Ditemukan 864 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi, PT NMRberpendapat bahwa emas batangan merupakan BKP berdasarkanKontrak Karya;Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05761/PP/M.II/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakui konseplex specialis dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya,emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak;Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui PutusanMahkamah Agung RI Nomor 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli2009 (Bukti PK9).
Putus : 10-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.64509/PP/M.XVB/15/2015, Majelis Hakimberkesimpulan dan memutuskan untuk tidakmempertahankan koreksi Terbanding atas PosPeredaran Usaha.1.5.3.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kayung Agra Lestari dengan nomor putusan No.PUT.40525/PP/M.VIII/16/2012 yang mengabulkan seluruh permohonan Bandingatas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (lampiran 5);Bahwa dengan penjelasan diatas maka koreksi Pajak Masukan sebesarRp. 71.469.841 dan Sanksi Kenarkan sebesar Rp. 71.469.841 PemohonHalaman 8 dari 56 halaman. Putusan Nomor 1222/B/PK/PJK/2017Banding tolak;D.
Putus : 18-03-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEWMONT NUSA TENGGARA itersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 September 2012 No.Put : 40229/PP/M.XII/04/2012.MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 November 2011 No.Put : 35263/PP/M.XIV/04/2011.MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOSAT Tbk
374 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Menjadi Dasar Gugatan.Bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/104/09/051/10 tertanggal 17 September 2010 mengenai Surat Tagihan Pajak PPh Pasal26 Masa Pajak Mei 2009 yang diterbitkan berdasarkan penelitian atas pelaksanaankewajiban PPh Pasal 26;Bahwa adapun yang menjadi dasar Penerbitan STP oleh Tergugat menurut Surat No.S1110/WPJ.19/KP.0307/2010 tanggal 08 September 2010 adalah sebagai berikut:Bahwa STP tersebut di atas dikeluarkan atas dasar Putusan Pengadilan dengan No.Put
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT Tbk
106 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Menjadi Dasar Gugatan.Bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak Nomor 00002/104/08/05 1/10tertanggal 17 September 2010 mengenai Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 MasaPajak Juni 2008 yang diterbitkan berdasarkan penelitian atas pelaksanaan kewajibanPPh Pasal 26;Bahwa adapun yang menjadi dasar Penerbitan STP oleh Tergugat menurut Surat No.S1110/WPJ.19/KP.0307/2010 tanggal 08 September 2010 adalah sebagai berikut:Bahwa STP tersebut di atas dikeluarkan atas dasar Putusan Pengadilan dengan No.Put
Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
223 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 176/B/PK/PJK/20138.2.4.2Pihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emasbatangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dariUndangUndang No. 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun 2000.Tetapi, PT NMR berpendapat bahwa emas batangan merupakan BKPberdasarkan Kontrak Karya.Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakui konsepLex Specialis dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya,emas batangan
Register : 26-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
ABDUL MUIN Bin JALI
74 — 112
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
ABDUL MUIN Bin JALI
74 — 112
halnya orang yang mampu untukmembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untukmempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;ad.2.Unsur: Secara tanpa hak.Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukandimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hakobyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.PUT
Register : 11-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 791 B/PK/PJK/2017 Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANDAR SUMATERA INDONESIA;
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
lain akan tetapi hanya melakukan kegiatanusaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang Pajak PertambahanNilai sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO, PKdan RSS, maka menurut Pemohon Banding seharusnya seluruh PajakMasukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut dapat Pemohon BandingKreditkan;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan sebagai bahan pertimbanganMajelis bahwa sudah pernah ada putusan Pengadilan Pajak atas nama PTKayung Agro Lestari dengan nomor putusan No.PUT
Putus : 28-09-2010 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 B/PK/PJK/2008 Tanggal 28 September 2010 — PT. BMW INDONESIA VS PT. BMW INDONESIA
