Ditemukan 8582 data
128 — 40
klausula syarat sahnya Perjanjian dan hal ini juga harusdilindungi menuruh hukum dikarenakan antara Tergugat dengan TurutTergugat telah terjadi jual beli tanah yang dilakukan secara terangterangandimuka pejabat desa sehingga harus dilindungi (Vide Putusan MahkamahAgung Nomor 273K/Sip/1968, sehingga dalil Gugatan Penggugat dalamposita 21 harus dinyatakan ditolak;Bahwa gugatan Penggugat posita 22 adalah dalil yang mengadaada,sebab tidak ada satu pun dasar hukum yang menyatakan klaim atas lahanakan kadaluarsa
1.RADU TARIGAN
2.NUNIK SUMARWANTI
3.ROSMANIAR
4.SOETAWIDJAYA
5.SUDARNI
6.RUSMINI
7.HADI SUDARMINTO
8.NIA KURNIASIH
9.SUSANA S
10.SITI DARWATI
11.IGNATIUS SANTOSO
12.NANI ASIAH
13.ROESMIYATI
14.PANIGORANN SIREGAR
15.WELLYZAR SJAMSURIDZAL
16.HADI BE
17.KOOKON KONIAH
18.HASNI HASAN
19.PANOGARI H.T
20.ANIMARWATI
21.TRI RAHAYU NINGSIH
22.SUSANTI AGUSTINI
23.DRA NURAINI R. LUBIS
24.WASIMAH ARLAND
25.ROHANI NAINGGOLAN
26.MAIMUNAH
27.ACHDARI
28.H AZHIM HANIF SE
29.AJI SUKMAJAYA
30.H EUIS SUBARIYAH
31.AGUS TANATAKARIANTA
32.SRI SUSTINAH
33.JEAN MC DONALD H
34.ALIEF MEILANA
35.SRI BUDIATI
36.DRA HERNAWATI
37.HJ. SRI MULAD SUMANTORO. BA
38.BENNY SUTISNA
39.RUSNI ARSYAD
40.KONSIAH SINGADJI
41.NURAINI
42.RAMZANI SH
43.RULLY RAHMATILLAH J
44.INENG KURNIASIH
45.DODDY ARUWAN
46.HATJE ACHWANTORO
47.C
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Cq. Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer Jaya
2.KEMENTERIAN AGRARIA RI DAN TATA RUANG RI CQ BP KOTA ADMINISTRSAI JAKTIM
Turut Tergugat:
1.PEMDA DIKI JAKARTA CQ WALIKOTA JAKTIM CQ KEC MAKASAR CQ KEL CIPINANG MELAYU
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.PT. Mercu Buana Raya Contractors
257 — 54
Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (Frechts Verwerkino) ;3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;4. Gugatan Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat ;5. Eksepsi Obscuur Libel ( gugatan para Penggugat tidak jelas) ;a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan ;b. Tidak jelas objek sengketa ;c. Gugatan Penggugat salah objek (error in obvekto)2. Eksepsi Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Objektif (penggabungan gugatan)Tergugat Il mengajukan eksepsi :A.
71 — 39
TUN/2007, tanggal 6 Nopember 2007 (Himpunan Putusan yangtelah berkekuatan Hukum Tetap dalam bidang tata usaha NegaraMahkamah Agung Republik Indonesia, Biro Hukum dan Humas BadanUrusan Administrasi Mahkamah Agung R.L, Jakarta, Januari 2010halaman614639), pada bagian Eksepsi, memutuskan dengan amarberbunyi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II IntervensiBahwa adapun eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut padapokoknya didasarkan bahwa : 22222222 22022 22222Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa
94 — 26
Karena sejak 2014, pada Lebarantahun 2018 inilah kami bisa merayakannya bersama lagi (Selama ini anaksulung kami terkendala urusan passport yang kadaluarsa). Dimulai 10Ramadhan terakhir kami lalui dengan itikaf di Mesjid.
