Ditemukan 148 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROSINTA.SH
23 — 8
Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan Terdakwa Masdar dari segala tuntutan hukum JaksaPenuntut Umum (vrijs pracht); Memulihkan nama baik, harkat serta martabat Terdakwa Masdardalam kedudukannya semula ; Memerintahkan agar Terdakwa Masdar dibebaskan dari RumahTahanan Negara sejak putusan ini dibacakan ;4.
29 — 9
Menyatakan Terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutanhukum (vrijs praacht) ;3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukansemula ;4.
199 — 96
dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaankedua Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa tersebut harus dijatuhi pidanapenjara yang lamanya akan ditentukan diamar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim tidaklah sependapat dengan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukumterdakwa yang berpendapat, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohonsupaya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (Vrijs
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Termohon:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
227 — 109
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohonharus dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukumacara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebasHalaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.JPRterbatas (Vrijs
Angganeta Deda
Termohon:
Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura
205 — 79
pokok permohonan tidak relevan lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohonharus dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukumacara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebasterbatas (Vrijs
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
ABDUL KARIM MARASABESSY als. KARIM
61 — 28
Membebaskan Terdakwa (Vrijs Praak) dari segala dakwaan atausetidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onlsag Van alleRechtsvervolging);3. Membebankan biaya perkara pada Negara;4.
MIRANDA DALIMUNTHE, SH.
Terdakwa:
M. EDY SYAHPUTRA ALS EDY
77 — 26
Edy Syahputra Alias Edy lepas segala dakwaandan tuntutan hukum (Vrijs praacht) dan atau menyatakan dalam hukum bahwaperbuatan Terdakwa bukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya Terdakwaharus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvervolging);3. Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat danmartabatnya;Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2017/PN.Stb4.
25 — 10
tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya1,4394 gramAgar dirampas untuk dimusnahkan ;5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwadan Penasehat Hukumnya pada persidangan tanggal 9 Agustus 2012 telahmenyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya :1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan ;2 membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijs
26 — 11
Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulispada tanggal 21 September 2016 melalui Kuasa Hukumnya yang padapokoknya menyatakan :1.Menyatakan Terdakwa Liko Ristanta Bangun tidak terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan ganjasebagaimana dimaksud melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Membebaskan terdakwa Liko Ristanta Bangun dari segala dakwaan dantuntutan hukum (Vrijs
57 — 13
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah); Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang disampaikansecara tertulis dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2011 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Sugeng Diono tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diuraikan seluruhnyadalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;2 Membebaskan terdakwa SUGENG DIONO oleh karena itu dari segala dakwaan(Vrijs
68 — 30
Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutanhukum (vrijs praacht) ;3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukansemula ;4.
PT. PUDAN KREASI
Termohon:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
128 — 44
dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harusdihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini;Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukumacara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebasHalaman 50 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPRterbatas (Vrijs
DULLAH, S. Ag
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
ISKANDAR
217 — 110
tentangtidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima,berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukumuntuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktiandalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah padapembuktian bebas terbatas (Vrijs
ZAHRUDIN
Termohon:
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN PULO GADUNG DKI JAKARTA
465 — 632
dalam sengketa ini yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar Putusan ini;Menimbang, didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan MahkamahAgung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk MemperolehPutusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan terhadap Putusan inibersifat final dan mengikat;Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukumacara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebasterbatas (Vrijs
72 — 29
membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa telahmengajukan Pledoi (Pembelaan) atas diri terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut :1 Menerima Pembelaan terdakwa tersebut ;2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana menurut pasal 263 ayat yo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP atau pasal266 ayat 1 yo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP sebagai mana yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum ;3 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrijs
La Pattah
Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PINRANG
Intervensi:
LA BOHARI
196 — 123
tidak berwenangnyaPengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperolehkeyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan TataUsaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 07/G/2021/PTUN.MksMenimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalamhukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktianbebas terbatas (Vrijs
123 — 24
Membebaskan terdakwa INGAN MALEM PERANGINANGIN oleh karenaitu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ( Vrijs praacht) ;3. Memulinkan nama baik harkat dan martabat terdakwa INGAN MALEMPERANGINANGIN ke dalam kedudukan semula ;4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkanterdakwa INGAN MALEM PERANGINANGIN dari tahanan sementara;5.
57 — 9
Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan (vrijs Praak);4. Merehabilitasi harkat dan Martabat Terdakwa;. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan darinasehat Hukum terdakwa tersebut, karena semua unsurunsur dari dakwaan Subsidairlanggar pasal 338 KUHP jo.
116 — 46
Rabu, tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim menolak dan mengenyampingkan alasanalasan yang dikemukakan olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanpidananya tertanggal 30 Maret 2015, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telahmengajukan Duplik secara lisan pada persidangan hari Rabu, ranggal April 2015 yangpada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan / pledoi yang pada intinya mohonkepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan bebas (vrijs
PURNAMA PASARIBU
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
222 — 103
tidak diterima olehMajelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktiandalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah padapembuktian bebas terbatas (Vrijs