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2008 tanggal12 Juni 2008 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.12906/PP/M.IX/15/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63/B/PK/PJK/2013 Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
242 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Timbul sengketa dimanaPihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emasbatangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dariUndangUndang No. 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun 2000.Tetapi, PT NMR berpendapat bahwa emas batangan merupakan BKPberdasarkan Kontrak Karya.Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakui konsepLex Specialis dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya,emas batangan tetap
Putus : 25-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
604 — 925 — Berkekuatan Hukum Tetap
604 — 925 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 19 Agustus 2011 No.Put
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rembang Industri III/4A4B, Pasuruan IndustrialEstate, Rembang Pasuruan 67152,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.23993/PP/M.XI/16/2010 tanggal 08 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding
Register : 12-09-2012 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Agustus 2013 — PT. POLFIN CANGGIH VS DIRJEN PAJAK;
47 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 543 /B/PK/PJK/2012Namun dalam melaksanakan Putusan tersebut Tersebut terbuktiTermohon PK melanggar Pasal 17B UU KUP;Berdasarkan hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.35822/PP/M.X/99/2011 yang diucapkan Tanggal 21 Desember 2011,telah keliru atau Tidak Cermat didalam Keputusannya dimana PermohonanGugatan Pemohon PK adalah batas waktu Pemeriksaan/ memberikeputusan yang diatur dalam Pasal 17B UU KUP yang menjadi dasarPenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
72 — 50
72 — 50
Put.54374/PP/M.XA/15/2014, No.Put.54375/PP/M.XA/15/2014 dan No.
Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraianuraianmengenai alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.54375/PP/M.XA/15/2014 tanggal 18 Agustus 2014 terbatas pada koreksikoreksi Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan oleh PengadilanPajak dengan pokokpokok sengketa sebagai berikut:Koreksi atas Peredaran Usaha yang terdiri dari:A.
Register : 14-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2016/PTUN-Pbr Tanggal 21 Juni 2016 — AAN SUPARJO RUSTAM MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
72 — 102
72 — 102
KomisiBanding menyatakan SPN Pekanbaru adalah Satker dalam lingkunganPolda Riau berdasarkan Perkap No. 22 Tahun 2010, jika demikianseharusnya Penggugat yang bekerja membantu Reskrimun Polda Riau jugasaharusnya dianggap bekerja di Satker dalam Lingkungan Polda Riau.E ALASAN HUKUMGUGATANa nne1Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas tindakan Tergugat dalammenerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo atas nama Penggugatyang didasarkan atas rekomendasi Putusan Sidang Kode Etik Polri No.PUT/06/VII
Putus : 08-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600/B/PK/PJK/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lihat putusanMahkamah Agung No. 35/B/PK/PJK/2003 tanggal 2 Juni 2004 yang telahmengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT Bintang KartikaHalaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 1600/B/PK/PJK/2016Makmur terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.0552/PP/M.V/16/2002 tanggal 27 September 2002 yang antara lainmenghukum Direktur Jenderal Pajak sebagai Termohon PeninjauanKembali (Terbanding) untuk mengembalikan pembayaran pajak sejumlahRp 3.108.254.856,00 ditambah imbalan bunga sebesar 2% setiapbulannya
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2013 Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 November 2011 No.Put. 35287/PP/M.XIV/04/2011;MENGADILI KEMBALI :1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.
Putus : 21-12-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 B/PK/PJK/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs. DIRJEN PAJAK
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
1983 untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan dan oleh karenanya secara perpajakan PembayaranAsamera merupakan biaya yang boleh dikurangkan di dalam menghitungpenghasilan kena pajak dan PPh terutang Pemohon Peninjauan Kembali,sehingga koreksi fiskal atas PPh Pasal 26 UndangUndang PPh ini harusdibatalkan;Petitum (Tuntutan) dan PenutupPemohon Peninjauan Kembali mohon dengan hormat agar Yang Mulia, Majelis HakimAgung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put