118 — 40
) adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanyagugatan/perlawanan berdasarkan alasanalasan diluar pokok perkara sepertiHal 95 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Psttidak berkuasanya Hakim, perkaranya sudah diputus, Penggugat tidakmempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat/Pelawan sedangkan eksepsimateril adalah bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materil sepertieksepsi yang bersifat menunda gugatan/perlawanan belum waktunyadiajukan/premature, perkaranya sudah kadaluarsa
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri
54 — 17
satu bank, dan uanguntuk usaha, menurut ahli itu termasuk konsumen antara ;e Bahwa perjanjian sah apabila sudah disepakati oleh para pihak ;e Bahwa pengertian clausula baku yaitu aturan yang dilakukan oleh pelakuusaha dan yang disepakati oleh konsumen ;e Bahwa perjanjian tersebut dikatakan sah apabila perjanjian sudah sesuaikriteria dalam pasal 18 ayat dan 2 tetap sah ;e Bahwa dalam UUPK untuk penuntutan produk/jasa ada kadaluarsanyayaitu 4 tahun saat diketahui/dilanggar ;e Bahwa yang dimaksud kadaluarsa
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
422 — 218
Kalau dia melakukan transaksi itu dia melanggar UUkepailitan dimana harta debitur itu dalam posisi sita umum, maka diamelanggar sita umum yang dilakukan pengadilan niaga, justru tujuankepailitan itu untuk melakukan sita umum supaya tidak di kuasal Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait jangka waktu kuratoir menanganikepailitan debitu yaitu UU Kepailitan tidak membatasi batas waktutertentu, jika itu terkait dengan kadaluarsa kembali ke UU KUP Perdatamisalnya 20 tahun.
82 — 25
EKSEPSI EXCEPTIO TEMPORISBahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa (Exceptio Temporis)karena melampaui waktu 30 tahun sebagaimana dalam pasal 1867KUH Perdata. Hal ini diperhitungkan dari Tahun PT HANODA & COmenjaminkan obyek SHM NO.25/Kalibata pada tahun 1974 sesuaiSurat Persetujuan Membuka Kredit No.46/04/11/74 tanggal 7Februari 1974, sedangkan Tahun Para Penggguat menggugatyakni pada tahun 2014 dalam perkara perdata Nomor163/Pdt.G/2014/PN.JKT.SE.
135 — 44
Deny Furnitama Mandiri dan saat itu ditemui oleh keduaorang tersebut.Bahwa Untuk nomor seri dan nilai dua lembar cek Bank Mandiri tersebut saksisudah lupa yang saksi ingat bahwa dua lembar cek tersebut dikeluarkan olehBank Mandiri.Bahwa Saksi menukarkan dua lembar cek Bank Mandiri tersebut karena dualembar cek itu sudah kadaluarsa dalam arti masa jatun tempo dua lembar ceksudah habis, dan menurut Sdr.
80 — 51
KarimunAromatics (Tergugat d.R) sesuai Akta Hibah No. 281 tanggal 18 April1990 adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, PT.EKADURA tidak dapat menghibahkan atas tanah perkebunan yangmasih dalam proses perijinan dari instansi terkait, dan ternyata prosesperijinan (Ijin Prinsip) tersebut telah KADALUARSA, karena jelasmelanggar dan bertentangan dengan peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan FungsiKawasan Hutan pada Pasal 22 ayat (4) dan UU Nomor
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena alasan kesalahan berat yangtercantum dalam pasal 158, 159, 160 dan pasal 171 UU No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta mengundurkan diri berdasarkanPasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan dalam perkara a quotidak termasuk dalam pasal 159 dan pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan .... dan oleh karena itu maka pasal 82 UU No. 2Tahun 2004 tentang PPHI tidak dapat menjadi acuan dalam menentukangugatan Penggugat kadaluarsa
SITI MARISA
Tergugat:
BUPATI JEMBER
Intervensi:
YANI ROMYATUN
1812 — 2040
Bahwa, setelah membaca, disimak dan diperhatikan dengan seksama,ternyata surat gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah kadaluarsa,karena melebihi dari tenggang waktu 90 hari ;Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 983. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
1.HERLANY TUMEWU
2.THERESIA ANGOW
3.SUNARTO HADIPRAYITNO
4.FREDDY KAUNANG
5.BENITO YEMMY LEONARDI TONGGOWASITO
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
1.PAULA MARIA WEKANG
2.ANDREW FRANSISCUS WEWENGKANG,dkk
3.TRESJE RUMEEN
301 — 109
Bahwa Tergugat II Menolak dengan tegas gugatan para Penggugat dalamposita angka 3 halaman 4, dikarenakan :EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA/ LEWAT WAKTUBahwa Tergugat II dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986yang dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan jugaberdasarkan Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Tentang Dasardasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24
1242 — 1934
dankeluar dari gudang farmasi di Rumah Sakit Daerah Kudungga Sangatta;Bahwa Saksi pernah menerima permintaan lensa untuk operasi mata anakkarena Saksi yang memeriksa kondisi lensa sebelum diserahkan kepadaperawat;Bahwa yang datang ke Gudang Farmasi adalah perawat dengan membawacatatan permintaan persediaan farmasi yang dibutuhkan, lalu Saksimenyediakan persediaan yang diminta dan mengecek kondisi barangnya lalumembuat faktur barang yang keluar dari Gudang Farmasi;Bahwa untuk pengecekan tanggal kadaluarsa
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
424 — 271
Dengan demikian gugatan a quodiajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, gugatan PENGGUGATdiajukan tidak prematur atau belum lewat waktu (kadaluarsa), melainkanmasih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 129UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 75 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 48 danPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.V.
