411,c) bahwa faktanya sebagai tindak lanjut atas SKPLB tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan SPMKP (SuratPerintah Membayar Kelebihan Pajak) Nomor: 05500333201 1tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp1.122.884.720, setelahSKPLB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajaksebesar Rp120.291.691,;d) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan PemeriksaanPajak (all taxes) untuk Tahun Pajak

WAE denganmemperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT.

Pada tanggal 31 Juli 2018, Yul Dirga menandatangani Surat PerintahMembayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 80224/05602242018 sejumlahRp2.777.780.860,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratusdelapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) kepada PT.

WAE denganmemperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlahRp99.662.799,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh duaribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga yang dibayarkankepada PT.

WAE NPWP 02 120 610 7 056 000 tahun pajak 2015;1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) Nomor 80224/05602242018 Kementerian Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga, tanggal 31 Juli 2018.

Grand Auto Dinamika tanggal17 Mei 2018 beserta Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) tanggal 18052018 Nomor 80055/1300552018 tanggal 18Mei 2018.;115) Berupa 1 (satu) bundel copy yang terdiri dari: 1 (Satu) lembar copyLaporan Laba Rugi PT.

Ketetapan PajakNihil Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00003/507/13/064/14 tanggal 14 Maret 2014.BB No.41 : 1 (satu) lembar copy dokumen pajak nomor:EVKEU/IIV2014/0030 tanggal 25 Maret 2014 perihal PermohonanPemindahobukuan SKPLB PPN Feb 2013 tanggal 25 Maret 2014.BB No.42 : 2 (dua) lembar copy dokumen pajak Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00006/406/12/064/14 tanggal 25Maret 2014.BB No.43 : 1 (satu) bundle copy dokumen pajak Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP

) tanggal 01042014 Nomor:80014/06400152014.BB No.44 : 1 (satu) bundle copy dokumen pajak Bukti Penerimaan SuratNomor: 01001937/064/apr/2014 tanggal 4 April 2014.BB No.45 : 1 (satu) bundle copy dokumen pajak Surat Perintah MembayarKelebihan Pajak (SPMKP) tanggal 14042014 Nomor:80026/06400292014.Hal. 6 Putusan No. 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst.46.47.48.49.50.51.ae.53.54.55.BB No.46 : 1 (satu) bundle copy dokumen pajak nomor surat: S12291/WPJ.04/KP.13/2014 tanggal 17 Sept 2014 perihal PenyampaianSSP

bisaditerbitkan untuk melakukan pembayaran di KPPN;Bahwa SPMKP PPh Badandan SPMKP PPN dibuatnya berbedabeda;Bahwa saksi mengeluarkan SPMKP pada tanggal 14 April 2014;Bahwa meskipun permohonan restitusi PPh Badan dan PPN diajukan padatanggal yang berbeda, tetapi Surat Perintah Tugas dapat diterbitkan secarabersamaan;Bahwa Wajib Pajak berhadapan langsung dengan Tim Pemeriksa Pajak saatPemeriksa pajak datang ke PT EDMI Indonesia untuk peminjaman buku dansaat pertemuan di KPP Pratama Kebayoran Baru

) tanggal 01042014 Nomor:80014/06400152014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak Bukti Penerimaan Surat Nomor:01001937/064/apr/2014 tanggal 4 April 2014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) tanggal 14042014 Nomor:80026/06400292014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak nomor surat: S12291/WPJ.04/KP.13/2014tanggal 17 Sept 2014 perihal Penyampaian SSP lembar ke1.2 (dua) lembar copy dokumen pajak nomor surat: S12292/WPJ.04/KP.13/2014tanggal 17 Sept 2014 perihal

) tanggal 01042014 Nomor:8001 4/06400152014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak Bukti Penerimaan Surat Nomor:01001937/064/apr/2014 tanggal 4 April 2014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak(SPMKP) tanggal 14042014 Nomor:80026/06400292014.1 (satu) bundle copy dokumen pajak nomor surat: S12291/WPJ.04/KP.13/2014tanggal 17 Sept 2014 perihal Penyampaian SSP lembar ke1.2 (dua) lembar copy dokumen pajak nomor surat: S12292/WPJ.04/KP.13/2014tanggal 17 Sept 2014 perihal

tersebut di atas ;Permohonan Imbalan Bunga ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian yang Penggugat sampaikandi atas, menunjukkan bahwa permohonan Restitusi tersebut tidak diselesaikan olehTergugat sampai dengan tenggang waktu permohonan Restitusi berakhir, yaitu tanggal17 Juni 2008, (baik SKP Nihil Nomor 00054/507/051044/07 maupun Surat KeputusanTergugat Nomor KEP548/WPJ.21/BD.06/2008), sesuai Surat Keputusan TergugatNomor KEP548/WPJ.21/BD.06/2008, dimana Restitusi disetujui tanggal 14 Agustus2007 dan SPMKP

tanggal 24 September 2008, maka dalam hal demikian telah terjadiketerlambatan pengembaliankelebihan pembayaran pajak selama 15 bulan, yakni :Pengajuan Tanggal Jatuh SKP Nihil SPMKP LBRestitusi Tempo ( 1482007) (2492008)(1642007) (1762007)2 bulan 2 bulan 13 bulan = 15 bulanBahwa perhitungan Imbalan Bunga, sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 195/PMK.03/2007 ;x 2% x Rp. 464.119.729,00 = Rp. 139.235.916,00 ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 20796/PP