Ditemukan 494 data
10 — 9
)dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubahdengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il,dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Illtersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatanperkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidakmengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi
120 — 42
Pasal 34 ayat (5),Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanPara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengantidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 namun dengan sublimasi
1.Miliardi bin Baru
2.Sukmawati binti Beddu Taddewe
11 — 9
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
34 — 9
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinannya dilangsungkan yakni KUA Kecamatan BiringbuluKabupaten Gowa;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanpara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengantidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 namun dengan sublimasi
10 — 6
Urusan AgamaKecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, dimana secara substansialperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuanhukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur,Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2018/PA.Sgm.karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi
1.Mansur bin Kandu
2.Astuti binti Mustakin
9 — 9
23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanHalaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 375/Padt.P/2018/PA Blkberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
8 — 4
melaporkanperkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, dimana secara substansialperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuanhukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur,karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi
47 — 13
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinannya dilangsungkan yakni KUA Kecamatan BiringbuluKabupaten Gowa;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanpara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengantidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 namun dengan sublimasi
1.Baharuddin bin Lahasang
2.Hamsina binti Jumali
22 — 13
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
14 — 9
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
1.HERMAN BIN RAHAMANG
2.IDA ARIANI BINTI MUDDIN
18 — 14
ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
1.Nurdin bin Labo
2.Diana binti Jale
13 — 15
ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
1.NASRULLAH BIN SIMBURU
2.SURYATI BINTI SEMMANG
16 — 11
ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 24 tahun 2013.Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahanberlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
15 — 4
melaporkanperkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon II, dimana secara substansialperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuanhukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur,karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun dengan sublimasi
12 — 4
Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannyadilangsungkan;Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA SgmMenimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanpara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengantidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 namun dengan sublimasi
12 — 5
Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.SgmPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempatperkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlakudengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
10 — 2
= agarmelaporkan perkawinannya tersebut kepada Peqawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutarnaterhadap perkawinan para Pemohon, dimana secara substansial perkawinanPara Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hokum adrnWstrasipencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidakmengUf~ rnaksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 namun dengan sublimasi
1.Naharuddin bin Rowa
2.Rabania binti Jumfi
12 — 2
perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutamaterhadap perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il, dimana secarasubstansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakansetelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku denganbaik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi
66 — 22
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi
14 — 11
) dan Pasal 36 UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastianhukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon Il, dimanasecara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebutdilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinanberlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksudketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 namundengan sublimasi