Ditemukan 63 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — AFRIYANTI BELINDA, S.H. pgl YANTI
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil dibawah sekwan tersebut hanya merupakan alatkelengkapan dalam tugas Sekwan;Dalam hal keuangan, sekwan sebagai orang yang bertanggung jawabterhadap anggaran, yaitu masalah uang di sekretariat dipertanggungjawabkan kepada sekwan, sekwan bertanggung jawab kepada Bupati;Menurut aturan tidak dimungkinkan bendahara menolak perintahsekwan karena posisinya pasif, apa yang diminta itu yang diberikan;Tidak ada saluran hukum yang dapat ditempuh bendahara untukmenolak perintah pimpinan jika anggaran tesedia
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
186 — 64
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
186 — 64
Saat itu masih tesedia 1 mobilminibus yaitu berjenis Elf Micro Deluxe. Kemudian saksi menelefonSdr. MUSYAFFA yang saat itu posisinya sedang di Malang bersamadengan suami saksi untuk mengikuti ujian desertasi di UniversitasMerdeka Malang, saksi mengabarkan kepada Sdr. MUSYAFFAbahwa mobil minibus berjenis Elf Micro Deluxe tersedia di salah satudealer ISUZU di Samarinda, lalu dijawab oleh Sdr. MUSYAFFA nantikalau sudah sampai Samarinda kita liat.
Putus : 16-05-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — RAHMAT REALSON, S.H., M.M.
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negri Sipil dibawah sekwan tersebut hanya merupakan alatkelengkapan dalam tugas Sekwan;Dalam hal keuangan, sekwan sebagai orang yang bertanggung jawabterhadap anggaran, yaitu masalah uang di sekretariat dipertanggungjawabkan kepada sekwan, sekwan bertanggung jawab kepada BupatiMenurut aturan tidak dimungkinkan bendahara menolak perintahsekwan karena posisinya pasif, apa yang diminta itu yang diberikan.Tidak ada saluran hukum yang dapat ditempuh bendahara untukmenolak perintah pimpinan jika anggaran tesedia