Ditemukan 789 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : guilt gugaty gusty guty grivty gaiety gailly giuily guinto gulita guiluk grinty gristy
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
697 — 796
  • Contohnya adalahpernyataanpernyataan dari anggota KPPU dan artikel artikelyang dicantumkan dalam situs resmi KPPU sebagai berikut:Dedie added that a class action suit against the guilty operatorswas also an option that could be taken by the public to claim forthe losses. :Terjemahan bebas :Dedie menambahkan bahwa gugatan perwakilan kelompokterhadap operatoroperator yang bersalah juga merupakansuatu pilinan yang dapat diambil oleh masyarakat untukmenuntut kerugiankerugian tersebut.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
302 — 46
  • boleh dijadikan alat bukti di PengadilanKarena hal itu harus dilakukan melalui Majelis Profesi yang terdiri daribeberapa unsur ;bahwa ICAO kalau ada insiden dan eksiden menunggu laporan tetapi tidakada hukum, sedangkan kriminalisasi ada hukuman, sehingga tidak adalaporan karena takut dihukum, sedangkan program ICAO sebanyak mungkineksiden dan insiden itu termasuk what is wrong sehingga tidak takutmelapor ;bahwa di Jepang pernah ada tabrakan pesawat dan dibawa ke Pengadilanpidana dan diputuskan not guilty
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
443 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajibanmembuktikan kesalahan Terdakwa dengan alatalat bukti yang lain.Pengakuan "bersalah" (guilty) dari Terdakwa, sama sekali tidakmelenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untukmenambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat buktiyang lain.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1253 — 2011
  • Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) fakta hukum yang salingbertentangan yang dibuat oleh PENGGUGAT, fakta hukumtersebut membawa ketidakpastian hukum, dan menimbulkankeraguraguan fakta hukum mana yang sesungguhnyamengandung kebenaran sejati, oleh karenanya sesuai denganazas hukum in dubio proreo maka putusan hakim harus selalumenguntungkan TERGUGAT;PENGGUGAT Tidak Mampu Membuktikan Unsur / ElemenKESALAHAN (Schuld, Guilty) Maupun KELALAIAN (Culpose,Negligence) Yang Dilakukan TERGUGAT Atas Terjadinya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2635 — 5659
  • sikap kalobu bersalah atau mens rea tidaklahtermasuk hal yang akibatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadapkorporasi;Berdasarkan 2 (dua) ajaran teori di atas (identifikasi dan agregasi),dapat dipahami bahwa di dalam ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi,Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan orang tersebutHalaman 48 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt Pstyang dimaknai sebagai orang yang memiliki mens rea atau kalbu bersalah atauniat jahat (have a guilty
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
356 — 1008 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thisdemanding level of certainty requires the prosecution proof that theaccused is guilty by introducing strong and helming evidence of guiltbeyond a reasonable doubt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabanpidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengankesalahan, the act alone does not amount to guilt, it must beaccompanied by a guilty mind. Penentuan adanya kesalahan danpertanggungjawaban' pidana, tidak hanya ditentukan dariterpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana. (Chairul Huda, DariTiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaHal. 529 dari 550 hal. Put.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • BPD Bali, dalam undangundang perbankan maupun didalam Perda Kabupaten Klungkung yang melegalkan bahwaTerdakwa selaku Bupati Klungkung berhak mendapatkan tunjangan THR tersebut; dalampembuktian terbalik terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut adalahhak Terdakwa.Menimbang, bahwa sesuai mekanisme beban pembuktian terbalik (burden proofevidence) yang didasarkan pada prinsip presumption of guilty, maka untuk menentukanuang tersebut adalah uang sah dalam perolehannya dan bukan merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
219 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.119 PK/Pid.Sus/2010rea (an act does not make a person gulity, unless the mind is guilty) danasas hukum ohne Schuld keine Strafe ;5.