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
RAHMAT ASSARI alias ACENG alias ABU HANIN
370 — 1222
maka kita akanmelakukan dosa karena kita telah berbaiat namun tidak di jalankanperintahnya, dan yang Saksi ketahui perintah SYEH ABU BAKARALBAGDADI adalah segera melakukan hijrah ke negeri syam seperti diSuriah (negeri yang di berkahi), jika tidak mampu maka segera melakukanamaliyah dimanaapun kita berada dengan menggunakan senjata apapunyang kita miliki saat ini seperti Senjata Tajam dan Senjata Api.Bahwa benar yang Saksi ketahui Berbaiat kepada SYEH ABU BAKARALBAGDADI tersebut tidak ada masa kadaluarsa
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : SEKRETARIS KABUPATEN BULUNGAN Diwakili Oleh : Roni Silitonga, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MASHURI HASAN
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Bulungan
Terbanding/Turut Tergugat XII : SITI HAJAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRES KABUAPTEN BULUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat X : AMIR
Terbanding/Turut Tergugat XIX : NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : MUSLIMIN
Terbanding/Turut Tergugat XVII : UJANG MEWAH NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat VI : HAJRAH
Terbanding/Turut Tergugat XV : TAUFIK AL HIDAYAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : HATIP
Terbanding/Turut Tergugat XIII : HASAN FEMA
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMADIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : WIWIN PAKAYA
Terbanding/Turut Tergugat XX : SYAUKANI
34 — 32
Halaman 898 s/d 902, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima,Jakarta, Kaidah Hukum : Hak penggugat untukmenggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh tegugat tidakterkena kedaluwarsa Bahwa dengan adanya yurisprudensi tersebutdiatas di hubungkan dengan perkara maka walaupun Tergugat II danTergugat III telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat(Mashuri Hasan) lebih dari 24 tahun maka tindakan penggugat untukmenggugat demi mencari keadilan dinegara Repbulik Indonesia tidakdapat di dikatakan kadaluarsa
85 — 50
EKSEPSILAMPAU WAKTU (KADALUARSA)a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun1986, tenggang waktu mengajukan Gugatan atau perkara tata usaha negaraHalaman 29 dari 110 halaman, Putusan Nomor :24/G/2016/PTUNJKT.adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara (obyeksengketa).
I Made Anom Antara
Tergugat:
1.Njoo Daniel Dino Dinata
2.Franciscus Andy Susanto
3.Iwan Tjoegito
4.Oei Hironemus Utari
5.Lay Mie Jung
6.Raja Ashiva Faranaz
151 — 68
PB.hal 18 dari 126 hal, Putusan No.1015/Pdt.G/2017/PN.DpsKondisi asset PT.PB tersebut masih berupa tanah kosong, sekalipunkondisinya sudah diratakan (cut and fill) termasuk beberapa perijinanyang sudah jadi namun sudah kadaluarsa ;Sehingga otomatis asset PT. PB saat diambil alih oleh Tergugat masihberupa tanah kosong ;Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah dalilyang tidak berdasar, yang jelas pada saat Tergugat mengambil alihperusahaan PT.
73 — 45
EKSEPSI EXCEPTIO TEMPORISBahwa gugatan Para Penggugat kadaluarsa (Exceptio Temporis)karena melampaui waktu 30 tahun sebagaimana dalam pasal 1867 KUHPerdata. Hal ini diperhitungkan dari Tahun PT HANODA & CO menjaminkan obyek SHM NO.25/Kalibata pada tahun 1974 sesuai suratPersetujuan Membuka Kredit No.46/04/11/74 tanggal 7 Februari1974, sedangkan Tahun Para Penggguat menggugat yakni padatahun 2014 dalam perkara perdata Nomor163/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.