., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti P20b;Fotocopy Surat Pernyataan Pengurus atas nama WILLING LEARNED, S.H.

,bukti P21a;Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus NomorAHU.AH.04.0364 tertanggal 4 April 2016 atas nama WILLING LEARNED,S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, bukti P21b;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaKreditur lain telah mengajukan buktibukti surat masingmasing berupa fotocopyyang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti KL11 sampai denganKL117 dan KL2.1 sampai dengan KL218, sebagai

, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan Ngasidjo Achmad;

Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagiWajib Pajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.

Willing to pay test (paragraf 6.14 OECD TPG)Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 1634/B/PK/PJK/2017b. Economic benefit test (paragraf 6.15 OECD TPGc. Product life cycle consideration (paragraf 1.50 OECD TPG)d. Identify contractual and arrangement for transfer of IP (paragraf 6.166.19 OECD TPG)3.

Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya oleh pihakafiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaat bagi WajibPajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.

Keberadaan imbalan Jasa;Suatu jasa dikatakan telah diserahkan hak pemanfaatannya olehpihak afiliasi, jika harta tidak berwujud tersebut memberikan manfaatbagi Wajib Pajak;Economic benefit test (paragraf 7.5 OECD TPG)Willing to pay test (paragraf 7.8 OECD TPG) No duplication of services (paragraf 7.11 OECD TPG) No incidental benefits (paragraf 7.12 OECD TPG) No shareholders activity (paragaraf 7.9 dan 7.10 OECD TPG).2.

Keberadaan penyerahan transfer harta tidak berwujud (IntangibleProperty/IP);e Dalam tahap ini, Pernohon Banding harus dapat membuktikanmanfaat ekonomis yang diperoleh dari penggunaan IP tersebut(economic benefit test), kKelayakan pembayaran royalti (willing topay test), Product Life Cycle Consideration, serta identifikasikontrak dan perjanjian transfer atas IP;e Dalam Pragraf 6.14 OECD Transfer pricing Guidelines, antaralain dinyatakan bahwa "From the perspective of the transferee, acomparable independent

Dalamketentuan tersebut dinyatakan bahwa pembayaran royalti dapatdikatakan wajar (arm's length) dilihat dari apakah pihakindependen mau membayar atau tidak mau membayar royaltiterkait dengan nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh ataspenggunaan IP tersebut dalam usahanya (willing to pay test);e Selain itu harus diperhatikan juga mengenai kontrak pembayaranroyalti, apakah dibundling dengan jasa atau tidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkan tarif royalti per masingHalaman 15 dari

AKSESINDO PRIMA LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurutUndangundang Republik Indonesia, berkedudukan diJakarta, beralamat di Intiland Tower, AnnexeBuilding 8" floor, dalam hal ini memberik Kuasakepada Willing Learned, S.H.

IndoEnergi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor.c Willing Learned & Partners,selakuKuasa Hukum dari PT.

Indo Energi AlamResources (Dalam PKPU)/Debitor.j Willing Learned & Partners, selaku KuasaHukum dari PT. Aksesindo Prima Lestariselaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU,Kreditor.k KreditorKreditor lainnya.VII. Menyelenggarakan Rapat Pencocokan Piutang PT.

Indo Energi AlamResources (Dalam PKPU)/Debitor.c Willing Learned & Partners, selakuKuasa Hukum dari PT.

Services have been rendered,a) Economic benefit teste Willing to pay or perform in house (par7.6),b) No Intra Group Servicese Shareholders activity (par 7.910)e Duplication of services (par 7.11)e Incidental benefit (par 7.12)e Passive association (par 7.13)c) Substance over form (par 7.18)2. Determining the arms length charged.

Putusan Nomor 1182/B/PK/PJK/2015been willing to pay for the activity if performed for itby an independent enterprise or would haveperformed the activity inhouse for itself.lf the activityis not one for which the independent enterprisewould have been willing to pay or perform for itself,the activity ordinarily should not be considered as anintragroup service under the arms length principle.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,dilakukan penelitian terhadap kewajaran transaksipembayaran kepada

danmendapat HGU atas lahan seluas 972,19 hektar di DeliSerdang pada tanggal 10 Juli 1997 sesuai denganKeputusan Kementerian Agraria Nomor 69/HGU/BPN/97Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 478/B/PK/PJK/2016tanggal 10 Juli 1997 sehingga dapat disimpulkan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sudah lama berkecimpung dibidang perkebunandan tidak membutuhkan Technical Advisory lagi dari pihakketiga terkait dengan teknik perkebunan dan manajemen;c) Menguji kelayakan pembayaran jasa willing

to pay test(OECD TP Guidelines Para 7.6);e Bahwa dari data yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak ada data yangmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) memang membutuhkan jasatersebut (willing to pay) dengan adanya permintaan secaratertulis sebagaimana lazimnya suatu jasa diberikan.Disamping itu dari data Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) juga tidak ada yangmembuktikan bahwa apakah jasa yang diberikan tersebutmemang

Bahwa keberadaan penyerahan/transfer harta tidakberwujud (/ntangible property).Bahwa dalam tahap ini, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikanmanfaat ekonomis yang diperoleh dari penggunaan IPtersebut (economic benefit) kelayakan pembayaran royalti(willing to pay test), Product Consideration, sertaidentifikasi kontrak dan perjanjian transfer atas IP.Bahwa dalam Pragraf 6.14 OECD Transfer pricingGuidelines, antara lain dinyatakan bahwa "From theperspective of the

Bahwa dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwapembayaran royalti dapat dikatakan wajar (arms length)dilinat dari apakah pihak independen mau membayar atautidak mau membayar royalti terkait dengan nilai danmanfaat ekonomi yang diperoleh atas penggunaan IPtersebut dalam usahanya (willing to pay test).Bahwa selain itu harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah di bundling dengan jasa atautidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarif royalti per masingmasing IP

Keberadaan penyerahan/transfer harta tidak berwujud(Intangible Property/IP);e Dalam tahap ini, Pernohon Banding harus dapatmembuktikan manfaat ekonomis yang diperoleh daripenggunaan IP tersebut (economic benefit test), kelayakanpembayaran royalti (willing to pay test), Product Life CycleConsideration, serta identifikasi kontrak dan perjanjiantransfer atas IP;e Dalam Pragraf 6.14 OECD Transfer pricing Guidelines,antara lain dinyatakan bahwa "From the perspective of thetransferee, a comparable independent

Dalam ketentuan tersebutdinyatakan bahwa pembayaran royalti dapat dikatakanwajar (arm's length) dilihat dari apakah pihak independenmau membayar atau tidak mau membayar royalti terkaitdengan nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh ataspenggunaan IP tersebut dalam usahanya (willing to paytest);e Selain itu harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah dibundling dengan jasa atautidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarif royalti per masingmasing IP dan jika

purposes should be in accordance with the arms lengthprincipleParagraft 7.6"Under the arms length principle, the question whether an intragroupservice has been rendered when an activity is performed for one ormore group members by another group member should depend onwhether the activity provides a respective group member witheconomic or commercial value to enhance its commercial position.This can be determined by considering whether an independententerprise in comparable circumstances would have been willing

If the activity is notone for which the independent enterprise would have been willing toHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 863/B/PK/PJK/2017pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be consideredas an intragroup service under the arms length principle.5.11.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat meyakinikebenaran biaya royalti dimaksud maka perlu dilakukan pengujian ataseksistensi know how dan business process sebagai berikut :a.

AKSESINDO PRIMA LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurutUndangundang Republik Indonesia, berkedudukan diJakarta, beralamat di Intiland Tower, AnnexeBuilding 8" floor, dalam hal ini memberik Kuasakepada Willing Learned, S.H.

IndoEnergi Alam Resources (Dalam PKPU)/Debitor.c Willing Learned & Partners,selakuKuasa Hukum dari PT.

Indo Energi AlamResources (Dalam PKPU)/Debitor.j Willing Learned & Partners, selaku KuasaHukum dari PT. Aksesindo Prima Lestariselaku Pemohon Pailit/Termohon PKPU,Kreditor.k KreditorKreditor lainnya.VII. Menyelenggarakan Rapat Pencocokan Piutang PT.

Indo Energi AlamResources (Dalam PKPU)/Debitor.c Willing Learned & Partners, selakuKuasa Hukum dari PT.

Dengan kata lain OECD Transfer PricingGuidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaranroyalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubunganistimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14),b) Economic benefit test (Par 6.15),c) Product life cycle consideration (Par 1.50),d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);Bahwa berdasarkan OECD Guidelines a quo, terdapat lima faktorkesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal,

Services have been rendered;a) Economic benefit test;e Willing to pay or perform in house (par 7.6);b) No Intra Group Services;e Shareholders activity (par 7.910);e Duplication of services (par 7.11);e Incidental benefit (par 7.12);e Passive Association (par 7.13);c) Substance Over Form (par 7.18);2.

;Paragraf 7.6"Under the arms length principle, the question whether an intragroupservice has been rendered when an activity is performed for one ormore group members by another group member should depend onwhether the activity provides a respective group member witheconomic or commercial value to enhance its commercial position.This can be determined by considering whether an independententerprise in comparable circumstances would have been willing to payfor the activity if performed for it by an

If the activity is not onefor which the independent enterprise would have been willing to pay orperform for itself, the activity ordinarily should not be considered as anintragroup service under the arms length principle.

berbunyi:"Under the arm's lenght principle, the question whether an intragoupservices has been rendered when an acrtivity is performed for one ormore group members by another group member should depend onwhether the activity provides a respective group member witheconomic or commercial value to enhance its commercial position.This can be determined by considering whether an independentHalaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor443/B/PK/PJK/2013enterprise in comparable ciscumstances would have been willing

This can be determined byconsidering whether an independent enterprise in comparableciscumstances would have been willing to pay for the activity ifperformed for it by an idependent enterprise or would haveperformed the activity inhouse for itself. If the activity is not onefor which the independent enterprise would have been willing topay of perform for itself, the activitiv ordinarily hould not beconsidered as an infragroup service under the arm's lengthprinciple."

