TASRIH, S.E. Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ADI RIFANI, S.H.,M.H. sebagai PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingiPenasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA SIDANG2425(HARRY GINANJAR, S.H.) (FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(AM. TASRIH, S.E.)

,M.H, sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H danAlvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AhmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

,M.HAlvin Zakka Arifin Zeta, S.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bin

,MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, tanggal : 25 Oktober 2016, oleh FERDI, SH sebagai Hakim KetuaMajelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH, dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MHmasingmasing sebagi Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M TASRIH, S.E. sebagai PaniteraPengganti, serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.MH.

ANDIAHKAMJAYADI, S.H..MH.Panitera Pengganti,ttdA.M TASRIH, S.E.

kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian telah terbuktisesuail dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraiana quo dipandang sebagai Tasrih

No. 1107/Pdt.G/2017/PA.Grtpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang

No. 1303/Pdt.G/2017/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat abhliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

, kedua belah pihak sudah tidak salingmenghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagidapat menjalankan fungsinya dengan baik, suami sebagai kepala rumahtangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana yang di amanatkandalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) dan pasal 79 ayat (1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan perkara a quoMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perceraian dianggap lebihbaik untuk melakukan kehidupan berikutnya yang dianggap tasrih

huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Niomor 9 Tahun 1975 beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih,S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadirioleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta PenasihatHukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISChahyan Uun Pryatna, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Ferdi, S.H.PANITERA PENGGANTIAhmad Makasidik Tasrih

,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY GINANJAR, S.H. dan DEVITA WISNUWARDHANTL, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hariitu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingioleh Hakim Anggota, dibantu oleh AMM TASRIH, S.E.

(DEVITA WISNU WARDHANTL, S.H.)PANITERA PENGGANTI(A.M TASRIH, S.E.)24

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., selaku Penuntut Umumdan Terdakwa menghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Bin.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 MARET 2019, olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Batulicin, serta dihadiri oleh MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H., PenuntutUmum dan Terdakwa:HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,FERDI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.PANITERAPENGGANTI,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.Halaman 21 dari 21.Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.HFendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Bin

para Hakim Anggota, dibantu oleh AnmadMakasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MayangRatnasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bin.Chahyan Uun Pryatna, S.H. Christina Endarwati, S.H., M.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 329/Pid.B/2018/PN Bin.

No. 2165/Pdt.G/2016/PA.Grtquo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syar/iatil IslamiyahWal Qonun halaman 40 yang diambil alin sebagai bahan pertimbangan dalamputusan ini yang menyatakan sebagai berikut;Artinya:Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraianadalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadipertengkaran (berlatar belakang) akhlag dan timbulnya rasa benci antara suamiister

dengan ketentuanpasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

dengan ketentuanpasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

INKLUSIF, mengakui dan membenarkan semua Posita danPetitum dalam surat Permohonan Cerai Thalak Pemohon, sekaligus tidak maumempergunakan hakhaknya dan atau Membela kepentingannya di depan persidangan.Menimbang, bahwa karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti berdasarkan pembuktian didepanpersidangan, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih