;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ; Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H.;Kepala Subbidang Pembinaan DisiplinDan PerundangUndangan pada BadanKepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWTL, S.H.

Msi (AsistenPemerintahan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Drs.WIYONO, M.H (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwang)),sedangkan terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan), dan sebagai Bendahara Pembantu adalah saudara Drs.

Priok I.e Tahun 2005 s.d. 2007 Kepala Seksi Kepabeanan IV padaKPBC Tipe A Malang.e Tahun 2007 s.d. 2008 Kepala Subbagian Keuangan padaKanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2008 s.d. 2011 Kepala Subbagian Tata Usaha danKeuangan pada Kanwil DJBC Jawa Timur I.e Tahun 2011 s.d. 2014 Kepala Seksi Perbendaharaan padaKPPBC TMP Juanda.e Tahun 2014 s.d. 2017 Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai V pada KPPBC TMP B Gresik.e Tahun 2017 Kepala Seksi Pengawasan Administrasi padaKanwil DJBC Bali.e Tahun 2018 sampai

., Penanganan Perkara Tk. pada SubBagian Bantuan Hukum IIb, Yan A. H. Asmara, S.H.,Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT BNAPenanganan Perkara Tk. Il pada Sub Bagian BantuanHukum IIb, Andhi A. Pagatian, S.H., PenangananPerkara Tk.

., Pelaksana padaSubbagian Bantuan Hukum Ilb, Rina Maryana,Pelaksana pada Subbagian Bantuan Hukum Ilb,Marwan Sembiring, Penanganan Perkara padaKPKNL Lhokseumawe, Muhammad Nagif,Penanganan Perkara pada KPKNL Lhokseumawe,Anugrah Satria, Penanganan Perkara pada KPKNLLhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: SKU127/MK./2017, tertanggal 13 April 2017,selanjutnya disebut sebagai Terbanding Ill semulaTergugat III;4.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

,MM., Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan;Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Rizal Alpiani, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC pada Bagian Bantuan

,MP., Jabatan Kepala Sub DirektoratPelaksanaan Anggaran I pada Direktorat PelaksanaanAnggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan KementerianKeuangan;4 Sugeng Meijanto Poerba, SH., MH., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum JA pada Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan;5 Limar Marpaung, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 38 halaman.

., S.H.Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum ,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum Il,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Seksi Bantuan Hukum WN,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Bimbingan Penagihan,Kanwil DJP Jawa Tengah Kepala Seksi Penagihan, KPP PratamaSemarang

Tri Nugroho AriantonoPelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subdit Bantuan Hukum IV,Direktorat Peraturan Perpajakan Il.Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan, Kanwil DJP JawaTengah Pelaksana Seksi BimbinganPenagihan, Kanwil DJP Jawa Tengah Juru Sita, KPP Pratama SemarangBaratJuru Sita, KPP Pratama SemarangBaratSemuanya

., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;. ARIEF BUDI YULIANTO, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundangundangan Setditjen Sumber daya Air KementerianPekerjaan Umum, Alamat Jalan Pattimura Nomor 20Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa No.

., Kepala Subbagian AdvokasiHukum Bina Marga dan Pengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat ;Pujiono, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Subdit Pengadaan Tanah, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;Mursalim, S.Pd., S.T., M.Si., Kepala SubbagianPengamanan dan Penertiban BMN, Biro PengelolaanBMN Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 262 /B / 2020 / PT.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Sumarni, S.H., MH. Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Dyah Kisworini , S.H Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional;Affan Mohammad, S.H.

Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Roni Maulana Adekantari,tertanggal 02 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten LombokBarat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telahdileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberikode : Bukti PK/TR.3.B. Bukti saksi :Saksi pertama pemohon konvensi/tergugat rekonvensi : Rannamananannane , di bawah sumpah telah menerangkan :Hal. 5 dari 20 hal. Put.

PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKT7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;8. SIT MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum,Setditjen SDPPI) ;9. ABl PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, SetditjenSDPPI) :11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum) ;12.

WangiWangi kab.Wakatobi; Selanjutnya dalam kedudukantersebut memberi kuasa kepada: Hasan, S.H, jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Wakatobi, beralamat diJalan Samburaka Nomor 4 Wangiwangi Kabupaten WakatobiProvinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 01/HK/2014 tanggal 19 Juni 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat:melawan:1.

., jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum danOrganisasi;5. SULASTYONO WAHYUDI, S.H., M.K.M., jabatan KepalaSub Bagian Peraturan Kepegawaian pada BiroKepegawaian;6. AMIEN GEMAYEL, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;7. NINA ARYANI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;8. FITRIANA DINARWATI, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan pada Biro Hukum dan Organisasi;9.

., kKewarganegaraan Indonesia,pekerjaan/ jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD Pasar, alamat di Jalan S.Sukowati No. 16 Curup, Telp. (0732)Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 511.2/70/DPD/B.1/2012 tertanggal 16 Februari 2012 ;Selanjutnya disebut S@Dagal ............

untuk melaporkan semua hasil kerjanya maupunhalhal yang harus diketahui oleh Kepala Badan Pusat Statistik ProvinsiPapua dan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai atasannya tanpa harusmemberitahukan kepada PENGGUGAT, tetapi khusus untuk penyerahanKeputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0454/KPG Tahun 2011tanggal 31 Maret 2011, PENGGUGAT telah diminta secara khusus untukmenerima Surat keputusan tersebut pada tanggal 11 Mei 2011 dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlia, SST (Staf SubBagian

Nomor 02210.073, tanggal 25 April 2005Perihal Biaya Perjalanan Pindah ditujukan kepada44Bukti T 33Bukti T 34Bukti T 35Bukti T 36Bukti T 37Bukti T 38Kepala BPS Propinsi/ Kabupaten Kota, (foto copydari foto copy) ; Tanda Terima Surat dari Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Kepala Badan Pusat StatistikKabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Mei 2011 atasnama Yunus Wakum, S.E., (foto copy sesuai denganaslinya) ; Surat Pernyataan dari Staf Subbagian

potensi tanah, penyiapanpembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.Adapun pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Ukur,termasuk plotting atas tanah Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul dan tanahSertipikat Hak Milik No.4/Sentul berdasarkan Pasal 12 Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2011 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu adalah Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan(vide Bukti PK2), BUKAN Kepala Subbagian

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 55Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun 2006 yangmenegaskan, bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmemberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasiKantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundangundangan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada angka IV.Kepentingan Penggugat (sebagaimana termuat pada paragraf 2 dan 3putusan Judex Facti) mendalilkan Penggugat

Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.

Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.

GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants

disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusanyang seringanringannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwayang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya tetap padasurat tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRwenn n nena anna Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55 ayat (1) kelSUBSIDAIR :wanna nn nnnn n= = Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala BidangFormasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan SuratKeputusan Walikota Pagaralam

LEBIH SUBSIDAIRnina n enna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIHLEBIH SUBSIDAIRwonan nnn nnnne Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan JuliTahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu

UndangUndang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIRnina n anna nnn n= Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulanJuli Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada

Nama : ADI JAYA BULUARSA,SH .Pangkat/Nrp : BRIGPOL/87040718Jabatan : BA SUBBAGKUM POLRESTABES MAKASSARMemilih domisili hukum pada kantor Subbagian Hukum Bag SumdaPolrestabes Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani No.