100.000; Bahwa Para terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandungMethamphetamine ; 222222 nenen anne nee Bahwa para terdakwa sebagai pemakai dan dikonsumsi sendiri ; Bahwa yang menghisap sabu dalam bilik ada 2 (dua) orang yaitu paraCS 0 0 Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mempergunakan danMENTARY EL jesse ener eee tec eiseererenneenenienieneennrmieeinnnenneinennonme naiMenimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi ke1 tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan 52n reno nne nnnSPR WILLING

Services have been rendered;Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 584/ B/PK/PJK/2017a) Economic benefit test;e Willing to pay or perform in house (par 7.6);b) No Intra Group Services;e Shareholders activity (par 7.910);e Duplication of services (par 7.11);e Incidental benefit (par 7.12);e Passive Association (par 7.13);c) Substance Over Form (par 7.18);2.

Thiscan be determined by considering whether anindependent enterprise in comparable circumstanceswould have been willing to pay for the activity if performedfor it by an independent enterprise or would haveperformed the activity inhouse for itself. If the activity isnot one for which the independent enterprise would havebeen willing to pay or perform for itself, the activityordinarily should not be considered as an intragroupservice under the arms length principle.

Penggugat:
1.RITA BUANA
2.LINDA BUANA
3.FARIDA BUANA
4.FINDA BUANA
5.SRININGSIH NGATIO
6.WILLISON BUANA
7.WILLING BUANA
8.WILLY BUANA
9.KERISNA HADI
10.HILDA BUANA
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LAMPUNG
2.PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Turut Tergugat:
SUWITO

semulaPemohon Banding) telah didirikan pada tanggal 18Oktober 1961 dan mendapat HGU atas lahanseluas 972,19 hektar di Deli Serdang pada tanggal10 Juli 1997 sesuai dengan KeputusanKementerian Agraria Nomor 69/HGU/BPN/97tanggal 10 Juli 1997 sehingga dapat disimpulkanbahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sudah lama berkecimpungdibidang perkebunan dan tidak membutuhkanTechnical Advisory lagi dari pihak ketiga terkaitdengan teknik perkebunan dan manajemen;Menguji kelayakan pembayaran jasa willing

to paytest (OECD TP Guidelines Para 7.6);Bahwa dari data yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak ada data yang menunjukkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)memang membutuhkan jasa tersebut (willing topay) dengan adanya permintaan secara tertulissebagaimana lazimnya suatu jasa diberikan.

Bank Rakyat Indonesia Cq BRI cabangBogor, antara lain :1 (satu) Unit Suprace Grinding Machine JL. 618 Taiwan ;2 (dua) Unit Hand Pallet Truck Type CP30 112 ;1 (satu) Automatic High Speed Pipe Hending Type JS.CC50,Taiwan ;Radial Universal Willing Machine ;Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1553 K/Pdt/201 1 Rolling Machine Type MB.

No. 1553 K/Pdt/20111 (satu ) Automatic High Speed Pipe Hending Type JS.CC50, Taiwan Radial Universal Willing Machine ; Rolling Machine Type MB.

Senam No. 23 Kotamadya Bogor ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan terhadap :1 (satu) Unit Suprace Grinding Machine JL. 618 Taiwan ;2 (dua) Unit Hand Pallet Truck Type CP30 112 ;1 (satu ) Automatic High Speed Pipe Hending Type JS.CC50, TaiwanRadial Universal Willing Machine ;Rolling Machine Type MB.

Putusan Nomor 681/B/PK/PJK/2016a. aspek eksistensi biaya : untuk dapat disebut sebagai biaya yang wajar danlazim keberadaannya, Pemohon Banding harus dapat menunjukkan adanyapelaku usaha lain yang bersedia membayar (willing to pay) royalti ke pihakindependen yang memiliki struktur biaya yang sama. Jika tidak maka harusdapat menunjukkan perbedaan kondisi usaha sehingga Pemohon Bandingmenanggung biaya royalti sedangkan pihak lain tidak.

sahamyang tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan PajakBahwa alasan koreksi atas biaya royalti (technical assistance fee)sebesar Rp4.430.896.705,00 yang tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto dilakukan karena ketidakwajaran transaksi, denganpenjelasan sebagai berikut:6.2.1 Aspek eksistensi biayaBahwa untuk dapat disebut sebagai biaya yang wajar danlazim keberadaannya,Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) harus dapat menunjukkan adanya pelakuusaha lain yang bersedia membayar (willing